KedaiKOPI Rilis Nama Calon Pemimpin Menuju 2024

Siaran Pers

Jakarta, 24 Februari 2021

Lembaga Survei KedaiKOPI merilis nama-nama yang potensial menjadi calon pemimpin Indonesia pada 2024 nanti. Survei “Pemimpin Masa Depan Indonesia” ini dilaksanakan dari 24 Oktober hingga 13 November 2020 dengan metode telesurvei. Jumlah responden survei KedaiKOPI sebanyak 1.206 dan diwawancarai dalam kurun waktu bertahap (akhir Oktober, awal November, dan pertengahan November).

Peneliti Senior KedaiKOPI Rizky Anggia menjelaskan bagaimana metodologi dari penelitian yang dilakukan, sehingga muncul nama-nama kandidat calon pemimpin untuk tahun Pemilihan Presiden tahun 2024.

“Survei yang kami lakukan secara nasional ini menyasar tiga kategori responden yaitu wartawan, mahasiswa, dan pekerja. Dari ketiganya, sampel yang diambil sebanyak 406 responden untuk wartawan, dan 400 responden untuk Pekerja dan Mahasiswa yang dilakukan dengan menggunakan telepon. ” tutur Rizky.

Dari hasil survei “Pemimpin Masa Depan Indonesia” ini, menurut Rizky nama-nama ini adalah representasi dari keinginan masyarakat. Rizky menambahkan, “ini versi yang lebih lengkap dengan nama yang lebih banyak daripada hasil survei kami yang dipublikasikan oleh media, silahkan diperiksa apakah nama jagoan anda ada di dalamnya.”

Berikut ini adalah daftar nama dari hasil survei “Pemimpin Masa Depan Indonesia” versi lengkap yang sudah diurutkan berdasarkan abjad.

*Geser ke Kanan

Kata Publik: Pemberantasan Korupsi Makin Baik Karena OTT

Siaran Pers

Jakarta, 25 Januari 2021 – Hasil Survei Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia dianggap publik makin berhasil dikarenakan semakin banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Sebanyak 85,8% responden menganggap OTT sebagai bukti keberhasilan KPK menjalankan tugasnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Tingginya persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa semakin banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK, semakin efektif kinerja yang KPK lakukan, hal ini bisa jadi karena itu yang terlihat oleh masyarakat secara langsung. Apalagi hal ini pasti menjadi bahan pemberitaan media-media tentang KPK yang akan berlangsung untuk sementara waktu.” Hal tersebut dirasa wajar terlebih setelah KPK pada penghujung tahun 2020 melakukan penangkapan besar kepada dua anggota menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Hasil survei KedaiKOPI ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap strategi represif adalah pilar pemberantasan korupsi yang dipersepsikan paling efektif (84,3%) dibandingkan dengan strategi lainnya, seperti strategi edukasi (68,8%), dan strategi sistem perbaikan (72-77,9%). Kunto mengatakan, “strategi penangkapan atau tindakan represif dari KPK ini merupakan strategi yang paling mudah terlihat hasilnya oleh masyarakat dalam urusan pemberantasan korupsi dibandingkan dua strategi lainnya, terlebih KPK baru saja melakukan penangkapan besar kepada dua menteri.” tambah Kunto.

Namun, ketika responden diberikan pilihan “banyak OTT” atau “korupsi sedikit” sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, pilihan responden terpolarisasi menjadi 50:50. 50,7% responden memilih “banyak OTT” sebagai indikator keberhasilan dan terdapat 49,3% yang memilih “korupsi sedikit”. “Setelah dianalisis lanjutan terlihat bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah mengutamakan OTT sebagai indikator keberhasilan, sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi memilih “korupsi sedikit,” Kunto menambahkan.

