Survei KedaiKOPI : Zulkieflimansyah Teratas di Timur, Anies Baswedan Tertinggi di Barat

Jakarta, 6 Mei 2021

Siaran Pers

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi di masing-masing bagian Indonesia menuju Pemilihan Presiden 2024 nanti. Hal tersebut terungkap dari survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI yang diselenggarakan pada 10 – 19 April 2021 lalu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengungkapkan, “nama Zulkieflimansyah mendapatkan nilai tertinggi di antara kepala daerah dari Indonesia Timur dengan nilai 20,8%, diikuti dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan 15,2%, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dengan 12,3%,”

Sedangkan di untuk Indonesia Barat, Anies Baswedan mendapatkan nilai tertinggi dengan 38,2%, diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan nilai 29,0%, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 21,0%, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (9,6%), dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (2,2%).

Kunto menambahkan bahwa survei ini juga mengulik pendapat masyarakat mengenai tokoh dari Indonesia Timur. “nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi tertinggi dengan 35,5%, lalu ada Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dengan 24,8%, diikuti Mantan Wakil Wali Kota Palu, Pasha Ungu dengan 11,3%, Fahri Hamzah dengan 9,7,%, Zulkieflimansyah dengan 9,6%, dan Mantan Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi dengan 4,9%.” ungkap Kunto.

Survei ini juga mengungkapkan kombinasi ideal capres-cawapres pilihan masyarakat. Kombinasi militer dan sipil menjadi pilihan utama (41,0%), diikuti oleh sipil-militer (25,2%), sipil-sipil (22,1%), dan militer-militer (11,7%).

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa hasil survei ini bisa menjadi pertanda bahwa akan ada tokoh dari Indonesia Timur di Pilpres 2024 terutama setelah kehadiran Jusuf Kalla di pilpres-pilpres sebelumnya.

“Minimal sebagai Cawapres. Mengacu pada hasil survei yang banyak menginginkan kombinasi Militer-Sipil atau Sipil-Sipil, sangat mungkin nama seperti Zulkiflimansyah atau tokoh masyarakat lain seperti Abraham Samad dan TGB Zainul Majdi muncul sebagai kandidat kuat Cawapres yang datang dari Timur Indonesia.” ungkap Hendri yang biasa disapa Hensat.

Selain itu, terdapat nama dan mantan menteri atau setingkat menteri yang muncul di dalam survei ini. “Susi Pudjiastuti mendapatkan nilai tertinggi dengan 22,2%, diikuti dengan Mahfud MD 17,8%, Gatot Nurmantyo 16,7%, lalu ada Erick Thohir 16,1%.” lanjut Kunto.

Hendri menambahkan bahwa para pejabat dan mantan pejabat ini akan memiliki peluang mengisi panggung politik 2024. “Terlebih mereka masih memiliki panggung politik yang lebih panjang dibanding beberapa Kepala Daerah yang akan selesai masa jabatannya di 2022 dan 2023. Jadi nama-nama seperti Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Erick Thohir, Mahfud MD, tokoh oposisi Gatot Nurmantyo tidak bisa dikesampingkan. Belum lagi para tokoh TNI/Polri yang muncul di survei sebelumnya seperti Tito Karnavian, Budi Gunawan, Boy Rafli, atau Doni Monardo.” kata Hensat.

Survei Peluang dari Timur diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan menggunakan metode face to face interview kepada 1215 responden yang berada di 34 provinsi. Survei ini dilaksanakan pada 10 – 19 April 2021 lalu dengan Margin of Error ± 2.81% pada interval kepercayaan 95.0%.

Saksikan peluncuran survei hanya di laman YouTube Refly Harun dan dapatkan hasil survei selengkapnya di sini

Survei KedaiKOPI : Indonesia Tidak Pernah Kekurangan Stok Pemimpin Untuk 2024

Jakarta, 12 April 2021
Siaran Pers

Indonesia memiliki banyak tokoh potensial yang dapat menjadi pemimpin negeri ini pada Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut terungkap pada hasil survei terbaru mengenai calon pemimpin 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada akhir Maret hingga awal April lalu. Hasil survei tersebut menyebutkan setidaknya lebih dari 50 nama calon pemimpin yang layak meneruskan tongkat estafet Kepresidenan Indonesia setelah era Presiden Joko Widodo berakhir di 2024 nanti.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengatakan, “Banyaknya nama yang muncul di dalam survei ini merupakan cerminan dari masyarakat bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan stok pemimpin. Hal ini merupakan hal yang positif untuk masyarakat karena semakin banyak pilihan maka semakin banyak gagasan dan ide positif yang ditawarkan kepada masyarakat,”.

Survei ini mencoba mengulik nama tokoh non-parpol, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melenggang jauh dari yang lain (30,9 %), diikuti oleh Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (14,1 %), Mantan Ketua KPK, Abraham Samad (14,0 %), serta Sekjen PMI, Sudirman Said (8,0 %)

“Munculnya nama-nama di luar parpol seperti Susi Pudjiastuti dan Sudirman Said merupakan keinginan publik untuk memiliki pemimpin seperti mereka, kita tidak boleh menegasikan itu meski mereka bukan berasal dari partai politik” kata Maman Abdurrahman, Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Golkar.

