JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei rencana mudik terbaru bertajuk “Survei Pola Rencana Mudik 2026” secara daring pada Kamis, (12/3/2026). Diketahui, survei rencana mudik ini dilakukan secara daring melalui kuesioner yang disebarkan di internet terhadap 1.053 Warga Negara Indonesia berusia 17-55 tahun pada 26 Februari hingga 7 Maret 2026.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan bahwa hasil survei ini semata untuk memotret rencana mudik masyarakat tahun ini hingga rencana menghabiskan uang oleh para pemudik di kampung halamannya.

“Tujuan kami melakukan survei ini semata-mata sebagai sebuah bakti kepada negara dengan menyampaikan hasil-hasil survei tentang bagaimana mudik di mata masyarakat juga bagaimana mudik ini dilaksanakan,” kata Hensa, sapaan akrabnya, saat membuka launching survei, Kamis.

Tren Mudik Terkini

Head of Researcher Lembaga Survei KedaiKOPI Ashma Nur Afifah menjelaskan berdasarkan hasil survei ini, minat masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2026 tetap tinggi meski kondisi ekonomi masih menjadi hambatan bagi sebagian rumah tangga.

Survei KedaiKOPI mencatat 85,1 persen atau sekitar 895 responden berencana mudik tahun ini, dan 73,2 persen di antaranya merupakan pemudik rutin tahunan.

“Kenapa sih responden itu melakukan mudik? Ternyata memang alasannya adalah kembali ke kampung halaman, di mana berkumpul dengan orang tua, keluarga, itu menjadi alasan yang cukup konsisten bagi hampir semua responden,” kata Ashma.

Ia pun menjelaskan, sekitar 15 persen memilih untuk tidak mudik ke kampung halaman tahun ini. Alasannya pun beragam, mulai dari faktor ekonomi (42 persen) hingga ingin berlibur di tempat lain (16,6 persen).

“Untuk alasan kenapa orang tidak melakukan mudik sebesar 15 persen kurang itu didorong utamanya adalah karena ketidakstabilan ekonomi rumah tangga yang di mana mereka tidak mampu secara ekonomi untuk melakukan mudik, yang kedua adalah memang tidak mempunyai kampung halaman atau sudah tinggal dan besar di daerah domisili yang sekarang,” ujar Ashma.

Ashma pun menjelaskan, ketertarikan terhadap program mudik gratis juga besar, di mana sekitar 53,3 persen responden berminat untuk mengikuti mudik gratis.

“Walau memang baru 8,9 persen yang mendapatkan kuota tiketnya, yang udah secure tiketnya, sedangkan 44,4 persen itu masih mencari lagi, masih menunggu kuota mudik gratis,” katanya.

Ashma pun melihat minat masyarakat terhadap program mudik gratis pun melonjak dari tahun lalu. Diketahui, survei KedaiKOPI pada tahun 2025 mencatat hanya 39 persen masyarakat yang berminat ikut program mudik gratis.

“Terdapat 10 persen lebih kenaikan orang yang berminat ikut mudik gratis tahun ini, karena banyak yang ingin ikut maka saran dari orang-orang yang ingin ikut mudik gratis pun adalah memperbanyak kembali armada diberangkatkan untuk mudik gratis dan juga permudah proses pendaftaran serta calo harus dihilangkan,” kata Ashma.

Soal transportasi, Ashma menjelaskan 57,3 persen responden memilih moda umum, yang di mana setengahnya lewat bus, travel, atau shuttle (56,3 persen). Ia pun menyoroti pengguna kendaraan pribadi (33 persen) terbagi hampir merata antara mobil (48 persen) dan motor (52 persen).

Yang menarik, survei KedaiKOPI memotret sebanyak 65,8 persen responden setuju kalau sepeda motor dilarang untuk menjadi moda transportasi antar provinsi atau mudik. Padahal, sebagian kecil responden menilai sepeda motor masih menjadi favorit oleh pemudik karena waktu tempuh yang cepat dan bisa menghindari kemacetan.

“Yang setuju akan larangan sepeda motor itu banyak datangnya dari pengguna non-sepeda motor, ada mobil, pesawat, dan sebagainya, terutama yang pengguna kapal laut, paling banyak 79,1 persen,” katanya.

