Ngopi Bareng dari Sebrang Istana: Haruskah Negara Terus Berutang
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) akhir Agustus lalu merilis total utang pemerintah pusat mencapai Rp3.825,79 triliun. Angka ini naik Rp45 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2017.
Tambahan utang ini digunakan untuk kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial. Lainnya, beban utang ini juga adalah warisan masa lalu. Utang ini merupakan akumulasi sejak pemerintahan Orde Baru hingga sekarang. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani utang pemerintah selama ini lebih banyak digunakan untuk membayar atau mencicil utang di masa lalu, bukan untuk kegiatan produktif.
Akibat utang ini, pemerintah saat ini memang menarik utang untuk membayar bunga utang. Saat menjelaskan soal Rancangan APBN (RAPBN) 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui utang itu telah membuat keuangan negara tidak sehat dan mengalami defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Bila keseimbangan primer ini defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.
Jumlah utang ini belakangan membuat Presiden Jokowi menuai kritik. Pemerintahannya dianggap menambah beban hutang terlalu banyak. Kritik ini misalnya, muncul dalam beberapa survei yang dilakukan KedaiKOPI ketika ditanya tentang hal yang membuat mereka tak puas pada pemerintahan saat ini.
Tapi pemerintah punya banyak alasan tentang utang ini. Selain akibat warisan masa lalu, beberapa hal tidak bisa ditunda pembiayaannya. Diantaranya; investasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak bisa menunggu karena indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang tertinggal. IPM Indonesia di bawah 70, sementara negara lain sudah di atas 73. Kedua, 10,7% masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk memutus siklus kemiskinan tersebut.
Lainnya yang tertinggal adalah infrastruktur. Dibanding negara-negara yang infratrukturnya minim, Indonesia masih berada di bawah. Infrastruktur Indonesia dibanding negara-negara anggota G20 pun masih di level bawah.
Nah, haruskah negara terus berhutang? Ngopi Bareng dari Sebrang Istana akan mengudang sejumlah narasumber untuk membahasnya.
Narasumber:
- Ekonom Universitas Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.D
- Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Nurpati
- Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Daniel Johan
Moderator
Hardy Hermawan (Jurnalis)
Dan akan diselanggarakan pada
Hari/Tanggal: Kamis, 23 November 2017
Waktu : 12.00-15.00 WIB (dibuka dengan makan siang)
Tempat : Restoran “Ajag Ijig” Jl. Ir. H. Juanda No. 14, Gambir, Jakarta
