Pemerintah Dinilai Gagal Dalam Merespons Gairah Politik Pemuda

Jakarta – Pemerintah dinilai gagal dalam merespons gairah politik generasi muda. Salah satu contohnya adalah mahasiswa kritis yang diberikan sanksi saat menggelar forum diskusi ataupun turun ke jalan saat menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Blok Politik Pelajar Delpedro Marhaen.

“Saat ini generasi muda sedang dalam posisi berpartisipasi penuh dalam demokrasi. Dan itu dibuktikan dengan beragam aksi mengkritisi kebijakan pemerintah maupun parlemen dari tahun ke tahun,” ujarnya dalam diskusi OTW 2024 yang mengangkat tema “Gairah Pemuda dan Demokrasi” yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI di Hotel Erian, Jakarta Pusat, Rabu 29 Maret.

Acara tersebut menghadirkan narasumber Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino dan Ketua Bidang Politik PP Pemuda Muhammadiyah Andreyan Noor.

Lalu juga turut hadir Wasekjen PB HMI Muh. Jusrianto, Ketua PP GP Ansor Saiful Rahmat Dasuki dan Juru Bicara Blok Politik Pelajar Delpedro Marhaen. Serta moderator Kani Dwiharyani.

Pada kesempatan ini, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan peran anak muda di partai politik sangat signifikan. “Ini karena ide dan gagasan banyak lahir dari para generasi muda, meski ada bimbingan dari para senior.”

Menurutnya antargenerasi harus saling mengisi peran masing-masing dan melakukannya dengan baik.

Ketua Bidang Politik PP Pemuda Muhammadiyah Andreyan Noor mengatakan pemuda harus bisa merebut proses kepemimpinan, terutama proses di parlemen. “Pemuda harus bisa scale up dari proses politik di jalanan menjadi proses politik di parlemen agar aspirasi bisa tembus ke tembok istana.”

Hal senada diungkapkan Wasekjen PB HMI Muh. Jusrianto yang berpendapat dari tahun ke tahun secara kualitas generasi muda selalu tumbuh melebihi generasi sebelumnya. “Pada momentum 2024 peran pemuda sangat penting. meski memiliki latar belakang berbeda, namun masih harus dalam garis kepentingan nasional.”

“Dengan begitu anak muda diharapkan dapat berpartisipasi dalam organisasi partai politik, agar ide-ide segar yang dimiliki dapat dibawa dan disalurkan ke ranah politik praktis,” jelasnya.

Menurut Ketua PP GP Ansor Saiful Rahmat Dasuki, hubungan antara generasi sebelumnya dengan generasi muda tidak dapat diputus begitu saja.

“Hari ini transnasionalisme sudah masuk ke Indonesia dan itu secara tidak langsung menggerogoti politik kebangsaan kita. Dan di situlah peran kesadaran politik anak muda yang harus dikedepankan.”

Lebih lanjut Saiful mengatakan pemuda harus berpartai agar ide-ide cemerlang dan kebersamaan dapat diaplikasikan di partai politik. “Cara pandang saja yang harus di transformasi,” paparnya.*

Hensat: Pemilu Harus Riang Gembira

Jakarta,- Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio berharap agar pemilu 2024 menjadi pemilu yang riang gembira.

“Pemerintah sejauh ini belum pernah mengampanyekan ataupun mendorong agar pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, digelar dengan suasana riang gembira,” katanya dalam acara diskusi OTW 2024, bertema “Emang Bisa Pemilu Gembira?”, Rabu 15 Maret 2023, di Jakarta.

Lebih jauh Hensat mengungkapkan bahwa sangat mungkin pertarungan politik dapat dijalankan secara harmonis. Ia mengambil contoh pertemuan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu.

“Itu menandakan kalau konstelasi politik itu bisa dijalankan dengan suasana persahabatan dan riang gembira,” ujarnya.

