Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Scott Clifford dari University of Houston Department of Political Science dan Benjamin Gaskins dari Lewis & Clark College menemukan bahwa peserta pemilu yang tampil religius dinilai lebih baik dan lebih terpercaya. Identifikasi religiusitas peserta pemilu mencerminkan adanya bias yang kuat dan menyebar namun tidak disadari secara langsung oleh masyarakat Amerika Serikat dibandingkan dengan peserta pemilu non-religius.

 

Penelitian ini berdasarkan data dari survei nasional menunjukkan tantangan-tantangan yang dihadapi peserta pemilu non religius dalam merebut kursi kemenangan. Peserta pemilu yang non-religius tentu lebih sulit dan menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan peserta pemilu yang religius di Amerika Serikat. Peserta pemilu yang terlihat religius oleh pemilih meningkatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

 

Hal ini kemudian tidak jauh berbeda jika kita berkaca di pemilu Indonesia. Tokoh yang dinilai religius akan mendapatkan perhatian dan kepercayaan yang lebih tinggi oleh masyarakat dibandingkan tokoh yang non-religius. Lembaga Survei KedaiKOPI telah melakukan survei nasional pada bulan Maret 2018 lalu di 34 Provinsi mengenai faktor pertimbangan pemimpin yang akan dipilih masyarakat pada kontestasi pemilu.

 

Pada survei dengan Margin Of Error (MOE) +/- 2,97%, ditemukan bahwa salah satu faktor pertimbangan masyarakat dalam memilih calon presiden / calon wakil presiden adalah agama (10,0%) yang menempati posisi kedua. Sedangkan lainnya adalah dapat bekerja sama dengan presiden (11,5%), merakyat (8,3%), pintar (7,4%), jujur (7,1%), tegas (4,2%), kinerja (3,5%), berpengalaman (3,1%), anti korupsi (2,7%), baik (2,6%), kerja keras (2,4%), program kerja (2,2%), visi sama dengan presiden (2,1%), usia (1,9%), bisa bekerjasama (1,9%), latar belakang (1,5%), dikenal (1,4%), kemampuan (1,4%), militer (1,2%), tokoh (1,2%), sukses bijaksana (1,1%), lainnya (10,4%).

 

Selain itu survei ini juga menemukan bahwa salah satu latar belakang presiden yang diinginkan oleh masyarakat adalah sosok yang memiliki latar belakang agama yakni seorang ulama ((8,6%), menempati posisi ke-empat. Sedangkan latar belakang presiden yang diinginkan lainnya adalah militer (35,5%), pemimpin daerah (18,3%), pengusaha (9,5%), akademisi (7,9%), birokrat (4,9%), petinggi parpol (4,3%), pemuka adat (0,4%), dokter (0,3%), lainnya (10,3%).

Di era modern dewasa ini, terdapat pergeseran industrial economy menjadi knowledge economy, dimana basis utama dari faktor pendorong pertumbuhan ekonomi bukan dilihat dari produksi melainkan dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor penyebab pergeseran industrial ini adalah ditemukannya internet serta World Wide Web. Knowledge economy menempatkan ilmu pengetahuan sebagai inti dari proses pembangunan.

Menurut Bank Dunia, knowledge economy (Ekonomi dengan Ilmu Pengetahuan) yang sukses dibangun dari kebijakan publik yang mendukung sains dan teknologi, riset, inovasi, pendidikan, dan pembelajaran sepanjang masa.

Bagi negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, pemerintah harus mempertimbangkan dan memutuskan berbagai kebijakan yang penting untuk meninggalkan ekspor dan perindustrian yang tidak berkelanjutan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Salah satu contoh industri yang tidak berkelanjutan adalah industri ekstraktif.

Lalu bagaimana kondisi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan di Indonesia dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh Indonesia pada ekonomi berbasis ilmu pengetahuan tersebut? Berikut artikel selengkapnya:

Apa yang Indonesia butuhkan untuk membangun ekonomi dengan ilmu pengetahuan?

