Ngopi Dari Sebrang Istana: Presiden Dua Periode Jadi Cawapres Tidak Wajar dan Inkonstitusional

Siaran PERS

Jakarta, 17 September 2022 – Semua elemen bangsa harus satu suara bahwa perubahan harus diperjuangkan dan 2024 harus jadi momentum perubahan merupakan ajakan Sudirman Said di acara diskusi “Ngopi Dari Sebrang Istana” dengan tajuk “2024 Panggung Sandiwara atau Perubahan?” di Jl. Juanda, Jakarta Pusat (17/9). Hal senada juga dikemukakan oleh Mardani Ali Sera (anggota Komisi II DPR-RI), Fadli Ramadhanil (Perludem), dan Dewi Haroen (Pakar Gestur) di dalam diskusi yang dimoderatori oleh founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Sudirman yang juga penulis buku “Berpihak Pada Kewajaran”, melihat wacana Presiden yang telah menjabat selama 2 periode dapat maju menjadi Cawapres merupakan hal yang tidak wajar.

Pada 12 September 2022, juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, menyebut tidak ada larangan bagi Presiden yang telah menjabat selama dua periode, tidak boleh mencalonkan diri sebagai Cawapres pada pemilu selanjutnya. Pernyataan ini pun menuai beragam kritik dan komentar.

Sudirman menyatakan mereka yang menyalahi kewajaran akan menuai konsekuensi. “Siapapun yang berbeda atau melawan kepatutan, akan dilawan oleh keseimbangan alam,” tegas Sudirman. Selanjutnya, Sudirman Said menjelaskan bahwa semakin tinggi posisi seseorang maka ukuran hidupnya sudah mencapai tahap patut – tidak patut, etis dan tidak etis. Artinya adalah sesuatu yang tidak wajar apabila mereka yang berada di paling atas namun sikap hidupnya masih terbatas di legalistik.

Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil menilai tidak tepat Jubir MK mengeluarkan pernyataan tersebut baik dari sisi lembaga maupun substansinya. “Kalau dilihat dari segi konteks, itu tidak tepat. Meski ada klarifikasi dari MK, yang menyatakan pernyataan ini bukan dari MK namun pernyataan Fajar sebagai individu maupun sebagai Humas MK akan sulit dibedakan maka sebagai Humas Fajar harus lebih hati-hati,” tukas Fadli.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengungkapkan bahwa UUD 1945 menutup kemungkinan bagi presiden yang telah menjabat selama 2 periode untuk maju sebagai Cawapres di pemilihan selanjutnya. Fadli mengomentari pernyataan juru bicara MK, Fajar Laksono, yang menyebut tidak ada larangan bagi Presiden yang telah menjabat selama dua periode, tidak boleh mencalonkan diri sebagai Cawapres pada pemilu selanjutnya. Menurut Fadli, Fajar tidak melihat esensi Pasal 7 UUD 1945 secara utuh. “Saya yakin dia (Fajar) hanya membaca undang-undangan tersebut secara parsial. Dia tidak baca Pasal 8 UUD 1945. Yang jadi masalah adalah apabila Presiden berhenti, atau diberhentikan, dan Wakil Presidennya telah menjabat sebagai presiden 2 periode maka pasal 8 tidak bisa dilaksanakan,” lanjut Fadli.

Dalam memandang Pemilu 2024, Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan semua elemen bangsa harus membuat perubahan dan perubahan tidak datang dengan mudah. “Perubahan terjadi dengan cara direbut. Maka segala wacana yang tidak wajar, harus dilawan. Agar yang muncul adalah perubahan natural, bahwa rakyat dapat menikmati demokrasi substansial bukan prosedural. Maka kita perlu pemimpin yang berstandar etik bukan cuma legalistik,” tutur Mardani.

Dewi Haroen menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak secara gamblang menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun isu 3 periode. “Secara verbal Jokowi bilang biarkan ini jadi wacana ini adalah hak rakyat. Artinya secara verbal dia firm membolehkan wacana itu bergulir. Begitu juga dengan vokal dan gesturnya, Jokowi masih saja melakukan kampanye di tahun-tahun terakhir dirinya menjabat. Secara teori komunikasi maka Jokowi jelas ingin,” tegas Dewi.

Diskusi Publik “Ngopi Dari Sebrang Istana” diselenggarakan secara luring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dan dihadiri oleh penulis buku “Berpihak Pada Kewajaran” Sudirman Said, Pakar Gestur Dewi Haroen, Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil, dan Anggota Komisi II DPR-RI Mardani Ali Sera sebagai pembicara.

Survei KedaiKOPI: Masyarakat Desa, Kaum Muda, dan Kalangan Perempuan Setuju Pemimpin Perempuan

Siaran Pers

 

Jakarta, 9 September 2022. Hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa masyarakat rural dan kalangan generasi Z lebih banyak yang setuju pemimpin perempuan. Selain itu kepemimpinan perempuan juga lebih disetujui oleh kalangan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh peneliti senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah pada diskusi publik dengan tajuk “Siapa Ingin Presiden Perempuan?” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

 

Ashma menjelaskan bahwa pandangan masyarakat desa lebih terbuka dengan Presiden perempuan (57,6%) dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (53,6%). Selain itu, lebih banyak juga masyarakat desa yang merasa senang jika Puan Maharani maju menjadi Presiden (19,1%) dibandingkan masyarakat perkotaan (9,2%). Puan Maharani juga dianggap sebagai perwakilan dari kelompok perempuan yang juga merindukan sosok perempuan untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan.

 

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengajak Indonesia untuk dapat belajar dari PDI Perjuangan terkait pemimpin perempuan. “Untuk pemimpin perempuan Saya ajak Indonesia belajar dari PDI Perjuangan. Megawati dan saat ini Puan Maharani mampu berada dalam panggung sama sebagai pemimpin dan calon pemimpin Indonesia” ujar Hensat sapaan akrab Hendri Satrio.

 

Hensat menambahkan bahwa PDI Perjuangan harus berani untuk mencalonkan Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden. “Sebagai pemegang boarding pas Pilpres 2024, Puan harus maju sebagai calon Presiden, Iya calon RI 1 bukan cuma Wapres” ungkapnya.

 

Bagi Hendri, Puan Maharani tidak bisa disamakan dengan tokoh lain. Puan Maharani adalah satu-satunya perempuan yang memiliki tiket untuk maju pada Pilpres 2024 tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. “Dia (Puan Maharani) bisa bebas memilih siapapun wakilnya. Dan yang perlu diingat, Puan Maharani selalu tegak lurus dengan keputusan Parpolnya, dia tahu keputusan siapa calon presiden dari PDI-P hanya bisa diputuskan oleh ketua umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri” tegas Hendri.

