11 Agustus 2018
Hasil survei teranyar dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menempatkan Tuan Guru Bajang (TGB) di posisi teratas cawapres dari kalangan santri.
TGB memperoleh 34,1 persen dukungan publik, diikuti Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, M. Romahurmuziy (27 persen), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar (22,9 persen), eks ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD (7 Persen), Dien Syamsuddin (6,1 persen), dan Said Aqil Siroj (2,9 persen).
“Tokoh-tokoh ini dipersepsi sebagai santri yang mampu menduduki jabatan wakil presiden, terutama untuk Pak Jokowi,” peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menambahkan.
Namun untuk urusan ketegasan, lanjut Kunto, asosiasi publik akan sangat lekat dengan mereka yang berlatar belakang TNI/Polri.
Dari hasil survei diperoleh nama-nama yang berlatar belakang TNI/Polri yang dipandang pantas mendampingi calon presiden. Gatot Nurmantyo (43,2 persen) memuncaki daftar tersebut, disusul dengan Agum Gumelar (30,7 persen), Tito Karnavian (15,2 persen), Moeldoko (8,7 persen), dan Budi Gunawan (2,2 persen).
“Nama Pak Agum Gumelar memang agak mengejutkan karena beliau sudah lama tidak muncul dalam pemberitaan nasional. Namun Pak Agum memiliki tabungan popularitas serta teruji dalam lanskap politik Indonesia,” kata Kunto menjelaskan hasil survei KedaiKOPI.
Publik menganggap calon wakil presiden merupakan pertimbangan penting dalam memilih presiden. “53,3 persen responden menyatakan faktor calon wakil presiden menentukan pilihan mereka,” imbuh Kunto.
Untuk kriteria cawapres, secara umum publik menghendaki wakil presiden yang berlatar belakang pegiat anti korupsi (90,2 persen), akademisi (86,1 persen), militer (83 persen), ulama atau santri (80,8 persen), pemimpin daerah (79,4 persen), aparat penegak hukum (79,1 pesen), birokrat (76,7 persen), pengusaha (72,6 persen), dan petinggi partai politik (61,4 persen).
“Dari hasil survei terbaru kami, isu korupsi masih menjadi 4 besar masalah utama di Indonesia setelah ekonomi, pengangguran, dan terorisme. Ditambah dengan persepsi publik terhadap pencalonan eks narapidana kasus korupsi yang tidak disetujui oleh 90,7 persen pemilih,” urai Kunto seraya memberikan analisisnya terhadap data hasil survei.
Survei ini dilakukan di 10 provinsi dengan jumlah pemilih terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Riau.
Jumlah responden 1148 orang dengan Margin of Error 2,89 persen pada interval kepercayaan 95 persen.
