Diskusi KedaiKOPI – COVID-19 Mendidik Kita Agar Lebih Peka Terhadap Etika dan Kemanusiaan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Rocky Gerung menuturkan “Jadi sebetulnya ekonomi dan etika itu ada dalam satu napas. Nah COVID-19 ini mengajarkan kita untuk mengembalikan etika kepada kehidupan keseharian manusia. Hal tersebut justru itu yang tidak dihargai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mempertahankan politik infrastruktur tanpa melihat aspek lain.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Prof. Firmanzah, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

“COVID-19 ini memberi kita pelajaran agar lebih peka terhadap etika. Keakraban justru tumbuh di dalam masyarakat, tetapi di istana justru muncul arogansi. Keputusan Mahkamah Agung terkait BPJS misalnya dibatalkan oleh lembaga eksekutif.” Ujar Rocky.

Padahal menurut Rocky, “COVID-19 semestinya bisa mendidik kita untuk mempertahankan dimensi sosial dalam masyarakat.”

Senada dengan Rocky, Sandiaga Uno mengatakan, “COVID-19 ini telah mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita harus bisa jaga. Pertama kesehatan publik banyak yang kurang, banyak fasilitas kesehatan yang kurang. Kedua mengenai ekonomi, ternyata ekonomi kita belum bisa menghadapi extra shock. Ketiga mengenai lapangan kerja yang banyak sekali terdampak. Berikutnya data. Sebenarnya kalau kita punya data yang kuat dan mempunyai kemampuan analisa maka kebijakan-kebijakan akan berdasarkan data.”

Sayang menurut Sandiaga, kita tidak banyak belajar dari wabah ini. Terutama karena kordinasi pengambil kebijakan yang lemah.

“Kebijakan sekarang lack coordination, sehingga kebijakan-kebijakan menjadi kurang tepat. Belum lagi penyakit ini baru dikenal dan dampaknya baru terasa. Harga bahan pokok mulai naik. Ketersediaan pasokan mulai tersendat dan harga mulai naik. Tanpa kordinasi, sulit untuk membayangkan masalah multidimensi ini dapat tertangani”, tutur Sandi.

Menurut Sandi, seharusnya pemerintah fokus pada kesehatan, “Kita harus dahulukan sisi kesehatan dan kemanusiaan. Jika kita patuh terhadap kebijakan, maka akan mudah untuk keluar dari pandemi. Jadi kita harus pastikan dulu kesehatan, baru kita keluar dari pertarungan COVID ini baru kita relaksasi ekonomi.”

Prof. Firmanzah sebagai menambahkan, “Ada dua pilar ekonomi yang dihantam oleh COVID-19, yaitu people mobility dan people gathering. People mobility mungkin tidak begitu mengganggu ekonomi, masih bisa mobile banking. Celakanya COVID-19 sangat mengganggu people gathering sehingga ekonomi terganggu juga.”

“Tantangan ini, dirasakan oleh semua pihak. Tahun ini ekonomi, baik di negara maju dan berkembang, mengalami pertumbuhan negatif. COVID-19 melukai semua pihak”, ujar Prof. Firmanzah.

Prof. Firmanzah mengatakan, “Ekonomi Indonesia diprediksi masih bisa tumbuh di angka 1 persen apabila penangangan pandemi ini bisa selesai di bulan Juni/Juli. Apabila selesai di luar Juni/Juli diperkirakan pertumbuhan Indonesia di bawah 1 persen. Tentu kita bisa menilai sendiri prediksi tersebut”

Prof. Firmanzah menjelaskan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah fokus pada penanganan kesehatan-nya terlebih dahlu. Sehingga wabah tidak semakin dalam melukai banyak sektor kehidupan ekonomi dan sosial kita.

“Kalau ingin menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dari sejak awal seharusnya itu dipetakan”, pungkas Prof. Firmanzah.

Hendri Satrio, menutup diskusi dengan mengatakan, “Beberapa kali saya mendengarkan kata hurting, artinya banyak sekali COVID-19 yang membuat kita terluka. Namun dari sana, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti lebih menghargai apa yang dimiliki di rumah dan hal-hal kecil lain.”

Selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini

Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Prof. Firmanzah dan Sandiaga Uno: COVID-19 Seharusnya Mendidik Pemerintah untuk Fokus pada Kesehatan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Prof. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina menuturkan “Kita hanya bisa menyelamatkan ekonomi kita kalau pandemi ini bisa tertangani. Kalau pandemi ini masih ada, sampai kapanpun sampai berapapun defisit yang kita gelontorkan. Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan pandemi tentu ada cost-nya yang harus ditangani bersama-sama. Dari sejak awal seharusnya itu harus dipetakan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Firmanzah dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Rocky Gerung. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

Banyak kalangan yang sepakat bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi sepuluh tahun lalu, crisis apromore case. Terakhir IMF merilis publikasi bahwa global economy akan terkontraksi 3 persen, jadi minus 3 persen ekonomi dunia. Kalau dibandingkan dengan krisis finansial global 2009, global economy _terkontrasi minus 0,1 persen, tetapi tahun ini diperkirakan minus 3 persen. Dan kalau kita lihat total lost, mudah-mudahan bentuknya adalah sementara saja, jadi 2020 kita akan turun lalu pada 2020 ke 2021 kita akan _recovery.

Sandiaga Uno, menambahkan “Banyak sekali lapangan kerja yang sekarang terdampak. Sebetulnyaperusahaan-perusahaan ini memiliki banyak opsi, tapi opsinya akhirnya harus melakukan PHK karena mereka tidak memiliki cadangan dana tunai yang cukup. Jadi selama ini bisnis yang kita kelola yang selama ini kita minimize cas_e kita, kita _maximize non-current assets kita. Ini ternyata harus punya satu pemikiran ke depan bahwa bisnis itu dikelola bukan me-maximize margin dan keuntungan yang harus dibagi, tetapi juga sustainability.

Bagi Sandi, pemerintah dapat memulihkan ekonomi bila pemerintah secara serius memperhatikan aspek kesehatan. Termasuk untuk ke depannya, dunia kesehatan harus mendapatkan perhatian serius.

“COVID-19 ini sedang mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita banyak belajar yang luar biasa ya ilmu-ilmu tentang bagaimana kita public health itu selama ini underinfested. Bahwa kita di dunia usaha kita ga terlalu melihat sisi kesehatan masyarakat ini sebagai hal yang harus kita lakukan investasi secara besar-besaran. Sekarang kita bisa melihat fasilitas kesehatan kita kurang, juga kita lihat alat-alat kesehatan, obat-obatan masih banyak yang kita belum memiliki kemampuan”, tutur Sandi.

Hal tersebut menurut Sandi harus dimulai dengan prediksi yang akurat, serta data yang kuat. Dengan kepemilikan data yang baik, pemerintah bisa mengambil kebijakan tidak hanya untuk menangani COVID-19, tetapi juga untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

“Sebetulnya kalau kita punya data yang kuat dan kita bisa punya kemampuan menganalisa data tersebut. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil akhirnya semua berbasis data”, tutur Sandi.

Rocky Gerung menambahkan, penanganan yang buruk disebabkan oleh minimnya kepemimpinan.

“Publik merasa bahwa tidak ada leadership sebetulnya untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID-19 ini. Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai these stupid. COVID vs stupid. Dan ke-stupid-an itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping”, tutur Rocky.

Menurut Rocky, kita tidak bolek jatuh pada apa yang disebut sebagai frustasi sosial. Karena akan menggerus aspek psiko-sosial masyarakat.

“Frustrasi sosial menyebabkan kondisi psikis bangsa ini terganggu dan itu adalah ongkos ekonomi yang panjang. Dan pemerintah tidak memasukkan dimensi itu, seolah-olah herd imunity akan berlangsung dengan sendirinya. Tetapi dalam menunggu herd imunity itu, masalah-masalah psiko-sosial ini tumbuh terus-menerus.” Ujar Rocky.

Hendri Satrio melengkapi, “Tekanan-tekanan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari publik terhadap jawaban dari pertanyaan publik, “kapan kita bisa melalui ini?” Ternyata justru membuat mereka itu berpolemik yang justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu turun terus-menerus. Tekanan-tekanan ini justru harus diperbaiki pemerintah supaya kepercayaan perlahan tumbuh.”

“Pelajaran tentang leadership, adalah hal yang penting dalam penanganan COVID-19. Hingga hari ini memang pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal yang baik, tapi beberapa hal juga yang mengejutkan”, pungkas Hendri.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini
Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Rocky Gerung: Dokter Meninggal Karena Kebijakan yang Buruk, Bukan karena Covid-19

Siaran pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)

Rocky Gerung menuturkan ”Saya menganggap virus ini di Indonesia tidak ditularkan secara alami seperti pada gagang pintu, dll. Virus ini ditularkan oleh kebijakan pemerintah yag buruk, sehingga mempercepat penyebaran virus. Kebijakan buruk ini berlanjut sampai sekarang. Asumsi-asumsi yang dilakukan pemerintah juga tidak berlandaskan data yang kuat.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Selasa, 5 Mei 2020 pukul 16.00.