 

Lebih jauh sebagai Parpol pemenang Pemilu 2019, PDI Perjuangan memiliki peluang besar untuk mencalonkan Puan Maharani tanpa perlu berkoalisi dengan Parpol lain. “Kita harus hormati posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan pemilik Boarding Pass itu. Jadi, Puan bila kelak resmi diumumkan PDI Perjuangan untuk maju sebagai kandidat harus jadi Calon Presiden, jangan cuma Wapres” tutur Hensat.

 

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengomentari hasil survei tersebut. Ninis (sapaan akrab Khoirunnisa) mengatakan, dirinya mengaku senang dengan temuan yang didapat oleh KedaiKOPI. Bagi Ninis survei ini merupakan pertanda baik bahwa saat ini masyarakat Indonesia mulai membicarakan pemimpin perempuan.

 

Dirinya juga mengingatkan mengenai masalah aksesabilitas perempuan dalam perpolitikan di Indonesia. “Akses yang dimiliki perempuan dalam hal kepemimpinan nasional masih belum sebesar yang dimiliki oleh kalangan laki-laki. Padahal menurut survei ini perempuan mendapatkan posisi tersendiri bagi mereka yang berada di derah rural, dan di daerah banyak sekali sekolah-sekolah politik bagi perempuan dan aktivis dari kalangan perempuan” ungkapnya. Dirinya berharap partai politik bisa semakin memfasilitasi kaum perempuan untuk maju ke kancah eksekutif.

Pakar Hukum Tata Negara: Pemerintah Belum Siap Terhadap Potensi Dana Donasi Masyarakat

Siaran Pers

Jakarta, 9 Juli 2022

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti memandang pemerintah terlihat tidak siap terhadap besarnya potensi dana donasi masyarakat yang suatu saat dapat digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini diungkapkan pada diskusi daring dengan tajuk “Polemik Pengelolaan Dana Filantropi” yang diselenggarakan oleh Forum Solidaritas Kemanusiaan (9/7).

Ketidaksiapan pemerintah, menurut Bivitri, tercermin dari kinerja Kementerian Sosial yang menterinya masih saja tersandung kasus korupsi. Selanjutnya, ketiadaan data valid yang dimiliki oleh pemerintah terkait jumlah penduduk miskin yang harus dibantu. “Dengan ketiadaan data tersebut pemerintah tidak bisa mengklasifikasikan bantuan apa yang harus diberikan yang mengakibatkan metode penyaluran bantuan terkesan kuno sehingga menimbulkan celah korupsi,” tukas Bivitri.

Bivitri juga menegaskan bahwa selama ini pemerintah lamban dalam bertindak untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dikarenakan faktor rumitnya birokrasi. Hal ini berbanding terbalik dengan lembaga-lembaga filantropi yang terkesan cepat tanggap dalam menyalurkan bantuan tanpa membutuhkan proses birokrasi yang panjang. Sehingga pada era Presiden Abdurrahman Wahid Kementerian Sosial dibubarkan oleh beliau dengan alasan Kementerian tersebut tidak akan sanggup menyaingi kecepatan inisiatif masyarakat dalam membantu sesama.

Lebih jauh, Bivitri berharap kasus yang menimpa salah satu yayasan filantropi besar di Indonesia baru-baru ini dapat dijadikan sebagai momentum perbaikan terhadap regulasi yang selama ini berlaku, bukan dengan mengambil kebijakan populis seperti pembekuan dan pelarangan aktivitas lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh Undang-Undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) sudah selayaknya dilakukan penyegaran agar akuntabilitas lembaga filantropi semakin terjaga.

Menguatkan pendapat Bivitri, Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) Sudirman Said mengungkapkan bahwa kita tidak boleh dengan mudahnya membubarkan sebuah lembaga filantropi. Pandangan tersebut menurut Sudirman dikarenakan Indonesia membutuhkan dan akan semakin membutuhkan lembaga sosial dengan jumlah yang banyak di masa yang akan datang karena indeks kedermawanan masyarakat Indonesia akan selalu terjaga.

Sudirman menekankan soal manajemen lembaga filantropi. Dirinya mengingatkan bagi para petinggi lembaga filantropi agar selalu menjaga etika dan moral agar jangan sampai lembaga filantropi terkena “jebakan maut” yaitu bertemunya idealisme dengan diskresi tanpa kontrol, terlebih yang berhubungan dengan benefit ekonomi pribadi. Dirinya turut mengajak agar lembaga filantropi secara bersama-sama menjaga kepercayaan publik dengan cara menjaga etika dan moral.

Dalam upaya menjaga kepercayaan publik, Deputi BAZNAS RI Arifin Purwakananta menjelaskan bahwa BAZNAS RI sebagai lembaga filantropi agama berada dalam pengawasan dan audit dari Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu lembaga filantropi agama juga diaudit syariat secara detail. BAZNAS RI memiliki jargon bagi para lembaga pegiat zakat agar selalu berada dalam koridor yang benar yakni Aman Regulasi (harus sesuai regulasi yang berlaku), Aman Syar’i (harus sesuai dengan syariat agama), dan Aman NKRI (zakat yang dihimpun harus bisa memperbaiki keadaan bangsa Indonesia).

Ketua Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia Rizal Algamar menambahkan, bahwa sebagai donatur masyarakat berhak menanyakan seputar organisasi filantropi yang akan menerima dana dari donatur. “Jangan ragu bertanya pada organisasi yang akan menjadi mitra dalam kegiatan filantropi kita dan lembaga tersebut wajib untuk menjawabnya secara benar” terang Rizal. Sebagai contoh donatur dapat menanyakan visi dan misi lembaga tersebut, lalu berapa persen biaya yang akan diambil untuk menjadi biaya operasional, hak menerima laporan dan lain sebagainya.

Azyumardi Azra: Kita Memerlukan Reformasi Jilid Dua yang Damai

Peringatan dan Refleksi 24 Tahun Reformasi

Jakarta, 21 Mei 2024. Prof. Azyumardi Azra berargumen bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan makin cacat dengan praktik oligarki politik dan bisnis tanpa melibatkan masyarakat sipil untuk itu Indonesia membutuhkan reformasi jilid dua yang damai. Pernyataan ini di kemukakan oleh Prof. Azyumardi Azra dalam acara peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi dengan tajuk “Reformasi dan Jalan Keluar Krisis” yang diselenggarakan oleh Institut Harkat Negeri, pada tanggal 21 Mei 2022 di Bimasena Club, Darmawangsa Jakarta.