Dari sisi anggaran, survei KedaiKOPI menangkap bahwa 79,6 persen responden menyiapkan dana khusus mudik dengan rata-rata Rp3,4 juta.

“Jadi mudik ini bukan sesuatu yang impulsif, tapi memang sudah direncanakan sehingga dibutuhkan anggaran khusus.” kata Ashma.

Tanggapan Survei

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah menyoroti terkait kebijakan mudik gratis pemerintah yang semakin banyak peminatnya tahun ke tahun. Menurutnya, semakin tingginya angka peminat kebijakan mudik gratis ini harus dijadikan refleksi bagi pemerintah sendiri.

“Minat mudik gratis yang mengalami kenaikan dari 38 persen menjadi 53,3 persen ini apakah hasil pemerintah sukses dalam mengkomunikasikan program ini atau memang kondisi ekonomi kita yang mengalami penurunan daya beli?,” kata Trubus dalam launching ini.

Ia pun juga menyoroti soal aturan penggunaan sepeda motor untuk mudik. Trubus mengatakan sebaiknya penggunaan sepeda motor ini diperbolehkan dengan catatan tidak membawa anak di bawah umur dalam berkendaran.

“Saya sendiri berkali-kali mengatakan, sepeda motor diperbolehkan saja karena kan sekarang ada pro-kontra itu dan yang melarang cukup banyak juga, tapi yang melarang tidak memberikan solusi,” kata Trubus.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti penggunaan sepeda motor untuk mudik. Menurutnya, tolak ukur keberhasilan mudik saat ini bukan lagi pada kelancaran arus namun berkurangnya pemakai sepeda motor saat mudik.

“Sekarang tolak ukurnya (keberhasilan mudik), indikatornya, paling tidak kita buat seberapa besar penggunaan sepeda motor berkurang dan itu melihat kalau berkurang berarti apa? Orang di daerah tujuannya itu sudah ada angkutan umum,” ujar Djoko dalam launching ini..

Ia pun mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terhadap janji kampanyenya yang ingin menyediakan angkutan umum gratis di setiap daerah. Djoko berpendapat, hingga saat ini pemerintahan Prabowo-Gibran belum membicarakan lebih detil terkait dengan masalah angkutan umum.

“Kalau kami melihat, mengingatkan Presiden Prabowo dan Gibran itu berjanji pada saat kampanye kemarin, janjinya adalah menyediakan angkutan umum, bahkan Presiden bilang kalau perlu gratis. Nah, ini nampaknya tidak ada satu pun kalimat transportasi umum, dan sampai sekarang Pak Prabowo nggak pernah ngomong transportasi umum itu enggak pernah, kita harus ingatkan, ini janji politik,” kata Djoko.

“Kalau transportasi di daerah itu bagus, itu otomatis orang enggak mau lah naik sepeda motor itu juga capek, pribadi tetap ada mungkin namun tidak akan sebanyak sekarang ini,” lanjutnya.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menyoroti, angka kecelakaan pengguna sepeda motor saat ini cukup tinggi sehingga ini menjadi dasar alasan mengapa penggunaan sepeda motor pada mudik ini perlu dibatasi.

“Begitu kita mampu membatasi pola mudik menggunakan transportasi roda dua, sepeda motor, secara otomatis akan memastikan tingkat risiko kecelakaan bisa kita kurangi dengan otomatis. Pertanyaannya ini kan memang ini belum bisa kita larang saat ini (penggunaan sepeda motor),” ujar Huda dalam launching survei ini.

Huda pun menilai, isu mengenai kemacetan pada saat mudik sudah tidak relevan lagi saat ini. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya fokus pada mitigasi pola pemudik yang semakin banyak menggunakan sepeda motor.

“Isu kemacetan itu sudah enggak ada sebenarnya, karena itu pemerintah fokus saja untuk concern terkait dengan jalur-jalur mudik yang akan dilintasi pengguna sepeda motor itu tertangani dengan baik, misal memperbanyak peristirahatan dan checkpoint bagi pengguna sepeda motor,” jelasnya.(*)

Link tayangan launching survei:

Launching Survei Konsumsi & Rencana Mudik 2026: Apa Kata Publik?