26 Januari 2021

Siaran Pers

Jakarta, 25 Januari 2021 – Hasil Survei Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dianggap publik makin berhasil dikarenakan semakin banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Sebanyak 85,8% responden menganggap OTT sebagai bukti keberhasilan KPK menjalankan tugasnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Tingginya persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa semakin banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK, semakin efektif kinerja yang KPK lakukan, hal ini bisa jadi karena itu yang terlihat oleh masyarakat secara langsung. Apalagi hal ini pasti menjadi bahan pemberitaan media-media tentang KPK yang akan berlangsung untuk sementara waktu.” Hal tersebut dirasa wajar terlebih setelah KPK pada penghujung tahun 2020 melakukan penangkapan besar kepada dua anggota menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hasil survei KedaiKOPI ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap strategi represif adalah pilar pemberantasan korupsi yang dipersepsikan paling efektif (84,3%) dibandingkan dengan strategi lainnya, seperti strategi edukasi (68,8%), dan strategi sistem perbaikan (72-77,9%). Kunto mengatakan, “strategi penangkapan atau tindakan represif dari KPK ini merupakan strategi yang paling mudah terlihat hasilnya oleh masyarakat dalam urusan pemberantasan korupsi dibandingkan dua strategi lainnya, terlebih KPK baru saja melakukan penangkapan besar kepada dua menteri.” tambah Kunto.

Namun, ketika responden diberikan pilihan “banyak OTT” atau “korupsi sedikit” sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, pilihan responden terpolarisasi menjadi 50:50. 50,7% responden memilih “banyak OTT” sebagai indikator keberhasilan dan terdapat 49,3% yang memilih “korupsi sedikit”. “Setelah dianalisis lanjutan terlihat bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah mengutamakan OTT sebagai indikator keberhasilan, sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi memilih “korupsi sedikit,” Kunto menambahkan.

Dampak dari OTT yang dilakukan KPK terhadap dua menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dapat dilihat dari tingginya kepercayaan publik kepada KPK diantara lembaga negara di Indonesia. KPK adalah lembaga yang paling dipercaya di urutan ke-3 setelah TNI dan presiden, dalam skala kepercayaan, dengan rata-rata berada di angka 6.90, pada interval 1-10.

Kepercayaan tinggi kepada KPK merupakan hasil dari kinerja KPK itu sendiri. “Harapan kita semua adalah bagaimana tentang pencegahan korupsi ini bisa benar-benar berjalan. Jadi, bukan hanya penindakannya tapi pencegahannya. Kita harus konsisten dengan aturan yang dibuat bisa dilaksanakan, apalagi ini tentang strategi nasional pencegahan korupsi,” ujar Masinton Pasaribu pada Senin (25/1/2021) dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Dr. Yenti Ganarsih, SH, MH selaku Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023 pun mengamini, “Sejauh ini dengan KPK saat ini itu bagus ya, hanya memang ada beberapa kasus yang harus dibuka. Bahkan, waktu itu saya berharap ya, berharap kasus-kasus yang agak complicated artinya yang ada di kejaksaan, di polisi terusnya bersinergi gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita tuh satu,” kata Yenti.

Selain kepercayaan yang tinggi, KPK juga mendapatkan apresiasi dalam urusan transparansi “KPK menempati urutan pertama yang paling banyak disebut oleh masyarakat (19,7%). TNI berada di peringkat kedua (7,1%), dan presiden berada di urutan 7 setara dengan MPR dengan persentase 0.9%.” ujar Kunto.

Di sisi lain, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio yang biasa disapa Hensat menyorot komunikasi publik KPK yang dianggap masih kurang. “KPK itu bicara ke publik hanya pada satu kali event, itu aja kalau ada OTT baru kemudian berbicara ke publik, tetapi ketika mereka ingin melakukan strategi pencegahan dengan pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh KPK kepada publik, itu jarang sekali berbicara ke publik. Teman-teman media ini mungkin bisa membantu KPK pada saat mereka melakukan program-program pendidikan publik atau pencegahan dan lainnya,” tutur Hendri.

Kepercayaan dan apresiasi tinggi kepada KPK juga diringin oleh harapan yang tinggi pula. KPK yang lebih tegas (11%), hukuman lebih berat (10,4%) dan kinerja ditingkatkan (9,5%) merupakan 3 harapan yang paling banyak disebut oleh masyarakat. “Publik memiliki harapan yang tinggi kepada KPK, namun KPK jangan menjadikan itu sebuah beban karena di sisi lain, publik pun juga sangat mendukung langkah KPK dan akan selalu berada di belakang KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.” Kunto mengakhiri.

“Survei Kata Publik tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia” diselenggarakan oleh Lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada tanggal 4-11 Januari 2021 di 34 propinsi seluruh Indonesia secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Jumlah responden 2000 orang yang berusia 17 tahun ke atas, dengan kesalahan pencuplikan (margin of error) +/- 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.