Prof. Azyumardi Azra berpendapat, “Sekarang kita memerlukan reformasi jilid dua yang damai”. Prof. Azyumardi Azra berargumen bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan makin cacat dengan praktik oligarki politik dan bisnis tanpa melibatkan masyarakat sipil untuk itu Indonesia membutuhkan reformasi jilid dua yang damai. Selain alasan politik, Prof Azyumardi menyatakan bahwa reformasi sosial dan budaya mutlak diperlukan. “Pendidikan kita kacau balau dan nggak jelas, fungsi sisdiknas kacau balau”, imbuh Prof. Azyumardi.

Prof. Azyumardi Azra menyatakan bahwa setelah 24 tahun reformasi banyak kemajuan yang perlu kita apresiasi terutama infrastruktur meskipun infrastruktur sosial dan budaya masih perlu diperbaiki. Lebih lanjut Azyumardi Azra menyatakan bahwa presiden Jokowi sebenarnya bisa melakukan perubahan misal dengan memperkuat kembali KPK, “Akan dicatat sejarah bahwa ada perubahan yang dilakukan”.

Prof. Ginandjar Kartasasmita sebagai pembicara kunci menyatakan bahwa reformasi telah menghasilkan banyak kemajuan di bidang politik. “Masalahnya menurut saya adalah democratic governance. Kalau kawan-kawan demo menyoroti ya menyoroti governancenya”. Mantan menteri pada pemerintahan orde baru dan aktor yang terlibat langsung dalam reformasi 1998 menambahkan bahwa hari ini yang bersatu adalah oligarki untuk melawan kekuatan perubahan. “Yang tidak bersatu adalah kekuatan-kekuatan perubahan”, imbuh Prof. Ginandjar. Prof. Ginanjar mengajak refleksi terutama apakah mahasiswa hari ini sama seperti mahasiswa 98 atau 65 atau karena oligarki bersatu padu maka semakin sulit dihadapi.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said menggarisbawahi hubungan antara kredibilitas pemimpin dengan reformasi, “ Semakin kredibel pemimpin, reformasi semakin bisa dijalankan”. Lebih lanjut Sudirman Said mengajukan pertanyaan kritis tentang reformasi sebagai koreksi ketika krisis terjadi. Sudirman Said menyatakan, “Apabila kinerja pembangunan tidak sesuai dengan tujuan, maka koreksi menjadi hal yang harus dilakukan. Apakah hak koreksi sudah dipenuhi? apakah ada kesempatan untuk melakukan koreksi?”

Peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi dengan tajuk “Reformasi dan Jalan Keluar Krisis” diselenggarakan oleh Institut Harkat Negeri. Acara tersebut menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka yaitu Prof. Dr. Ginandjar Kartasamita, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Sudirman Said, Dr. Helmy Faishal Zaini, Dr. Bivitri Susanti, Dr. Ninasapti Triaswati, Ferry Juliantono, Silmy Karim, Antonius Joenoes Supit, dan Hendri Satrio.

Hendri Satrio: Media Sosial Adalah Momentum Baik Bagi Kaum Muda

Jakarta, 20 Mei 2022. Hadirnya media sosial merupakan salah satu momentum terbaik bagi anak muda. Hendri Satrio sepakat bahwa media sosial menyediakan banyak hal yang manusia butuhkan. Selain itu media sosial menurut Hendri adalah media yang memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang kaum muda suka. Media sosial menyediakan banyak hal yang manusia butuhkan. Hendri menjelaskan banyak hal yang bisa dieksplorasi dari media sosial dan dalam setiap kesempatannya terdapat momentum yang bisa dimanfaatkan oleh kaum muda untuk melesatkan karir mereka. Keterangan tersebut disampaikan Hendri di forum Dialog Psikologi Nusantara (20/05).

Mengenai hubungan momentum dengan karir seseorang, menurut Hendri hal tersebut tidak hanya berfungsi pada seorang politisi, namun bisa juga hadir bagi kalangan profesional. “Justru biasanya, sebuah momentum akan terasa setelah momentum tersebut terlewat.” Hendri mengingatkan kepada kaum milenial agar dapat merasakan dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya agar kesempatan tersebut dapat menjadi sebuah momentum yang baik.

Di sisi lain, media sosial bagi Hendri adalah selayaknya pedang bermata dua. “Jangan sampai menjadikan media sosial hanya sebagai media pencitraan, media sosial kalau sampai salah digunakan dapat menjadi boomerang yang menyebabkan kerugian di masa yang akan datang,” ujar Hendri. Dirinya pun memberikan perhatian khusus pada peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi yang menurutnya tidak kunjung rampung hingga saat ini. Hendri mengatakan lebih baik apabila perlindunan data pribadi ditangani langsung oleh komisi dan bukan oleh pemerintah. Alasannya terdapat trust issue yang dinilai kurang kepada pemerintah bila data pribadi masyarakat dipegang oleh pemerintah.

Selain data pribadi, Hendri mengatakan masih terdapat kekurangan dari media sosial, Media sosial terkenal dengan adanya jarak yang tercipta antara satu orang dengan orang yang lain. Bagi Hendri media sosial gagal untuk mengenalkan orang secara keseluruhannya. Banyak bias yang terjadi apabila kita mengenal seseorang hanya melalui media sosial, sehingga ungkapan tak kenal maka tak sayang, menurut Hendri hanya akan terjadi bila seseorang tersebut saling mengenal secara langsung, dan bukan dari media sosial. Sebagai contoh dalam hal elektabilitas politisi yang sebetulnya aktif di media sosial. Hendri menjelaskan bahwa dari hasil disertasinya aktivitas media sosial bagi politisi hanya memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap elektabilitas politisi tersebut.

Bestian Nainggolan pada kesempatan yang sama membedah isi dari buku MOMENTUM karya Hendri Satrio. Hendri, di dalam kajiannya, dapat memformulasikan antara karir politik atau profesional lainnya dengan momentum. Dirinya memuji temuan Hendri yang berhasil memediasi antara fariabel-fariabel kepemimpinan, pengalaman berbisnis, maupun modal sosial dengan momentum, dan yang menariknya di antara fariabel tersebut justru momentum lah yang dinilai menjadi faktor yang determinan dalam pengembangan karir seseorang.

