Komisi II DPR dan KPU Sepakati PKPU Dapil

Jakarta, 3 April 2018 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR mencapai kesepakatan dalam pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Dapil. Ini dicapai dalam rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (2/4/2018) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Jakarta.

Pembahasan mengenai PKPU ini sebelumnya sempat tertunda untuk mengakomodir usulan jumlah dapil. Usai dilanjutkan, ada 23 usulan yang diterima KPU untuk kemudian ditanggapi. Menurut Komisioner KPU, Ilham Saputra tidak semua usulan dapat diterima, mengingat jumlah dapil tetap harus mengacu asas proporsionalitas kursi.

“Pertama ada dari Provinsi Sumut, usulan penataan dapil yang sebelumnya ada 6 dapil tapi ada perubahan jumlah kursi tapi ada perubahan jumlah penduduk, yang diusulkan ada 8 dapil, nah menurut kami usulan ini belum dapat kami terima karena dia belum berdasar ketaatan prinsip proporsionalnya,” ujar Ilham.

Selain itu penentuan jumlah dapil menurut dia mengacu pada uji publik ditingkat kabupaten/kota dan provinsi. Melalui uji publik ini, sejumlah tokoh masyarakat, partai politik, dan stakeholder lain ikut terlibat.

Meski demikian, tidak ada usulan yang juga terakomodir karena memenuhi syarat proporsionalitas dan uji publik, seperti halnya usulan dapil di Provinsi Lampung. “Ini sebelumnya 5 dapil kemudian diusulkan jadi 6 dapil, usulan ini kami terima karena akan lebih proporsional 6 dapil, juga saat itu sudah memenuhi uji publik,” lanjut Ilham.

Usai pemaparan KPU, sejumlah Anggota DPR pun diberi kesempatan menanggapi. Tak jarang sejumlah Anggota menyampaikan apresiasi atas rancangan dapil oleh KPU sehingga penetapan dapil oleh KPU pun pada akhirnya dapat disepakati. “Dengan ini PKPU Dapil dapat disepakati,” ucap pimpinan sidang, Ahmad Riza Patria diikuti ketukan palu.

Sumber: www.kpu.go.id

Sudah Masuk Daftar Pemilih Sementara Pilkada Belum? Cek di Sini

Jakarta, 2 April 2018 – Masyarakat bisa memeriksa apakah terdaftar atau tidak dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak 2018 melalui situs KPU di www.kpu.go.id. Pada halaman yang disediakan KPU, calon pemilih tinggal memasukkan Nomer Induk Kependudukan (NIK) untuk mengetahui terdaftar atau belum.

Jika belum terdaftar, calon pemilih bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp 0823 1076 7117  untuk melapor atau melalui email  layanpemilih@kpu.go.id. Waktu yang disedikan untuk melapor adalah dari tanggal 1 April  sampai 5 April 2018.

KPU mengumumkan pada Rabu 14 Juni 2017 lalu mengatakan perbaikan DPS ini akan dilakukan pada 3-7 April 2018. Selanjutnya akan diikuti dengan penetapan DPT tingkat kabupaten dan kota (13-19 April 2018) dan penetapan DPT tingkat provinsi (20-21 April 2018).

Apakah Anda sudah masuk DPS? Cari tahu dengan klik di sini.

Nilai Tukar Petani Menurun

Jakarta, 2 Februari 2018 – Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Maret 2018 menurun dibanding sebelumnya.  Hasil pemantauan BPS terhadap harga-harga perdesaan di 33 provinsi di Indonesia pada Maret 2018, NTP secara nasional turun 0,39 persen dibandingkan NTP Februari 2018, yaitu dari 102,33 menjadi 101,94. Penurunan ini terjadi akibat indeks harga hasil produksi pertanian menurun dibandingkan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian mengalami kenaikan.

Petani di Provinsi Kepulauan Riau adalah yang mengalami penurunan NTP terbesar yakni   1,50 persen dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan tertinggi (1,81 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.

NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

Menurut BPS,  penurunan NTP Maret 2018 dipengaruhi oleh turunnya NTP pada Subsektor Tanaman Pangan sebesar 1,18 persen, Subsektor Peternakan sebesar 0,15 persen, dan Subsektor Perikanan sebesar 0,17 persen, sedangkan Subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah Subsektor Hor kultura sebesar 0,05 persen dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,13 persen.

Laporan BPS mengenai NTP dipublikasikan hari ini dan bisa dibaca di www.bps.go.id.

Inflasi Maret 0,20 persen, Jayapura tertinggi

Jakarta, 2 April 2018 – Kota Jayapura mengalami inflasi tertinggi dibanding kota lainnya di Indonesia. Badan Pusat Statistik dalam keterangan pers yang dimuat dalam situsnya menyebutkan, inflasi di Jayapura 2,10 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,42.

Sementara secara nasional, inflasi Maret 2018 adalah 0,20 persen dengan IHK 132,58. Dari 82 kota IHK, 57 kota mengalami inflasi dan 25 kota mengalami deflasi. Jika Jayapura mengalami inflasi tertinggi, maka terendah terjadi di Sumenep sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 128,12. deflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 2,30 persen dengan IHK sebesar 150,50 dan terendah terjadi di Bulukumba sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 138,72.

BPS menyebut inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 0,14 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,26 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,06 persen; kelompok sandang sebesar 0,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,37 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,07 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan 0,28 persen.

Selengkapnya, Anda bisa mengunduh laporan BPS di sini.