Pos

Lembaga Survei KedaiKOPI: Lampu Kuning Kinerja Kejaksaan

Siaran Pers

Jakarta, 12 Agustus 2021.

Beberapa kasus penegakan hukum yang sempat mencuat dan menjadi viral akhir-akhir ini, mendorong Lembaga Survei KedaiKOPI untuk melakukan survei opini publik tentang kinerja lembaga penuntutan di negeri ini. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum dan penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan pada kasus-kasus tertentu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan sangat besar”. Responden menilai masih ada ketidakadilan hukum yang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. “Disparitas hukum dipersepsi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia yang harus menjadi perhatian kejaksaan dan pemerintah,” imbuh Kunto.

Selain itu, sebanyak 71,7% responden di seluruh Indonesia menganggap telah terjadi disparitas perlakuan hukum terhadap eks Jaksa Pinangki. Terbukti dengan adanya tuntutan hukuman yang rendah serta tidak diajukannya kasasi atas putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum adalah alasan utama persepsi warga tentang disparitas hukum tersebut.

Founder KedaiKOPI yang juga analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan “71,2% warga Indonesia menganggap tuntutan JPU terhadap Pinangki terlalu ringan, 61,6% tidak setuju terhadap absennya proses kasasi dari JPU, dan 65,6% menganggap ada perlakuan tidak adil dari Kejaksaan dalam kasus Pinangki. Ini karena Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya.”

Hendri Satrio menambahkan bahwa di dalam survei ini mayoritas publik, atau 79,6%, memiliki persepsi bahwa telah ada ‘bantuan orang dalam’ sehingga Pinangki kemudian mendapatkan hukuman yang rendah.

Berangkat dari persepsi kasus Pinangki tersebut, masyarakat akhirnya menilai bahwa disparitas hukum atau pidana yang terjadi di tubuh institusi Kejaksaan di seluruh Provinsi di seluruh pelosok negeri ini ternyata sangat tinggi. “Terdapat 59,5% responden yang menganggap disparitas hukum di Provinsi mereka (responden) sangat besar,” tukas Hendri Satrio.

Alasan responden memberikan penilaian adanya disparitas hukum yang besar ini terlihat dari hasil survei mengungkapkan bahwa hukum masih bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Efek lain dari skandal kasus Pinangki adalah kesetujuan masyarakat yang tinggi terhadap permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST. Burhanudin. Terdapat 81,7% responden yang setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan menurunnya performa kejaksaan (30,8%), tidak transparan dalam penanganan kasus (22,7%), dan dianggap terlibat dalam kasus Pinangki (9%).

Sedangkan 18,3% responden tidak setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan antara lain, belum terbukti terlibat (12%) dan kinerjanya masih baik (10,5%). Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, “Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ST. Burhanudin di Kejaksaan relatif rendah, hal tersebut terlihat dari 61,8% menyatakan tidak puas akan kinerjanya memimpin institusi Kejaksaan.”

“Dari hasil survei juga tampak bahwa 59,8% lapisan masyarakat menyangsikan komitmen Jaksa Agung ST. Burhanudin dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan,” imbuh Kunto.

Di lain sisi, pada penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri, yang menarik adalah sebanyak 30,4 persen responden tidak setuju dengan penyitaan aset yang bukan berasal dari hasil korupsi. Mereka memiliki alasan antara lain, merugikan pihak yang tidak bersalah seperti investor (49,9%) dan harus ada pemisahan aset nasabah dan aset perusahaan (12,5%). Sedangkan dari 69,6% responden yang setuju, sebagian beralasan bahwa untuk mengembalikan kerugian negara (23,2%), menimbulkan efek jera (21,6%), dan dikembalikan kepada nasabah (20,3%).

“Yang paling penting adalah bahwa 69,1% publik menganggap pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri ini telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia,” Hendri Satrio menambahkan.

Kunto mengatakan, “Dalam survei ini, publik juga menyoroti transparansi seleksi CPNS di Kejaksaan, terbukti 52,4% responden menyatakan kurang transparan. Lebih lanjut lagi, 62,4% publik menengarai praktik jual beli lowongan CPNS di Kejaksaan terjadi dalam skala yang besar.”