Selanjutnya, untuk tokoh parpol, nama Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 17,6 %. Sedangkan tokoh partai di luar pemerintahan terdapat nama Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dengan nilali 8,3 %.

“Jika berbicara mengenai parpol, kita juga tidak boleh melupakan kepala daerah yang berasal dari Indonesia Timur yang selama ini terlupakan oleh publik padahal memiliki potensi besar seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah contohnya,” kata Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio.

Selanjutnya, untuk nama tokoh oposisi, kembali nama Gatot Nurmantyo mencuat, kali ini bersama dengan Rocky Gerung di posisi teratas di angka yang sama (13,7 %), dan disusul Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli (12,6 %), Ahli Hukum, Refly Harun (12,4 %), Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (11,6 %), dan Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin (7,9 %)

Sedangkan untuk tokoh anti korupsi, nama-nama di dominasi oleh mereka yang berkecimpung di KPK seperti Novel Baswedan (27,1%), Firli Bahuri (8,8 %), dan Abraham Samad (5,5 %). Hanya Sudirman Said yang tidak pernah berkecimpung di KPK yang mencuat di kategori tokoh anti korupsi dengan angka 9,0 %.

“Kami juga menanyakan kepada responden mengenai tokoh yang memiliki latar belakang ekonom, mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mendapatkan angka tertinggi (18,3 %), disusul Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri (18,2%), Rizal Ramli (17,1%), dan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo (8,0 %)” lanjut Kunto.

Meski banyaknya nama tokoh non-parpol yang muncul dari masyarakat, tidak bisa dipungkiri peran parpol masih begitu besar sebagai penggerak utama dari sistem politik itu sendiri.

“Jika sudah terpilih presidennya tetapi tidak di dukung dengan sistem politik yang baik, tidak di dukung kesiapan masyarakat yang baik, maka kita khawatir Indonesia justru akan kehilangan arah” ujar Ledia Hanifa, Sekretaris Fraksi PKS DPR-RI.

Namun, Adhie Massardi menekankan pentingnya pelibatan masyarakat di dalam pencarian pemimpin untuk negeri ini, terlebih peraturan yang ada hanya memperbolehkan maju sebagai capres hanya melalui partai politik saja.

“Parpol harus melibatkan masyarakat dan melihat permasalahan yang ada di dalam masyarakat dalam menentukan calon yang akan dinaikan” kata Adhie Massardi.

Survei Calon Pemimpin 2024 diselenggarakan pada tanggal 29 Maret-4 April 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 1260 responden yang berada di 34 provinsi. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 8538 orang. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,76 %.

Unduh hasil survei selengkapnya hanya klik pranala berikut ini:
Survei Calon Pemimpin 2024

Survei KedaiKOPI : Model Dan Body Motor Matic Kelas 150-160 CC Menarik Minat Calon Pembeli

Siaran Pers

Jakarta – Model dan body yang terdapat di motor kelas 150-160cc merupakan daya tarik utama bagi calon pembeli untuk membeli motor di kelas tersebut. Hal tersebut terlihat di dalam Telesurvei Peluncuran Honda PCX 160 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di lima kota besar Indonesia.

Responden yang memiliki preferensi terhadap Honda PCX 160, sebanyak 22,5% di antaranya memilih karena model dan fitur motor tersebut. Sedangkan yang memilih Honda ADV 150, 20,5% memilih karena body dan mesin yang bagus dari motor tersebut. Sama halnya dengan responden yang memilih Yamaha Aerox 155, 20,4% di antaranya memilih karena body dan mesinnya yang bagus. Sedangkan untuk yang memilih Yamaha NMax 155, 12,6% responden memilih karena model dan fiturnya di motor tersebut.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim menyatakan, “Model dan body khas yang dihasilkan oleh motor matic di kelas 150-160cc memang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat untuk memilih motor di kelas tersebut sebagai tunggangannya”.

Kesukaan masyarakat tersebut berbanding lurus dengan kesukaan terhadap salah satu produk di kelas tersebut, yaitu Honda PCX 160. Sebanyak 90,6% menyatakan bahwa mereka suka dengan Honda PCX 160. Sedangkan, hanya 9,4% yang menyatakan tidak suka dengan Honda PCX 160 ini.

Perihal harga, 59,8% responden menyatakan bahwa harga jual Honda PCX 160 yang berkisar 30-34 juta rupiah sudah sesuai dengan fitur dan teknologi yang ada. Sedangkan sebanyak 40,1% menyatakan harga jualnya masih mahal, dan 0,1% menyatakan bahwa harga tersebut terlalu murah.

Meski demikian, sebanyak 51,1% menyatakan bahwa belum pasti mereka akan membeli Honda PCX 160. Sedangkan 31,6% menyatakan tidak akan membeli, dan hanya 16,3% yang menyatakan akan membeli di tahun ini. Sisanya, 0,9% menyatakan membeli dalam waktu 6 bulan dan 0,1% akan membeli dalam bulan ini.

