Ngopi Dari Sebrang Istana: Presiden Dua Periode Jadi Cawapres Tidak Wajar dan Inkonstitusional

Siaran PERS

Jakarta, 17 September 2022 – Semua elemen bangsa harus satu suara bahwa perubahan harus diperjuangkan dan 2024 harus jadi momentum perubahan merupakan ajakan Sudirman Said di acara diskusi “Ngopi Dari Sebrang Istana” dengan tajuk “2024 Panggung Sandiwara atau Perubahan?” di Jl. Juanda, Jakarta Pusat (17/9). Hal senada juga dikemukakan oleh Mardani Ali Sera (anggota Komisi II DPR-RI), Fadli Ramadhanil (Perludem), dan Dewi Haroen (Pakar Gestur) di dalam diskusi yang dimoderatori oleh founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Sudirman yang juga penulis buku “Berpihak Pada Kewajaran”, melihat wacana Presiden yang telah menjabat selama 2 periode dapat maju menjadi Cawapres merupakan hal yang tidak wajar.

Pada 12 September 2022, juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, menyebut tidak ada larangan bagi Presiden yang telah menjabat selama dua periode, tidak boleh mencalonkan diri sebagai Cawapres pada pemilu selanjutnya. Pernyataan ini pun menuai beragam kritik dan komentar.

Sudirman menyatakan mereka yang menyalahi kewajaran akan menuai konsekuensi. “Siapapun yang berbeda atau melawan kepatutan, akan dilawan oleh keseimbangan alam,” tegas Sudirman. Selanjutnya, Sudirman Said menjelaskan bahwa semakin tinggi posisi seseorang maka ukuran hidupnya sudah mencapai tahap patut – tidak patut, etis dan tidak etis. Artinya adalah sesuatu yang tidak wajar apabila mereka yang berada di paling atas namun sikap hidupnya masih terbatas di legalistik.

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menilai tidak tepat Jubir MK mengeluarkan pernyataan tersebut baik dari sisi lembaga maupun substansinya. “Kalau dilihat dari segi konteks, itu tidak tepat. Meski ada klarifikasi dari MK, yang menyatakan pernyataan ini bukan dari MK namun pernyataan Fajar sebagai individu maupun sebagai Humas MK akan sulit dibedakan maka sebagai Humas Fajar harus lebih hati-hati,” tukas Fadli.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengungkapkan bahwa UUD 1945 menutup kemungkinan bagi presiden yang telah menjabat selama 2 periode untuk maju sebagai Cawapres di pemilihan selanjutnya. Fadli mengomentari pernyataan juru bicara MK, Fajar Laksono, yang menyebut tidak ada larangan bagi Presiden yang telah menjabat selama dua periode, tidak boleh mencalonkan diri sebagai Cawapres pada pemilu selanjutnya. Menurut Fadli, Fajar tidak melihat esensi Pasal 7 UUD 1945 secara utuh. “Saya yakin dia (Fajar) hanya membaca undang-undangan tersebut secara parsial. Dia tidak baca Pasal 8 UUD 1945. Yang jadi masalah adalah apabila Presiden berhenti, atau diberhentikan, dan Wakil Presidennya telah menjabat sebagai presiden 2 periode maka pasal 8 tidak bisa dilaksanakan,” lanjut Fadli.

Dalam memandang Pemilu 2024, Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan semua elemen bangsa harus membuat perubahan dan perubahan tidak datang dengan mudah. “Perubahan terjadi dengan cara direbut. Maka segala wacana yang tidak wajar, harus dilawan. Agar yang muncul adalah perubahan natural, bahwa rakyat dapat menikmati demokrasi substansial bukan prosedural. Maka kita perlu pemimpin yang berstandar etik bukan cuma legalistik,” tutur Mardani.

Dewi Haroen menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak secara gamblang menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun isu 3 periode. “Secara verbal Jokowi bilang biarkan ini jadi wacana ini adalah hak rakyat. Artinya secara verbal dia firm membolehkan wacana itu bergulir. Begitu juga dengan vokal dan gesturnya, Jokowi masih saja melakukan kampanye di tahun-tahun terakhir dirinya menjabat. Secara teori komunikasi maka Jokowi jelas ingin,” tegas Dewi.

Diskusi Publik “Ngopi Dari Sebrang Istana” diselenggarakan secara luring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dan dihadiri oleh penulis buku “Berpihak Pada Kewajaran” Sudirman Said, Pakar Gestur Dewi Haroen, Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, dan Anggota Komisi II DPR-RI Mardani Ali Sera sebagai pembicara.