Selain itu Bestian mengapresiasi kerja keras Hendri yang telah menantang 26 hasil penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif dan dikonfirmasi melalui permodelan yang Hendri bentuk sendiri. Dan yang luar biasa adalah di dalam buku ini Hendri telah menjabarkannya dengan bahasa yang menarik namun tidak melupakan kekuatan dan kualitas isinya.

Dari sisi psikologi, Yosef Dedy Pradipto menjelaskan bahwa milenial atau kaum muda mengingatkan kita semua untuk menjadi pribadi yang jujur dan jernih yang dibenamkan nilai-nilainya dari keluarga. Bagi Yosef melalui sosial media, milenial bisa memanfaatkannya untuk menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada dunia. Harapannya agar generasi masa depan memiliki integritas dan nilai budi yang luhur untuk menjadi generasi penerus bangsa.

Dialog Psikologi Nasional diselenggarakan secara hibrid oleh Jurusan Psikologi Bina Nusantara University. Acara ini dihadiri oleh analis komunikasi politik Hendri Satrio, peneliti senior Litbang Kompas Bestian Nainggolan, dan LS Jurusan Psikologi BINUS University Yosef Dedy Pradipto.

FORMULA E JAKARTA: MOMENTUM OPTIMISME JAKARTA & INDONESIA DI MATA DUNIA

Siaran PERS

Jakarta, 14 Mei 2022.

Pelaksanaan ajang balap mobil listrik FIA Formula E Jakarta E-Prix sudah tinggal menghitung hari. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi sirkuit Formula E di Ancol yang juga ditemani oleh Gubernur Anies Baswedan seakan menjadi sinyal elemen dukungan dari pemerintah pusat untuk pergelaran Formula E.

Berdasarkan pernyataan Ketua Penyelenggara Formula E Jakarta, Ahmad Sahroni manfaat Formula E bagi Jakarta dan Indonesia bukan hanya diukur dari profit yang akan didapat oleh Jakpro selaku BUMD DKI Jakarta yang menyelenggarakan event ini, namun penyelenggaran Formula E penting untuk tujuan branding negara. Event ini sangat penting bagi citra negara dan akan berdampak pada hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain. Dalam ajang ini Indonesia menyatakan sikap optimisnya bahwa negara ini sejajar posisinya dengan negara-negara lain yang juga menyelenggarakan perlombaan yang sama seperti Jerman, Korea Selatan, hingga Kanada.

Terkait progress pembangunan sirkuit, Sahroni menyatakan progress pembangunan sirkuit Formula E Jakarta sudah mencapai 100%, dan sekarang pengerjaan berfokus pada pemasangan grand stand dan pit serta sarana pendukung lainnya. “Target dari Presiden Jokowi adalah, pada tanggal 4 Juni semua sudah siap untuk memfasilitasi perlombaan formula E ini dan agar acara ini bisa terlaksana sesuai dengan harapan” ungkap beliau.

Sahroni menceritakan bahwa dalam membangun venue Formula E Jakarta dirinya membutuhkan 850 tenaga kerja yang bekerja secara 24 jam tanpa henti. Indonesia juga dinobatkan oleh FIA sebagai negara dengan pembangunan sirkuit tercepat, yakni Indonesia dapat menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E hanya dalam 60 hari.

Dalam kesempatan ini Sahroni juga menegaskan bahwa panitia tidak konsen kepada hal-hal politis, tetapi konsentrasi difokuskan agar bagaimana penyelenggaraan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dirinya berharap agar seluruh elemen bangsa memberikan dukungan untuk pagelaran Formula E Jakarta E-Prix ini. “Saya harap semuanya memberikan dukungan, minimal doa, agar progress penyelenggaraan ini berjalan dengan baik.”

Bagi analis komunikasi politik, Hendri Satrio, Gelaran Formula E bukan hanya tentang Anies Baswedan atau pun Jokowi tapi ini tentang Indonesia sebagai salah satu negara penyelenggara Formula E. Meskipun secara politis, perlombaan ini ramai disaratkan sebagai momen karier politik Anies Baswedan, yang mana akan ada hubungannya dengan 2024. Tekanan politis ini menurutnya sudah selesai saat presiden Jokowi mengunjungi venue Formula E Jakarta bersama gubernur Anies Baswedan.

Terdapat beberapa alasan mengapa Hendri menyatakan bahwa tekanan politik ini berakhir, yang pertama adalah kunjungan Presiden Jokowi menandakan negara hadir untuk Formul E Jakarta. “Dari sisi politis dengan adanya kunjungan Jokowi, seharusnya bisa menjawab keluhan-keluhan koleganya di DPRD DKI Jakarta yang akan tetap mengajukan interpelasi kepada Anies Baswedan” terang Hendri.

Berkaitan dengan elektabilitas Anies Baswedan, Hendri meyakini bila keberhasilan ajang Formula E Jakarta ini dapat dimanfaatkan momentumnya oleh Anies Baswedan, maka bukan hal yang mustahil elektabilitas serta popularitas Gubernur Jakarta 2017-2022 ini semakin meningkat. Dari perhelatan ini Hendri juga berharap agar balap Formula E bisa menjadi tonggak kebangkitan kompetisi otomotif di Indonesia.

Pengamat otomotif yang juga menggeluti dunia balap, Eka Budhiansyah mendukung dan menyambut positif terlaksananya Jakarta E-Prix. Baginya Formula E Jakarta merupakan titik kebangkitan bagi olahraga balap mobil open wheeler di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa membangkitkan gairah masyarakat Indonesia akan balap mobil Formula. Eka memberikan pandangan positif bagi sirkuit Ancol, sirkuit Ancol bisa digunakan untuk balapan lain selain Formula E. Artinya sirkuit ini diharapkan bisa dibuka untuk umum seperti untuk pergelaran lomba balap Touring Car di Indonesia, dan juga manfaatnya dapat dirasakan oleh komunitas mobil untuk berani menjajal kecepatan di lingkungan yang aman.

Menurut pengamat ekonomi, Ninasapti Triaswati dirinya optimis ajang ini bisa dijadikan sebagai flagship program yang menandakan Indonesia dan Jakarta bisa menyelenggarakan sebuah event Internasional bergengsi di tengah kondisi pandemi yang masih melanda negeri ini. Formula E diharapkan menjadi pemantik dan titik balik dari sektor ekonomi dan pariwisata daerah dan nasional. Baginya, keuntungan gelaran ini bukan hanya profit secara langsung melainkan manfaat lain yang diperoleh oleh masyarakat hingga korporasi dari adanya Formula E Jakarta.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti mengingatkan agar Formula E Jakarta bisa membawa manfaat bagi seluruh kalangan bukan hanya dapat dinikmati kalangan tertentu saja karena event ini dilaksanakan oleh BUMD DKI Jakarta dan dengan menggunakan uang dari negara sehingga diharapkan tidak melupakan aspek kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik lainnya.

