24 Juni 2021

Siaran Pers

Jakarta, 24 Juni 2021

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menekankan bahwa keamanan murid, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah merupakan prioritas utama di dalam rencana Pemerintah Pusat di dalam mengembalikan proses pembelajaran secara tatap muka pada Juli 2021 nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner BPKN, Dr. Megawati Simanjuntak di dalam diskusi daring bertajuk “Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia Di Era Pandemi, Tatap Muka atau Tetap Daring?” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI, Kamis (24/6).

Rencana Pembelajaran Tatap Muka dapat dijalankan jika memenuhi beberapa syarat, seperti tenaga pendidik yang sudah divaksinasi, menjalankan protokol kesehatan ketat, berada di zona hijau, dan mendapat izin orang tua.

“Namun, titik kritis yang harus diperhatikan semua pihak adalah saat perjalanan siswa dari rumah, juga saat kembali ke rumah, dan sarana transportasi yang digunakan karena hal tersebut kurang bisa dikontrol oleh sekolah maupun orang tua,” lanjut Megawati.

Perlindungan terhadap murid, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah juga diamini oleh Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemendikbudristek. “Untuk seluruh daerah Jawa dan zona merah di luar Jawa, jangan memaksakan Pembelajaran Tatap Muka karena kondisi saat ini tidak memungkinkan,” kata Syaiful Huda.

Syaiful Huda juga mengingatkan bahwa vaksinasi untuk tenaga pendidik merupakan syarat mutlak jika Pembelajaran Tatap Muka ingin dilaksanakan. “hingga saat ini, baru 20% tenaga pendidik di seluruh Indonesia yang sudah divaksinasi, itu masih jauh sekali capaian sehingga Kemendikbudristek jangan memaksakan Pembelajaran Tatap Muka.” lanjut Syaiful Huda.

dr. Daeng M Faqih, Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setuju bahwa vaksinasi terhadap tenaga pendidik merupakan hal wajib bagi berjalannya Pembelajaran Tatap Muka. “Bukan hanya itu, murid pun juga sudah harus divaksinasi karena saat ini vaksin sudah aman untuk anak-anak sehingga potensi terpapar pun menjadi lebih kecil,” kata dr. Daeng.

Pembelajaran Tatap Muka memang dinantikan oleh murid dan orang tua karena dalam pembelajaran secara daring selain memiliki keterbatasan teknologi, dan kemampuan orang tua dalam menggantikan posisi guru, dampak paling besarnya adalah learning loss.

“Murid akan cenderung kehilangan minat belajar atau learning loss karena adanya perbedaan situasi penerimaan pembelajaran, yang biasanya di sekolah kini hanya di depan gawai saja,” Megawati menambahkan.

Argumentasi ini juga didukung oleh Prof. Unifah Rosyidi, Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia yang menyatakan bahwa learning loss merupakan salah satu hambatan utama dari pembelajaran secara daring.

“Oleh karena itu, penyesuaian kurikulum menjadi penting dilakukan agar materi pembelajaran dapat lebih mudah diterima oleh peserta didik dengan segala keterbatasan melalui daring,” kata Prof. Unifah.

Kesimpangsiuran mengenai informasi Pembelajaran Tatap Muka di Juli 2021 ini membuat bingung semua pihak. “Pemerintah Pusat seharusnya bisa menjelaskan secara gamblang dan memutuskan jadi atau tidaknya mengenai rencana ini agar masyarakat khususnya murid, orang tua, dan tenaga pendidik tidak kebingungan” kata Kunto Adi Wibowo, Ph.D., Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI.

Ia menambahkan bahwa saat ini kecenderungan publik tidak mendukung rencana Pembelajaran Tatap Muka di Juli 2021 karena meningkatnya kasus positif di Indonesia yang semakin parah tiap harinya. “Dari hasil survei yang KedaiKOPI lakukan, sebanyak 59% tidak mendukung rencana ini, dan hanya 41% yang mendukung rencana ini” Kunto mengakhiri.