Survei KedaiKOPI: Masyarakat Desa, Kaum Muda, dan Kalangan Perempuan Setuju Pemimpin Perempuan

Siaran Pers

 

Jakarta, 9 September 2022. Hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa masyarakat rural dan kalangan generasi Z lebih banyak yang setuju pemimpin perempuan. Selain itu kepemimpinan perempuan juga lebih disetujui oleh kalangan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh peneliti senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah pada diskusi publik dengan tajuk “Siapa Ingin Presiden Perempuan?” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

 

Ashma menjelaskan bahwa pandangan masyarakat desa lebih terbuka dengan Presiden perempuan (57,6%) dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (53,6%). Selain itu, lebih banyak juga masyarakat desa yang merasa senang jika Puan Maharani maju menjadi Presiden (19,1%) dibandingkan masyarakat perkotaan (9,2%). Puan Maharani juga dianggap sebagai perwakilan dari kelompok perempuan yang juga merindukan sosok perempuan untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan.

 

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengajak Indonesia untuk dapat belajar dari PDI Perjuangan terkait pemimpin perempuan. “Untuk pemimpin perempuan Saya ajak Indonesia belajar dari PDI Perjuangan. Megawati dan saat ini Puan Maharani mampu berada dalam panggung sama sebagai pemimpin dan calon pemimpin Indonesia” ujar Hensat sapaan akrab Hendri Satrio.

 

Hensat menambahkan bahwa PDI Perjuangan harus berani untuk mencalonkan Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden. “Sebagai pemegang boarding pas Pilpres 2024, Puan harus maju sebagai calon Presiden, Iya calon RI 1 bukan cuma Wapres” ungkapnya.

 

Bagi Hendri, Puan Maharani tidak bisa disamakan dengan tokoh lain. Puan Maharani adalah satu-satunya perempuan yang memiliki tiket untuk maju pada Pilpres 2024 tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. “Dia (Puan Maharani) bisa bebas memilih siapapun wakilnya. Dan yang perlu diingat, Puan Maharani selalu tegak lurus dengan keputusan Parpolnya, dia tahu keputusan siapa calon presiden dari PDI-P hanya bisa diputuskan oleh ketua umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri” tegas Hendri.

 

Lebih jauh sebagai Parpol pemenang Pemilu 2019, PDI Perjuangan memiliki peluang besar untuk mencalonkan Puan Maharani tanpa perlu berkoalisi dengan Parpol lain. “Kita harus hormati posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan pemilik Boarding Pass itu. Jadi, Puan bila kelak resmi diumumkan PDI Perjuangan untuk maju sebagai kandidat harus jadi Calon Presiden, jangan cuma Wapres” tutur Hensat.

 

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengomentari hasil survei tersebut. Ninis (sapaan akrab Khoirunnisa) mengatakan, dirinya mengaku senang dengan temuan yang didapat oleh KedaiKOPI. Bagi Ninis survei ini merupakan pertanda baik bahwa saat ini masyarakat Indonesia mulai membicarakan pemimpin perempuan.

 

Dirinya juga mengingatkan mengenai masalah aksesabilitas perempuan dalam perpolitikan di Indonesia. “Akses yang dimiliki perempuan dalam hal kepemimpinan nasional masih belum sebesar yang dimiliki oleh kalangan laki-laki. Padahal menurut survei ini perempuan mendapatkan posisi tersendiri bagi mereka yang berada di derah rural, dan di daerah banyak sekali sekolah-sekolah politik bagi perempuan dan aktivis dari kalangan perempuan” ungkapnya. Dirinya berharap partai politik bisa semakin memfasilitasi kaum perempuan untuk maju ke kancah eksekutif.

Survei KedaiKOPI: Penerimaan Publik Pada Presiden Perempuan Tembus 55%

Jakarta, 3 September 2022

Hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI menemukan bahwa penerimaan publik terhadap presiden perempuan mengalami peningkatan dari 34,2% pada bulan November 2021 menjadi 55,5% pada bulan Agustus 2022. Namun, penerimaan presiden perempuan masih lebih rendah dibanding penerimaan publik terhadap anggota legislatif perempuan (76%), bupati/walikota perempuan (70,8%), Gubernur perempuan (68%), dan wakil presiden perempuan (64,7%). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. dalam program Polemik MNC Trijaya (3/9).

Penerimaan publik terhadap presiden perempuan semakin bertambah jika dihadapkan pada permasalahan konkret yang dihadapi bangsa. “Ketika ditanyakan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, 62,4% responden yakin bahwa presiden perempuan mampu mengatasi permasalahan tersebut,” ungkap Kunto. Kunto menambahkan bahwa temuan ini menandakan perempuan dipersepsi memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang merupakan salah satu kualitas penting sebagai pemimpin sebuah negara.