Permasalahan SDM di tubuh Kejaksaan terpotret dari persepsi responden yang sebagian besar (69,5%) menganggap Jaksa atau penyidik sangat diskriminatif saat melakukan penanganan perkara. Publik juga menyoroti praktik pemaksaan pemberian hadiah dengan janji, atau suap dalam bentuk material maupun non material yang dianggap oleh 71,1% responden sangat sering terjadi. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 11% dari responden pernah mengalami atau mengetahui cerita adanya pelecehan seksual ketika berperkara di Kejaksaan.

Hendri Satrio menginterpretasikan,”61,1% responden masih yakin ada penyidik atau jaksa memiliki integritas yang tinggi. Modal integritas ini haruslah didukung dengan institusi dan pemimpin yang kuat dan bersih sehingga bisa menegakkan hukum tanpa tebang pilih.” Hensat menambahkan, “namun secara keseluruhan hasil survei ini merupakan lampu kuning dari masyarakat untuk Kejaksaan.”

Pernyataan Hendri Satrio ini seiring dengan saran responden yang 64,5% di antaranya menghendaki Kejaksaan untuk tidak tebang pilih dan lebih transparan dalam menangani kasus. Disusul dengan 8,3% responden menyarankan peningkatan kualitas SDM.

‘Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan’ ini dilakukan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada tanggal 22-30 Juli 2021 di 34 Provinsi dengan menjaring 1047 responden. Jumlah responden proporsional berdasarkan besaran populasi di setiap provinsi dengan sampel yang cenderung lebih besar laki-laki (55,2%) dari pada perempuan (44,8%), sebagian besar adalah generasi milenial dengan usia 25-40 tahun (45,5%) disusul oleh generasi Z dengan usia 17-24 tahun (31,8%) sebagai pengguna internet terbesar di Indonesia. Tingkat pendidikan sampel survei ini relatif lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu 40,8% lulusan S1 atau D4 dan 41,5% adalah lulusan SLTA atau sederajat. Survei ini didanai secara internal oleh Lembaga Survei KedaiKOPI. ***

Narahubung: Kunto Adi Wibowo (082116657021)

 

Hasil Survei selengkapnya bisa diakses dengan klik pranala di bawah ini

Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan

Survei KedaiKOPI: Masyarakat Pilih Kesehatan Daripada Ekonomi

Siaran Pers
-Masyarakat Percaya Pemerintah akan Temukan Vaksin Covid-19-
Jakarta, 14 September 2020

Masyarakat lebih memprioritaskan penyelesaian masalah pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan dibandingkan dari sisi ekonomi. 75,5% masyarakat Indonesia menyatakan kesehatan lebih penting daripada ekonomi terutama pada situasi pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut terungkap dalam “Survei COVID-19 Nasional” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia). Survei ini dilaksanakan secara tatap muka dengan mekanisme home visit, dan diselenggarakan pada 18 Agustus-6 September 2020, dengan mewawancarai 1200 responden yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Setiap wawancara tatap muka dalam survei ini selalu mendahulukan protokol kesehatan: menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, menggunakan sanitizer dan tanpa kontak fisik.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan “Hasil survei yang menyatakan bahwa kesehatan lebih penting daripada ekonomi ini mempertegas hasil survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada Juni 2020 lalu. Hasil survei tersebut menyatakan sebanyak 63,4% responden juga memilih kesehatan daripada ekonomi. Ada peningkatan persepsi terhadap pentingnya kesehatan sebanyak 12,1% dalam rentang waktu Juni hingga September ini”.

Pandemi COVID-19 ini memang memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun, 27,7% responden saja yang menyatakan bahwa penghasilan mereka lebih buruk dibandingkan sebelum pemberlakuan kebiasaan baru. 47,1% menyatakan bahwa tidak ada yang berubah dari penghasilan mereka, dan sebanyak 25,2% menyatakan bahwa penghasilan mereka justru lebih baik setelah pemberlakuan kebiasaan baru.

Kunto menambahkan, “Kesadaran akan pentingnya kesehatan juga berbanding lurus dengan persepsi kepercayaan yang rendah bahwa masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19. Hanya 31,8% responden yang menjawab bahwa mereka percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19. Jumlah tersebut memang naik dari angka sebelumnya yaitu 31,3% pada bulan Juni lalu, namun kenaikan tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan hasil Survei Persepsi Publik Indonesia tentang Virus Corona yang juga diselenggarakan oleh KedaiKOPI yaitu pada 3-4 Maret 2020. Jumlah responden yang percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19 pada bulan Maret lalu sebesar 42,1%.”