Dampak dari OTT yang dilakukan KPK terhadap dua menteri anggota Kabinet Indonesia Maju dapat dilihat dari tingginya kepercayaan publik kepada KPK diantara lembaga negara di Indonesia. KPK adalah lembaga yang paling dipercaya di urutan ke-3 setelah TNI dan presiden, dalam skala kepercayaan, dengan rata-rata berada di angka 6.90, pada interval 1-10.

Kepercayaan tinggi kepada KPK merupakan hasil dari kinerja KPK itu sendiri. “Harapan kita semua adalah bagaimana tentang pencegahan korupsi ini bisa benar-benar berjalan. Jadi, bukan hanya penindakannya tapi pencegahannya. Kita harus konsisten dengan aturan yang dibuat bisa dilaksanakan, apalagi ini tentang strategi nasional pencegahan korupsi,” ujar Masinton Pasaribu pada Senin (25/1/2021) dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Dr. Yenti Ganarsih, SH, MH selaku Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023 pun mengamini, “Sejauh ini dengan KPK saat ini itu bagus ya, hanya memang ada beberapa kasus yang harus dibuka. Bahkan, waktu itu saya berharap ya, berharap kasus-kasus yang agak complicated artinya yang ada di kejaksaan, di polisi terusnya bersinergi gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita tuh satu,” kata Yenti.

Selain kepercayaan yang tinggi, KPK juga mendapatkan apresiasi dalam urusan transparansi “KPK menempati urutan pertama yang paling banyak disebut oleh masyarakat (19,7%). TNI berada di peringkat kedua (7,1%), dan presiden berada di urutan 7 setara dengan MPR dengan persentase 0.9%.” ujar Kunto.

Di sisi lain, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio yang biasa disapa Hensat menyorot komunikasi publik KPK yang dianggap masih kurang. “KPK itu bicara ke publik hanya pada satu kali event, itu aja kalau ada OTT baru kemudian berbicara ke publik, tetapi ketika mereka ingin melakukan strategi pencegahan dengan pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh KPK kepada publik, itu jarang sekali berbicara ke publik. Teman-teman media ini mungkin bisa membantu KPK pada saat mereka melakukan program-program pendidikan publik atau pencegahan dan lainnya,” tutur Hendri.

Kepercayaan dan apresiasi tinggi kepada KPK juga diringin oleh harapan yang tinggi pula. KPK yang lebih tegas (11%), hukuman lebih berat (10,4%) dan kinerja ditingkatkan (9,5%) merupakan 3 harapan yang paling banyak disebut oleh masyarakat. “Publik memiliki harapan yang tinggi kepada KPK, namun KPK jangan menjadikan itu sebuah beban karena di sisi lain, publik pun juga sangat mendukung langkah KPK dan akan selalu berada di belakang KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.” Kunto mengakhiri.

“Survei Kata Publik tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia” diselenggarakan oleh Lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada tanggal 4-11 Januari 2021 di 34 propinsi seluruh Indonesia secara tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Jumlah responden 2000 orang yang berusia 17 tahun ke atas, dengan kesalahan pencuplikan (margin of error) +/- 2,19% pada tingkat kepercayaan 95%.
*

Hasil survei dapat diunduh di sini

Narahubung:
Kunto Adi Wibowo
082116657021

Sudirman Said: Kita Akan Sediakan Outlet Lebih Banyak Untuk Donor Plasma Konvalesen

Sudirman Said, Sekretaris Jenderal PMI menuturkan, “Mudah-mudahan minat dari pendonor yang memenuhi syarat secara kesehatan meningkat dan konsekuensinya kita akan sediakan outlet yang lebih banyak. sekarang ini PMI ada 64 alat yang bisa melakukan pengambilan plasma yang tersebar di 31 UDD (Unit Donor Darah), 18 diantaranya memiliki sertifikasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB), sedang dikebut sertifikasinya dengan tidak mengurangi kualitas.” Hal tersebut disampaikan oleh Sudirman Said pada Selasa (19/1/2021) dalam diskusi publik Dapur KedaiKOPI: Darurat Cegah 1 Juta Penderita COVID-19 di Tanah Air yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Pernyataan Sudirman Said ini beriringan dengan sosialisasi Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen di Daerah, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. PMI berniat menampung 1000 donor perbulannya agar kebutuhan secara nasional dapat tertutupi. “Jadi kami untuk menampung 1000 pendonor per bulan masih bisa, dan hitungannya itu kalau 20% saja pasien yang sudah sembuh itu bisa mendonorkan maka kebutuhannya akan tertutupi,” tutur Sudirman Said.

