KPU Kembali Gunakan Situng dalam Pilkada

Tangerang, 30 April 2018 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali akan menggunakan Sistem Informasi Perhitungan (Situng) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Situng dirancang terstruktur dan berjenjang dan diharapkan bisa menjadi rujukan bagi yang ingin mengawal hasil pemilihan mulai dari TPS (Tempat Pemungutan Suara) hingga rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan propinsi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan Situng juga bisa mendeteksi dengan cepat jika ada pihak-pihak yang ingin mengubah hasil Pilkada. “Jadi Situng membuat pilkada dipercaya publik tidak hanya proses tapi juga kepada penyelenggara,” kata Arief.

KPU menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Situng Gelombang III. Kegiatan ini diikuti 280 orang terdiri dari komisioner dan operator  situng. (kpu.go.id)

Tentang Capres Alternatif, Perempuan Ternyata Lebih Suka Pilih Rizal Ramli

Jakarta, 27 April 2018 – Lebih dari setengah pemilih Rizal Ramli sebagai calon presiden alternatif adalah perempuan. Dalam telesurvei nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), 52,7% mereka yang memilih nama Rizal Ramli dalam simulasi 5 nama calon presiden adalah perempuan. Ini berbeda dengan empat nama lain yang disimulasikan, Joko Widodo (46,9% perempuan), Prabowo Subianto (42,6% perempuan), Gatot Nurmantyo (35,4% perempuan), dan TGB Zainul Majdi (34,5% perempuan) yang pemilih mayoritasnya adalah laki-laki.

Sementara saat ditanya, menurut Anda siapakah calon Presiden alternatif yang paling tepat jika Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri pada Pilpres 2019? “Dari 23,9% yang menyebut nama Rizal Ramli, 52,4%nya adalah perempuan,” kata Founder KedaiKOPI Hendri Satrio.

Selain perempuan, pemilih Rizal Ramli yang juga sudah mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden 2019 ini berasal dari Suku Jawa (36,6%) dan Sunda (30,1%). Sementara jika dilihat dari segi pendidikan, penyumbang terbesar pemilih Rizal Ramli berpendidikan SLTA, disusul SMP dan Sarjana/D4. “ Kalau dari segi usia pemilih berusia 37-51 tahun mendominasi mereka yang mendukung Rizal Ramli pada simulasi 3 nama (44%), sedang pertanyaan tentang capres alternatif  43,1%. Lalu disusul oleh pemilih muda diusia 22-36 tahun,” jelas Hendri Satrio.  

Survei melalui telepon yang dilakukan pada 13 April – 16 April 2018 oleh KedaiKOPI menunjukkan nama Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti, Anies Baswedan dan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi muncul dalam lima besar calon presiden alternatif yang dipikirkan masyarakat. Telesurvei ini dilakukan terhadap 1033 responden di 34 propinsi.

Responden diberikan pertanyaan terbuka, menurut Anda siapakah calon Presiden alternatif yang paling tepat jika Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri pada Pilpres 2019? Maka nama-nama yang muncul adalah; Gatot Nurmantyo (27,4%), Rizal Ramli (23,9%), Susi Pudjiatuti (9,5%), Anies Baswedan (9,4%), Tuan Guru Bajang Zainul Majdi (6,4%), Zulkifli Hasan (4,6%), Abraham Samad (2,3%), Muhaimin Iskandar (2,1%), Ahmad Heryawan (1,4%), sisanya menyebut nama lainnya, belum memutuskan serta menyatakan tidak akan memilih.

Survei ini membuat simulasi 5 nama  dan 3 nama. Pada simulasi 5 nama, responden ditanyakan; bila Pemilihan Presiden dilaksanakan pada hari ini siapa yang anda pilih sebagai Presiden? Maka Joko Widodo mendapat 39,6%, Prabowo Subianto 30,9%, Rizal Ramli 5,4%, Gatot Nurmantyo 4,6%, Tuan Guru Bajang 2,8% dan 16,7% belum memutuskan. Pada simulasi 3 nama, Joko Widodo 40,6%, Prabowo Subianto 35,1%, Rizal Ramli 7,3% dan 17,0% belum memutuskan.

Survei ini dilakukan terhadap 1033 responden di 34 propinsi dengan Margin of Error (MoE) +/- 3,05 % pada interval kepercayaan 95,0%. Responden adalah masyarakat Umum (calon pemilih berusia >17 tahun atau sudah menikah) yang diwawancarai melalui sambungan telepon.

 

Pilkada Usai Lebaran, KPU Prediksi Angka Golput Tinggi

Sidoarjo, 27 April 2018 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo memprediksi warga yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput pada Pilkada Serentak 2018 mencapai 25 persen. Perkiraan ini didasari pada pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 yang hanya selang beberapa hari setelah lebaran. Kondisi psikologis masyarakat biasanya lebih memilih untuk bersilaturahmi mengunjungi keluarga daripada memberikan suara mereka ke TPS.