Diskusi Publik Dapur KedaiKOPI: “Apa Kabar Formula E?” diselenggarakan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dan dihadiri oleh Ketua Penyelenggara Formula E Ahmad Sahroni, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Pengamat Otomotif Eka Budhiansyah, Pengamat Ekonomi Ninasapti Triaswati, dan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio sebagai pembicara.

Pengamat: Aktor Intelektual Orkestrasi Penundaan Pemilu Meremehkan Kecerdasan Publik

 

Siaran PERS

 

Jakarta, 6 Maret 2022. Pemerintah dan DPR telah menyepakati pelaksanaan Pemilu 2024 jatuh pada tanggal 14 Februari 2024. Dengan diputuskannya tanggal pelaksanaan Pemilu, maka otomatis menghentikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi hingga beberapa tahun. Kendati demikian, beberapa elit partai politik partai koalisi pemerintah belakangan kembali menyuarakan wacana yang sama meski jadwal pemilu telah ditetapkan.

 

Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, seharusnya Presiden Jokowi mengumumkan dengan tegas bahwa Pemilu harus dilaksanakan pada 14 Februari 2024 bukan dengan statement taat konstitusi. “Konstitusi bisa disesuaikan nanti, kalau ada niat untuk mengkudeta konstitusi,” terang Hendri. Hendri menyarankan apabila Jokowi enggan untuk menyampaikan statement maka bisa dibantu oleh pemimpin lain seperti Kyai Ma’ruf Amin selaku wakil presiden. Dirinya juga menganggap aktor intelektual yang menyampaikan orkestrasi penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden, dan penambahan periode masa jabatan presiden adalah jahat sekali untuk Indonesia. Bagi Hendri aktor intelektual ini bukan hanya sudah mengkudeta KPU yang merupakan Lembaga negara yang secara sah menyelenggarakan Pemilu dan telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, namun juga menganggap remeh kecerdasan rakyat Indonesia.

 

Pria yang akrab disapa Hensat ini memuji langkah Gubernur Anies yang dengan jelas menolak narasi penundaan pemilu. Dirinya berharap langkah serupa juga diikuti oleh pemimpin daerah lainnya seperti Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming selaku pemimpin Kota Medan dan Solo. Menurut Hendri, taat pada konstitusi merupakan cara yang paling mudah bagi seorang pemimpin memberi contoh kepada rakyat untuk selalu berada pada garis konstitusi demi Indonesia. Lagi pula Hendri berkesimpulan penundaan Pemilu tidak ada keuntungannya bagi Indonesia

 

Sudirman Said menegaskan tidak ada alasan secara moral untuk menunda Pemilu apalagi menambah masa jabatan presiden. Sudah banyak juga para tokoh yang mengingatkan bahaya yang mengekor penundaan Pemilu ini. Ketua Institut Harkat Negeri ini juga mengingatkan kepada pemerintah bahwa kekuasaan yang sedang dipegang oleh mereka saat ini adalah sesuatu yang dipinjamkan dan bersifat sementara sehingga perlu selalu ada penyegaran.

 

Sudirman menyarankan agar Presiden Jokowi dapat memanfaatkan sisa masa jabatannya dengan baik dan membuat citra positif sehingga akhir kekuasaan beliau dapat diakhiri dengan baik. Ia juga mengajak kita semua agar membantu Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya secara terhormat.

 

Titi Anggraini selaku pemerhati demokrasi mengatakan narasi penundaan pemilu ini sudah terindikasi sejak lama, yakni pada pertengahan 2020. Hanya saja, pada saat itu narasi ini terpotong hingga penundaan pemilu dan tidak disertai perpanjangan masa jabatan presiden. Masyarakat mulai terkejut ketika Menteri Bahlil menyampaikan narasi ini kepada publik. Titi menjelaskan bahwa narasi penundaan Pemilu dengan perpanjangan masa jabatan adalah melanggar asas konstitusi, yakni pelanggaran terhadap asas kedaulatan rakyat, pelanggaran kewajiban pemilu secara periodik yang tertuang pada pasal 22 E ayat 1 yang menubuatkan bahwa Pemilu dilaksanakan secara Luberjurdil setiap lima tahun sekali, dan penundaan pemilu merupakan alasan untuk menerabas pasal-pasal yang selama ini berlaku. Baginya strategi penundaan Pemilu merupakan strategi rezim otoritarian untuk melanggengkan kekuasaan dan ini lebih berbahaya daripada narasi presiden tiga periode.

 

Dari sudut pandang pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, narasi penundaan Pemilu dan amandemen konstitusi ini merupakan langkah pengkhianatan konstitusi. Ia menegaskan bahwa konstitusi bukan sebatas teks yang dapat diubah sesuka hati. Konstitusi pada dasarnya adalah gagasan tentang pembatasan kekuasaan. “Kalau jalan keluarnya adalah perubahan konstitusi ya mudah saja, bahkan lebih mudah dari proses legislasi yang mensyaratkan partisipasi publik,” terang Bivitri.

 

Menurut Bivitri, ketua umum partai politik yang sempat menyampaikan narasi penundaan Pemilu seharusnya malu kepada konstitusi. Ia mengingatkan dalam sejarah bahwa penundaan Pemilu akan berujung pada keburukan. Seperti pada masa Presiden Soekarno dan Soeharto yang beberapa kali menunda Pemilu pada masa pemerintahannya yang pada akhirnya, sejarah mencatat, tindakan penundaan Pemilu berujung pada ketidakstabilan kondisi bangsa Indonesia.

 

Dari sisi ekonomi, Prof. Chandra Fajri Ananda menyatakan bahwa Pemilu tidak terlalu membebankan APBN, lain halnya dengan pembangunan IKN. Sebaliknya, bila Pemilu sampai ditunda dan membuat instabilitas politik maka akan sangat mungkin akan menjadi bencana untuk ekonomi Indonesia. Prof. Chandra juga menjelaskan bahwa pesta demokrasi dapat meningkatkan perilaku belanja masyarakat sehingga dapat mendukung perputaran ekonomi di masyarkat.