Arnaldo Pellini, University of Tampere

Bagi negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia, pemerintah harus mempertimbangkan dan memutuskan berbagai kebijakan yang penting untuk meninggalkan ekspor dan perindustrian yang tidak berkelanjutan menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Contoh industri yang tidak berkelanjutan adalah industri ekstratif.

Ekonomi berbasis pengetahuan, atau knowledge economy, didasarkan atas produksi, diseminasi dan penggunaan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan. Teori sumberdaya manusia, atau juga dikenal sebagai human capital theory, menempatkan ilmu pengetahuan sebagai inti dari proses pembangunan selama tahun 1960an. Kini, di dunia yang didorong oleh teknologi, kecepatan dari penciptaan dan diseminasi ilmu pengetahuan membuatnya semakin penting untuk pertumbuhan ekonomi dibandingkan lima puluh tahun yang lalu.

Menurut Bank Dunia, knowledge economy yang sukses dibangun dari kebijakan publik yang mendukung sains dan teknologi, riset, inovasi, pendidikan, dan pembelajaran sepanjang masa.

Hal-hal ini juga menjadi landasan dari sistem ilmu pengetahuan yang menghasilkan bukti-bukti dan riset dibutuhkan untuk membuat keputusan kebijakan, serta landasan pembuatan anggaran yang dirancang untuk memperkuat ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Di Indonesia dan negara-negara berpenghasilan menengah yang lain, para pembuat kebijakan menghadapi berbagai kesulitan untuk membangun sistem dan kemampuan berbasis pengetahuan ini. Terdapat ketiadaan keinginan politik untuk menyokong riset sains dan teknologi. Kebanyakan pegawai negeri juga tidak terlatih untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Pada saat yang bersamaan, ada keterbatasan juga dalam kerangka regulasi.

Pada saat yang sama, program bantuan pembangunan internasional cenderung fokus terhadap peningkatan kapasitas think tank atau organisasi riset kebijakan untuk menghasilkan riset daripada perbaikan kemampuan badan-badan pemerintah untuk menggunakan ilmu pengetahuan dalam penyusunan kebijakan.

Saya adalah co-editor dan salah satu penulis dari Knowledge, Politics, and Policy Making in Indonesia. Salah satu poin yang kami buat di buku tersebut adalah bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan dan dibagikan oleh think tank atau organisasi riset (baik swasta maupun publik) memang penting namun tidak cukup dalam penyusunan kebijakan yang dapat meningkatkan potensi sosio-ekonomi Indonesia. Kemampuan yang kuat untuk menggunakan ilmu pengetahuan juga sama pentingnya.

Penelitian kami telah menunjukan bahwa sektor publik Indonesia harus mengatasi beberapa tantangan.

Tenaga kerja sektor publik

Data dari Komisi Aparatur Sipil Negara menunjukkan bahwa pada tahun 2016 hanya sekitar 6% dari 4,5 juta aparatur sipil negara—termasuk 1,7 juta guru dan tenaga kerja kesehatan serta peran-peran teknis lain—berpendidikan S2, sedangkan hanya 0,3% memiliki gelar doktor.

Meskipun beberapa kementerian memiliki konsentrasi personil berpendidikan tinggi yang cukup banyak (contohnya adalah Kementerian Pendidikan dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), namun secara keseluruhan terdapat kesenjangan keahlian riset antara aparatur sipil negara. Hal tersebut membuat berbagai badan pemerintahan dan administrasi kesulitan untuk secara mandiri mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan penelitian yang mereka butuhkan untuk menyokong pembuatan kebijakan serta untuk mengevaluasi kualitas riset dan penelitian yang telah mereka minta.

Proses pembuatan kebijakan yang terstruktur

Di Indonesia, dua proses penyusunan kebijakan nasional yang utama adalah perencanaan pembangunan jangka pendek dan panjang serta perancangan peraturan perundang-undangan.

Semua perencanaan pembangunan adalah tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Secara umum, proses perencanaan yang sangat ketat dan terstruktur.

