Survei KedaiKOPI: Status Sosial Ekonomi Penentu Tingkat Toleransi di Indonesia

Dalam memperingati hari toleransi Internasional, KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mengadakan diskusi internal tentang tingkat toleransi warga berdasar data survei nasional yang dilakukan KedaiKOPI Maret yang lalu. Definisi toleransi dalam kajian ini adalah sejauh mana kita mengijinkan kelompok yang tidak kita sukai untuk melakukan hak-hak sipil mereka seperti berbicara, berorganisasi, demonstrasi, mengajar di sekolah negeri, mencalonkan diri sebagai kepala daerah, bebas dari penyadapan, dan berkumpul serta mendirikan rumah ibadah di lingkungan kita.

“Pengukuran toleransi kami terdiri dari 2 langkah, pertama menanyakan kelompok yang paling dihindari lalu baru menanyakan sejauh mana responden mengijinkan anggota kelompok yang dihindari tersebut untuk melakukan hak-hak sipil mereka,” kata peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo. Dari 1135 responden hanya +/- 70% yang menjawab pertanyaan kelompok apa yang paling dihindari. “Jika angka 5 adalah paling toleran dan 1 paling tidak toleran, rata-rata tingkat toleransi warga negara Indonesia adalah 2,16,” Kunto menjelaskan lebih lanjut temuan surveinya. Kelompok yang paling tidak ditoleransi adalah teroris (1,79) disusul oleh PKI (1,91) dan kemudian Ahmadiyah (1,96). Sedangkan kelompok yang paling banyak dihindari adalah organisasi terlarang (25,8%) disusul oleh PKI (21,3%) lalu FPI (10,3%).

“Kabar baiknya adalah kelompok yang paling tidak ditoleransi oleh masyarakat Indonesia adalah kelompok yang di sah kan oleh negara untuk tidak ditoleransi seperti teroris dan PKI,” ungkap Kunto menjelaskan temuannya. Namun dari data juga terungkap, kelompok yang terafiliasi dengan agama Islam justru paling banyak dihindari seperti Ahmadiyah (1,4%; 1,96), Syiah (0,7%; 2,05), FPI (10,3%; 2,39), dan HTI (1,7%; 2,48) dibandingkan dengan kelompok non-muslim (0,7%; 2,42). Kelompok etnis yang dihindari adalah cina (1,3%) dengan index toleransi 2,20 dan Madura (1,3%) dengan index toleransi 3,65.

Data survei toleransi tersebut juga mengungkap bahwa status sosial ekonomi adalah satu-satunya faktor yang dalam uji statistik memprediksi tingkat toleransi. “Jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, religiusitas, dan daerah perkotaan atau pedesaan ternyata tidak menjelaskan tingkat toleransi secara signifikan,” tukas Kunto. “Namun hasil analisis statistik justru menunjukkan kecenderungan yang tidak seiring dengan teori, di Indonesia semakin tinggi status sosial ekonomi justru semakin tidak toleran.” Menurut Kunto hal ini bisa disebabkan oleh rasa berhak mendapatkan segalanya yang mengakibatkan tipisnya toleransi.

Lebih lanjut Kunto menambahkan, “Tantangan hari ini adalah bagaimana kita bisa mengajarkan toleransi, karena jika melihat data justru tingkat pendidikan formal serta lingkungan perkotaan yang memungkinkan seseorang berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang tidak mempengaruhi tingkat toleransi seseorang.” Alternatif pendidikan toleransi harus menjadi kajian yang mendesak terutama di era polarisasi politik yang semakin meruncing di Indonesia.

Survei Nasional KedaiKOPI tentang toleransi dilakukan di 34 propinsi pada 12 – 27 Maret 2018 terhadap 1135 responden (MoE: +/- 2.97%; CI: 95%). Responden berusia 17 tahun keatas atau sudah menikah yang dipilih dengan menggunakan teknik multistage random sampling serta diwawancarai dengan tatap muka. Hasil survei juga diboboti sesuai parameter populasi BPS (sensus 2010) untuk usia, jenis kelamin, dan perkotaan. Hasil lengkap survei toleransi dapat diunduh di sini.

**
Narahubung:
Kunto Adi Wibowo (082116657021), Direktur Eksekutif.
Vivi S Zabkie (08161609362), Deputi Direktur KedaiKOPI.