Penulis buku Momentum: Karier, Politik & Aktivitas Media Sosial ini menambahkan, pemilu riang gembira harus diwujudkan bersama.
“Seluruh elemen mulai dari partai politik hingga mahasiswa harus membawa semangat yang sama, yakni pesta demokrasi yang riang gembira,” jelasnya.

Hensat merujuk pada Mars Pemilu 1971 karya Mochtar Embut, yang menjadi lagu pemilihan umum yang menggambarkan pemilu yang riang gembira dan disambut oleh rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra menekankan pentingnya komitmen penguasa saat ini untuk mewujudkan pemilu yang gembira.

“Yang penting adalah komitmen dari leader-nya untuk menyelenggarakan transisi pemerintahan dan membawa perubahan. Apakah pemimpin sekarang bisa menciptakan suasana yang riang gembira dalam menghadapi pemilu?”

Ketua Departemen Politik PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya sudah melakukan gerakan untuk mewujudkan politik yang gembira. Politik yang riang gembira sudah menjadi DNA partainya.

“Bagi kami, aktivitas politik adalah bagian dari aktivitas rekreasional keluarga. Jadi kampanye bukan dipandang sebagai aktivitas yang menyeramkan, namun sebaliknya menjadi aktivitas yang menggembirakan. Begitu juga dengan Pemilu,” terangnya.

Pada saat yang sama, Ketua PMII Putri Universitas Bung Karno Alda Zelfiana mengatakan pemilu sangat bisa gembira. “Harus kerja sama antarkelompok dan generasi untuk mewujudkan pemilu yang riang gembira,” katanya.

Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA Bifa Agusryyanto mempertanyakan makna kegembiraan pemilu. “Harus kita pertanyakan, pemilunya menggembirakan partai saja, atau rakyat juga?” *

Hensat: Pemilu Harus Riang Gembira

JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio berharap agar pemilu 2024 menjadi pemilu yang riang gembira.

“Pemerintah sejauh ini belum pernah mengampanyekan ataupun mendorong agar pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, digelar dengan suasana riang gembira,” katanya dalam acara diskusi OTW 2024, bertema “Emang Bisa Pemilu Gembira?”, Rabu 15 Maret, di Jakarta.

Lebih jauh Hensat mengungkapkan bahwa sangat mungkin pertarungan politik dapat dijalankan secara harmonis. Ia mengambil contoh pertemuan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu.

“Itu menandakan kalau konstelasi politik itu bisa dijalankan dengan suasana persahabatan dan riang gembira” ujarnya.

Penulis buku Momentum Politik ini menambahkan, pemilu riang gembira harus diwujudkan bersama.
“Seluruh elemen mulai dari partai politik hingga mahasiswa harus membawa semangat yang sama, yakni pesta demokrasi yang riang gembira,” jelasnya.

Hensat merujuk pada Mars pemilu 1971 karya Mochtar Embut, yang menjadi lagu pemilihan umum yang menggambarkan pemilu yang riang gembira dan disambut oleh rakyat

Pada kesempatan yang sama, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra menekankan pentingnya komitmen penguasa saat ini untuk mewujudkan pemilu yang gembira.

“Yang penting adalah komitmen dari leadernya untuk menyelenggarakan transisi pemerintahan dan membawa perubahan. Apakah pemimpin sekarang bisa menciptakan suasana yang riang gembira dalam menghadapi pemilu?”

Ketua Departemen Politik PKS, Nabil Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya sudah melakukan gerakan untuk mewujudkan politik yang gembira. Politik yang riang gembira sudah menjadi DNA partainya.

“Bagi kami, aktivitas politik adalah bagian dari aktivitas rekreasional keluarga. Jadi kampanye bukan dipandang sebagai aktivitas yang menyeramkan, namun sebaliknya menjadi aktivitas yang menggembirakan. Begitu juga dengan Pemilu,” terangnya.