Komisioner KPU Sidoarjo Divisi Perencanaan dan Data, Abdillah Adhi menyatakan bahwa hal yang diupayakan oleh KPU Sidoarjo adalah melakukan sosialisasi kepada warga. Selain itu, KPUD juga melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih pemula untuk Pilgub Jatim 2018.

KPU Sidoarjo sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilgub Jatim 2018 mendatang sebanyak 1.359.815. Dari angka DPT tersebut, pemilih laki-laki berjumlah 670.365 orang pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 689.450 orang. (JPNN)

KPU Himbau Calon Kepala Daerah Tak Kampanyekan Capres

Jakarta, 27 April 2018 – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Pramono Ubaid Tanthowi mengimbau kepada seluruh calon kepala daerah untuk tidak mengampanyekan calon presiden ketika tengah melaksanakan kampanye pilkada 2018.

Menurut Pramono, pada prinsipnya, calon kepala daerah dalam pilkada 2018 harusnya fokus menyampaikan visi-misi dan gagasan mereka untuk menarik minat masyarakat. Jadi sesuatu yang tidak relevan dengan prinsip tersebut, tidak penting untuk disampaikan.

Ditambah lagi, saat ini pendaftaran capres dan cawapres belum dibuka. Pendaftaran pilpres 2019 baru akan dibuka pada 4-10 agustus mendatang. Maka dari itu, Pramono berharap para calon kepala daerah menaati himbauan yang sudah disampaikan KPU tersebut. (Sumber: Kompas)

Kawal Pilkada, Kodam Jaya Siap Turunkan 4000 Prajurit

Jakarta, 27 April 2018 – Untuk mengawal pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 Juli 2018 mendatang, Kodam Jaya siap turunkan 4000 prajurit untuk membantu Polri dalam proses pengamanan pesta demokrasi tersebut.

Pada pilkada 2018, terdapat 4 wilayah di jajaran Kodam Jaya/Jayakarta yang akan melangsungkan pilkada. Ke empat pilkada tersebut adalah Pilwalkot Tangerang, Pilbup Tangerang, Pilwalkot Bekasi, serta Pilwalkot Depok. Untuk wilayah Bekasi dan Depok juga mengikuti Pilgub Jawa Barat.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Joni Supriyanto, menyatakan siap menurunkan personilnya. Bantuan pengamanan itu juga termasuk melakukan pengawasan untuk mencegah gesekan terjadi antar-pendukung calon di pilkada.

Lebih lanjut, Mayjen Joni menilai bahwa pilkada di wilayah Jayakarta relatif cukup aman. Gesekan maupun potensi gesekan di empat kab/kota tersebut masih bisa diatasi dan tidak terlalu mengkhawatirkan.

Tidak hanya ketika pelaksanaan pilkada berlangsung, Kodam Jaya juga menyiagakan pasukan untuk mengawal tahapan usai pilkada, yaitu sidang sengketa hasil pilakda di Mahkamah Konstistusi. (Sumber: Detik)

Dekati Hari H Pilkada, KPU Desak Penerbitan Suket Pengganti e-KTP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk segera menerbitkan surat keterangan sebagai pengganti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) untuk melancarkan poses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Menurut Komisioner KPU, Ilham Saputra, KPU akan mencoret nama pemilih yang tidak memiliki surat keterangan pengganti e-KTP. E-KTP sendiri menjadi syarat wajib yang harus dimiliki untuk dapat memilih. Hal tersebut juga berlaku pada pemilih yang belum terdaftar pada basis data kependudukan.

Ilham mengatakan, KPU terus melakukan komunikasi dengan Dirjen Dukcapil untuk mengatasi permasalahan surat keterangan, agar ketika waktu pemilihan tiba warga tetap memiliki hak untuk memberikan suaranya. (Sumber: Liputan6)

Jelang Pilkada, Cagub-Cawagub Sumut Umumkan Kekayaan

Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, Sihar Sitorus tercatat memiliki harta kekayaan terbanyak dengan nilai lebih dari Rp 350 Miliar. Sementara pasangannya, Djarot Saiful Hidayat memiliki harta kekayaan sebanyak Rp 8,43 Miliar. Calon lainnya, Edy Rahmayadi memiliki harta kekayaan sebesar Rp 15,424 Milliar. Calon wakil gubernur pasangan Edy, Musa Rajekshah tercatat memiliki harta sebesar Rp 60,956 Milliar. 

Pengumuman harta kekayaan tersebut dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Selasa (24/4) dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, serta Gubernur Sumut Erry Nuradi. Pengumuman harta dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu disampaikan oleh seluruh peserta Pilkada dalam pembekalan antikorupsi yang diselenggarakan KPU Sumut.