Saat ini, Pemerintah sedang menggalakkan pembuatan vaksin untuk COVID-19. Terkait hal tersebut, Kunto menyatakan “Usaha Pemerintah mengenai pembuatan vaksin untuk COVID-19 ini mendapatkan tanggapan yang positif dari responden. Sebanyak 65,2% menyatakan bahwa mereka percaya pemerintah akan menemukan vaksin COVID-19 ini. Kepercayaan yang tinggi tersebut juga berimbas kepada optimisme responden terhadap vaksin lokal yang dikembangkan pemerintah yaitu Vaksin Merah Putih. Sebanyak 70,1% merasa optimis terhadap vaksin lokal tersebut.”

Seperti yang kita ketahui, per September 2020 ini, vaksin tersebut masih dalam tahap pengembangan. Sebanyak 57,0% responden menyatakan ingin menggunakan vaksin tersebut jika sudah ditemukan. Terkait temuan tersebut, Kunto menambahkan, “Kepercayaan, optimisme, dan keinginan dari masyarakat yang tinggi terhadap Vaksin Merah Putih seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah dalam mengembangkan vaksin ini tidak hanya secara cepat, namun juga tepat dan sesuai dengan kaidah etika yang sudah berlaku.”
*

Lebih detail terkait hasil survei ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

Survei COVID-19 Nasional

 

Apabila ada pertanyaan lebih jauh, anda dapat menghubungi kontak berikut di bawah

Narahubung:
Justito Adiprasetio (+62 817-9083-336)
Kunto Adi Wibowo (+62 821-1665-7021)

Survei Tokoh Alternatif Nasional

Rilis Pers

Survei Tokoh Alternatif Nasional menempatkan tokoh-tokoh politisi nasional yang memiliki persepsi baik di hadapan publik Indonesia serta mempunyai potensi untuk berkontestasi dalam pertarungan politik Indonesia ke depan.

Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik) menemukan faktor yang disukai masyarakat pada sosok Susi Pudjiastusti, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Khofifah, Amran Sulaiman, dan Rizal Ramli.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menuturkan, “Nama-nama tersebut mula-mula didapatkan melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan perwakilan dari setiap provinsi secara daring sebelum survei dilakukan untuk menyaring nama sekaligus menajamkan isu yang akan ditanyakan pada responden”.

Dari laporan hasil akhir survei terkait tingkat kesukaan publik adalah:

  1. Susi Pudjiastuti (24,6%)
  2. Anies Baswedan (20,1%)
  3. Ridwan Kamil (15,4%)
  4. Tri Rismaharini (14,7%)
  5. Sri Mulyani (10,1%)
  6. Andi Amran Sulaiman (8,7%)
  7. Khofifah Indar Parawansa (4,1%)
  8. Rizal Ramli (2,3%)

Survei yang digelar secara nasional (34 provinsi) pada tanggal 1-10 Juni 2020 dengan melibatkan 1200 responden dengan metode online survey ini secara umum menggambarkan tingkat kesukaan publik terhadap para tokoh alternatif Indonesia.

Kunto mengatakan, “Hal yang menarik dari hasil survei tokoh ini adalah tingginya tingkat kesukaan terhadap Susi Pudjiastuti yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Susi Pudjiastuti dipersepsikan publik sebagai sosok yang berani (21,3%), walaupun dirinya memiliki kekurangan karena pendidikannya yang tidak formal (2,9%).”

Kunto juga menambahkan, “Selain itu juga muncul nama Andi Amran Sulaiman yang merupakan Mantan Menteri Pertanian sebagai satu-satunya tokoh yang berasal dari Indonesia Timur dan menjadi tokoh yang mewakili Indonesia Timur. Andi dipersepsikan publik memiliki kinerja baik (4,6%), walaupun dirinya kurang dikenal (2,4%)”.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio, menjelaskan, “Anies Baswedan adalah kepala daerah yang mendapatkan tingkat kesukaan tertinggi, mengungguli RIdwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Secara keseluruhan bahkan Anies Baswedan menempati peringkat kedua, di bawah Susi Pudjiastuti. Anies Baswedan dianggap berprestasi karena menurut responden telah Memimpin dengan baik (6,5%), walaupun sebagian dari publik menganggap dirinya kurang tegas (7,5%), hal yang menjadi kekurangan dirinya”.