Para staf Bappenas menggunakan kajian latar belakang yang dibuat secara internal atau ditugaskan kepada pihak eksternal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan proses perencanaan pembangunan. Namun dana yang disediakan untuk kajian-kajian tersebut sangat terbatas dan harus digunakan dalam satu tahun anggaran untuk jumlah penelitian tertentu yang tidak bisa diubah. Karena kekakuan regulasi tersebut, badan-badan pemerintah tersebut bergantung pada donor internasional untuk mendanai penelitian-penelitian yang tidak bisa mereka dapatkan sendiri karena ketiadaan fleksibilitas anggaran.

Bentuk riset yang telah ditentukan

Dalam lingkup peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pembentukan peraturan dan regulasi wajib ada naskah akademik untuk tiap proses formulasi kebijakan. Naskah-naskah tersebut mengikuti format spesifik yang menjelaskan kebutuhan hukum dari permasalahan yang disorot, latar belakang teoretis dan empiris serta analisis peraturan perundang-undangan yang ada. Sebaliknya, regulasi yang ada tidak menaruh penekanan yang cukup pada penelitian yang menilai program dan kebijakan perkembangan mana yang efektif, mana yang tidak serta mengapa.

Lebih banyak pengetahuan atau lebih pintar menggunakan pengetahuan?

Indonesia telah menoreh prestasi yang penting dalam pengentasan kemiskinan dengan mengurangi jumlahnya lebih dari setengahnya dari posisi tahun 1999 menjadi 10,9% pada tahun 2016. Perekonomian Indonesia diprediksi akan menjadi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045. Pemerintah sedang merancang strategi-strategi untuk bergerak menuju pembangunan ilmu pengetahuan dan inovasi sebagai pilar perkembangan ekonomi.

Dalam waktu dekat ini, badan-badan pemerintahan kemungkinan besar akan dibanjiri data, riset dan analisis dari program dan proyek pembangunan serta organisasi multilateral. Terlebih lagi, inovasi data secara eksponensial telah meningkatkan jumlah data dan analisis yang dapat dihasilkan oleh badan pemerintahan melalui teknologi digital.

Kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan pada saat yang tepat dengan kualitas yang sesuai sangat penting bagi pembuat kebijakan masa kini dan masa depan. Kemampuan tersebut akan semakin bertambah penting seiring dengan berkembangnya negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan memasuki Revolusi Industri Keempat.

Arnaldo Pellini, Member of EduKnow Research Group at the University of Tampere (Finland), University of Tampere

Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.

 

Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia mengalami rentetan bencana alam gempa bumi yakni di NTB, Sulawesi Tengah, serta di Bali dan Jawa Timur pada dini hari tadi. Ribuan korban jiwa, luka berat, serta hilang berjatuhan akibat bencana alam tersebut.

Sebagai negara yang berada di jalur Lingkaran Api Pasifik (Ring of Fire), sudah seharusnya pemerintah Indonesia mengantisipasi dan memitigasi bencana gempa bumi. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan pengurangan risiko bencana–termasuk kebijakan untuk pembangunan gedung dan rumah tahan gempa sejak tahun 2004 setelah bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh. Namun sayangnya realisasin kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Sebuah penelitian yang dilansir The Conversation kemudian menjelaskan bahwa Indonesia bangkit dan sadar akan pentingnya dan gentingnya upaya pengurangan risiko bencana terutama gempa bumi. Berikut artikel selengkapnya:

Gempa Palu: mendesaknya evaluasi kebijakan mitigasi bencana, belajar dari Jepang

Wignyo Adiyoso, University of Brawijaya

Belum hilang kepedihan akibat gempa bumi di Lombok Agustus lalu yang menyebabkan lebih dari 500 orang tewas, kini dampak gempa bumi yang diikuti tsunami di Sulawesi Tengah menyebabkan kematian lebih dari tiga kali lipat dibanding gempa Lombok. Puluhan ribu orang di Sulawesi jadi pengungsi secara tiba-tiba karena rumah mereka hancur.

Selain faktor episentrum, kedalaman gempa, dan kekuatan gempa, kerusakan akibat gempa diyakini karena struktur dan mutu bangunan yang tidak tahan gempa. Bahkan bangunan publik penting seperti menara Air Traffic Controller (ATC) Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu ikut roboh.