Indonesia saat ini membutuhkan plasma konvalesen dikarenakan jumlah kasus aktif yang setiap harinya masih mengalami kenaikan. Donor plasma konvalesen digunakan untuk menyembuhkan pasien yang sudah terkena COVID-19. Plasma konvalesen adalah plasma darah yang diambil dari penyintas COVID-19 yang sudah sembuh untuk memberikan antibodi kepada pasien yang masih terpapar COVID-19. Prof. Zubairi, menambahkan “Salah satu cara pengobatan dengan menerima plasma konvalesen dari penyintas COVID-19. Jadi plasma konvalesen untuk orang yang sudah terinfeksi, sedangkan vaksin untuk orang yang belum terinfeksi.”

Di sisi lain, pencegahan juga dilakukan oleh pemerintah dengan memulai vaksinasi COVID-19 di bulan Januari ini. Vaksinasi dapat membuat tubuh kita menjadi kuat dan dapat mencegah COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita. “Vaksin itu untuk mencegah, jadi kita divaksinasi agar kebal sehingga tidak bisa tertular virus corona.” ujar ketua Satgas COVID-19 IDI, Prof Zubairi Djoerban.

Vaksinasi dan terapi plasma konvalesen menjadi hal yang penting di awal tahun 2021 satu terutama karena kenaikan jumlah kasus COVID-19 yang semakin dekat dengan angka satu juta kasus. “Sekarang yang sudah di angka sembilan ratus ribu lebih kasus, dan dengan kecepatan penularan di atas sepuluh ribu kasus baru per harinya, maka dalam sepuluh hari ke depan dapat tembus angka satu juta kasus.” ungkap Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) , dr. Daeng M. Faqih.

Sudirman Said juga mengatakan bahwa ia ingin mengundang sebanyak-banyaknya penyintas COVID-19 yang memenuhi persyaratan kesehatan. Hal ini agar memenuhi kebutuhan dari plasma secara nasional, dan PMI siap untuk menyediakan outlet donor plasma. Ia pun ingin memberikan solusi sebanyak-banyaknya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

“Tidak ada satu tindakan pun yang bisa menangani COVID sendirian, saya gembira dengan komunikasi awal dari Pak Menteri Kesehatan, beliau mengatakan ketika melaunching vaksin, dikatakan vaksin bukan satu-satunya solusi begitupun plasma, jadi sekarang kita belajar bahwa begitu banyak solusi yang harus kita lakukan,” Sudirman mengakhiri.

Diskusi ini dapat disaksikan secara lengkap melalui video di bawah ini:

Survei KedaiKOPI: Publik Yakin Vaksin Merah Putih Akhiri COVID-19

Jakarta, 16 Oktober 2020 – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia) meminta pekerja di DKI Jakarta untuk menilai tingkat optimisme terhadap Vaksin Merah Putih yang kini sedang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi RI. Sebanyak 70,7% responden menyatakan bahwa mereka optimis bahwa Vaksin Merah Putih akan menyelesaikan pandemi di Indonesia.

Manajer Riset Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio mengatakan “Tingkat optimisme yang tinggi menunjukkan apresiasi publik terhadap pemerintah yang sedang mengembangkan Vaksin Merah Putih, serta merupakan representasi harapan masyarakat bahwa Vaksin ini dapat menyelesaikan pandemi COVID-19”.

Survei ini juga mengungkap bahwa ada kenaikan persepsi ancaman COVID-19 di mata publik dibandingkan 6 bulan lalu. Hal tersebut dapat terlihat dari 64,7% responden yang menjawab bahwa COVID-19 sebagai sebuah ancaman. Hal tersebut berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah responden yang percaya bahwa orang Indonesia kebal terhadap COVID-19 yaitu sebesar 26,5%. Jumlah tersebut menurun 5,3% dari survei sebelumnya yang dilakukan pada awal September 2020 lalu. Justito menambahkan “Meningkatnya persepsi ancaman COVID-19 dan semakin menurunnya tingkat kepercayaan bahwa orang Indonesia kebal terhadap COVID-19 merupakan sebuah penanda bahwa tingkat kesadaran publik akan bahaya dari virus itu meningkat”

Tingkat kesadaran yang tinggi juga berdampak pada perilaku yang ditunjukkan publik selama Pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut dapat terlihat dari seberapa sering publik melakukan tindakan pencegahan COVID-19 dalam seminggu dengan skor 0 untuk tidak pernah dan nilai 7 untuk melakukannya setiap hari. Penggunaan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai masing-masing 6,5; 6,4; dan 6,0. Sedangkan penggunaan hand sanitizer mendapatkan skor 5,8, konsumsi multi-vitamin sebanyak 4,5, dan penyemprotan disinfektan sebanyak skor 3,6.

Survei ini juga memperlihatkan terbaginya persepsi responden terhadap efektifitas dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kedua oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 49,8% menyatakan PSBB kedua ini efektif, berbanding tipis dengan yang menyatakan bahwa PSBB kedua ini tidak efektif sebanyak 48,7%. Selain itu, jumlah responden yang bekerja dari rumah sebanyak 30,5%, sedangkan yang masih masuk ke kantor sebanyak 36,1%. Sisanya, sebanyak 33,4% menyatakan bahwa mereka mendapatkan shift masuk bergiliran.

Selanjutnya, survei ini juga menunjukkan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 sudah menjangkiti lingkungan terdekat. Sebanyak 26,5% responden menjawab bahwa ada orang dari lingkungan terdekat mereka yang terkena kasus positif COVID-19. Rata-rata jumlah orang yang positif COVID-19 dari lingkungan terdekat tersebut sebanyak 3 hingga 4 orang. Selebihnya, sebanyak 35% menjawab tidak dan 38,5% lainnya menjawab tidak tahu.

Justito mengakhiri, “Jalan menuju akhir dari pandemi ini masih panjang, namun tingginya rasa optimisme publik terhadap Vaksin Merah Putih untuk mengatasi pandemi ini, juga didukung oleh meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi COVID-19 ini akan memuluskan langkah kita dalam menyelesaikan pandemi ini.”.

“Survei Opini Publik Pengembangan Vaksin Merah Putih” diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada 8 – 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja/karyawan kantor di DKI Jakarta. Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8%.

Hasil lengkap “Survei Opini Publik Pengembangan Vaksin Merah Putih” dapat diunduh di sini
*

Narahubung:
Justito Adiprasetio (08179083336)
Kunto Adi Wibowo (082116657021)

Survei KedaiKOPI: Kinerja Menteri BUMN Paling Diapresiasi, Menko PMK Mesti Kerja Lebih Keras

Jakarta, 14 Oktober 2020 – Dalam jajak pendapat terkininya, Lembaga Survei KedaiKOPI meminta pekerja, baik ASN, BUMN, dan karyawan swasta di DKI Jakarta untuk menilai kinerja menteri anggota kabinet Indonesia Maju dengan memberikan skor 10 untuk kepuasan tertinggi atas kinerja menteri dan nilai 1 untuk kepuasan terendah. Kinerja Menteri BUMN, Erick Thorir mendapatkan apresiasi tertinggi di mata publik dengan nilai 5,9, dari maksimal nilai 10. Sedangkan Menteri Koordinator PMK, Muhajir Effendy mendapat nilai merah dari publik dengan nilai 4,97.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan “Kepuasan terhadap kinerja Menteri BUMN yang merangkap sebagai Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID-19, Erick Thorir selama masa pandemi cukup tinggi di mata pekerja urban Jakarta ini membuktikan bahwa publik masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja Erick Thorir untuk bisa menangani dan mengatasi pandemi ini”.

Sementara Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menempati posisi 21 dari 34 menteri di kabinet Indonesia Maju dengan nilai 5,22. Menko Kemaritiman dan Investasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Panjaitan mendapatkan skor 5,15 di posisi 27. Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi Wakil Ketua II Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berada di posisi 5 dengan nilai 5,64.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Muhadjir Effendy menempati posisi paling akhir diantara anggota kabinet Indonesia Maju dengan skor 4,97. Kunto mengomentari bahwa Muhadjir Effendy kurang dirasakan kehadiran dan terobosannya sebagai menteri koordinator yang bertanggung jawab atas pembangunan manusia yang terancam dengan pandemi COVID-19. Lebih lanjut Kunto menegaskan, “Evaluasi dari publik yang diterima oleh pak Muhadjir Effendy merupakan tuntutan publik agar sang menteri koordinator bekerja lebih keras dan segera memperjelas program terkait penanganan COVID-19 seperti inovasi untuk membangun resiliensi warga Indonesia.”

Survei ini juga mengungkap bahwa Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro yang menjadi punggawa dan bertanggungjawab atas pembuatan vaksin Merah Putih mendapatkan nilai yang cukup tinggi di mata para pekerja di Jakarta dengan nilai 5,33. Skor ini menempatkan Bambang Brodjonegoro di peringkat 12 dari seluruh anggota kabinet Indonesia Maju. “Harapan dan optimisme publik yang besar terhadap vaksin Merah Putih memberikan keuntungan dan sekaligus tantangan bagi Menristek. Publik sangat berharap dan mendukung vaksin ini bisa menjadi end game bagi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia,” Kunto menambahkan.

Publik sendiri cenderung merasa nyaman terhadap kinerja Presiden Jokowi selama masa pandemi. Hal tersebut dapat terlihat bahwa tingkat kenyamanan atas kinerja Presiden di mata pekerja di Jakarta mendapatkan nilai 62,6%. Seiring dengan rasa kenyamanan terhadap kinerja Presiden, Satgas COVID-19 menjadi lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling tinggi dari responden dengan nilai 6,2 dari maksimal nilai 10 yang diikuti oleh gubernur tempat tinggal responden dan BNPB/BPBD yang sama-sama memperoleh nilai 5,9. Selanjutnya adalah Pemerintah Pusat yang memiliki nilai 5,7 yang disusul dengan Wali kota/Bupati tempat tinggal yang memiliki nilai 5,6.

“Kenyamanan dan kepercayaan yang diberikan responden terhadap Presiden Jokowi dan juga jajarannya yang masih tinggi seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk menangani dan mengatasi pandemi COVID-19 ini, karena kepercayaan dari masyarakat tersebut adalah kunci utama terciptanya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat untuk bahu-membahu menangani pandemi,” tukas Kunto mengakhiri wawancara.

“Survei Opini Publik Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah” diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada 8 – 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja/karyawan kantor di DKI Jakarta. Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respon (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8%.

Hasil lengkap “Survei Opini Publik Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah” dapat diunduh di sini.

Narahubung:
Kunto Adi Wibowo (082116657021)
Justito Adiprasetio (08179083336)

Survei Tokoh Alternatif Nasional

Rilis Pers

Survei Tokoh Alternatif Nasional menempatkan tokoh-tokoh politisi nasional yang memiliki persepsi baik di hadapan publik Indonesia serta mempunyai potensi untuk berkontestasi dalam pertarungan politik Indonesia ke depan.

Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik) menemukan faktor yang disukai masyarakat pada sosok Susi Pudjiastusti, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Khofifah, Amran Sulaiman, dan Rizal Ramli.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menuturkan, “Nama-nama tersebut mula-mula didapatkan melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan perwakilan dari setiap provinsi secara daring sebelum survei dilakukan untuk menyaring nama sekaligus menajamkan isu yang akan ditanyakan pada responden”.

Dari laporan hasil akhir survei terkait tingkat kesukaan publik adalah:

  1. Susi Pudjiastuti (24,6%)
  2. Anies Baswedan (20,1%)
  3. Ridwan Kamil (15,4%)
  4. Tri Rismaharini (14,7%)
  5. Sri Mulyani (10,1%)
  6. Andi Amran Sulaiman (8,7%)
  7. Khofifah Indar Parawansa (4,1%)
  8. Rizal Ramli (2,3%)

Survei yang digelar secara nasional (34 provinsi) pada tanggal 1-10 Juni 2020 dengan melibatkan 1200 responden dengan metode online survey ini secara umum menggambarkan tingkat kesukaan publik terhadap para tokoh alternatif Indonesia.

Kunto mengatakan, “Hal yang menarik dari hasil survei tokoh ini adalah tingginya tingkat kesukaan terhadap Susi Pudjiastuti yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Susi Pudjiastuti dipersepsikan publik sebagai sosok yang berani (21,3%), walaupun dirinya memiliki kekurangan karena pendidikannya yang tidak formal (2,9%).”

Kunto juga menambahkan, “Selain itu juga muncul nama Andi Amran Sulaiman yang merupakan Mantan Menteri Pertanian sebagai satu-satunya tokoh yang berasal dari Indonesia Timur dan menjadi tokoh yang mewakili Indonesia Timur. Andi dipersepsikan publik memiliki kinerja baik (4,6%), walaupun dirinya kurang dikenal (2,4%)”.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio, menjelaskan, “Anies Baswedan adalah kepala daerah yang mendapatkan tingkat kesukaan tertinggi, mengungguli RIdwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Secara keseluruhan bahkan Anies Baswedan menempati peringkat kedua, di bawah Susi Pudjiastuti. Anies Baswedan dianggap berprestasi karena menurut responden telah Memimpin dengan baik (6,5%), walaupun sebagian dari publik menganggap dirinya kurang tegas (7,5%), hal yang menjadi kekurangan dirinya”.

Berdasarkan survei tersebut didapatkan, sosok yang dipersepsikan bersih oleh publik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (65,3%), Ridwan Kamil (58,6%), Tri Rismaharini (54,9%), Sri Mulyani (52,3%), Anies Baswedan (49,9%), Khofifah Indar parawansa (48,3%), Andi Amran Sulaiman (44,8%), dan Rizal Ramli (37,8%).

Sosok yang dipersepsikan memerangi korupsi berturut-turut, Susi Pudjiastuti (63,8%), Ridwan Kamil (56,0%), Tri Rismaharini (53,8%), Sri Mulyani (51,2%), Khofifah Indar Parawansa (46,3%), Anies Baswedan (45,9%), Andri Amran Sulaiman (43,6%), dan Rizal Ramli (37,1%).

Sosok yang dipersepsikan berani dalam bertindak berturut-turut, Susi Pudjiastuti (67,8%), Tri Rismaharini (56,7%), Ridwan Kamil (54,7%), Sri Mulyani (53,4%), Anies Baswedan (48,6%), Andri Amran Sulaiman (46,9%), Khofifah Indar Parawansa (46,7%), dan Rizal Ramli (41,2%).

Sedangkan sosok yang dipersepsikan memiliki kinerja baik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (66,3%), Ridwan Kamil (61%), Tri Rismaharini (56,5%), Sri Mulyani (53,3%), Khofifah Indar Parawansa (49,2%), Anies Baswedan (46,8%), Andri Amran Sulaiman (44,5%), dan Rizal Ramli (36,3%).