 

Berdasarkan sudut pandang komunikasi internasional, Teguh Santosa menyampaikan narasi penundaan Pemilu merupakan wujud ketidakmampuan Indonesia di tengah presidensi G20. Momentum yang seharusnya dimanfaatkan untuk Indonesia memamerkan kepercayaan dirinya malah dihiasi dengan narasi ketidakpercayaan diri melakukan pemilihan umum dengan berbagai alasan yang tentunya secara otomatis memperlihatkan kelemahan Indonesia. Dirinya tidak habis pikir bila narasi ini terus dilanjutkan di tengah mata dunia sedang tertuju pada Indonesia.

 

Deddy Miing Gumelar mencoba memandang narasi penundaan Pemilu ini dari perspektif kebudayaan. Dirinya mengingatkan bahwa peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Miing menggarisbawahi persoalan etika dalam persoalan ini. Miing melihat ada pelanggaran etika bernegara yang terjadi dan dicontohkan oleh para elit politik kepada masyarakat. Miing yakin Cak Imin, Zulkifli Hasan, dan Airlangga bukannya tidak tahu bahwa pernyataan mereka akan mengarah pada pelanggaran konstitusi, dan dirinya turut mempertanyakan ke mana rasa malu dan akhlak para elit politik saat ini. Miing berpesan kepada Presiden Jokowi bahwa memang penting untuk membangun infrastuktur jalan, namun, yang lebih penting adalah membangun jalan pikirian bangsa Indonesia cara berpikir bangsa ini lebih konstruktif.

 

Diskusi Publik Dapur KedaiKOPI: “Kata Pakar Bila Pemilu Ditunda” diselenggarakan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dan dihadiri oleh Pemerhati Demokrasi Titi Anggraini, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said, Budayawan Dedy Miing Gumelar, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya & Pakar Ekonomi Prof. Candra Fajri Ananda, Pelaku Komunikasi Internasional Teguh Santosa, dan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio sebagai pembicara.

 

 

Anies Baswedan: Momentum akan Sukses Bila Ada Kesiapan dan Rekam Jejak

Siaran PERS

Jakarta, 22 Februari 2022. Lembaga Survei KedaiKOPI meluncurkan buku “MOMENTUM: Karier Politik & Aktivitas Media Sosial” di bilangan Jakarta Selatan (22/2). Agenda peluncuran buku yang ditulis oleh Hendri Satrio, Tirta Mursitama, Firdaus Alamsjah dan Yosef Dedy Pradipto ini turut dihadiri oleh para tokoh mulai dari Anies Baswedan, Miing Bagito, Ronal Surapradja, Faldo Maldini, Sudirman Said dan tamu undangan lainnya.

 

Anies Baswedan mengatakan  bahwa seringkali momentum hadir di luar kendali kita, dan sering kita menyebutnya sebagai momentum setelah peristiwanya terjadi. Selain itu Gubernur DKI Jakarta ini juga menambahkan “Jika kita berbicara mengenai karir siapapun di wilayah politik, maka kita akan bertemu dengan yang namanya rekam jejak atas apa yang dikerjakan. Hal yang menarik adalah bila kesempatan ada, namun rekam jejak, delivery, dan kesiapan tidak hadir, (maka) pada saat itu momentum akan lepas begitu saja. Di sisi lain, kalau ada delivery, ada kesiapan, ada kesempatan, maka itu bisa dikapitalisasi menjadi momentum,” jelas Anies.

 

Anies juga menggarisbawahi bahwa sebuah disertasi sebagai karya akademik ketika harus dipertahankan di depan Dewan Penguji adalah hal biasa. Namun membuat disertasi menjadi sebuah bacaan populer, sebuah buku itu akan lebih menantang lagi. “Hari ini buku tersebut diluncurkan, selamat bagi Bung Hensat dan teman-teman. Semoga buku ini memperkaya wacana kita dalam berpolitik,” kata Anies.

 

Faldo Maldini dalam sambutannya mengatakan, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan momentum. “Tidak ada diskriminasi di antara kita untuk mendapatkan momentum ini. Sebagaimana Presiden Jokowi memberikan pemerataan pembangunan yang tanpa diskriminasi,” kata Staf Khusus Mensesneg ini. Faldo juga meyakini bahwa bangsa Indonesia kedepan akan memiliki momentum, namun semua bergantung pada kita sebagai penggerak bangsa Indonesia. “Saya harap buku MOMENTUM karya Hendri Satrio ini dapat membuat para pencari momentum yang ingin membangun bangsa ini kedepan mendapatkan tempat,” kata Faldo.

 

Hendri Satrio mengatakan faktor utama yang mempengaruhi karir seseorang adalah momentum. Maka momentum itu harus dicari dan bila sudah didapatkan, momentum tersebut harus digunakan secara maksimal. Founder Lembaga Survei KedaiKOPI turut membeberkan tiga cara untuk mendapatkan sebuah momentum yaitu pertama adalah kepemimpinan transformasional, kemudian memiliki modal sosial dan terakhir pengalaman bisnis maupun organisasi.

 

Pria yang akrab disapa Hensat ini juga memaparkan bahwa di dalam buku karyanya menceritakan tentang perjalanan tokoh-tokoh bangsa yang berhasil dalam memanfaatkan momentumnya. Presiden Jokowi adalah salah satunya. Selain itu buku ini juga terdapat fakta menarik dari hasil disertasi yang dilakukan olehnya. Hensat menjelaskan mengenai aktivitas media sosial dan kaitannya dengan karir politik seseorang. “Dan yang juga penting dalam buku ini adalah, fenomena yang melukiskan bahwa aktivitas media sosial ternyata tidak berpengaruh siginifikan terhadap karir politik atau elektabilitas. Jadi bila ingin memiliki karir politik yang bagus, mau tidak mau (seorang politisi) harus mendapatkan dan memanfaatkan momentum, bukan (memanfaatkan) aktivitas media sosial Namun dalam hal ini Hensat tidak menepis fakta bahwa aktivitas politisi di media sosial dapat mempengaruhi popularitas politisi tersebut.

 

Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan (FSK) Sudirman Said, memberikan perhatiannya pada modal sosial yang dijabarkan oleh Hendri Satrio. Dirinya mengamini bahwa modal sosial bagi seorang pemimpin merupakan hal yang krusial. Sudirman mengatakan Modal sosial harus dipupuk dengan integritas, karya, dan reputasi. Beliau manambahkan “modal sosial tak bisa diperoleh secara instan dan tidak dapat pula dibeli. Seorang pemimpin, di manapun dia berada, harus bisa mengakumulasi modal sosial mereka,” kata Sudirman.

