Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 61,3% Masyarakat Menginginkan Perubahan

Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 61,3% Masyarakat Menginginkan Perubahan

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil  survei yang dilakukan pada 29 Mei – 7 Juni 2023 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan Computerized Assisted Personal Interview (CAPI). 

Dari hasil survei yang dilakukan pada periode tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 77,1% dan 22.9% menyatakan tidak puas. 

“Menariknya program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek dan rawan penyalahgunaan seperti bantuan sosial justru membuat masyarakat puas,” ujar Communication specialist KedaiKOPI Rosnindar Prio saat memberikan paparan  Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 via daring, Jumat (22/6).

Menurutnya hal ini tercermin dari hasil survei dimana bansos memperoleh angka kepuasan responden 30,0% serta pembangunan infrastruktur (34,0%) dan lainnya.  

Ketidakpuasan masyarakat tercermin dari bidang ekonomi, seperti meroketnya harga kebutuhan yang tidak terkontrol (35,2%), distribusi bantuan tidak tepat sasaran (25,9%), lapangan kerja tidak merata (11,3%), kinerja tidak dirasakan (10,0%) dan lainnya.

“Di tengah kondisi masyarakat saat ini yang semakin berat, responden menganggap aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan tercapai (72,6% dan 70,3%),” papar Rosnindar.

Ditambahkannya, pada bidang ekonomi ketidakpuasan masyarakat semakin besar. Seperti mendapatkan upah yang layak (48,6%), mendapat harga barang pokok yang terjangkau (52,2), harga jual yang pantas untuk hasil pertanian/peternakan (51,2%) dan mendapatkan pekerjaan yang layak (52,8%).

“Ketidakpuasan terbesar ada di bidang hukum, dimana masyarakat menganggap penegakan hukum era pemerintah Jokowi tidak tercapai,” bebernya. 

Hal yang dianggap tidak tercapai adalah penegakkan hukum yang adil (54,5%), pemberantasan korupsi (55,9%) dan bersihnya proyek pemerintah dari korupsi dan nepotisme (62,1%).

“Meski kepuasan masyarakat tinggi, tapi dorongan perlunya perubahan justru juga tinggi. Sebanyak 61,3% responden menginginkan perubahan dan 38,7% ingin melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi,” katanya.

Pada bagian ini, persoalan ekonomi menjadi pendorong utama perlunya perubahan. Kesenjangan sosial berupa ekonomi merata dipilih oleh 40,7% responden, lapangan kerja (28,0%), harga sembako terjangkau (23.2%), bansos (7,5%) dan lainnya.

Responden yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat (23,3%), pembangunan infrastruktur (20,9%), lapangan kerja (15,4%) dan lainnya. 

Survei yang dilaksanakan pada akhir Mei ini (29 Mei – 7 Juni 2023) ini mengambil total sampel sebanyak 1200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Adapun Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dengan interval kepercayaan 95 persen. ***

Facebook
WhatsApp
X
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *