Wisudawan Terbaik Unpad Ada di KedaiKOPI

Jakarta, 11 Februari 2019 – Regita Anggia, wisudawan terbaik Universitas Padjadjaran yang skripsinya tentang #2019GantiPresiden bergabung bersama Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) tak lama setelah wisudanya berlangsung. Regita bekerja sebagai peneliti muda dan langsung mengikuti training serta terjun dalam riset yang tengah dikerjakan KedaiKOPI.

Regita Anggia adalah lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Seperti yang dipublikasikan oleh www.unpad.ac.id, ia terpilih sebagai wisudawan terbaik Program Sarjana pada Wisuda Gelombang II Tahun Akademik 2018/2019 dengan IPK 4,00.

Tak hanya menjadi lulusan terbaik, Regita menjadi perbincangan karena skripsinya menyoroti tentang #2019gantipresiden. Pilihan topiknya ini membuat ia dikomentari oleh sejumlah politisi. Salah satunya politisi PKS Mardani Ali Sera yang mencuit judul skripsi ‘Pengaruh Sikap pada #2019GantiPresiden sebagai Gerakan Populis Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Universitas Padjadjaran Melalui Penggunaan #2019GantiPresiden di Media Sosial.’ Cuitan ini di retweet dan disukai ribuan pengikut Mardani.

“Skripsi saya pada dasarnya memiliki tujuan untuk membahas mengenai bagaimana efek sikap pada #2019GantiPresiden terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Universitas Padjadjaran melalui penggunaan #2019GantiPresiden di media sosial. Di sisi lain, melihat kontribusi modal sosial dalam membentuk partisipasi yang dipengaruhi oleh sikap terhadap #2019GantiPresiden dan penggunaan tanda pagar tersebut di media sosial,” jelas Regita tentang skripsinya.

Lewat penelitiannya Regita menemukan jika tidak terdapat efek secara langsung dari sikap pada #2019GantiPresiden terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Namun terdapat efek secara tidak langsung, partisipasi politik pemilih pemula dapat meningkat ketika terdapat penggunaan #2019GantiPresiden di media sosial. “Lebih lanjut lagi, terdapat kontribusi positif yang diberikan oleh modal sosial untuk membentuk partisipasi politik pemilih pemula yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh sikap terhadap #2019GantiPresiden melalui penggunaan #2019GantiPresiden di media sosial,” tambah Regita.

Namun Regita mengingatkan penelitian yang dilakukannya tidak dapat merepresentasikan pemilih pemula Unpad karena penelitian ini memiliki metode non-probability sampling sehingga hanya melihat efek dari variabel-variabel yang ia uji.

Lalu bagaimana ia menanggapi soal judul skripsinya mendapat komentar dari politisi itu? “Awalnya saya cukup kaget melihat pemberitaan ini karena saya berpikir tidak akan sebesar ini. Tapi semakin kesini semakin banyak yang twist berita dan saling balas ‘opini’ apalagi membaca komentar komentar di media sosial,” kata Regita.

KedaiKOPI menyambut harapan Regita untuk mengasah kemampuan penelitiannya terutama di bidang Komunikasi politik. “Peluang bekerja di KedaiKOPI selalu terbuka bagi pemuda Indonesia. Apalagi sosok Regita yang memang menjadi mahasiswa terbaik, tapi perlu diingat bahwa Regita dipilih sebagai keluarga KedaiKOPI bukan karena dia mahasiswa terbaik, tapi karena skripsinya tentang #2019GantiPresiden,” kata Founder KedaiKOPI Hendri Satrio.

Selain Regita, pada awal tahun Justito Adiprasetyo, peneliti dan pengajar komunikasi massa dan jurnalisme di Departemen Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran juga bergabung bersama KedaiKOPI sebagai Manajer Riset Kualitatif. Justito menyelesaikan program magister di Program Studi Kajian Budaya dan Media, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan beasiswa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk program Magister di Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di universitas yang sama. Tito berpengalaman sebagai peneliti di bidang studi media, seksualitas, jurnalisme dan riset-riset kepublikan. Artikel Justito dapat ditemui di berbagai jurnal ilmiah nasional bereputasi. Tulisan Justito juga dapat ditemui di berbagai media nasional.

Lembaga Survei KedaiKOPI berdiri pada 2014 dan mengkaji opini publik untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi. Kajian ini dilakukan dengan berbasis riset.

**
Narahubung:
– Deputi Direktur KedaiKOPI, Vivi Zabkie (0816-160-9362)

Pengaruh Debat Capres dan Cawapres dalam Pemilu terhadap Pemilih

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan debat capres dan cawapres cukup krusial terutama sebagai bentuk persuasi terhadap publik yang baru memiliki pengetahuan sedikit terhadap kandidat.

Media dalam debat tersebut di satu sisi cenderung untuk mencari kandidat mana yang berpotensi untuk menang dan kalah. Namun publik ternyata memiliki persepsi yang berbeda. Masyarakat dalam kontestasi tersebut ingin melihat apakah satu kandidat benar-benar layak untuk menjadi presiden; atau apakah kandidat lainnya adalah pilihan yang tepat.

Menurut seorang ilmuwan politik dari University of Wisconsin-Milwaukee, Thomas Holbrook, debat putaran pertama adalah debat yang paling penting mengingat debat tersebut diselenggarakan pada saat pemilih masih memiliki sedikit gambaran dan informasi terhadap kandidat yang berkompetisi dan sebagian besar dari penonton debat merupakan pemilih yang masih belum menentukan pilihannya (undecided voters).

Selama hampir lima dekade lamanya, beberapa penelitian telah mengkonfirmasi bahwa kekuatan dari debat presidensial telah meningkatkan pengetahuan para pemilih. Debat paslon capres dan cawapres dari kubu yang berlawanan memberikan informasi langsung terhadap pemilih tidak melalui penyaringan media.

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center, sekitar dua pertiga pemilih dalam pilpres di Amerika Serikat pada tahun 2008 mengatakan bahwa debat capres membantu mereka untuk membuat keputusan kandidat mana yang akan mereka pilih. Debat capres dinilai lebih efektif untuk meyakinkan undecided voters dibandingkan dengan kampanye yang dilakukan melalui iklan.

Sumber:

Journalist’s Resource

Media and Politics: An Exercise in Democracy

Media pada dasarnya memiliki fungsi sebagai alat untuk memperoleh informasi jika dilihat dari perspektif masyarakat. Sementara jika dilihat dengan menggunakan kacamata jurnalis, media dapat digunakan untuk memahami persepsi terhadap suatu isu yang terbentuk di masyarakat. Perkembangan media dewasa ini ditandai dengan kemunculan media sosial sebagai new media (media baru) yang mulai menjadi pesaing mainstream media (media utama). Pada Kamis, 20 Desember 2018 lalu Kedutaan Besar Australia mengadakan serial diskusi Big Ideas dengan mengangkat tema media baru dan kaitannya terhadap demokrasi. Diskusi ini mengundang dua jurnalis sebagai narasumber yakni David Lipson (ABC News Australia) dan Antony Lee (Kompas).

Menurut Antony Lee, media utama yang merupakan kunci terbentuknya demokrasi mengalami kemerosotan dengan adanya media baru. Media baru, dalam konteks ini adalah media sosial, telah mengubah metode penyiaran berita. Media sosial telah menggeser orientasi penyiaran sehingga berita tidak lagi berpatokan kepada validitas namun kepada kecepatan pemberitaan (quick report). Ini yang kemudian memunculkan pertanyaan bahwa bagaimana sebuah berita dapat diproduksi dan diverifikasi jika orientasinya adalah quick report.

David Lipson di satu sisi berpendapat bahwa semakin sedikit masyarakat yang mengakses berita dari media konvensional karena masyarakat telah beralih ke media sosial seperti Facebook dan Whatsapp. Beberapa orang bahkan mendapatkan berita hanya dari media sosial dan tidak terekspos dengan informasi lain. Keadaan tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat media sosial dewasa ini dipenuhi dengan fake news dan hoax.

Terdapat setidaknya tiga cara menurut Antony Lee untuk mencegah terbentuk dan tersebarnya dengan luas fake news tersebut. Pertama adalah dengan membatasi dan menekan persebaran fake news melalui kontrol yang ketat terhadap media sosial. Ini dapat diwujudkan dengan memblokir konten yang diindikasi sebagai fake news. Kedua adalah dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat. Menurut Antony, jika masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih maka akan meminimalisir masyarakat terhadap paparan fake news. Ini didukung oleh peryataan Lipson bahwa semakin baik edukasi di masyarakat, maka semakin sedikit masyarakat yang akan mempercayai fake news. Ketiga, merupakan peran dan tanggung jawab media untuk untuk memberikan berita yang telah terbukti validitas dan kebenarannya.

Siapa Lebih “Receh” Di 2019?

MASIH segar di ingatan saya saat Juli 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menjadi pemenang pada perhelatan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Pasangan ini unggul 6,3 persen dari lawannya, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Saat itu Jokowi-Jk mampu meraih 53,15 persen suara, sementara Prabowo-Hatta hanya 46,85 persen.

Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2014. Seiring berjalannya waktu, saat ini Jokowi bersiap untuk mengulang sejarah Presiden ke 6 Indonesia, SBY untuk memperpanjang kepemimpinannya menjadi 2 periode bila dirinya lolos dari evaluasi rakyat dan menang pada Pilpres yang pencoblosannya dilaksanakan 17 April 2019 kelak.

Jokowi Vs Prabowo Lagi

Tadinya saya sempat memperkirakan pertarungan ulang yang membosankan di Pilpres 2019. Tapi ternyata sejak ditetapkan Agustus 2018 lalu sebagai Capres pertarungan kedua tokoh ini sangat menghibur meski juga sangat receh.

Iya receh, mirip perdebatan pasangan anak muda yang baru putus pacaran. Saling sindir terus terusan sambil berharap yang diseberang mendengar dan membalas sindiran itu. Nah, bila sudah dibalas sindirannya maka disiapkan peluru baru untuk dilontarkan. Begitu terus dan nampaknya dua pasangan capres cawapres itu sangat menikmati hal ini.

Apakah rakyat menikmati hal receh ini? Ya, bila mengacu pada hasil survei banyak lembaga termasuk KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) nampaknya rakyat “enjoy” aja, menikmati kampanye model begini. Buktinya, jawaban tentang keinginan berpartisipasi dalam Pilpres 2019 selalu di atas 80 persen. Nah mendidik atau tidak soal lain ini.

Jangankan rakyat pemilik suara, media konvensional dan netizen pemilik akun media sosial pun nampaknya ikut menikmati arus receh ini. Begitu ada diksi atau lontaran baru maka kemudian ramai diperbincangkan.

Contohnya? Wah banyak. Paling dekat dengan saat tulisan ini misalnya “Indonesia bisa punah” atau tantangan jadi imam Sholat untuk membuktikan tingkat ke-Islaman calon Presiden yang dilontarkan tokoh di kubu petahana.

Bagaimana responnya? Wah ramai. Tentang ‘imam salat’ misalnya, kubu Jokowi terlepas sengaja atau tidak sengaja langsung merilis klip dan foto saat Jokowi menjadi imam salat, lengkap dengan bunyi klik camera dan kilatan “flashlight”. Sementara Prabowo membalasnya dengan pengakuan yang jujur bahkan hampir seperti menelanjangi diri sendiri. Prabowo sadar bahwa ilmu agamanya belum tinggi dan mempersilakan orang lain yang berilmu lebih tinggi memimpin salat.

Rakyat bagaimana? Saya yang juga rakyat sih bingung. Baru kali ini ada kompetisi capres salah satu gimmick pentingnya “lomba” jadi imam salat. Waktu saya di sekolah dasar lomba yang terkait agama ada banyak, misalnya adzan, baca terjemahan Alquran, nasyid tapi belum ada lomba imam salat.

Bila begini terus yang paling rugi menurut saya, Jokowi, petahana. Nah, hasil kerja kan banyak yang sudah selesai, segala pencitraan juga sudah dilakukan.

Kan bisa itu dikomunikasikan lagi, tapi kalau terjebak dengan diksi yang jauh dari hasil pembangunan seperti tabok, genderuwo, sontoloyo maka rakyat lama-lama juga akan lebih sering membicarakan genderuwo dan lupa dengan tol laut. Apalagi ngomongin genderuwo lebih enak dan renyah buat bahan gaul daripada ngomongin tol laut. Walaupun banyak program yang belum selesai mestinya petahana lebih percaya diri membicarakannya daripada ikut-ikutan perang diksi dengan kubu Prabowo.

Nah, bagaimana kubu Prabowo? Kubu penantang sih lebih bebas bergerak. Bahkan mereka boleh membuat panggung sendiri tanpa harus memaksakan berada satu panggung dengan petahana. Itulah mengapa kubu Prabowo Sandi lebih bebas berkomentar misalnya saat kunjungan ke pasar.

Sandi Uno misalnya, diksi dan gayanya cukup menjadi magnet perbincangan bahkan terkadang justru petahana yang ingin tampil satu panggung dengan lawannya itu. Contoh, Sandi ke tempe, Jokowi juga ke tempe, Sandi ke pete, Jokowi juga ke pete.

Bagaimana Dengan 2019?

Banyak yang memprediksikan kedua calon ini akan sprint, berlari cepat mulai Januari 2019. Menurut saya, bukan hanya Capres Cawapres, para caleg pun demikian. Tapi, kembali ke Capres, apakah diksi receh itu tetap ada?

Saya langsung jawab, ada! Walaupun nanti 17 Januari 2019 adalah gelaran debat pertama dan suguhan program pertama kali untuk rakyat tapi sudah berkali-kali usai debat yang diperbincangkan selalu hal receh yang mudah diingat.

Kendati demikian kita harus optimis bahwa saat gelaran debat nanti Capres Cawapres bisa memberikan diksi berkualitas tapi tetap mudah diingat dan diperbincangkan. Saat 2014, kartu-kartu Jokowi berhasil unggul dan diingat bila dibandingkan dengan diksi “bocor-bocor” nya Prabowo. Pun, oke oce Sandi Uno mampu lebih diingat dan bicarakan ketimbang program lain dari AHY dan Ahok saat Pilkada Jakarta 2017 lalu.

Sesungguhnya Pilpres 2019 adalah evaluasi rakyat untuk Presiden Joko Widodo. Evaluasi ini langsung diberikan rakyat dalam bentuk suara. Bila rakyat menilai Jokowi tidak berhasil memenuhi janji kampanyenya, tidak berhasil membuat ekonomi membaik atau bahkan dinilai tidak berhasil menegakkan hukum maka rakyat tidak akan memberikan rekomendasi kepada Jokowi untuk meneruskan ke periode selanjutnya. Tapi bila berhasil maka Jokowi akan meneruskan sejarah SBY langgeng melaju ke periode ke 2.

Bila kita buka hasil survei banyak lembaga tentang kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi, maka Jokowi masih bisa mengelus dada. Rakyat yang mengaku puas masih lebih banyak dibanding yang tidak puas.

Bagi seorang Jokowi perhelatan pemilihan pemimpin selalu ajang yang ramah untuk dirinya. Jokowi belum pernah kalah sejak di Solo, Jakarta dan akhirnya menjadi Presiden. Hal ini pasti membuat pendukungnya percaya diri menghadapi pemilihan di 2019 mendatang.

Tapi sekali lagi, evaluasi dari rakyat bisa mengenyampingkan rentetan kemenangan. Sebab rakyat sering menilai keberhasilan seorang Presiden hanya dengan satu indikator yaitu perut kenyang.

Jokowi punya keunggulan sebagai petahana, maka, sudah pasti akan memanfaatkan keuntungan itu dengan membuat kebijakan-kebijakan populis seperti bantuan sosial atau peresmian-peresmian infrastruktur untuk menutup ruang gerak penantang.

Politik adalah bisnis harapan. Maka siapa yang paling dianggap mampu memberikan harapan lebih baik akan dipilih sebagai pemimpin. Jokowi kemungkinan akan tetap dengan janji nawacita sementara Prabowo memainkan isu ekonomi dan lapangan kerja dengan bumbu diksi nasionalisme bahkan memprediksi Indonesia Punah bila dirinya tidak terpilih. Nah, kita tunggu ya, siapa yang paling receh Di 2019, siapapun yang anda percaya silahkan dipilih, bukan hanya boleh tapi harus!

Siapa yang akan anda pilih itu urusan anda, hanya saja, perbedaan kubu capres sebaiknya kita selesaikan nanti saja saat dibilik suara, pilih yang anda percaya. Sebelum masuk bilik suara, kita damai-damai saja, bersahabat, tidak perlu mempersoalkan kubu sebab teman dan sahabat kita adalah yang akan langsung membantu kita bila ada kesulitan, bukan Capres-Cawapres terpilih, mereka jauh di Istana sana.

Lebih sayangi keluarga, saudara dan teman anda daripada Capres dan Cawapres anda! Selamat Tahun Baru 2019 #Hensat [***]

Analis Komunikasi Politik

Sosiologi Kognitif Jelaskan Mengapa Pilihan Tiap Orang Bisa Berbeda dalam Pemilu

Subaidi, warga Sokobonah, Sampang, Madura, Jawa Timur, merupakan seorang pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Pada 21 November lalu, seorang simpatisan pasangan Joko Widodo dan Kiai Ma’ruf Amin menembak Subaidi dengan menggunakan senjata rakitan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa Subaidi. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat kita lihat bahwa polarisasi politik di tengah masyarakat menjelang pemilihan presiden 2019 semakin menguat. Mengapa polarisasi politik yang sedemikian rupa dapat terbentuk dan menguat di masyarakat? Sosiolog kognitif, Eviatar Zerubavel, menjelaskan latar belakang terbentuknya polarisasi politik tersebut dalam karyanya yang berjudul Social Mindscapes yang dimuat oleh Pacific Standard.

Zerubavel menjelaskan bahwa setidaknya terdapat tiga cara manusia dalam berpikir. Pertama, manusia berpikir secara individual dengan memposisikan dirinya sebagai individu yang utuh, dimana pemikiran manusia tidak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal (individuals). Kedua, manusia berpikir dengan cara memposisikan dirinya sebagai manusia itu sendiri (human beings). Ketiga, manusia berpikir dengan memposisikan dirinya sebagai anggota dari sebuah kelompok sosial (social).

Cara manusia berpikir sebagai anggota kelompok sosial kemudian mempengaruhi pemikiran manusia itu sendiri. Pemikiran manusia akan dipengaruhi oleh kelompok sosial dimana ia berasal. Oleh Zerubavel ini kemudian diberi nama dengan thought communities—kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang pemikirannya satu spektrum. Kelompok sosial ini akan membentuk informasi apa yang kita dapatkan dan argumen apa yang akan terbentuk.

Menurut Zerubavel, terbentuknya cara berpikir tiap orang akan sangat berbeda tergantung dari kelompok sosial mana ia berasal. Dengan kata lain, cara berpikir seseorang dari kelompok A tentu akan sangat berbeda dari seseorang dari kelompok B. Zerubavel memberikan sebuah contoh dalam polarisasi politik yang terbentuk dari pemilihan umum di Amerika Serikat. Pendukung partai Demokrat tidak bisa memahami bagaimana cara berpikir para pendukung partai Republik karena mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Begitu pula sebaliknya yang terjadi pada pendukung partai Republik terhadap pendukung partai Demokrat.

Thought communities ini mempengaruhi tidak hanya cara kita mendeskripsikan dunia yang kita lihat, tetapi juga mempengaruhi bagaimana cara kita melihat dunia.

Contoh lainnya adalah perbedaan bahasa tiap masyarakat di suatu negara dalam mendeskripsikan atau memberi nama suatu warna. Orang Rusia dinilai lebih baik dalam membedakan dan memberi nama jenis-jenis warna dibandingkan orang Inggris. Ini karena orang Rusia memiliki lebih dari satu kata yang digunakan untuk memberi nama warna. Sedangkan orang Inggris dinilai lebih baik dibandingkan orang Jepang dalam membedakan gradasi dari warna biru dan hijau. Ini disebabkan karena orang Jepang hanya mengenali satu kata untuk mendeskripsikan kedua warna tersebut.

Zerubavel kemudian sampai pada kesimpulan bahwa jika thought communities memiliki pengaruh yang cukup besar untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap penamaan warna, tentu ini juga memiliki pengaruh terhadap cara berpikir manusia terhadap lainnya. Apa yang menjadi sorotan kita, kategori apa yang kita gunakan, apa yang kita ingat, atau bahkan persepsi kita terhadap waktu semuanya terbentuk oleh thought communities.

Polarisasi politik kemudian dalam hal ini termasuk peran dari thought communities dan fragmentasi media hanya akan membuat polarisasi ini semakin sulit untuk diminimalisir karena pada dasarnya cara berpikir manusia berbeda-beda.

Sumber:
Pacific Standard

Populisme dalam Pemilihan Umum Indonesia dan Eropa

Populisme merupakan sebuah gerakan ideologis yang memprioritaskan kepentingan rakyat dan melawan elit-elit politik yang dianggap korup. Para sarjana kemudian mengkategorikan setidaknya terdapat dua populisme, yakni populisme sayap kiri dan populisme sayap kanan.

Populisme sayap kiri adalah populisme yang berkembang di Amerika Latin dengan retorika anti imperialisme dan menawarkan sosialisme sebagai pilihan alternatif.

Sementara populisme sayap kanan adalah populisme yang berkembang di Eropa dan Amerika. Berbeda dengan populisme sayap kiri, populisme ini menekankan prioritas terhadap nilai autoritarian dan nativisme. Dengan kata lain gerakan ini menekan imigran yang dianggap mengancam identitas dan homogenitas di masyarakat.

Dalam 20 tahun terakhir, suara populisme di Eropa meningkat tajam mencapai hingga tiga kali lipat pada saat pemilihan umum.

Pada Selasa (20/11/2018), Guardian merilis artikel mengenai penelitian suara populisme yang meningkat di pemilihan umum Eropa. Pertumbuhan suara partai populis sayap kanan di 31 negara Eropa cukup stabil dan secara konsisten meningkat sejak tahun 1998. Pada dua dekade yang lalu, partai populis hanya memiliki sedikit pemilih. Namun pada pemilihan umum baru-baru ini, satu dari empat pemilih memberikan suara untuk partai populis.

Temuan dari penelitian ini didapatkan enam bulan sebelum berlangsungnya pemilihan legislatif Eropa. Temuan tersebut kemudian memprediksi bahwa populisme sayap kanan akan kembali mengisi 751 kursi di parlemen.

Eropa bukan satu-satunya kawasan yang mengalami peningkatan suara populisme, setidaknya terdapat lima negara lainnya, yang dikenal memiliki tingkat demokrasi tinggi, namun executive power nya dikuasai oleh populis, yaitu India, Amerika Serikat, Brasil, Meksiko dan Filipina.

Menurut Cas Mudde, Professor Hubungan Internasional University of Georgia, setidaknya terdapat tiga latar belakang meningkat tajamnya populisme di Eropa. Pertama adalah terjadinya resesi yang hebat dan menyebabkan populis sayap kiri berkembang di Eropa bagian selatan. Kedua adalah krisis pengungsi yang mendorong tumbuh dan berkembang populis sayap kanan. Yang terakhir adalah transformasi partai non-populis menjadi partai populis khususnya yang terjadi di Polandia dan Hungaria (Fidesz and Law & Justice).

Sementara untuk populisme di Indonesia menurut Abubakar Eby Hara (Universitas Jember) yang dimuat dalam jurnal yang rilis Atlantis Press, Populism in Indonesia and its Threats to Democracy, terdapat setidaknya tiga populisme yang berkembang, yakni populisme Jokowi, populisme Prabowo dan populisme FPI. Namun tidak seperti populisme pada umumnya, populisme yang berkembang di Indonesia merupakan sebuah strategi politik yang digunakan untuk memperkuat posisi atau kedudukan dan memperoleh dukungan dalam pemilihan umum.

Populisme Jokowi adalah populisme teknoratik yang menggagas reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, birokrasi diharapkan dapat bekerja dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Selain itu program populisme lainnya yang ditawarkan oleh Jokowi adalah program pendidikan dan kesehatan gratis.

Sementara populisme Prabowo menawarkan program afirmasi untuk kelompok masyarakat seperti petani dan nelayan. Berdasarkan populisme Prabowo, yang dikategorikan sebagai “real people” adalah petani dan nelayan, sementara yang dikategorikan elit korup adalah orang-orang yang bekerja untuk cukong dan perusahan internasional yang mengeruk keuntungan di Indonesia.