Untuk responden yang menjawab tidak akan membeli, sebanyak 18,1% menyatakan bahwa harga terlalu mahal, 16,5% menyatakan belum berminat, dan 14,6% menyatakan ada keperluan penting lainnya. Sedangkan, untuk responden yang menyatakan belum pasti membeli Honda PCX 160 karena ada keperluan yang lebih penting (17,8%), tidak ada uang (17,1%), dan harga terlalu mahal (16,1%).

“Kecenderungan responden yang lebih banyak menyatakan belum pasti dan tidak akan membeli Honda PCX 160 dan motor-motor lain di kelas yang sama disebabkan banyak faktor, terutama faktor pandemi serta waktu yang mendekati Ramadhan dan Lebaran yang di mana saat tersebut kebutuhan rumah tangga akan meningkat dibandingkan waktu-waktu lainnya,” kata Latifani.

Di sisi lain, pengetahuan masyarakat mengenai peluncuran Honda PCX 160 sudah besar. Sebanyak 92,3% menyatakan bahwa mereka mengetahui peluncuran motor keluaran terbaru dari Honda ini. Sedangkan, hanya 7,7% saja yang tidak mengetahui mengenai peluncuran Honda PCX 160.

Namun, besarnya pengetahuan peluncuran Honda PCX 160 tersebut tidak berbanding lurus dengan pengetahuan mengenai arti angka 160 di label Honda PCX 160. Hanya 44,4% yang menjawab benar dengan menyatakan bahwa angka 160 di ambil dari cc mesin, sedangkan 31,9% menyatakan bahwa 160 di ambil dari model yang lebih besar 150, dan sebanyak 23,7% menyatakan tidak tahu.

“Meski masih lebih banyak yang salah dan tidak tahu mengenai arti angka 160, hal ini merupakan kewajaran karena survei ini dilakukan kurang dari sebulan sejak Honda PCX 160 resmi diluncurkan,” kata Latifani.

Apalagi, sebanyak 62,0% responden menyatakan wajar jika Honda memasang angka 160 di dalam nama motor tersebut meski kapasitas motor tersebut hanya 156,9cc.

Telesurvei Peluncuran Honda PCX 160 ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 1-5 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 800 responden yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 2893 orang. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 27,65%.

Hasil survei selengkapnya dapat di unduh di sini

Survei KedaiKOPI : Perempuan Mendukung Pengesahan RUU P-KS

Siaran Pers

Jakarta, 17 Maret 2021

Dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional, Lembaga Survei KedaiKOPI meminta opini perempuan di lima kota besar Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sebanyak 87,8% responden menyatakan bahwa mereka mendukung pengesahan RUU P-KS oleh Pemerintah dan DPR-RI.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Rizky Anggia Nursanti, mengatakan “tingginya dukungan yang diberikan oleh perempuan terhadap proses pengesahan RUU P-KS merupakan representasi dari harapan perempuan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang selama ini lebih banyak menyasar kepada perempuan sebagai korban”. Hanya 4,0% responden yang menjawab tidak mendukung pengesahan RUU P-KS, dan 8,2% lainnya menyatakan tidak tahu.

Dukungan yang besar terhadap pengesahan RUU P-KS didasari oleh banyak hal, sebanyak 61,8% responden menjawab adanya jaminan atas perlindungan hukum, 32,8% responden menyatakan bahwa RUU P-KS ini mendukung adanya kesetaraan gender. Sedangkan alasan responden yang menyatakan tidak mendukung RUU P-KS di antaranya aturan hukum yang sudah ada sudah cukup sebanyak 93,8% dan agenda liberalisasi di masyarakat sebanyak 6,2%. Rizky menambahkan “besarnya alasan responden yang mendukung RUU P-KS atas dasar alasan perlindungan hukum, menunjukkan bahwa banyaknya perempuan yang masih merasa hukum yang berlaku belum melindungi mereka secara menyeluruh dari kekerasan seksual.”

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Diah Pitaloka, dalam catatan sejarah gerakan perempuan itu memang tidak pernah mudah, dan disitulah maka harus bertahan. “Memang nggak ada yang otomatis gitu, kita di tengah perjuangan ini, dan sinilah kita mencari dukungan lebih banyak, mencari sumber literasi, kita mencari argumentasi, kita berupaya untuk mematahkan stigmatisasi. Disitulah gitu effort-nya gitu ya, jangan dipahami ini sebagai satu hal yang iya atau tidak. Pahamilah ini sebagai satu perjuangan yang membutuhkan kehadiran kita dan satu catatan saya kekerasan seksual itu bukan hal yang baik, jadi saya pikir di titik itu everybody I agree,” katanya.

Survei ini juga mengungkap mengenai pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh para responden. Sebanyak 91,2% menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual di tempat umum, kerja ataupun sekolah. Sedangkan 8,8% menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual di tempat tersebut. “hanya 8,8 % responden yang menjawab mereka mengalami kekerasan seksual itu merupakan pertanda masih banyaknya perempuan yang belum memahami pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri,” kata Rizky.

Kalis Mardiasih pun mengamini hal tersebut, Ia juga mengungkapkan bahwa tidak semua masyarakat mengerti mengenai kekerasan seksual apalagi mengenai RUU ini, bahkan dari kultur masyarakat yang belum ramah bagi perempuan itu sendiri. “Secara umum kita hidup di dalam masyarakat yang memandang tubuh perempuan itu sebagai fitnah laki-laki, memandang tubuh perempuan itu sebagai ujian laki-laki. Kita ini kan mau mereformasi, baik secara kultural maupun secara struktural gitu, tetapi ada kepala nih yang menganggap dirinya superior yang merasa berhak mempunyai power dan kuasa untuk merendahkan perempuan gitu,” tuturnya

Kemudian, responden yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual yang melaporkan kejadian tersebut hanya 65,7%. Mereka melaporkannya ke berbagai pihak seperti orang sekitar (43,5%), aparat (26,1%) orang tua (21,7%), guru (21,7%), keluarga (8,7%), rekan kerja (4,3%), dan atasan (4,3%). Di sisi lain, sebanyak 34,3% yang mengalami tindak kekerasan seksual menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan kejadian tersebut. Alasan mereka tidak melaporkan di antaranya merasa tidak perlu melapor (16,7%), pelaku sudah dihakimi massa (16,7%), takut (16,7%), takut dengan pandangan orang, diancam oleh pelaku, merasa percuma dan tidak memberi alasan, masing-masing 8,3%.

Rahayu Saraswati juga mengungkapkan bahwa masih banyak yang tidak mengerti bahwa apa yang mereka alami itu adalah kekerasan seksual, apalagi meliputi kekerasan seksual secara verbal maupun juga secara psikis, itu banyak yang belum mengerti antara kekerasan seksual dengan hal-hal yang dialami. Jadi memang pendidikan ini masih sangat dibutuhkan. Ia juga mengungkapkan bahwa perlu adanya perlindungan yang terbaik bagi korban, dan tidak hanya hukuman bagi pelaku tetapi rehabilitasi, sehingga ketika kembali ke masyarakat tidak akan terulang kembali.

Untuk kedepannya Iwan merasa optimis dapat memberikan literasi kepada masyarakat dan sudah merupakan tugasnya. “Jadi itu tugas yang bisa kita lakukan masing-masing untuk memberikan dukungan kepada RUU P-KS ini. Bahwa memang masih banyak masyarakat yang kurang memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, saya pikir itu tugas kita bersama. Dengan melakukan itu di lingkungan masing-masing, maka kita juga sudah memberikan dukungan kepada Ibu Diah dan teman-teman mengesahkan RUU P-KS ini,” pungkasnya.

Survei Opini Perempuan ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional 2021. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 06-08 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 400 responden perempuan yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018 – Maret 2021 yang berjumlah 1360 orang, dengan kriteria berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 29,4%.

Hasil Survei Selengkapanya hanya di sini

Survei KedaiKOPI : Kata Perempuan, Peran Pemerintah Masih Kurang Dalam Perubahan Iklim

Siaran Pers

Jakarta, 15 Maret 2021 – Perempuan Indonesia berpendapat bahwa peranan pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim masih kecil. Sebanyak 55,7% responden menyatakan peran pemerintah kecil, sedangkan 39,0% menyatakan sedang, dan 5,3% lainnya menyatakan peran pemerintah sudah besar. Hal tersebut terungkap di dalam Survei Opini Perempuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di lima kota besar Indonesia dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim mengatakan “Opini perempuan yang menyatakan peran pemerintah masih kecil di dalam penanggulangan perubahan iklim merupakan peringatan untuk pemerintah agar lebih berperan proaktif dalam menangani masalah iklim ini”.

Terlebih, hanya 12,7% responden saja yang merasa UU Omnibus Law Cipta Kerja akan mengurangi dampak dari perubahan iklim. Padahal salah satu poin utama yang di bahas UU tersebut adalah penanggulangan perubahan iklim. Sedangkan, 56,0% responden lainnya merasa akan sama saja, dan 31,3% justru merasa UU tersebut akan memperburuk.

Di sisi lain, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka percaya dengan adanya perubahan iklim. Hal tersebut dapat terlihat dari 67,5 % menyatakan percaya dan hanya 32,5% lainnya yang menyatakan tidak percaya. “Hal tersebut merupakan sebuah hal positif karena masyarakat sudah sadar bahwa perubahan iklim benar terjadi” Kata Latifani.

Responden yang percaya perubahan iklim melihat hal tersebut dari adanya perubahan pada cuaca yang berubah-ubah (60,7%), lalu percaya saja karena memang terjadi (9,3%), terjadi cuaca ekstrem (8,1%), dan terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, gunung Meletus (6,3%).

Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya beralasan bahwa masih sama seperti yang dahulu (35,7%), iklim Indonesia yang hanya dua saja (24,8%), cuaca susah ditebak (15,5%), dan karena merasa tidak perubahan (8,5%).

Namun, di sisi lain, sebagian besar responden justru percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh fenomena alam. Sebanyak 57,0% menyatakan demikian. “Sedangkan hanya 35,0% responden saja yang menjawab bahwa perubahan iklim disebabkan oleh manusia, dan 8,0% lainnya menyatakan tidak tahu.” tutur Latifani.

Di samping itu, sebanyak 74,9% responden merasa tidak akan merasakan langsung dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Untuk 25,1% lainnya, menjawab akan merasakan secara langsung karena mereka sudah melihat banjir karena curah hujan yang tinggi (27,0%), menghambat aktivitas sehari-hari (24,0%), harus beradaptasi dengan lingkungan (12,0%), lingkungan jadi tercemar (10,0%), terjadi penurunan Kesehatan (8,0%), dan cuaca yang berubah-ubah (8,0%).

Hasil survei di atas menunjukkan bahwa penanggulangan perubahan iklim merupakan kerja bersama. “Pemerintah harus lebih proaktif dalam menggencarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan melindungi lingkungan, dan untuk masyarakat harus lebih menyadari bahwa kerusakan dan perubahan iklim ini disebabkan oleh manusia, bukan alam.” tutur Latifani.

Oleh karena itu, peran perempuan di dalam usaha menjaga lingkungan pun semakin besar. “Perempuan Indonesia bisa menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan iklim kita dengan menyuarakan kepedulian kepada masyarakat untuk menjaga iklim kita demi masa kini dan yang akan datang”. kata Latifani.

Survei Opini Perempuan ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional 2021. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 6-8 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 400 responden perempuan yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 1360 orang, dengan kriteria berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 29,4%.

Dapatkan hasil lengkapnya di sini

 

Tentang Kebijakan Bebas PPNBM, Survei KedaiKOPI: Adil Menurut Publik Walau Belum Mau Beli Mobil

Siaran Pers

Jakarta, 12 Maret 2021 – Hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia) mengungkapkan bahwa kebijakan Relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM ) sudah adil. Sebanyak 74,9% menyatakan kebijakan Relaksasi PPnBM ini sudah adil. Sebaliknya, 7,1% menyatakan tidak adil, dan 18% lainnya dinyatakan tidak tahu. Namun, meski menganggap kebijakan ini adil, hal tersebut tidak serta merta membuat masyarakat ingin membeli mobil. Hasil survei ini juga memperlihatkan bahwa 99,2% responden menyatakan tidak akan membeli mobil baru dalam masa Relaksasi PPnBM ini.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim mengatakan “Publik melihat bahwa ini sebuah kebijakan yang adil sebagai upaya mendukung geliat industri otomotif, namun di satu sisi, karena pandemi pula publik cenderung menahan diri untuk mengeluarkan uang mereka untuk membeli mobil baru meski ada kebijakan Relaksasi PPnBM ini. ”

Di sisi lain, sebanyak 0,8% responden lainnya yang menyatakan akan membeli mobil saat Relaksasi PPnBM memilih membeli mobil saat periode Juni hingga Agustus (33,3%) dan September hingga Desember (66,7%). “Hal ini wajar karena tren pembelian mobil akan lebih bergeliat pasca bulan Ramadhan dan Lebaran. Meningkatnya konsumsi rumah tangga di Ramadhan dan Lebaran membuat masyarakat memiliki kecendrungan menunda pembelian mobil hingga periode Ramadhan dan Lebaran usai” kata Staf Khusus Menteri Keuangan RI yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.D.

Kemudian, 59,1% responden menyatakan bahwa kebijakan Relaksasi PPnBM juga harus berlaku untuk kendaraan bermotor jenis motor, 22,5% mengatakan tidak perlu, dan 18,4 % lainnya tidak tahu. Survei ini juga mencoba mengeksplorasi tentang Relaksasi PPnBM bagi mobil dan motor sekaligus sebagai sebuah kebijakan yang adil. Sebanyak 59% menyatakan adil, 22,8% menyatakan tidak, dan sisanya sebanyak 18,2% menyatakan tidak tahu.

Selain itu, publik juga menyetujui adanya kebijakan Relaksasi PPnBM. Hal tersebut terlihat sebanyak 77,6% responden menyatakan kesetujuaanya terhadap Relaksasi PPnBM ini. “Dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap kebijakan Relaksasi PPnBM memperlihatkan bahwa kebijakan insentif seperti ini mendapat dukungan dari masyarakat terlebih di masa pandemi seperti saat ini.” kata Latifani.

Latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk menggenjot perekonomian nasional terutama di bidang otomotif agar dapat bangkit kembali setelah jatuh selama masa pandemi. “Keberhasilan kebijakan PPnBM ini akan membuka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lainnya karena hal tersebut akan meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat” kata Prof. Candra.

Hal tersebut diamini oleh Pengamat Otomotif Billy Riestianto “Industri otomotif sangat berdampak oleh pandemi ini contohnya adalah penjualan pada bulan Maret 2020 yang biasanya mencapai 90.000 unit di tahun-tahun sebelumnya, namun hanya terjual 17.000 unit saja”. Oleh karena itu, kebijakan Relaksasi PPnBM ini merupakan langkah yang positif untuk mendorong industri otomotif kembali bergeliat di saat maupun pasca pandemi nanti.