Survei yang bertajuk “Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan” ini juga menanyakan kualitas karakter yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara perempuan di dunia yang menurut UN Women lebih berhasil menangani COVID-19. Responden mengatribusikan kompetensi (8,5%), teliti (7,5%), dan ulet atau telaten (7,2%) sebagai kualitas yang dimiliki pemimpin perempuan dalam memimpin negaranya keluar dari krisis COVID-19. Jika dibandingkan dengan jawaban mereka yang setuju pada kepemimpinan presiden perempuan, karakter yang menonjol adalah tegas dan berwibawa (25,3%), kebijakan pro-rakyat (20,5%), dan bijaksana (17,6%). “Dari temuan ini publik percaya kualitas kepemimpinan dengan sifat feminin seperti teliti, telaten, dan ulet dipandang mampu mengatasi masalah yang konkret seperti COVID-19. Di lain sisi, ketika ditanya kepemimpinan yang abstrak, publik merujuk pada sifat maskulin seperti tegas atau bijaksana,” tukas Kunto.

Lebih lanjut Kunto memaparkan temuan hasil surveinya yakni mereka yang tidak setuju terhadap presiden perempuan beralasan antara lain bahwa laki-laki lebih kompeten (36,6%), menyalahi kodrat atau ajaran agama (25,2%), dan kurang tegas (13,9%). Kelompok generasi Z dengan rentang usia 17-24 tahun lebih banyak yang setuju presiden perempuan (62,3%) dibanding dengan kelompok generasi milenial (53,5%), generasi X (53,7%), dan generasi boomers (53,7%). “Kita temukan bahwa generasi yang lebih muda ternyata lebih terbuka pada gagasan kepemimpinan perempuan dibanding mereka yang lebih tua,” imbuh Kunto.

Sigi dari Lembaga Survei KedaiKOPI ini menemukan 6 calon presiden perempuan yang disebutkan oleh pemilih dalam pertanyaan terbuka tentang elektabilitas. “Ada nama Puan Maharani (9,6%), Megawati Soekarnoputri (0,7%), Susi Pudjiastuti (0,6%), Khofifah Indar Parawansa (0,6%), Tri Rismaharini (0,5%), dan Sri Mulyani (0,2%),” Kunto menjelaskan. Dari hasil survei tersebut, nampak elektabilitas calon presiden perempuan semakin menguat terutama untuk Puan Maharani. Nama-nama tokoh laki-laki seperti Ganjar Pranowo (26%), Prabowo Subianto (18%), Anies Baswedan (14,5%), Ridwan Kamil (7,7%) juga terdeteksi dalam survei ini.

“Ketika kami simulasikan lebih lanjut dengan pertanyaan tertutup 19 tokoh, nama-nama capres perempuan memiliki tren penguatan dengan Puan Maharani mendapatkan keterpilihan sebesar 11,3%, Susi Pudjiastuti 1,6%, Tri Rismaharini 1,4%, Khofifah Indar Parawansa (1,3%), dan Sri Mulyani Indrawati (0,6%),” ujar Kunto. “Peluang perempuan di pilpres 2024 semakin terbuka lebar dengan konsistensi angka keterpilihan capres perempuan di dalam simulasi sepuluh nama sampai dengan empat nama,” imbuh Kunto.

Salah satu temuan penting dalam survei ini adalah 53,8% pemilih mengatakan bahwa pilihan presiden mereka akan berubah. “Dari mereka yang pilihannya akan berubah, 43,2% mengatakan akan mengubah pilihannya setelah penetapan capres dan cawapres, 22,4% setelah kampanye dimulai, 19,4% di hari pemilu dilaksanakan, dan 11,9% pada saat masa tenang kampanye,” tukas Kunto. Kunto menambahkan bahwa tingginya kecenderungan perubahan pilihan ini disebabkan ketidakpastian capres-cawapres yang belum ditetapkan oleh partai maupun koalisi partai. Selain itu terdapat tendensi untuk menunggu masa kampanye hingga hari tenang untuk mengumpulkan informasi tentang calon-calon presiden yang telah ditetapkan secara lebih serius. “Angka keterpilihan ini masih dinamis dan masih terbuka peluang bagi tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa untuk lebih mengarus-utamakan pendidikan politik dengan isu dan program yang nyata,” Kunto menjelaskan.

Survei Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 3-18 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 1197 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,89% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). *

Hasil Survei Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini: Launching Survei Pemimpin Perempuan