Sama seperti populisme Prabowo, populisme FPI juga mengkategorikan cukong yang mendominasi Indonesia sebagai elit korup. Namun jargon utama dari populisme FPI ini adalah untuk mempersatukan umat muslim melawan kafir. Jargon ini digencarkan khususnya oleh FPI untuk melawan Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dalam kasus penistaan ayat Al-Qur’an

Berdasarkan jurnal tersebut, ketiga populisme ini dapat diidentifikasikan sebagai populisme sayap kanan walau memiliki level ekstrimitas di bawah populisme Eropa.

 

Sumber: Berbagai Sumber

Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi masyarakat di dalam politik adalah salah satu indikator penilaian apakah sebuah negara dapat dikatakan demokratis atau tidak. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah tanda bahwa suara tiap golongan masyarakat terwakili di tingkat pemerintah. Bentuk dari partisipasi politik ini pun cukup bervariasi.

PEW Research kemudian melakukan survei untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat. Survei ini dilakukan dengan tatap muka di 14 negara yang memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk ke dalam survei tersebut. Ke-13 negara lainnya adalah Kenya, Tunisia, Afrika Selatan, Filipina, Meksiko, Nigeria, Brasil, Yunani, Argentina, Israel, Polandia, Italia, dan Hungaria. Survei ini melibatkan 14.875 responden dari 14 negara.

Survei tersebut menemukan bahwa selain memilih dalam pemilu, beberapa orang melakukan partisipasi dalam bentuk lain. Partisipasi politik lebih tinggi dilakukan oleh generasi muda, masyarakat yang lebih teredukasi, masyarakat di sayap kiri, dan para pengguna media sosial.

Bentuk partisipasi politik yang dapat masyarakat lakukan berdasarkan survei ini diantaranya adalah: 1) Memilih dalam pemilu; 2) Menghadiri acara atau pidato kampanye; 3) Berpartisipasi dalam organisasi relawan; 4) Memposting komentar terhadap isu politik di dunia maya; 5) Berpartisipasi dalam protes yang terorganisir; 6) Mendonasikan dana untuk organisasi sosial dan politik.

Terdapat pula isu-isu yang mendapat perhatian atau sorotan khusus oleh masyarakat dan menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan partisipasi politik. Isu-isu tersebut yakni diantaranya adalah layanan kesehatan, kemiskinan, serta pendidikan.

Untuk laporan penelitian selengkapnya bisa diakses di sini.

Sumber:

Pew Research

Peneliti KedaiKOPI Dipercaya WhatsApp Meneliti Hoaks dan Pemilu di Indonesia

Peneliti KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Kunto Adi Wibowo yang juga akademisi Universitas Padjadjaran, dipercaya WhatsApp untuk meneliti hoaks saat kampanye pemilu di Indonesia. Tim ini akan meneliti topik tentang misinformasi sebagai bagian tak terpisahkan dari kampanye politik di Indonesia selama masa kampanye pemilu 2019.

“Kami akan menggali bagaimana tim pemenangan dalam kampanye politik berstrategi dalam memanfaatkan dan menanggulangi misinformasi atau disinformasi, serta bagaimana pemilih mempersepsi strategi yang melibatkan misinformasi tersebut,” Kunto memberikan keterangan tertulisnya. Lebih lanjut, Kunto menegaskan hasil penelitian ini akan berguna dalam membuat strategi pendidikan bagi pemilih dalam menghadapi misinformasi yang senantiasa menjadi momok di setiap pemilu di Indonesia sejak 2014 serta menyusun regulasi yang membatasi eksploitasi misinformasi atau disinformasi oleh tim kampanye.

WhatsApp dalam siaran pers nya menggaris-bawahi ancaman misinformasi terhadap proses demokrasi dalam skala global. “Oleh karena itu penelitian independen seperti yang dilakukan oleh Kunto akan memberikan kontribusi yang bermakna dalam membangun WhatsApp di masa mendatang,” pesan tertulis Mrinalini Rao, kepala tim riset WhatsApp dari Amerika Serikat.

Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio menyampaikan selamat dan berkomitmen mendukung penelitian Kunto yang akan dibantu oleh KedaiKOPI dalam pelaksanaannya. “Masalah hoaks adalah ancaman persatuan yang serius, segala upaya untuk menanggulanginya harus ditempuh dan KedaiKOPI akan mendukung penuh upaya-upaya tersebut,” ujar Hendri. Selanjutnya, Hendri mengaku bangga peneliti KedaiKOPI dipercaya oleh institusi internasional sekaliber WhatsApp untuk melakukan penelitian di bidang keahlian KedaiKOPI.

