KedaiKOPI: Selain Risma, Ini Kepala Daerah PDIP yang Bisa Jadi Kuda Hitam di Pilgub Jakarta‎

KedaiKOPI: Selain Risma, Ini Kepala Daerah PDIP yang Bisa Jadi Kuda Hitam di Pilgub Jakarta‎

19 September 2016

Jakarta, 19 September 2016. Lembaga Survei KedaiKOPI ( Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) meluncurkan hasil survei tentang kepala daerah asal PDIP yang dapat menjadi kuda hitam di Pilgub DKI selain Tri Rismaharini. “Sebagai penentu konstelasi politik di Pilgub DKI, ternyata PDIP punya banyak kepala daerah berprestasi yang dinilai publik bisa jadi kuda hitam,” jelas Hendri Satrio salah satu pendiri KedaiKOPI Di Jakarta. 

Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini menunjukkan 61% warga DKI mendorong PDIP mengusung kader sendiri. Hanya 30 persen yang setuju PDIP mengusung Ahok di Pilgub DKI. Apalagi setelah melakukan beberapa kali survei opini publik sejak Pebruari 2016 lalu kepuasan terhadap Ahok berada di titik terendah, 63% pada minggu kedua September 2016. ‎

Tingkat Elektabilitas Petahana mengalami trend penurunan yang signifikan dari bulan ke bulan. Tertinggi pada Agustus 2016 47% dan terendah Minggu kedua September 2016 39%. ‎‎

Tentang kepala daerah kuda hitam asal PDIP KedaiKOPI pun melakukan survei seputar popularitas dan elektabilitas. Hasilnya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini adalah yang paling dinantikan maju Pilgub DKI dan berpotensi mengalahkan Ahok. 54,8% responden survei ini menilai Risma berpotensi mengalahkan Ahok. 

“Risma masih menjadi penantang terkuat petahana, Risma terus mengalami kenaikan. Minggu kedua September elektabilitasnya sudah hampir 31%,” kata Hendri.

Namun menariknya ada sejumlah kepala daerah yang juga populer di Jakarta karena keberhasilannya dalam memimpin daerahnya. Hasil diskusi dan kajian di KedaiKOPI ada enam kepala daerah yang masuk dalam radar warga DKI menjelang Pilgub DKI 2017 sebagai berikut: 

Popularitas kepala daerah berprestasi , kader dan memiliki kedekatan dengan PDIP:‎‎
Djarot Saiful Hidayat: 57,5%
Abdullah Azwar Anas: 16,%
Hasto Wardoyo: 8,8%
Yoyok Riyo Sudibyo: 8,0%
Muhammad Irwansyah: 7,0%
Nurdin Abdullah: 6,5%

‎‎
Kepala daerah yang layak jadi Gubernur:‎
Djarot Saiful Hidayat: 34,8%
Abdullah Azwar anas: 7,8%
Muhammad Irwansyah: 2,5%
Yoyok Riyo Sudibyo: 2,3%
Hasto Wardoyo: 1,3%
Nurdin Abdullah: 0,3%

Kepala daerah yang layak jadi Wakil Gubernur:‎
Djarot Saiful Hidayat: 34,3%
Abdullah Azwar Anas: 6,8%
Muhammad Irwansyah: 2,9
Yoyok Riyo Sudibyo: 2,8%
Hasto Wardoyo: 1,3%
Nurdin Abdullah: 0,8%

Jika PDIP mengusung kadernya untuk mendukung Ahok siapa yang dinilai layak mendampingi:
Djarot Saiful Hidayat: 34,3%
Abdullah Azwar Anas: 6,8%
Muhammad Irwansyah: 2,5%
Yoyok Riyo Sudibyo: 2,3% 
Hasto Wardoyo: 1,3%
Nurdin Abdullah: 0,8%

Jika PDIP mengusung Risma siapa yang layak mendampingi:
Djarot Saiful Hidayat: 44,5%
Azwar Anas: 9,8%
Muhammad Irwansyah: 4,8%
Yoyok Riyo Sudibyo: 2,3%
Nurdin Abdullah: 1,3%
Hasto Wardoyo: 1%

Lembaga survei KedaiKOPI telah melakukan berbagai survei sejak berdiri secara resmi dan berbadan hukum. Sebelum berbadan hukum resmi KedaiKOPI merupakan kelompok diskusi yang beranggotakan pengusaha, akademisi, budayawan dan tokoh masyarakat.

‎Survei ini dilakukan dari tanggal 9-11 September 2016 dengan wawancara tatap muka terhadap responden yang sudah memiliki hak pilih di Pilgub DKI. Jumlah responden sebanyak 400 responden tersebar proporsional di 40 kelurahan di 6 Kab/Kota di DKI Jakarta. Pemilihan sample menggunakan metode sample acak bertingkat (multistage random sampling). Margin of Error (MoE) survei ini sebesar +/- 4,9 %, pada tingkat kepercayaan 95%.

***‎‎

Sri Aryani
Juru Bicara Lembaga Survei KedaiKOPI ‎
‎(Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) 
@surveikedaikopi
[email protected] 
‎08551100501
www.kedaikopi.co

Facebook
WhatsApp
X
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Paslon Pilkada Jakarta Ramai Bahas Solusi Kemacetan, KedaiKOPI: Ada 2 Hal Krusial yang Belum Berani Dibahas

Jakarta - Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menanggapi program-program para paslon Pilkada Jakarta 2024 untuk

October 8, 2024
Menerka 4 Lulusan SMA Taruna Nusantara Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kakak kandungnya yakni Prabowo Subianto akan mengisi empat jabatan menteri di kabinetnya dengan tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa

September 10, 2024
Hensat: Faktanya, Oposisi Tidak Dapat Reward dari Rakyat

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menanggapi dinamika partai politik yang hingga kini semakin enggan untuk menjadi oposisi dari pemerintah.

August 31, 2024
Paslon Pilkada Jakarta Ramai Bahas Solusi Kemacetan, KedaiKOPI: Ada 2 Hal Krusial yang Belum Berani Dibahas
Menerka 4 Lulusan SMA Taruna Nusantara Jadi Menteri di Kabinet Prabowo
Hensat: Faktanya, Oposisi Tidak Dapat Reward dari Rakyat
Pengamat: Pilkada Jakarta tetap panas walau tanpa Anies
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, Pengamat : Memberi Kesempatan Partai Tanpa Koalisi Besar

Jakarta - Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menanggapi program-program para paslon Pilkada Jakarta 2024 untuk mengatasi kemacetan di Jakarta jika mereka terpilih nantinya. Para paslon

//
October 8, 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kakak kandungnya yakni Prabowo Subianto akan mengisi empat jabatan menteri di kabinetnya dengan tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Siapa saja mereka? Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei

//
September 10, 2024

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menanggapi dinamika partai politik yang hingga kini semakin enggan untuk menjadi oposisi dari pemerintah. Hensat menilai, alasan banyaknya parpol yang enggan menjadi oposisi dikarenakan

//
August 31, 2024

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus Analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan pilkada Jakarta tetap akan panas, walaupun tanpa kehadiran sang petahana, Anies Baswedan. "Walau tanpa Anies,

//
August 29, 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan dalam Pilkada 2024 dipandang sebagai langkah yang memberikan dorongan bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat mereka sendiri

//
August 23, 2024