Rocky juga mengkritik pelonggaran PSBB, “turunnya pasien virus bisa terjadi kalau rakyat di-freeze. Logikanya ini pemerintah ini ngaco, dia mendatangkan alat deteksi tapi melakukan relaksasi atau memperlonggar peluang penyebaran virus.”

Dr. Daeng Faqih menuturkan, kesalahan kebijakan akan mempersulit keadaan, “Memang angka testing kita berada pada titik rendah. Target sebenarnya 10.000 per hari. Tetapi memang betul mobilitas itu sangat berpengaruh, kalau mobilitas itu tinggi tindakan tracing dan treat akan sulit.”

Dr. Daeng Faqih melengkapai bahwa tantangan menghadapi virus Covid-19 diperberat dengan lemahnya industri kesehatan Indonesia.

“Dengan corona virus ini sebenarnya kita sudah sadar betul industri kesehatan sangat lemah. Masalah obat, masalah kesehatan, dll. Alat juga begitu, kita belum bisa membuat alat canggih. Setelah Covid-19 ini kita sadar bahwa industri kesehatan kita belum siap. Semoga setelah ini kita tidak impor semua lagi”, tutur Dr. Daeng Faqih.

Strategi yang tepat menurut Dr. Daeng adalah dengan fokus pada social distancing dan penjagaan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. “Saya berharap pemerintah tetap fokus pada, yang pertama orang yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat. Kedua strateginya adalah yang sehat jangan sampai ketularan. Tetap lakukan distancing dan jaga kesehatan”, tutur Dr Daeng Faqih.

Sandiaga Uno, kemudian menuturkan bahwa pemerintah harus mulai memikirkan kebijakan untuk menghadapi new normal. Sandiaga Uno mengambil contoh industri pariwisata.

“Pariwisata akan sedikit berubah dengan pendekatan berbeda. Naik pesawat bisa ngantre 3 jam. Bisnis terkait pencegahan ini akan meroket luar biasa. Restoran akan lebih banyak yang outdoor karena indoor itu berisiko. Aktivitas olahraga juga bisa meningkat terkait upaya meningkatkan imunitas. Setelah Covid-19 ini orang-orang akan sangat hati-hati” ujar Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan bahwa wabah ini mengungkap kelemahan Indonesia, yaitu di sektor pendidikan, “Sektor pendidikan belum terdistribusi secara fundamental. Sistem pendidikan kita seperti ini tidak adil, karena tidak semua orang memiliki akses internet yang baik.”

Sandi kemudian mengajukan pertanyaan retorik, “Sebetulnya common sense, hal-hal yang menjadi perdebatan. Apakah mau melonggarkan PSBB sementara kasus masih naik?”

Menurut Sandi, pemerintah seharusnya benar-benar berfokus pada penanganan kesehatan terkait Covid-19 karena akan selalu ada kesempatan ekonomi berikutnya. “Peluang-peluang bisa muncul setelah Covid-19. Hari-hari yang cerah itu biasa kita dapatkan setelah badai berlalu.”

Hendri Satrio menutup diskusi dengan pernyataan, “Pemerintah semestinya mengeluarkan kebijakan yang cerdas dan konsisten, kalau sulit membuat kebijakan cerdas minimal buatlah kebijakan yang konsisten! Agar tidak membingungkan”.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI.

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Sandiaga Uno: Kebijakan Pemerintah harus Berbasis Sains dan Data

Siaran pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)

Sandiaga Uno menuturkan, “Sepertinya ada trial baloon untuk mendapatkan tanggapan publik, cek sound-lah. Harusnya kebijakan pemerintah berbasis sains apakah kita sudah aman atau belum, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lemah” Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah yang terasa mengendur setiap harinya.

Kritik terhadap PSBB tersebut disampaikan oleh Sandiaga dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Selasa, 5 Mei 2020 pukul 16.00.

Menurut Sandiaga, “Semestinya ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan saudara-saudara tidak kelaparan, kekurangan kebutuhannya. Indonesia harus mendahulukan aspek kesehatan, insya Allah ekonomi juga akan balik.”

Bagi Sandi, tanpa pengetesan kita yang masif Indonesia tidak akan memiliki data yang kuat. “Kita tidak tahu kita ada di kurva mana – menanjak, melandai atau turun, jadi sulit untuk mengambil tindakan 3T (Test, Trace, Treat). Kita belum ada testing yang tinggi sehingga kita tidak tahu dimana kita berada”, tutur Sandi.

Dr. Daeng Faqih melengkapi pernyataan Sandi, bahwa walaupun jumlah pasien turun, namun secara statistik jumlah pertambahan kasus masih konsisten.

“Di DKI ini pertambahan kasus memang turun sebanyak 30 persen. Namun secara nasional pertambahan kasus masih 200-400 orang per hari. Ini masih normal. Beberapa daerah seperti Jawa Timur pertambahan kasus masih sangat gencar.” Ujar Dr. Daeng Faqih.

Dr. Daeng Faqih juga menjelaskan bahwa, “Hingga saat ini angka ODP (Orang dalam Pantauan) cukup tinggi, secara total berjumlah 230 ribu orang. Sekarang ada istilah OTG (Orang Tanpa Gejala), menurut para ahli sejumlah 40 persen dari keseluruhan kasus. Apakah dengan angka ini betul ada pelonggaran atau terus dijelaskan secara disiplin.”

Dr. Daeng Faqih mengatakan bahwa intervensi ketat harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Dr. Daeng Faqih menjelaskan, “Kita optimis cepat atau melambat tergantung intervensi kita. Puncak kapan dan berapa lama infeksi tergantung kita agresif atau tidak. Caranya pertama, sumber penularan tidak boleh menularkan (quick detection). Ini harus agresif, kalau tidak kurva penularan bisa tinggi. Kedua, yang sehat ini supaya tidak tertular. Langkah sederhana adalah yang sehat tidak kontak dengan yang lain. Jadi stay at home dan social distancing itu perlu dilakukan.”

Rocky Gerung mengritik pemerintah bahwa intensi untuk pelonggaran PSBB dilakukan dengan ketiadaan data.

Rocky Gerung menuturkan, “Apa yang ajaib adalah dengan ketiadaan data karena lemahnya test dan kordinasi, pemerintah malah melakukan pelonggaran PSBB”.

“Data adalah sumber kebijakan. Dari awal pemerintah menyampaikan data ini secara samar-samar. Bagaimana mungkin data inteligen dapat dipakai oleh medis” ujar Rocky.

Menurut Rocky, bahkan masyarakat dapat mandiri dalam bertahan dan memutuskan langkah yang mereka ambil mengesampingkan data yang diberikan oleh pemerintah apabila data tersebut tidak cukup valid. “Rakyat sekarang tau apa yang perlu dilakukan. Tidak perlu lagi pemerintah bicara terus-menerus, karena rakyat sudah mencari data sendiri sehingga bisa berbuat sendiri”, pungkas Rocky.

Sandiaga Uno menutup, “Hari ini langkah dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada data, data driven policy. Tanpa hal tersebut wabah ini sulit untuk kita sudahi”.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI.

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI: Leadership adalah Jurus Jitu Penyelamatan Ekonomi Indonesia

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Misteri Jurus Jitu Ekonomi bersama Sandiaga Uno, Rocky Gerung, Hendri Satrio dan Ir. H. Kamrussamad, M.Si

Sandiaga Uno menjelaskan bahwa, “Indonesia saat ini sebenarnya sedang looking for leadership. Setiap kali ada satu peperangan, harus ada satu kepemimpinan yang membawa sisi kemanusiaan terbaik dengan menyampingkan perbedaan.” Faktor kepemimpinan adalah hal paling vital menurut Sandi untuk menangani COVID-19, khususnya di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sandi dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Misteri Jurus Jitu Ekonomi bersama Rocky Gerung dan Hendri Satrio, dengan panelis Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si, Anggota Komisi XI DPR RI. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Senin, 27 April 2020 pukul 20.30.

Sandiaga mengungkapkan, “Arah baru politik COVID-19 seharusnya mengubah suatu cara pikir kita, bagaimana politik ini bisa menjadi kendaraan untuk membangun bangsa. Kali ini para pejabat publik harusnya mengedepankan akal sehat untuk menyelamatkan kemanusiaan.”

Di mana cara untuk menghadapi sekaligus mempersiapkan diri pada kondisi setelahnya menurut Sandiaga, adalah dengan melakukan test sebanyak-banyaknya. besar tantangan yang kita hadapi.

“Kalau kita tidak melakukan testing dan pelacakan atau rapid rest/SWAB test/PCR. Kita tidak mungkin punya data yang
cukup untuk mengambil kebijakan”, tutur Sandi.

Kegamangan pengambilan kebijakan menurut Sandi didasarkan pada situasi ketidakpastian yang mendera Indonesia.

“Saya melihat COVID-19 ini menimbulkan ketidakpastian yang maha dahsyat. Salah satu kekhawatiran utama tentunya ekonomi. Pertama, tentunya gunakan kesempatan ini untuk kelola keuangan dengan metode agar dapat bertahan hidup. Kedua adaptasi dalam kondisi new normal yang memunculkan realita baru. Tetaplah optimis, badai pasti berlalu,” tutur Sandiaga.

Bagi Sandiaga, new normal adalah situasi yang takkan mungkin terelakkan, dan harus disikapi dengan persiapan yang maksimal

Rocky Gerung melengkapi penjelasan Sandiaga bahwa, “COVID-19 ini menimbulkan semacam kegemparan kultural, kegemparan ekonomi, kegemparan sosial. Di dalam kegemparan itu orang sebetulnya mau tau arah kebijakan.”

Bagi Rocky, semestinya kepemimpinan dapat memantapkan kebijakan dengan visi kerakyatan.
Permasalahannya menurut Rocky, “Tidak ada konsistensi dalam kebijakan. Ketiadaan konsistensi itulah yang menyebabkan suara publik itu diperdengarkan dengan sangat emosional.”

Rocky melengkapi dengan membandingkan Indonesia dengan negara lain, “Negara yang sukses menangani corona, pertama pemimpin yang mempunyai strong leadership tidak ada urusan dengan bentuk pemerintahan. Kedua ditentukan oleh sifat kepemimpinan yang berbasis pada ethics of care.”

Kamrussamad menimpali bahwa, “Presiden Jokowi punya leadership sehingga bisa mengendalikan negara di mana situasi semua negara tidak siap.”

“Hampir semua stakeholder dunia usaha sudah bertemu dengan Komisi XI. Kita mendapatkan kesimpulan yang sama, situasi ini bukan lagi berat tetapi maha dahsyat akan lahir sebuah ekosistem baru dalam tatanan ekonomi kita.” Imbuh Kamrussamad.

Kamrussamad juga membuat visi kebijakan jangka panjang, bahwa “Pasca COVID-19, kita harus menyiapkan rumah sakit-rumah sakit untuk menyelamatkan perbankan, perusahaan, debitur sektor usaha. Pekerjaan yang paling berat ke depannya adalah betul-betul menyiapkan diri untuk bisa bertahan dalam situasi sulit ini.”

Hendri Satrio mengakhiri diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan cuplikan hasil survei bahwa, “60,7% keluarga menyatakan ekonomi atau keuangan mereka itu setelah PSBB menurun jauh.” Angka tersebut menunjukkan tidak hanya visi ekonomi jangka panjang yang harus ditangani, namun juga apa yang di depan mata dan dihadapi rakyat.

Diskusi lengkapnya Anda bisa saksikan melalui laman Youtube Lembaga Survei KedaiKOPI: https://www.youtube.com/watch?v=FkZupnpDZ5M

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Asa Lawan COVID-19: Optimalisasi PSBB Berbasis Komunitas dan Landasan Intervensi yang Saintifik

Rangkuman Diskusi Daring Ngopi Ring-1: Satu Asa Lawan COVID-19, Lembaga Survei KedaiKOPI

“PSBB belum berjalan seperti yang kita kehendaki, kita lihat jalan-jalan masih ramai, kita masih melihat di beberapa tempat macet. Pada saat yang sama kita dibenturkan bahwa warga butuh makan. Padahal PSBB dapat dijalankan dengan baik, kalau kita dorong PSBB berbasis komunitas: RT, RW, Lurah, dapat mengendalikan warganya dengan optimal,” pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Daeng M. Faqih, S.H., M.H (Ketua Ikatan Dokter Indonesia) dalam diskusi daring Ngopi Ring-1: Satu Asa Lawan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Selain Dr. Daeng, diskusi daring tersebut diisi oleh pemaparan dan Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D., SpMK(K). (Direktur Lembaga Eijkman), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB), Ismail Fahmi, Ph.D. (Pendiri Drone Emprit), Yura Syahrul (Pemimpin Redaksi Katadata), Sudirman Said, (Sekretaris Jenderal PMI), dan Kunto Adi Wibowo, Ph.D. (Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI). Diskusi ini dipandu oleh Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Pernyataan Dr. Daeng pun diamini oleh Kunto Adi Wibowo yang menyatakan, “pesan pemerintah untuk mengedepankan himbauan untuk tidak panik semestinya diubah. Himbauan untuk tidak panik dapat dialihkan ke skema ketahanan dengan melibatkan komunitas”.

Sehingga, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat efektif di daerah, khususnya daerah tempat menjadi tujuan pulang kampung. Ketahanan masyarakat akan membuat solidaritas meningkat. Solidaritas akan meningkatkan kemampuan warga untuk saling memberikan peringatan jaga, saling mengawasi bila ada yang perlu melakukan isolasi mandiri, hingga penggalangan makanan dan kebutuhan pokok warga.

Kunto Adi Wibowo dalam presentasi surveinya, menjelaskan bahwa PSBB dipersepsikan efektif oleh warga Jabodetabek, dengan rata-rata menjawab 8.40 dari skala 10. “Namun ketika ditanya upaya antisipasi yang mereka lakukan persentasenya terbilang rendah. Top of Mind ketika mereka ditanyakan menunjuk rajin cuci tangan sebagai aktivitas yang paling mereka lakukan, dan itu-pun hanya 32,6%.”

Sudirman Said melengkapi bahwa, “setidaknya PSBB berbasis komunitas harus dijalankan di Jawa dan Bali, pulau dengan traffic yang besar. Apabila dijalankan dengan baik dan persiapan yang matang, hal ini akan dapat berjalan dengan efektif.”

Selain bersepakat dibutuhkannya pelibatan komunitas dalam penanganan, Ismail Fahmi menuturkan, “bahwa kehadiran tokoh sangat penting dalam penanganan COVID-19. Khususnya di level desa, bagaimana kehadiran Pak RT, Pak RW”. Kepala daerah mungkin tidak dapat turun ke bawah langsung, tapi sosok-sosok yang menjadi pemimpin di bawah harus bisa mendampingi masyarakat menghadapi krisis.

Yura Syahrul, melengkapi bahwa “Bagaimana agar semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk bekerja sama serta berkoordinasi dalam penanganan COVID-19 agar lebih terkoordinir supaya wabah dapat cepat selesai.”

Koordinasi juga harus dilaksanakan dengan koordinasi dan kedisiplinan yang ketat, “Begitu kepala negara bagiannya rileks, masyarakatnya rileks, ya kasusnya naik tajam. Tapi begitu kepala negaranya atau gubernurnya itu stick, disiplin, masyarakatnya ikut disiplin itu cepat terjadi tadi pelandaian atau menjadi flattening. Jadi Indonesia juga sama sebetulnya” dilengkapi oleh Sudirman Said.

Selain kerja-sama dan koordinasi dalam hal kemasyarakatan, diperlukan tracing intervention dan diagnostik yang cepat dan akurat dalam hal medis sehingga kita mengetahui seberapa besar tantangan yang kita hadapi di depan.

“Salah satu faktor untuk mengendalikan virus adalah melalui contact tracing dan dikaitkan dengan kecepatan diagnostik. Saya sangat mendukung sebagai salah satu lembaga laboraturim, yang paling besar dalam jumlah pemeriksaan sampelnya. Namun tentu saja ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak,” harapan tersebut disampaikan oleh Prof. dr. Amin Soebandrio.

Dr. Daeng menambahkan bahwa permodelan untuk prediksi berkaitan erat dengan kecepatan memperoleh data, “data harus matang, cepat dan luas sehingga data cukup banyak kita dapatkan dan dari beberapa daerah dapat mewakili”.

Agus Wibowo dari BNPB mengatakan “Presiden meminta supaya Gugus Tugas bisa melaksanakan 10.000 test/hari. Ini laboratoriumnya sudah kita siapkan (Mesin PCR BUMN – Roche Swiss, Bio Farma dan Perta Media 18 unit). Kita juga terus berusaha mendatangkan Reagen, 19 April kemarin 50.000 datang dari Korea Selatan, 22 April datang 79,500, 26 April diproyeksikan 400.000 dari Tiongkok dan beberapa ratus ribu akan datang lagi di depan”. Sangat diharapkan pengetesan ini dapat benar-benar optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Sudirman Said mengingatkan bahwa Indonesia harus menghadapi krisis ini dengan landasan saintifik yang kuat, “krisis ini akan menghasilkan jamaah ilmuan yang tangguh dan menyelesaikannya bersama dengan otoritas.” Tanpa fondasi sains yang kuat sulit untuk mengharapkan permasalahan ini dapat selesai.