Berdasarkan survei tersebut didapatkan, sosok yang dipersepsikan bersih oleh publik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (65,3%), Ridwan Kamil (58,6%), Tri Rismaharini (54,9%), Sri Mulyani (52,3%), Anies Baswedan (49,9%), Khofifah Indar parawansa (48,3%), Andi Amran Sulaiman (44,8%), dan Rizal Ramli (37,8%).

Sosok yang dipersepsikan memerangi korupsi berturut-turut, Susi Pudjiastuti (63,8%), Ridwan Kamil (56,0%), Tri Rismaharini (53,8%), Sri Mulyani (51,2%), Khofifah Indar Parawansa (46,3%), Anies Baswedan (45,9%), Andri Amran Sulaiman (43,6%), dan Rizal Ramli (37,1%).

Sosok yang dipersepsikan berani dalam bertindak berturut-turut, Susi Pudjiastuti (67,8%), Tri Rismaharini (56,7%), Ridwan Kamil (54,7%), Sri Mulyani (53,4%), Anies Baswedan (48,6%), Andri Amran Sulaiman (46,9%), Khofifah Indar Parawansa (46,7%), dan Rizal Ramli (41,2%).

Sedangkan sosok yang dipersepsikan memiliki kinerja baik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (66,3%), Ridwan Kamil (61%), Tri Rismaharini (56,5%), Sri Mulyani (53,3%), Khofifah Indar Parawansa (49,2%), Anies Baswedan (46,8%), Andri Amran Sulaiman (44,5%), dan Rizal Ramli (36,3%).

Justito menjelaskan, “Hasil survei juga menunjukkan bila mereka yang berada pada SES D, E1, dan E2 lebih menyukai sosok Rizal Ramli, Andi Amran Sulaiman, dan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini menunjukkan sosok ini lebih dikenal oleh masyarakat kelas bawah. Bila dibandingkan dengan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani yang sosoknya lebih banyak disukai oleh SES AB dan C1.”

“Berdasarkan kriteria usia kita dapat melihat para Pemilih Pemula (17-21 Tahun) dan Pemilih Usia Muda (22-36 Tahun) cenderung memilih sosok perempuan. Sri Mulyani (14,9% Pemilih Pemula + 55,4% Pemilih Usia Muda), Susi Pudjiastuti (10,8 Pemilih Pemula + 57,1% Pemilih Usia Muda), dan Khofifah Indar Parawansa (24,5% Pemilih Pemula + 42,9% Pemilih Usia Muda) lebih banyak dipilih oleh para pemilih pemula dan usia muda, bila dibandingkan dengan politisi laki-laki”, tutur Justito. “Survei ini menunjukkan bila mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Susi Pudjiastuti (24,6%) dan Andi Amran Sulaiman (8,7%), maupun mereka yang menjadi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan (20,1%) dan Ridwan Kamil (15,4%) memiliki kans untuk dapat terus disukai dan meningkatkan popularitas mereka di hadapan publik”, pungkas Justito.

 

Contact person:

Justito Adiprasetio (+628179083336)

Asa Lawan COVID-19: Optimalisasi PSBB Berbasis Komunitas dan Landasan Intervensi yang Saintifik

Rangkuman Diskusi Daring Ngopi Ring-1: Satu Asa Lawan COVID-19, Lembaga Survei KedaiKOPI

“PSBB belum berjalan seperti yang kita kehendaki, kita lihat jalan-jalan masih ramai, kita masih melihat di beberapa tempat macet. Pada saat yang sama kita dibenturkan bahwa warga butuh makan. Padahal PSBB dapat dijalankan dengan baik, kalau kita dorong PSBB berbasis komunitas: RT, RW, Lurah, dapat mengendalikan warganya dengan optimal,” pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Daeng M. Faqih, S.H., M.H (Ketua Ikatan Dokter Indonesia) dalam diskusi daring Ngopi Ring-1: Satu Asa Lawan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Selain Dr. Daeng, diskusi daring tersebut diisi oleh pemaparan dan Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D., SpMK(K). (Direktur Lembaga Eijkman), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB), Ismail Fahmi, Ph.D. (Pendiri Drone Emprit), Yura Syahrul (Pemimpin Redaksi Katadata), Sudirman Said, (Sekretaris Jenderal PMI), dan Kunto Adi Wibowo, Ph.D. (Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI). Diskusi ini dipandu oleh Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Pernyataan Dr. Daeng pun diamini oleh Kunto Adi Wibowo yang menyatakan, “pesan pemerintah untuk mengedepankan himbauan untuk tidak panik semestinya diubah. Himbauan untuk tidak panik dapat dialihkan ke skema ketahanan dengan melibatkan komunitas”.