Gempa Lombok yang menyebabkan sekitar 390.000 orang mengungsi, 125.000 rumah rusak, 18 jembatan ambruk, dan 153 ruas jalan dan tiga tanggul rusak menunjukkan mutu bangunan menjadi salah satu yang memperburuk jatuhnya korban. Dalam gempa dan tsunami Palu, hampir 70.000 rumah rusak.

Data Tim Pemutakhiran Peta Gempa Indonesia 2010 dan 2017 mengungkap bahwa gempa bumi dan tsunami menjadi penyebab utama kerusakan rumah dan bangunan (73%) serta penyebab korban tewas (62%) dibanding bencana lainnya yang terjadi di Indonesia.

Dengan kesadaran bahwa Indonesia berada di Cincin Api dan gempa bisa terjadi kapan saja, sebenarnya seberapa siap kita dan pemerintah mengantisipasi dan memitigasi bencana gempa bumi?

Implementasi mitigasi gempa

Setelah bencana tsunami Aceh 2004, meski belum sempurna, Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan pengurangan risiko bencana–termasuk kebijakan untuk pembangunan gedung dan rumah tahan gempa.

Bahkan sebelum 2004, Menteri Pekerjaan Umum telah mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Rumah dan Gedung. Tata cara perencanaan ketahanan gempa tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri No. 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

Sayangnya, kebijakan tersebut bagus di atas meja, tapi mandul dalam pelaksanaan. Banyak masyarakat, pengembang, kontraktor, dan aparatur pemerintah yang tidak mematuhi dan menerapkan peraturan tersebut. Dengan sistem desentralisasi, kewenangan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berada di kabupaten dan kota, yang pelaksanaan pengendalian IMB-nya seringkali masih lemah.

Meski belum detail, sejak 2010 pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait telah merilis Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia. Namun, peta gempa ini belum tersebar di masyarakat, salah satu faktor pembangunan rumah tahan gempa terhambat.

Peta ini mestinya menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana. Peta bahaya yang telah diperbaharui pada 2017 lalu, dengan jelas memberikan informasi zona merah (rawan gempa) di provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Belum tersebarnya informasi ini menjadi penyebab masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana.

Selain itu, ada persepsi di masyarakat bahwa biaya pembangunan rumah tahan gempa mahal. Padahal sudah banyak yang membuat dan mempromosikan rumah tahan gempa lebih murah. Meski bervariasi, menurut sebuah penelitian di Tennessee Amerika Serikat, penambahan biaya pembangunan rumah baru tahan gempa mulai sekitar 5–10% dari biaya pembangunan rumah yang tidak tahan gempa.

Sedangkan biaya tambahan untuk retrofitting atau memperkuat rumah supaya tahan gempa bisa lebih murah lagi, hanya sekitar 1-3% dari biaya pembangunan rumah yang tidak tahan gempa. Biaya tambahan juga tergantung jenis bangunannya. Meski lebih mahal, mestinya masyarakat diberikan kesadaran bahwa biaya ekstra tersebut harus dilihat sebagai investasi. Manfaatnya akan terasa bila rumah kita diguncang gempa.

Masyarakat dan arsitek bangunan juga tidak familiar dengan pedoman pembangunan rumah tahan gempa. Padahal rancangan bangunan dan rumah tahan gempa tidak terlalu sulit. Rumah tahan gempa misalnya, cukup berbahan ringan seperti kayu, bambu, atau baja ringan.

Dalam pedoman tersebut sebenarnya juga sudah dijelaskan secara detail dan dilengkapi dengan gambar. Setelah gempa Yogyakarta 2006, pemerintah daerah mensosialisasikan kepada insinyur dan para mandor bagaimana cara membangun rumah tahan gempa. Hal ini perlu kampanye dan sosialisasi yang lebih baik lagi dan terus menerus.

Pengalaman Jepang

Untuk efektivitas kebijakan mitigasi gempa, tak ada salahnya kita belajar dari Jepang. Negara ini menghadapi ancaman bencana yang besarannya hampir sama dengan Indonesia.

