Pembatasan Agama di Dunia: Indonesia Menempati Lima Peringkat Teratas

Pembatasan Agama di Dunia: Indonesia Menempati Lima Peringkat Teratas

Jakarta, 25 Juni 2018-Pembatasan agama di seluruh dunia dewasa ini terus meningkat hingga pada tahun 2016 berdasarkan laporan dari penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center’s ninth annual study of global restrictions on religion. Pembatasan agama ini dilihat melalui dua indikator, yakni pembatasan dari pemerintah dan perselisihan sosial–baik oleh individu, maupun kelompok organisasi di masyarakat–yang dilihat terhadap 198 negara. Pembatasan pemerintah itu sendiri mengalami peningkatan dari 25% menjadi 28%. Pembatasan tersebut dapat berupa hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersifat menekan suatu agama tertentu. Sementara perselisihan sosial tidak mengalami peningkatan yakni tetap berada di posisi 27%. Secara keseluruhan, sekitar 83 negara (42%) memiliki pembatasan agama dengan tingkat yang cukup tinggi, yakin dengan jumlah 80 negara (40%) pada tahun 2015 dan 58 negara (29%) pada tahun 2007.

Pada dasarnya, pembatasan agama yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun kelompok dan individu memiliki tujuan untuk mengurangi imigrasi agama dan etnis minoritas, atau secara lebih tegas untuk menekan atau bahkan menghilangkan kelompok agama tertentu. Hal ini dilakukan dengan latar belakang untuk melindungi etnis atau agama dominan dari ancaman etnis atau agama pendatang tersebut. Agama yang sering kali menjadi target dalam hal ini adalah agama Islam. Selain Islam, agama lain yang kerap menjadi target adalah Yahudi dan Kristen.

Sekitar tiga perempat populasi di dunia (lebih dari 5 miliar) tersebar di 25 negara yang memiliki tingkat populasi yang tinggi. Di antara 25 negara tersebut, negara Mesir, Rusia, India, Indonesia, dan Turki memiliki peringkat yang cukup tinggi terhadap pembatasan agama tersebut baik dilihat dari indikator pembatasan agama maupun dari perselisihan sosial. Sedangkan negara yang memiliki peringkat cukup rendah adalah Jepang, Brazil, Filipina, Republik Kongo, dan Amerika Serikat.

Facebook
WhatsApp
X
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Paslon Pilkada Jakarta Ramai Bahas Solusi Kemacetan, KedaiKOPI: Ada 2 Hal Krusial yang Belum Berani Dibahas

Jakarta - Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menanggapi program-program para paslon Pilkada Jakarta 2024 untuk

October 8, 2024
Menerka 4 Lulusan SMA Taruna Nusantara Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kakak kandungnya yakni Prabowo Subianto akan mengisi empat jabatan menteri di kabinetnya dengan tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa

September 10, 2024
Hensat: Faktanya, Oposisi Tidak Dapat Reward dari Rakyat

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menanggapi dinamika partai politik yang hingga kini semakin enggan untuk menjadi oposisi dari pemerintah.

August 31, 2024
Paslon Pilkada Jakarta Ramai Bahas Solusi Kemacetan, KedaiKOPI: Ada 2 Hal Krusial yang Belum Berani Dibahas
Menerka 4 Lulusan SMA Taruna Nusantara Jadi Menteri di Kabinet Prabowo
Hensat: Faktanya, Oposisi Tidak Dapat Reward dari Rakyat
Pengamat: Pilkada Jakarta tetap panas walau tanpa Anies
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, Pengamat : Memberi Kesempatan Partai Tanpa Koalisi Besar

Jakarta - Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menanggapi program-program para paslon Pilkada Jakarta 2024 untuk mengatasi kemacetan di Jakarta jika mereka terpilih nantinya. Para paslon

//
October 8, 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kakak kandungnya yakni Prabowo Subianto akan mengisi empat jabatan menteri di kabinetnya dengan tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Siapa saja mereka? Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei

//
September 10, 2024

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menanggapi dinamika partai politik yang hingga kini semakin enggan untuk menjadi oposisi dari pemerintah. Hensat menilai, alasan banyaknya parpol yang enggan menjadi oposisi dikarenakan

//
August 31, 2024

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus Analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan pilkada Jakarta tetap akan panas, walaupun tanpa kehadiran sang petahana, Anies Baswedan. "Walau tanpa Anies,

//
August 29, 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan dalam Pilkada 2024 dipandang sebagai langkah yang memberikan dorongan bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat mereka sendiri

//
August 23, 2024