Indonesia Cinta Papua, KedaiKOPI untuk Indonesia

Dalam 1,5 jam terdapat ratusan orang yang memeluk relawan Lembaga Survei KedaiKOPI dalam eksperimen sosial yang dilakukan di Car Free Day Jakarta, 1 September 2019. Relawan tersebut adalah Petra dari Sorong, Papua dan Lisa dari Jakarta. Jumlah tersebut melampaui ekspektasi yang dihipotesiskan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Menyikapi isu Papua yang sedang ramai, Lembaga Survei KedaiKOPI mengadakan eksperimen sosial untuk mencaritahu seberapa cinta warga Jakarta terhadap Papua dan harapan mereka tentang kondisi Papua ke depannya.

Kordinator acara “Indonesia Cinta Papua” dari Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim menjelaskan “Saudara kita, Petra dari Sorong dan Lisa dari Jakarta memegang poster bertuliskan “Cinta Papua Rangkul Kami” dan “Indonesia Cinta Peluk Kami Jika Setuju”. Kami ingin tahu berapa banyak orang yang memeluk mereka. Kami takjub sekaligus bangga, ternyata jumlahnya bahkan melampaui ekspektasi kami.”

Tercatat sejak pukul 7.15 hingga 8.45, terdapat ratusan orang memeluk Petra dan Lisa. Jumlah tersebut belum termasuk ratusan orang lain yang berfoto dengan keduanya. Atensi masyarakat menunjukkan bahwa banyak warga Jakarta sangat peduli terhadap isu Papua, dan mereka menganggap Papua adalah bagian dari ikatan persaudaraan yang tak terpisahkan.

Lembaga Survei KedaiKOPI juga mewawancari 15 orang yang memeluk dua relawan untuk mendapatkan pernyataan langsung dari peserta Car Free Day. “Kita semua bersaudara” adalah kalimat yang paling sering muncul dalam wawancara tersebut.

Mereka juga memberikan harapan penuh bahwa isu Papua dapat terselesaikan, dan menginginkan saudara-saudara di Papua dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia adalah entitas yang dibangun atas dasar persaudaraan, kebersamaan dan kesejahteraan bersama.

“Salah satu visi dari setiap kegiatan KedaiKOPI adalah membuat indonesia menjadi lebih baik, termasuk meningkatkan rasa persaudaraan di Indonesia. Kami berharap Indonesia bisa terus harmonis”, pungkas Latifani.

CP:  Latifani Halim (0817-0098-800)

Pengalaman lebih penting dari Gaji Besar

Postingan Instagram Story yang mengaku sebagai fresh graduate lulusan Universitas Indonesia (UI) menjadi perbicangan hangat minggu ini. Postingan tersebut memuat ketidaksetujuaan dengan penawaran gaji yang ditawarkan sebuah perusahaan lokal kepadanya yaitu sebesar 8 Juta Rupiah. Jumlah tersebut dianggap terlalu kecil untuk dia yang merupakan lulusan UI. Memang keabsahan postingan tersebut hingga saat ini masih dipertanyakan. Akan tetapi, postingan tersebut telah berhasil menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat.

Perdebatan terjadi di antara mereka yang setuju dan yang tidak setuju terkait postingan IG Story itu. Mereka yang tidak setuju memertanyakan apakah pantas mempertanyakan gaji yang jumlahnya sudah cukup tinggi untuk seorang yang baru saja lulus kuliah? Pertanyaan bersifat retorik tersebut dilengkapi dengan pendapat bahwa mencari pengalaman lebih penting dibandingkan dengan jumlah gaji untuk orang yang baru saja lulus kuliah. Berseberangan dengan hal tersebut, tak sedikit orang yang menyatakan bahwa hal tersebut pantas saja dilakukan sebagai penghargaan terhadap pendidikan yang sudah dicapai olehnya.

Lembaga Survei KedaiKOPI mengadakan poling di Instagram dan Twitter untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang perdebatan ini pada 25 Juli 2019. Pertanyaan yang kami tanyakan adalah “Mana yang lebih penting untuk fresh graduate, mencari pekerjaan dengan gaji yang besar atau pekerjaan untuk mencari pengalaman terlebih dahulu?”. Hasil dari 122 responden menyatakan bahwa 66% responden memilih bahwa mencari pengalaman lebih penting untuk fresh graduate. Di sisi lain, sebanyak 34% responden menyatakan bahwa pekerjaan dengan gaji yang besar lebih penting.