 

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. memberikan pandangannya terhadap buku “MOMENTUM: Karier Politik & Aktivitas Media Sosial”. Dirinya terkesan dengan cara Hendri menjawab persoalan bagaimana cara seseorang mendapatkan apa yang menjadi momentum bagi dirinya, serta apa yang harus dilakukan bila seseorang telah mendapatkan momentumnya. Kunto mengatakan “Hendri menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sederhana dan elegan. Pertama, Hensat mengumpulkan hasil bacaan dan diskusi bersama teman-teman di KedaiKOPI ditambah data-data Survei pilkada dan pemilu yang dimiliki KedaiKOPI untuk diracik dan mendapatkan kandidat faktor-faktor pemicu momentum. Ada banyak faktor pemicu momentum, namun sederhananya bisa dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama adalah faktor di luar kendali kita dan kedua adalah faktor yang bisa kita kendalikan”.

 

Bagi politisi, Tubagus Dedi Miing Gumelar atau kerap dikenal sebagai Miing, Momentum memang harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun momentum hanya dapat dimanfaatkan dengan kecerdasan dan sensitifitas penerimanya. “Kecerdasan (di sini) tidak hanya berupa kecerdasan secara ilmiah, namun juga kecerdasan nurani”. Dirinya juga berharap agar buku ini dapat menjadi sebuah kekayaan intelektual bagi bangsa Indonesia.

Peristiwa Desa Wadas, Refleksi Tujuan Pembangunan Pemerintah

Siaran Pers

Jakarta, 15 Februari 2022

Peristiwa di Desa Wadas dapat menjadi refleksi mengenai tujuan pembangunan yang mengedepankan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan melindungi sesama. Hal ini disampaikan oleh Sudirman Said selaku Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan Di dalam diskusi publik “Wadas: Panggilan Kemanusiaan dalam Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Forum Solidaritas Kemanusiaan yang didukung oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dan Institut Harkat Negeri (IHN) bersama Kemanusiaan pada Selasa, 15 Februari 2022 secara daring.

Sudirman mengatakan bahwa kita harus kembali mengalibrasi bagaimana cara mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena itu tujuan utama dari bernegara, terutama dengan sila ke empat yakni bermusyawarah dan berdemokrasi.

“Tujuan bernegara kita ingin mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tujuan utama dari bernegara, caranya dengan sila ke empat, dengan bermusyawarah, berdemokrasi, kemudian musyawarah tidak mungkin dilakukan tanpa semangat bersatu. Maka kita pegang teguh persatuan Indonesia, kemudian persatuan hanya mungkin apabila di antara kita, saling menghargai aspek kemanusiaan, karena itu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab,” imbuh Sudirman.

Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan bahwa masalah tambang batu andesit di desa Wadas membuat warga terpecah belah menjadi dua sisi, antara pro dan kontra. Selain itu, di sisi lain, warga Desa Wadas juga menurutnya sedikit trauma dan banyak yang tidak berani pulang ke rumah mereka.

“Concern saya adalah soal relasi sosial, ini warga terpecah belah, di sisi lain warga ada trauma segala macam yang itu juga harus segera disikapi. Saya tidak melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih sedikit, tetapi bagaimana kemudian suara-suara warga kita didengar kemudian kita lindungi haknya,” ungkap Beka.

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan bahwa pihaknya sudah meminta ke Gubernur, bahwa hak kepemilikan harus diakui, walaupun dalam UU Agraria Pasal 18 sudah diatur mengenai kepentingan bangsa negara dan masyarakat. “Hak kepemilikan itu bisa dicabut, tapi harus diingat, hak kepemilikan tidak hanya kepemilikan semata, tapi di situ ada unsur psikologis emosional di dalamnya, sehingga tidak bisa pendekatannya sok kuasa,” jelasnya.

Nasir Djamil juga sudah mengingatkan kepada pemerintah mengenai aspek psikologis emosional yang sebelumnya diabaikan oleh pemerintah. “Karena itu saya katakan kepada pemerintah, terkait dengan Bendungan Bener di Purworejo itu segeralah tunaikan hak rakyat dan bayarlah kompensasi kepada rakyat yang telah memberikan lahan mereka untuk pembangunan Bendungan Bener yang merupakan proyek strategis nasional,” katanya.

Nasir juga menyarankan pemerintah untuk mencari alternatif lain, dan untuk menghormati hak masyarakat yang ada di Wadas tersebut. “Kalau warga sudah menolak, alihkan ke tempat lain, hormati kemauan rakyat karena mereka ingin menjaga alam mereka,” tegas Nasir.

Di kesempatan ini, Miing Gumelar menyatakan bahwa orang-orang di Desa Wadas saat ini tidak dijaga rasa amannya. Menurutnya rasa aman adalah hak dasar dari warga negara Indonesia (WNI yang harus dilindungi. “Kalau sekarang mereka takut, berarti pemeritahan dari level bawah sampai atas melakukan tindakan pelanggaran terhadap konstitusi,” katanya.

Menurut Beka Ulung, apabila warga sudah ingin memutuskan apakah mereka menerimanya, hal ini harus berada di kondisi bebas tekanan dan intimidasi. “Ketika mereka memutuskan juga, memutuskannya dalam situasi kondisi bebas dari tekanan, bebas dari intimidasi, atau bebas dari provokasi. Itu yang penting yang perlu kita dorong bersama, sehingga nantinya Wadas punya solusi,” katanya.

Sementara itu Okky dan Miing juga menyarankan bahwa pemerintah saat ini harus merumuskan bagaimana pembangunan berjalan, tanpa mengganggu warga Wadas. “Ketika mereka menolak, ya sudah, gunakan kecerdasan pemerintah untuk mencari alternatif lain, pembangunan tetap jalan tanpa harus merusak tatanan sosial, adat istiadat penduduk lokal,” kata Miing.

Dari peristiwa ini Sudirman Said juga melihat ada beberapa hal yang keliru di sisi pemerintah, terutama dalam pengelolaan krisis. Bahkan, ia menyayangkan dialog dan komunikasi yang dilakukan pemerintah, seperti Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang tidak mendinginkan publik, malah cenderung menutupi keadaan dan menyimplifikasi situasi seolah tidak ada hal yang rumit, sehingga letupan masalah terjadi di masyarakat.

“Padahal dalam krisis manajemen itu prinsip-prinsip mengelola krisis yang pertama-tama kita mesti menjelaskan apa adanya, karena semakin ditutupi, letupan-letupan berikutnya semakin kredibilitas dari pengelola krisis, semakin turun,” katanya.