Sehingga, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat efektif di daerah, khususnya daerah tempat menjadi tujuan pulang kampung. Ketahanan masyarakat akan membuat solidaritas meningkat. Solidaritas akan meningkatkan kemampuan warga untuk saling memberikan peringatan jaga, saling mengawasi bila ada yang perlu melakukan isolasi mandiri, hingga penggalangan makanan dan kebutuhan pokok warga.

Kunto Adi Wibowo dalam presentasi surveinya, menjelaskan bahwa PSBB dipersepsikan efektif oleh warga Jabodetabek, dengan rata-rata menjawab 8.40 dari skala 10. “Namun ketika ditanya upaya antisipasi yang mereka lakukan persentasenya terbilang rendah. Top of Mind ketika mereka ditanyakan menunjuk rajin cuci tangan sebagai aktivitas yang paling mereka lakukan, dan itu-pun hanya 32,6%.”

Sudirman Said melengkapi bahwa, “setidaknya PSBB berbasis komunitas harus dijalankan di Jawa dan Bali, pulau dengan traffic yang besar. Apabila dijalankan dengan baik dan persiapan yang matang, hal ini akan dapat berjalan dengan efektif.”

Selain bersepakat dibutuhkannya pelibatan komunitas dalam penanganan, Ismail Fahmi menuturkan, “bahwa kehadiran tokoh sangat penting dalam penanganan COVID-19. Khususnya di level desa, bagaimana kehadiran Pak RT, Pak RW”. Kepala daerah mungkin tidak dapat turun ke bawah langsung, tapi sosok-sosok yang menjadi pemimpin di bawah harus bisa mendampingi masyarakat menghadapi krisis.

Yura Syahrul, melengkapi bahwa “Bagaimana agar semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk bekerja sama serta berkoordinasi dalam penanganan COVID-19 agar lebih terkoordinir supaya wabah dapat cepat selesai.”

Koordinasi juga harus dilaksanakan dengan koordinasi dan kedisiplinan yang ketat, “Begitu kepala negara bagiannya rileks, masyarakatnya rileks, ya kasusnya naik tajam. Tapi begitu kepala negaranya atau gubernurnya itu stick, disiplin, masyarakatnya ikut disiplin itu cepat terjadi tadi pelandaian atau menjadi flattening. Jadi Indonesia juga sama sebetulnya” dilengkapi oleh Sudirman Said.

Selain kerja-sama dan koordinasi dalam hal kemasyarakatan, diperlukan tracing intervention dan diagnostik yang cepat dan akurat dalam hal medis sehingga kita mengetahui seberapa besar tantangan yang kita hadapi di depan.

“Salah satu faktor untuk mengendalikan virus adalah melalui contact tracing dan dikaitkan dengan kecepatan diagnostik. Saya sangat mendukung sebagai salah satu lembaga laboraturim, yang paling besar dalam jumlah pemeriksaan sampelnya. Namun tentu saja ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak,” harapan tersebut disampaikan oleh Prof. dr. Amin Soebandrio.

Dr. Daeng menambahkan bahwa permodelan untuk prediksi berkaitan erat dengan kecepatan memperoleh data, “data harus matang, cepat dan luas sehingga data cukup banyak kita dapatkan dan dari beberapa daerah dapat mewakili”.

Agus Wibowo dari BNPB mengatakan “Presiden meminta supaya Gugus Tugas bisa melaksanakan 10.000 test/hari. Ini laboratoriumnya sudah kita siapkan (Mesin PCR BUMN – Roche Swiss, Bio Farma dan Perta Media 18 unit). Kita juga terus berusaha mendatangkan Reagen, 19 April kemarin 50.000 datang dari Korea Selatan, 22 April datang 79,500, 26 April diproyeksikan 400.000 dari Tiongkok dan beberapa ratus ribu akan datang lagi di depan”. Sangat diharapkan pengetesan ini dapat benar-benar optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Sudirman Said mengingatkan bahwa Indonesia harus menghadapi krisis ini dengan landasan saintifik yang kuat, “krisis ini akan menghasilkan jamaah ilmuan yang tangguh dan menyelesaikannya bersama dengan otoritas.” Tanpa fondasi sains yang kuat sulit untuk mengharapkan permasalahan ini dapat selesai.