Jakarta – Situasi politik nasional selama beberapa waktu belakangan dipenuhi dinamika dan berbagai kejutan. Dan ujungnya adalah bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), serta dideklarasikannya pasangan kandidat calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Pasangan ini merupakan yang pertama melakukan deklarasi resmi dan akan menjadi yang pertama juga untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam acara diskusi OTW 2024 yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI mengambil tema “Anies-Muhaimin Deklarasi, Selanjutnya Siapa Lagi?” di Jakarta, Kamis 7 September 2023, menampilkan orasi kebangsaan Alda Zelfiana (Ketua Korps PMII Putri UBK) dan para pembicara Masinton Pasaribu (Politikus PDIP), Habiburokhman (Politisi Gerindra) dan R. Siti Zuhro (Pengamat Politik BRIN).

Di acara tersebut, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan kewarasan demokrasi Indonesia harus dijaga dan hukum tidak boleh menjadi alat atau instrumen politik.

“Saya bukan bermaksud membela siapapun, namun ini lucu. Kasus sudah cukup lama dan terkait pengadaan barang, namun dibuka kembali sekarang. Saat jelang pemilu,” katanya.

Menurutnya hukum tidak boleh diperlakukan seperti tabungan, yang di mana dapat dibuka pada waktu tertentu.

Sebagai catatan, kandidat cawapres Muhaimin Iskandar yang juga ketua umum PKB saat ini diperiksa oleh KPK atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012 silam, di mana saat itu Muhaimin menjabat sebagai Menakertrans.

Politisi Gerindra Habiburokhman saat ditanya mengenai PKB yang hengkang dari koalisi Prabowo Subianto mengatakan tindakan PKB bukanlah sesuatu yang bermasalah.

“Namanya politik, segala sesuatu bisa terjadi. Dan saat ini para ketua umum Koalisi Indonesia Maju tengah menggodok siapa yang bakal menjadi pendamping Prabowo Subianto,” jelasnya.

Peneliti politik utama BRIN Prof Siti Zuhro mengatakan dengan dideklarasikannya pasangan Anies-Muhaimin, maka suka tidak suka akan mendorong percepatan pemilihan kandidat cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Terkait sistem pemilu, Siti Zuhro mengatakan sudah saatnya diperbaiki. “Parpol kita sudah saatnya melembaga.”

Siti Zuhro lebih lanjut mengatakan sistem pemilu kita sudah saatnya diperbaiki dengan merevisi UU pemilu. “Sistem saat ini membuat kita sempoyongan. Pemilu serentak begini membuat kita pusing.”

Siti Zuhro mengatakan ke depannya Indonesia tidak memerlukan banyak partai politik sehingga fraksi di parlemen juga perlu ada perampingan. Bahkan untuk mengurangi aksi vote buying, ia mengusulkan agar ke depannya memilih dalam pemilu diwajibkan. “Syaratnya, harus ada political education,” tutupnya. ***