Namun, hal berbeda di alami oleh Mobil Bekas Hobi. Andrie Nuandra, Pemilik Beberes Garasi Store mengatakan “Adanya pandemi justru meningkatkan geliat industri mobil hobi karena ketiadaan atau berkurangnya aktivitas selama masa pandemi membuat para pemilik mobil justru ingin memperbaiki atau mempercantik mobil yang mereka miliki”.

Survei Persepsi Relaksasi PPnBM diselenggarakan pada tanggal 1-5 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 800 responden yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 2893 orang. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 27,65%.

Dapatkan hasil survei selengkapnya di sini

KedaiKOPI Rilis Nama Calon Pemimpin Menuju 2024

Siaran Pers

Jakarta, 24 Februari 2021

Lembaga Survei KedaiKOPI merilis nama-nama yang potensial menjadi calon pemimpin Indonesia pada 2024 nanti. Survei “Pemimpin Masa Depan Indonesia” ini dilaksanakan dari 24 Oktober hingga 13 November 2020 dengan metode telesurvei. Jumlah responden survei KedaiKOPI sebanyak 1.206 dan diwawancarai dalam kurun waktu bertahap (akhir Oktober, awal November, dan pertengahan November).

Peneliti Senior KedaiKOPI Rizky Anggia menjelaskan bagaimana metodologi dari penelitian yang dilakukan, sehingga muncul nama-nama kandidat calon pemimpin untuk tahun Pemilihan Presiden tahun 2024.

“Survei yang kami lakukan secara nasional ini menyasar tiga kategori responden yaitu wartawan, mahasiswa, dan pekerja. Dari ketiganya, sampel yang diambil sebanyak 406 responden untuk wartawan, dan 400 responden untuk Pekerja dan Mahasiswa yang dilakukan dengan menggunakan telepon. ” tutur Rizky.

Dari hasil survei “Pemimpin Masa Depan Indonesia” ini, menurut Rizky nama-nama ini adalah representasi dari keinginan masyarakat. Rizky menambahkan, “ini versi yang lebih lengkap dengan nama yang lebih banyak daripada hasil survei kami yang dipublikasikan oleh media, silahkan diperiksa apakah nama jagoan anda ada di dalamnya.”

Berikut ini adalah daftar nama dari hasil survei “Pemimpin Masa Depan Indonesia” versi lengkap yang sudah diurutkan berdasarkan abjad.

*Geser ke Kanan

123456789101112

Kata Publik: Pemberantasan Korupsi Makin Baik Karena OTT

Siaran Pers

Jakarta, 25 Januari 2021 – Hasil Survei Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dianggap publik makin berhasil dikarenakan semakin banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Sebanyak 85,8% responden menganggap OTT sebagai bukti keberhasilan KPK menjalankan tugasnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Tingginya persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa semakin banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK, semakin efektif kinerja yang KPK lakukan, hal ini bisa jadi karena itu yang terlihat oleh masyarakat secara langsung. Apalagi hal ini pasti menjadi bahan pemberitaan media-media tentang KPK yang akan berlangsung untuk sementara waktu.” Hal tersebut dirasa wajar terlebih setelah KPK pada penghujung tahun 2020 melakukan penangkapan besar kepada dua anggota menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hasil survei KedaiKOPI ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap strategi represif adalah pilar pemberantasan korupsi yang dipersepsikan paling efektif (84,3%) dibandingkan dengan strategi lainnya, seperti strategi edukasi (68,8%), dan strategi sistem perbaikan (72-77,9%). Kunto mengatakan, “strategi penangkapan atau tindakan represif dari KPK ini merupakan strategi yang paling mudah terlihat hasilnya oleh masyarakat dalam urusan pemberantasan korupsi dibandingkan dua strategi lainnya, terlebih KPK baru saja melakukan penangkapan besar kepada dua menteri.” tambah Kunto.

Namun, ketika responden diberikan pilihan “banyak OTT” atau “korupsi sedikit” sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, pilihan responden terpolarisasi menjadi 50:50. 50,7% responden memilih “banyak OTT” sebagai indikator keberhasilan dan terdapat 49,3% yang memilih “korupsi sedikit”. “Setelah dianalisis lanjutan terlihat bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah mengutamakan OTT sebagai indikator keberhasilan, sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi memilih “korupsi sedikit,” Kunto menambahkan.

Dampak dari OTT yang dilakukan KPK terhadap dua menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dapat dilihat dari tingginya kepercayaan publik kepada KPK diantara lembaga negara di Indonesia. KPK adalah lembaga yang paling dipercaya di urutan ke-3 setelah TNI dan presiden, dalam skala kepercayaan, dengan rata-rata berada di angka 6.90, pada interval 1-10.

Kepercayaan tinggi kepada KPK merupakan hasil dari kinerja KPK itu sendiri. “Harapan kita semua adalah bagaimana tentang pencegahan korupsi ini bisa benar-benar berjalan. Jadi, bukan hanya penindakannya tapi pencegahannya. Kita harus konsisten dengan aturan yang dibuat bisa dilaksanakan, apalagi ini tentang strategi nasional pencegahan korupsi,” ujar Masinton Pasaribu pada Senin (25/1/2021) dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Dr. Yenti Ganarsih, SH, MH selaku Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023 pun mengamini, “Sejauh ini dengan KPK saat ini itu bagus ya, hanya memang ada beberapa kasus yang harus dibuka. Bahkan, waktu itu saya berharap ya, berharap kasus-kasus yang agak complicated artinya yang ada di kejaksaan, di polisi terusnya bersinergi gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita tuh satu,” kata Yenti.

Selain kepercayaan yang tinggi, KPK juga mendapatkan apresiasi dalam urusan transparansi “KPK menempati urutan pertama yang paling banyak disebut oleh masyarakat (19,7%). TNI berada di peringkat kedua (7,1%), dan presiden berada di urutan 7 setara dengan MPR dengan persentase 0.9%.” ujar Kunto.

Di sisi lain, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio yang biasa disapa Hensat menyorot komunikasi publik KPK yang dianggap masih kurang. “KPK itu bicara ke publik hanya pada satu kali event, itu aja kalau ada OTT baru kemudian berbicara ke publik, tetapi ketika mereka ingin melakukan strategi pencegahan dengan pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh KPK kepada publik, itu jarang sekali berbicara ke publik. Teman-teman media ini mungkin bisa membantu KPK pada saat mereka melakukan program-program pendidikan publik atau pencegahan dan lainnya,” tutur Hendri.

Kepercayaan dan apresiasi tinggi kepada KPK juga diringin oleh harapan yang tinggi pula. KPK yang lebih tegas (11%), hukuman lebih berat (10,4%) dan kinerja ditingkatkan (9,5%) merupakan 3 harapan yang paling banyak disebut oleh masyarakat. “Publik memiliki harapan yang tinggi kepada KPK, namun KPK jangan menjadikan itu sebuah beban karena di sisi lain, publik pun juga sangat mendukung langkah KPK dan akan selalu berada di belakang KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.” Kunto mengakhiri.

“Survei Kata Publik tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia” diselenggarakan oleh Lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada tanggal 4-11 Januari 2021 di 34 propinsi seluruh Indonesia secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Jumlah responden 2000 orang yang berusia 17 tahun ke atas, dengan kesalahan pencuplikan (margin of error) +/- 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.
*

Hasil survei dapat diunduh di sini

Narahubung:
Kunto Adi Wibowo
082116657021

Sudirman Said: Kita Akan Sediakan Outlet Lebih Banyak Untuk Donor Plasma Konvalesen

Sudirman Said, Sekretaris Jenderal PMI menuturkan, “Mudah-mudahan minat dari pendonor yang memenuhi syarat secara kesehatan meningkat dan konsekuensinya kita akan sediakan outlet yang lebih banyak. sekarang ini PMI ada 64 alat yang bisa melakukan pengambilan plasma yang tersebar di 31 UDD (Unit Donor Darah), 18 diantaranya memiliki sertifikasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB), sedang dikebut sertifikasinya dengan tidak mengurangi kualitas.” Hal tersebut disampaikan oleh Sudirman Said pada Selasa (19/1/2021) dalam diskusi publik Dapur KedaiKOPI: Darurat Cegah 1 Juta Penderita COVID-19 di Tanah Air yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Pernyataan Sudirman Said ini beriringan dengan sosialisasi Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen di Daerah, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. PMI berniat menampung 1000 donor perbulannya agar kebutuhan secara nasional dapat tertutupi. “Jadi kami untuk menampung 1000 pendonor per bulan masih bisa, dan hitungannya itu kalau 20% saja pasien yang sudah sembuh itu bisa mendonorkan maka kebutuhannya akan tertutupi,” tutur Sudirman Said.

Indonesia saat ini membutuhkan plasma konvalesen dikarenakan jumlah kasus aktif yang setiap harinya masih mengalami kenaikan. Donor plasma konvalesen digunakan untuk menyembuhkan pasien yang sudah terkena COVID-19. Plasma konvalesen adalah plasma darah yang diambil dari penyintas COVID-19 yang sudah sembuh untuk memberikan antibodi kepada pasien yang masih terpapar COVID-19. Prof. Zubairi, menambahkan “Salah satu cara pengobatan dengan menerima plasma konvalesen dari penyintas COVID-19. Jadi plasma konvalesen untuk orang yang sudah terinfeksi, sedangkan vaksin untuk orang yang belum terinfeksi.”

Di sisi lain, pencegahan juga dilakukan oleh pemerintah dengan memulai vaksinasi COVID-19 di bulan Januari ini. Vaksinasi dapat membuat tubuh kita menjadi kuat dan dapat mencegah COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita. “Vaksin itu untuk mencegah, jadi kita divaksinasi agar kebal sehingga tidak bisa tertular virus corona.” ujar ketua Satgas COVID-19 IDI, Prof Zubairi Djoerban.