Kebijakan pembangunan gedung dan rumah tahan gempa telah menjadi kebijakan yang luas dan mengikat ketat warga negaranya. Sejak Gempa Besar Tokyo 1923 yang menewaskan 143.000 orang, Jepang mulai memperkenalkan bangunan tahan gempa. Pada 1950-an ketentuan bangunan gempa diterapkan dan telah beberapa kali direvisi dengan adanya gempa bumi besar, yaitu Niigata (1964), Miyagi (1978), Kobe (1995) dan Sendai (2011).

Setiap izin pembangunan gedung dan rumah wajib menyertakan persyaratan teknis bukti tahan gempa. Bila tidak, pemerintah tidak akan memberikan izin.

Bagaimana dengan bangunan yang sudah berdiri dan belum mengadopsi bangunan tahan gempa? Untuk bangunan publik yang masih berdaya guna lama, pemerintah menerapkan retrofitting. Sedangkan bangunan yang masa pakainya tidak lama, diganti dengan bangunan baru yang tahan gempa.

Dalam menegakkan kebijakan untuk rumah tahan gempa, pemerintah memberikan subsidi dan bantuan teknis kepada warga yang ingin retrofitting rumahnya. Pemerintah secara berkala melalui berbagai media menyebarluaskan pentingnya dan tata cara membangun dan melakukan retrofitting. Arsitek dan mandor diberi pelatihan dan diberi sertifikasi terkait pengetahuan pembangunan rumah tahan gempa dan bahaya kebakaran serta hemat energi.

Tidak hanya itu, pemerintah Jepang juga memberikan bantuan kepada warga yang berupaya mencegah bencana. Misalnya pemerintah memberikan bantuan peralatan seperti plat baja khusus pengikat lemari atau perabot rumah tangga yang rawan jatuh ketika terjadi gempa.

Beberapa pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah di sana memberikan bantuan peralatan siaga bencana seperti senter, obat-obatan, makanan siap saji tahan lama, air minum dan wadahnya yang tahan lama disimpan dalam menghadapi bencana. Semua kebijakan itu tanpa diminta oleh warga, tapi disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah.

Rumah tahan gempa dan asuransi bencana

Belajar dari gempa Lombok dan Palu, seharusnya pemerintah dan masyarakat Indonesia bangkit dan sadar akan pentingnya dan gentingnya upaya pengurangan risiko bencana.

Sebagai gambaran, menurut data Badan Nasional Penanggunalan Bencana (BNPB), pada 2017 terdapat mencapai 2.862 bencana. Dana kebencanaan di Indonesia minim. Tapi lebih dari itu program-program kebencanaan kurang sistematis dan kurang terkoordinasi.

Program-program seperti pembangunan gedung dan rumah yang tahan gempa harus menjadi prioritas. Masyarakat yang hidup di zona merah gempa perlu diberikan pemahaman pentingnya membangun rumah tahan gempa. Pemerintah perlu menyebarkan pedoman dan bahan informasi yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat awam. Pemerintah juga perlu memberikan subsidi bagi masyarakat yang mau membangun rumah baru tahan gempa dan yang melakukan retrofitting.

Kebijakan lainnya adalah mengembangkan asuransi bencana. Model transfer risiko bencana telah menjadi kebijakan penting di negara-negara lain seperti Cile, Selandia Baru, Cina, Malaysia, dan Singapura. Asuransi bencana secara prinsip sama dengan asuransi pertanian yang juga sudah mulai dilaksanakan di Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga keuangan, swasta dan pemerintah sebaiknya duduk bersama untuk mendorong penerapan asuransi bencana. Untuk mencegah dampak gempa seperti di Lombok dan Palu serta gempa-gempa sebelumnya terjadi lagi perlu penerapan kebijakan dan program mitigasi bencana yang konsisten dan sungguh-sungguh.

---

CATATAN EDITOR: Artikel ini telah diperbarui untuk memperbaiki kesalahan tata bahasa.

Wignyo Adiyoso, Visiting Researcher at Research Centre of Conflict and Policy (RCCP) of Faculty of Administrative Sciences, University of Brawijaya

Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.