Seluruh peserta Pemilihihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengumumkan jumlah harta kekayaan yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Sumber: Liputan 6)

Kepolisian Jawa Tengah Blokir Akun Penyebar Kampanye Hitam

Jelang Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah, kepolisian sudah berhasil mendapati kurang lebih 10 indikasi black campaign di media sosial. Akun penyebar kampanye hitam itu pun sudah berhasil diblokir.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari menyatakan, terdapat 8 sampai 10 akun anonim penyebar hoax tidak bertanggung jawab yang berhasil diblokir. Namun menurut Lukas, Kampanye Hitam melalui media sosial dengan menggunakan isu Sara jarang ditemukan di Jawa Tengah, khususnya Pilgub Jateng.

Lukas mengatakan bahwa akan sulit menemukan isu yang dapat diangkat sebagai hoax di Jawa Tengah. Salah satu faktor penyebabnya adalah para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berasal dari kalangan agamis.
Selain itu, menurut Lukas, masyarakat sudah mulai tidak peduli terhadap berita hoax dan mampu menangkal berita palsu yang memprovokasi. Ditambah lagi dengan usaha dari kepolisian yang kerap mengadakan kegiatan anti kampanye hitam.

Untuk mengantisipasi kegiatan kampanye hitam di media sosial, kepoilisan membentuk satuan tugas anti kampanye hitam. Jika pelakunya tertangkap dan kegiatan yang dilakukan memenuhi unsur pidana, maka pembuatnya terancam hukuman pidana. (Sumber: Detik)

Aplikasi “Suara Kami”, Inovasi Mahasiswa Bantu Penyandang Disabilitas Nyoblos

Jawa Barat, 25 April 2018 – Aplikasi “Suara Kami” karya tiga orang mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), berhasil keluar sebagai pemenang lomba pembuatan aplikasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat untuk penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU Jawa Barat yang bekerjasama dengan Telkom University.

Adalah Yasmin Salamah, Fajar Maulana serta Wardiman Perdian, penggagas aplikasi “Suara Kami” yang harus bersaing dengan 22 tim lainnya dari seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Melalui aplikasi yang mereka ciptakan ini, para penyandang disabilitas tak perlu lagi khawatir kehilangan hak memilih.

Aplikasi “Suara Kami” memiliki fitur yang membantu penyandang tunarungu ketika pemilihan. Fitur tersebut adalah ‘Saat Anda di TPS’ yang isinya berupa suara yang membantu penyandang tunarungu melewati setiap tahap pencoblosan melalui gambar isyarat, mulai dari persiapan berkas sampai pencelupan kelingking ke tinta. Sehingga, para pemilih tunarungu dapat mengetahui kapan gilirannya mencoblos di TPS.

Selain ‘Saat Anda di TPS’, fitur lainnya yang ada pada aplikasi ini adalah fitur khusus untuk menuntun penyandang disabilitas mengenal calon-calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Jawa Barat. Hal ini diharapkan akan mempermudah para penyandang tunarungu mengetahui bagaimana rekam jejak calon. Informasi yang disajikan dalam aplikasi ini disajikan dalam bentuk tulisan dan visualisasi yang mudah dipahami para penyandang tunarungu.

Yang tidak kalah menarik, terdapat fitur yang terhubung dengan handphone petugas TPS. Sehingga ketika giliran mencoblos, maka akan terdapat notifikasi di handphone penyandang tunarungu bahwa sudah saatnya dirinya mencoblos.

Komisioner KPU Jawa Barat, Ferdhiman Bariguna mengatakan bahwa melalui kompetisi Apps Challenge ini, KPU mengajak mahasiswa untuk berkontribusi terhadap pemilu dengan membantu penyandang disabilitas, khususnya tunarungu untuk mengakses pemilu mulai dari sosialisasi hingga waktu pencoblosan. (Sumber: Galamedia)

Jokowi Akui Bertemu Alumni 212

Jakarta, 25 April 2018 – Awal pekan ini sebuah foto yang beredar di dunia maya. Dalam foto tersebut, terlihat Presiden Joko Widodo berdiri bersama beberapa pengurus Persaudaraan Alumni 212, diantaranya Sobri Lubis, Usamah Hisyam, dan Yusuf Marta.

Usai meninjau ekspor mobil di Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (25/4), Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi mengenai pertemuannya dengan Persaudaraan Alumni 212 pada hari minggu (22/4) di salah satu Masjid di Kota Bogor, Jawa Barat.

Seperti dikutip dari kompas.com, dalam klarifikasinya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, secara garis besar, pertemuan tersebut ditujukan sebagai ajang silaturahmi. Menurut Jokowi, dengan beriringnya antara ulama dan pemimpin, maka banyak permasalahan yang dapat diselesaikan. Namun, ketika ditanya oleh wartawan apakah pemerintah akan mengabulkan tuntutan alumni 212 agar ulama-ulama yang terjerat kasus hukum dibebaskan, Jokowi menjawab dengan menjelaskan rangkaian pertemuan dengan alumni 212, lalu menyudahi sesi wawancara. (Sumber: Kompas)