**

Narahubung: Deputi Direktur KedaiKOPI, Vivi S Zabkie (0816-1609-362)

Hindari Pidana Pemilu, Baca Dulu Buku Saku ini

Terdapat puluhan pasal dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana dalam Pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat menyusun Buku Saku Unsur Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pemilu 2019. Buku saku ini merangkum pasal-pasal pidana tersebut.

Buku saku itu dibuat ringkas sehingga memudahkan untuk dibaca dan dibagikan. “Yang menyusun Bawaslu Sulawesi Barat,” kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat dikonfirmasi mengenai buku saku ini. “Kami mendukung kegiatan-kegiatan kreatif teman-teman (Bawaslu Sulawesi Barat).”

Dalam buku saku dengan mudah kita ketahui jika tak hanya peserta, penyelenggara dan pengawas Pemilu bisa terkena pidana Pemilu. Masyarakat umum jika tidak membaca dan mempelajari UU Pemilu dengan baik juga berpotensi terkena pasal pidana. Seperti diatur dalam pasal 488 misalnya disebutkan; semua orang bila memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih bisa terkena pasal pidana, dengan hukuman kurungan mencapai 1 tahun.

Unduh dan baca Buku Saku Unsur Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pemilu 2019 di sini.

Terdaftar di KPU dan WAPOR, KedaiKOPI Panaskan Mesin untuk Pemilu 2019

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menerima sertifikat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga survei yang terdaftar di KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Sertifikat ini diberikan setelah KedaiKOPI memenuhi seluruh persyaratan KPU sebagai lembaga survei yang ingin melakukan jajak pendapat dan survei terkait Pemilu, termasuk juga proses hitung cepat perolehan suara.

Untuk Pemilu 2019, Lembaga Survei KedaiKOPI termasuk salah satu yang mendaftar paling awal. Menurut bagian Pelayanan Masyarakat (Parmas) KPU hingga pekan lalu baru tiga lembaga survei yang mendaftar ke KPU dan mendapat sertifikat.

“Lembaga Survei KedaiKOPI mematuhi seluruh aturan KPU dan memenuhi persyaratan yang diminta. Kami juga sudah berpengalaman sejak 2014 dalam melakukan survei dan quick count,” kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo.

KedaiKOPI adalah lembaga survei yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan koordinator lapangan dan tenaga pewawancara (interviewer) yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia.

“KedaiKOPI juga menggunakan teknologi informasi sejak pengumpulan data di lapangan hingga pengolahan data. Lewat aplikasi yang dimiliki KedaiKOPI bisa memonitor posisi GPS enumerator, mengumpulkan data foto, serta memiliki sejumlah tools yang tak hanya memudahkan dan mempercepat pelaksanaan survei namun juga menjadi alat yang membantu mengontrol kualitas survei,” tambah Kunto Adi Wibowo.

Selain terdaftar di KPU, Lembaga Survei KedaiKOPI juga terdaftar sebagai anggota World Association of Public Opinion Research (WAPOR) dan mengikuti kaidah serta etika penelitian opini publik yang diterbitkan oleh WAPOR.

Pendaftaran lembaga survei ini dibuka oleh KPU hingga 17 Maret 2018. Persyaratan pendaftaran lembaga survei pada Pemilu kali ini tak jauh berbeda dengan syarat pendaftaran lembaga survei pada Pilkada serentak 2018 lalu. Beberapa syarat itu adalah berbadan hukum, mencantumkan profil lengkap lembaga, bagaimana surveinya dilaksanakan, dan sumber pendanaan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 bahwa tiap Lembaga Survei harus terdaftar secara resmi di KPU untuk melakukan pemantauan pemilu. Hal itu menjadi bagian dari upaya KPU dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga survei selama Pemilu 2019 berlangsung.

Terdaftarnya lembaga survei di KPU ditujukan untuk mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

*

Narahubung:
Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo (0821-1665-7021)
Deputi Direktur KedaiKOPI, Vivi S Zabkie (0816-1609-362)