Sudirman mengatakan bahwa kita harus kembali mengalibrasi bagaimana cara mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena itu tujuan utama dari bernegara, terutama dengan sila ke empat yakni bermusyawarah dan berdemokrasi.

Diskusi publik “Wadas: Panggilan Kemanusiaan dalam Pembangunan” yang diselenggarakan oleh Forum Solidaritas Kemanusiaan yang didukung oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dan Institut Harkat Negeri (IHN) bersama Kemanusiaan. Diskusi ini dihadiri oleh Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil, Kornas Forum Solidaritas Kemanusiaan Sudirman Said, Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Budayawan Dedy Miing Gumelar, dan Penulis Okky Madasari sebagai pembicara.

Dapur KedaiKOPI: Nalar Publik akan Terjaga Bila Para Pemimpin Mampu Menghindar dari Benturan Kepentingan

Siaran PERS:

Dapur KedaiKOPI: Nalar Publik akan Terjaga Bila Para Pemimpin Mampu Menghindar dari Benturan Kepentingan

Jakarta, 04 februari 2022. Tindakan represif yang diterima publik dari Undang-Undang dan opini sesama kalangan publik dinilai membuat nalar kritis publik menjadi terdegradasi. Padahal, publik seharusnya dapat menerapkan salah satu fungsinya sebagai pengawas kebijakan pemerintah.

Dalam catatan Rekomendasi Akademi Jakarta 2022 yang bertajuk “Cegah Penghancuran Nalar Publik” dijelaskan bahwa permasalahan di Indonesia berakar pada praktik ekonomi- politik yang menyuburkan oligarki dan korupsi, penguasaan sumber daya secara tidak adil, pengabaian hak asasi manusia, serta kerusakan alam.

Bahkan Akademi Jakarta mendesak agar dilakukan perubahan menyeluruh di bidang pendidikan mulai tingkat paling dini hingga pendidikan tinggi, lingkungan hidup, kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Ketua Akademi Jakarta, Seno Gumira Ajidarma, menjelaskan bahwa dibuatnya rekomendasi di aspek pendidikan, lingkungan hidup, intoleransi sosial, ekonomi, dan politik karena banyak orang yang tidak berani mengemukakan pendapatnya saat ini akibat dari ketakutan publik yang membuat nalar publik sedikit mundur.

“Banyak orang itu baik-baik saja tapi tidak berani bicara, bahkan berani bicara setidaknya tidak bertentangan, ini merata, atas nama sopan santun, adab dan lain lain. Saya kira ini gejala yang tidak bagus, jadi kita buka, dengan menghapus segala macam sifat yang vulgar tidak etis, segala macam, orang biasa,” katanya.

Harapannya, rekomendasi ini dapat diterima oleh publik, karena itu yang menjadi tujuan utamanya. Selain itu, ia juga berharap dokumen ini dapat menginspirasi siapa pun yang membacanya, bahkan apabila hanya membaca judulnya saja. “Saya kira dengan orang baca judulnya orang akan berpikir, “Jangan-jangan saya yang hancur nih nalarnya”. Sehingga mereka langsung aware, mulai saat ini saya jangan sampai bertingkah anti nalar. Itu saja sudah cukup,” ungkap Seno.

Sementara itu, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, mengungkapkan bahwa dokumen ini penting, dalam kacamatanya, saat ini pengingkaran atau penghancuran nalar publik sudah menunjukkan tanda yang jelas, cepat, dan pasti.

“Sebagai publik, kita sering disuguhkan hal-hal yang mengganggu nalar. Contoh, negeri kita sangat kaya dengan sawit, dan eksportir sawit terbesar, tetapi mengapa masyarakat sulit mendapatkan minyak goreng, sehingga pemerintah mengeluarkan subsidi? Itu pun tidak sampai kepada sasaran. Pertanyaannya, apakah ini dapat diterima oleh nalar publik?” katanya dalam diskusi ini.

Sudirman juga menyayangkan suasana takut mengoreksi ini terus membelenggu publik. Bahkan, penilaiannya, saat ini kalangan akademis juga menunjukkan gejala serupa, padahal mereka seharusnya menjadi sumber-sumber dari pikiran bebas dan kritis. “Menurunnya sifat kritis menjadi warning, ini soal bangsa, soal besar. Karena tanpa kritis kita akan kehilangan ide terbaik untuk membangun bangsa ini. Keunggulan lahir dari keberagaman dan keberagaman muncul dari kebebasan berpikir dan berpendapat,” ungkapnya.

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, melakukan riset dan menemukan publik saat ini jauh dari berpihak pada kewajaran. Menurutnya, nalar publik dan kewajaran diterjemahkan sebagai keselamatan, keselamatan untuk diri sendiri dan keselamatan untuk keluarga.

“Kalau saya baca bukunya Pak Sudirman Said, Berpihak Pada Kewajaran. Terus kemarin saya baca dokumen Akademi Jakarta. Kemudian saya merinci kembali FGD yang dilaksanakan Lembaga Survei KedaiKOPI, hasilnya jauh pada berpihak kewajaran. Saya sadari dalam diskusi ini kita semua hidup dalam ketakutan. Sehingga nalar publik tidak digunakan lagi. ketakutan kita mempengaruhi kehidupan kita secara menyeluruh,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Hensat ini juga berharap bahwa dokumen tersebut dibaca oleh siapa pun calon presiden yang akan maju di tahun pada tahun 2024 nanti. Sehingga, para politisi ini akan menggunakan nalar publik dengan cukup baik. Terutama saat ini publik membutuhkan tokoh yang cerdas dan visioner.

“Mudah-mudahan para politisi yang akan maju 2024 membaca ini. Salah satu survei dari Lembaga Survei KedaiKOPI ada pergeseran bandul politik pada kriteria Capres yang disukai masyarakat, sebelumnya masyarakat ingin presiden yang merakyat. Tetapi saat ini cerdas dan visioner mengalahkan merakyat. mudah-mudahan para capres membaca, sehingga mereka menggunakan nalar publik. Dan mudah-mudahan kemunduran bersama menjadi kemajuan bersama,” pungkas Hendri.

Diskusi Dapur KedaiKOPI yang bertajuk “Nalar Publik Barang Langka?” ini diselenggarakan pada tanggal 4 Februari 2022 dan mengundang Ketua Akademi Jakarta, Seno Gumra Ajidarma, Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, dan Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio yang dilakukan secara virtual melalui kanal Zoom dan Youtube.