Vaksinasi dan terapi plasma konvalesen menjadi hal yang penting di awal tahun 2021 satu terutama karena kenaikan jumlah kasus COVID-19 yang semakin dekat dengan angka satu juta kasus. “Sekarang yang sudah di angka sembilan ratus ribu lebih kasus, dan dengan kecepatan penularan di atas sepuluh ribu kasus baru per harinya, maka dalam sepuluh hari ke depan dapat tembus angka satu juta kasus.” ungkap Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) , dr. Daeng M. Faqih.

Sudirman Said juga mengatakan bahwa ia ingin mengundang sebanyak-banyaknya penyintas COVID-19 yang memenuhi persyaratan kesehatan. Hal ini agar memenuhi kebutuhan dari plasma secara nasional, dan PMI siap untuk menyediakan outlet donor plasma. Ia pun ingin memberikan solusi sebanyak-banyaknya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

“Tidak ada satu tindakan pun yang bisa menangani COVID sendirian, saya gembira dengan komunikasi awal dari Pak Menteri Kesehatan, beliau mengatakan ketika melaunching vaksin, dikatakan vaksin bukan satu-satunya solusi begitupun plasma, jadi sekarang kita belajar bahwa begitu banyak solusi yang harus kita lakukan,” Sudirman mengakhiri.

Diskusi ini dapat disaksikan secara lengkap melalui video di bawah ini:

Survei KedaiKOPI: Publik Yakin Vaksin Merah Putih Akhiri COVID-19

Jakarta, 16 Oktober 2020 – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia) meminta pekerja di DKI Jakarta untuk menilai tingkat optimisme terhadap Vaksin Merah Putih yang kini sedang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi RI. Sebanyak 70,7% responden menyatakan bahwa mereka optimis bahwa Vaksin Merah Putih akan menyelesaikan pandemi di Indonesia.

Manajer Riset Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio mengatakan “Tingkat optimisme yang tinggi menunjukkan apresiasi publik terhadap pemerintah yang sedang mengembangkan Vaksin Merah Putih, serta merupakan representasi harapan masyarakat bahwa Vaksin ini dapat menyelesaikan pandemi COVID-19”.

Survei ini juga mengungkap bahwa ada kenaikan persepsi ancaman COVID-19 di mata publik dibandingkan 6 bulan lalu. Hal tersebut dapat terlihat dari 64,7% responden yang menjawab bahwa COVID-19 sebagai sebuah ancaman. Hal tersebut berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah responden yang percaya bahwa orang Indonesia kebal terhadap COVID-19 yaitu sebesar 26,5%. Jumlah tersebut menurun 5,3% dari survei sebelumnya yang dilakukan pada awal September 2020 lalu. Justito menambahkan “Meningkatnya persepsi ancaman COVID-19 dan semakin menurunnya tingkat kepercayaan bahwa orang Indonesia kebal terhadap COVID-19 merupakan sebuah penanda bahwa tingkat kesadaran publik akan bahaya dari virus itu meningkat”

Tingkat kesadaran yang tinggi juga berdampak pada perilaku yang ditunjukkan publik selama Pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut dapat terlihat dari seberapa sering publik melakukan tindakan pencegahan COVID-19 dalam seminggu dengan skor 0 untuk tidak pernah dan nilai 7 untuk melakukannya setiap hari. Penggunaan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai masing-masing 6,5; 6,4; dan 6,0. Sedangkan penggunaan hand sanitizer mendapatkan skor 5,8, konsumsi multi-vitamin sebanyak 4,5, dan penyemprotan disinfektan sebanyak skor 3,6.

Survei ini juga memperlihatkan terbaginya persepsi responden terhadap efektifitas dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kedua oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 49,8% menyatakan PSBB kedua ini efektif, berbanding tipis dengan yang menyatakan bahwa PSBB kedua ini tidak efektif sebanyak 48,7%. Selain itu, jumlah responden yang bekerja dari rumah sebanyak 30,5%, sedangkan yang masih masuk ke kantor sebanyak 36,1%. Sisanya, sebanyak 33,4% menyatakan bahwa mereka mendapatkan shift masuk bergiliran.

Selanjutnya, survei ini juga menunjukkan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 sudah menjangkiti lingkungan terdekat. Sebanyak 26,5% responden menjawab bahwa ada orang dari lingkungan terdekat mereka yang terkena kasus positif COVID-19. Rata-rata jumlah orang yang positif COVID-19 dari lingkungan terdekat tersebut sebanyak 3 hingga 4 orang. Selebihnya, sebanyak 35% menjawab tidak dan 38,5% lainnya menjawab tidak tahu.

Justito mengakhiri, “Jalan menuju akhir dari pandemi ini masih panjang, namun tingginya rasa optimisme publik terhadap Vaksin Merah Putih untuk mengatasi pandemi ini, juga didukung oleh meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi COVID-19 ini akan memuluskan langkah kita dalam menyelesaikan pandemi ini.”.

“Survei Opini Publik Pengembangan Vaksin Merah Putih” diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada 8 – 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja/karyawan kantor di DKI Jakarta. Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8%.

Hasil lengkap “Survei Opini Publik Pengembangan Vaksin Merah Putih” dapat diunduh di sini
*

Narahubung:
Justito Adiprasetio (08179083336)
Kunto Adi Wibowo (082116657021)