Hasil poling ini memperlihatkan bahwa responden lebih banyak memilih pekerjaan dengan pengalaman terlebih dahulu yang lebih tepat para fresh graduate. Sebagai data pembanding, data BPS Februari 2019 menunjukan bahwa rata-rata gaji yang diterima oleh lulusan sarjana di Indonesia sebesar 4,36 Juta Rupiah. Tentu jumlah yang ditolak oleh pihak yang mengaku sebagai lulusan UI ini jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata yang diterima oleh lulusan sarjana lainya di Indonesia.

Hindari Pidana Pemilu, Baca Dulu Buku Saku ini

Terdapat puluhan pasal dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana dalam Pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat menyusun Buku Saku Unsur Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pemilu 2019. Buku saku ini merangkum pasal-pasal pidana tersebut.

Buku saku itu dibuat ringkas sehingga memudahkan untuk dibaca dan dibagikan. “Yang menyusun Bawaslu Sulawesi Barat,” kata anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat dikonfirmasi mengenai buku saku ini. “Kami mendukung kegiatan-kegiatan kreatif teman-teman (Bawaslu Sulawesi Barat).”

Dalam buku saku dengan mudah kita ketahui jika tak hanya peserta, penyelenggara dan pengawas Pemilu bisa terkena pidana Pemilu. Masyarakat umum jika tidak membaca dan mempelajari UU Pemilu dengan baik juga berpotensi terkena pasal pidana. Seperti diatur dalam pasal 488 misalnya disebutkan; semua orang bila memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih bisa terkena pasal pidana, dengan hukuman kurungan mencapai 1 tahun.

Unduh dan baca Buku Saku Unsur Tindak Pidana Pemilu pada Tahapan Pemilu 2019 di sini.

Terdaftar di KPU dan WAPOR, KedaiKOPI Panaskan Mesin untuk Pemilu 2019

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menerima sertifikat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga survei yang terdaftar di KPU untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Sertifikat ini diberikan setelah KedaiKOPI memenuhi seluruh persyaratan KPU sebagai lembaga survei yang ingin melakukan jajak pendapat dan survei terkait Pemilu, termasuk juga proses hitung cepat perolehan suara.

Untuk Pemilu 2019, Lembaga Survei KedaiKOPI termasuk salah satu yang mendaftar paling awal. Menurut bagian Pelayanan Masyarakat (Parmas) KPU hingga pekan lalu baru tiga lembaga survei yang mendaftar ke KPU dan mendapat sertifikat.

“Lembaga Survei KedaiKOPI mematuhi seluruh aturan KPU dan memenuhi persyaratan yang diminta. Kami juga sudah berpengalaman sejak 2014 dalam melakukan survei dan quick count,” kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo.

KedaiKOPI adalah lembaga survei yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan koordinator lapangan dan tenaga pewawancara (interviewer) yang tersebar di 34 propinsi di Indonesia.

“KedaiKOPI juga menggunakan teknologi informasi sejak pengumpulan data di lapangan hingga pengolahan data. Lewat aplikasi yang dimiliki KedaiKOPI bisa memonitor posisi GPS enumerator, mengumpulkan data foto, serta memiliki sejumlah tools yang tak hanya memudahkan dan mempercepat pelaksanaan survei namun juga menjadi alat yang membantu mengontrol kualitas survei,” tambah Kunto Adi Wibowo.

Selain terdaftar di KPU, Lembaga Survei KedaiKOPI juga terdaftar sebagai anggota World Association of Public Opinion Research (WAPOR) dan mengikuti kaidah serta etika penelitian opini publik yang diterbitkan oleh WAPOR.

Pendaftaran lembaga survei ini dibuka oleh KPU hingga 17 Maret 2018. Persyaratan pendaftaran lembaga survei pada Pemilu kali ini tak jauh berbeda dengan syarat pendaftaran lembaga survei pada Pilkada serentak 2018 lalu. Beberapa syarat itu adalah berbadan hukum, mencantumkan profil lengkap lembaga, bagaimana surveinya dilaksanakan, dan sumber pendanaan.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 bahwa tiap Lembaga Survei harus terdaftar secara resmi di KPU untuk melakukan pemantauan pemilu. Hal itu menjadi bagian dari upaya KPU dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga survei selama Pemilu 2019 berlangsung.

Terdaftarnya lembaga survei di KPU ditujukan untuk mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

*

Narahubung:
Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo (0821-1665-7021)
Deputi Direktur KedaiKOPI, Vivi S Zabkie (0816-1609-362)