Pada saat yang sama, Ketua PMII Putri Universitas Bung Karno Alda Zelfiana mengatakan pemilu sangat bisa gembira. “Harus kerja sama antar kelompok dan generasi untuk mewujudkan pemilu yang riang gembira,” katanya.

Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA Bifa Agusryyanto mempertanyakan makna kegembiraan pemilu. “Harus kita pertanyakan, pemilunya menggembirakan partai an sich, atau rakyat juga?”.***

Pejabat Publik yang Jadi Kandidat Capres Berpotensi Langgar Aturan Penggunaan Fasilitas Negara

JAKARTA – Beberapa kandidat Capres 2024 belakangan sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah, mulai dari Anies Baswedan usai menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga pejabat negara seperti Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, La Nyalla Mattalitti dan Ridwan Kamil.

Terkait rutinnya pada kandidat berkeliling daerah, mendapatkan sentilan dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang mengatakan kandidat capres yang keliling hanya satu sosok tertentu.

Jika dilihat dari berbagai pemberitaan media, hampir semua sosok yang menjadi bakal calon presiden melakukan kunjungan ke daerah. Dan pernyataan tersebut justru mengundang pertanyaan mengenai para pejabat negara yang menggelar safari daerah dengan fasilitas negara yang melekat pada dirinya.

Dalam acara diskusi OTW2024 yang digagas KedaiKOPI, Rabu 1 Maret 2023, di Jakarta, menghadirkan narasumber Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Wakepresma Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas dan Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Abid, dengan mengusung tema Pro Kontra Kandidat Capres Keliling.

Dalam kegiatan ini Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan tidak ada yang dilanggar dari kegiatan berkeliling daerah oleh sosok-sosok yang ramai dibicarakan sebagai kandidat calon presiden.

“Sama sekali tidak ada yang dilanggar, ini khan belum definitif. Memangnya Bawaslu akan melakukan apa? Ingin mendiskualifikasi kandidat yang belum melakukan pendaftaran? Landasan hukum kalau itu dilanggar dasarnya apa, saya jadi bingung,” ujarnya.

Margarito menganggap Bawaslu dan KPU sebaiknya fokus pada tugas yang dibebankan negara pada lembaga tersebut. “Daripada Bawaslu hanya mengomentari hal-hal yang tidak substantif, lebih baik melakukan perekrutan dan melatih relawan bagaimana cara mengawasi pemilu yang jurdil, itu lebih bermanfaat,” ujarnya.

Pada acara yang sama, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sosok yang menjadi kandidat capres yang saat ini menjadi pejabat negara, justru amat berpotensi menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada dirinya.

“Bagaimana mungkin bisa memisahkan fasilitas negara yang menempel pada dirinya dan disaat bersamaan ia melakukan kegiatan keliling daerah,” ujarnya.

Ujang menambahkan, ketika seorang sebagai pejabat negara melakukan safari politik, ia akan bergerak dengan segala jabatan dan fasilitas yang melekat pada dirinya. “Pasti bisa dicek riwayat perjalanan dinasnya ada bahkan mobil yang digunakan adalah mobil milik negara,” tandasnya.

Di samping itu Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Abid mengaku tidak mempermasalahkan aktivitas para figur tersebut. Dirinya lebih mempertanyakan mengapa tokoh-tokoh yang belakangan ini intens melakukan safari politik tidak menyambangi kampus-kampus untuk menyampaikan dan memperdebatkan gagasan mereka.

“Kami sebetulnya mendorong para tokoh untuk berani mendatangi kampus-kampus yang mana kita semua bisa berdiskusi dan berdebat mengenai gagasan yang dibawa oleh mereka. Kami juga mendesak agar KPU bisa membolehkan politisi ataupun parpol yang mengikuti kontestasi pemilu untuk melakukan debat di universitas,” tegas Abid.

Wakil Presiden Kepresma Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas berharap agar para kandidat capres dapat ikut mencerdaskan masyarakat saat melakukan safari politik.

“Dibandingkan dengan menampilkan citra politik melalui figur pribadinya, baiknya mereka menjelaskan ide yang akan dibawa untuk melanjutkan visi Indonesia, di situlah masyarakat akan tercerdaskan,” tukas Lamda.

Pejabat Publik yang Jadi Kandidat Capres Berpotensi Langgar Aturan Penggunaan Fasilitas Negara

JAKARTA – Beberapa kandidat Capres 2024 belakangan sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah, mulai dari Anies Baswedan usai menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga pejabat negara seperti Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, La Nyalla Mattalitti dan Ridwan Kamil.

Terkait rutinnya pada kandidat berkeliling daerah, mendapatkan sentilan dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang mengatakan kandidat capres yang keliling hanya satu sosok tertentu.

Jika dilihat dari berbagai pemberitaan media, hampir semua sosok yang menjadi bakal calon presiden melakukan kunjungan ke daerah. Dan pernyataan tersebut justru mengundang pertanyaan mengenai para pejabat negara yang menggelar safari daerah dengan fasilitas negara yang melekat pada dirinya.

Dalam acara diskusi OTW2024 yang digagas KedaiKOPI, Rabu 1 Maret 2023, di Jakarta, menghadirkan narasumber Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Wakepresma Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas dan Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Abid, dengan mengusung tema Pro Kontra Kandidat Capres Keliling.

Dalam kegiatan ini Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan tidak ada yang dilanggar dari kegiatan berkeliling daerah oleh sosok-sosok yang ramai dibicarakan sebagai kandidat calon presiden.

“Sama sekali tidak ada yang dilanggar, ini khan belum definitif. Memangnya Bawaslu akan melakukan apa? Ingin mendiskualifikasi kandidat yang belum melakukan pendaftaran? Landasan hukum kalau itu dilanggar dasarnya apa, saya jadi bingung,” ujarnya.

Margarito menganggap Bawaslu dan KPU sebaiknya fokus pada tugas yang dibebankan negara pada lembaga tersebut. “Daripada Bawaslu hanya mengomentari hal-hal yang tidak substantif, lebih baik melakukan perekrutan dan melatih relawan bagaimana cara mengawasi pemilu yang jurdil, itu lebih bermanfaat,” ujarnya.

Pada acara yang sama, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sosok yang menjadi kandidat capres yang saat ini menjadi pejabat negara, justru amat berpotensi menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada dirinya.

“Bagaimana mungkin bisa memisahkan fasilitas negara yang menempel pada dirinya dan disaat bersamaan ia melakukan kegiatan keliling daerah,” ujarnya.

Ujang menambahkan, ketika seorang sebagai pejabat negara melakukan safari politik, ia akan bergerak dengan segala jabatan dan fasilitas yang melekat pada dirinya. “Pasti bisa dicek riwayat perjalanan dinasnya ada bahkan mobil yang digunakan adalah mobil milik negara,” tandasnya.

Di samping itu Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Abid mengaku tidak mempermasalahkan aktivitas para figur tersebut. Dirinya lebih mempertanyakan mengapa tokoh-tokoh yang belakangan ini intens melakukan safari politik tidak menyambangi kampus-kampus untuk menyampaikan dan memperdebatkan gagasan mereka.

“Kami sebetulnya mendorong para tokoh untuk berani mendatangi kampus-kampus yang mana kita semua bisa berdiskusi dan berdebat mengenai gagasan yang dibawa oleh mereka. Kami juga mendesak agar KPU bisa membolehkan politisi ataupun parpol yang mengikuti kontestasi pemilu untuk melakukan debat di universitas” tegas Abid.

Wakil Presiden Kepresma Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas berharap agar para kandidat capres dapat ikut mencerdaskan masyarakat saat melakukan safari politik.

“Dibandingkan dengan menampilkan citra politik melalui figur pribadinya, baiknya mereka menjelaskan ide yang akan dibawa untuk melanjutkan visi Indonesia, di situlah masyarakat akan tercerdaskan” tukas Lamda.*