Justito menjelaskan, “Hasil survei juga menunjukkan bila mereka yang berada pada SES D, E1, dan E2 lebih menyukai sosok Rizal Ramli, Andi Amran Sulaiman, dan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini menunjukkan sosok ini lebih dikenal oleh masyarakat kelas bawah. Bila dibandingkan dengan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani yang sosoknya lebih banyak disukai oleh SES AB dan C1.”

“Berdasarkan kriteria usia kita dapat melihat para Pemilih Pemula (17-21 Tahun) dan Pemilih Usia Muda (22-36 Tahun) cenderung memilih sosok perempuan. Sri Mulyani (14,9% Pemilih Pemula + 55,4% Pemilih Usia Muda), Susi Pudjiastuti (10,8 Pemilih Pemula + 57,1% Pemilih Usia Muda), dan Khofifah Indar Parawansa (24,5% Pemilih Pemula + 42,9% Pemilih Usia Muda) lebih banyak dipilih oleh para pemilih pemula dan usia muda, bila dibandingkan dengan politisi laki-laki”, tutur Justito. “Survei ini menunjukkan bila mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Susi Pudjiastuti (24,6%) dan Andi Amran Sulaiman (8,7%), maupun mereka yang menjadi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan (20,1%) dan Ridwan Kamil (15,4%) memiliki kans untuk dapat terus disukai dan meningkatkan popularitas mereka di hadapan publik”, pungkas Justito.

 

Contact person:

Justito Adiprasetio (+628179083336)

Diskusi KedaiKOPI – COVID-19 Mendidik Kita Agar Lebih Peka Terhadap Etika dan Kemanusiaan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Rocky Gerung menuturkan “Jadi sebetulnya ekonomi dan etika itu ada dalam satu napas. Nah COVID-19 ini mengajarkan kita untuk mengembalikan etika kepada kehidupan keseharian manusia. Hal tersebut justru itu yang tidak dihargai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mempertahankan politik infrastruktur tanpa melihat aspek lain.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Prof. Firmanzah, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

“COVID-19 ini memberi kita pelajaran agar lebih peka terhadap etika. Keakraban justru tumbuh di dalam masyarakat, tetapi di istana justru muncul arogansi. Keputusan Mahkamah Agung terkait BPJS misalnya dibatalkan oleh lembaga eksekutif.” Ujar Rocky.

Padahal menurut Rocky, “COVID-19 semestinya bisa mendidik kita untuk mempertahankan dimensi sosial dalam masyarakat.”

Senada dengan Rocky, Sandiaga Uno mengatakan, “COVID-19 ini telah mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita harus bisa jaga. Pertama kesehatan publik banyak yang kurang, banyak fasilitas kesehatan yang kurang. Kedua mengenai ekonomi, ternyata ekonomi kita belum bisa menghadapi extra shock. Ketiga mengenai lapangan kerja yang banyak sekali terdampak. Berikutnya data. Sebenarnya kalau kita punya data yang kuat dan mempunyai kemampuan analisa maka kebijakan-kebijakan akan berdasarkan data.”

Sayang menurut Sandiaga, kita tidak banyak belajar dari wabah ini. Terutama karena kordinasi pengambil kebijakan yang lemah.

“Kebijakan sekarang lack coordination, sehingga kebijakan-kebijakan menjadi kurang tepat. Belum lagi penyakit ini baru dikenal dan dampaknya baru terasa. Harga bahan pokok mulai naik. Ketersediaan pasokan mulai tersendat dan harga mulai naik. Tanpa kordinasi, sulit untuk membayangkan masalah multidimensi ini dapat tertangani”, tutur Sandi.

Menurut Sandi, seharusnya pemerintah fokus pada kesehatan, “Kita harus dahulukan sisi kesehatan dan kemanusiaan. Jika kita patuh terhadap kebijakan, maka akan mudah untuk keluar dari pandemi. Jadi kita harus pastikan dulu kesehatan, baru kita keluar dari pertarungan COVID ini baru kita relaksasi ekonomi.”

Prof. Firmanzah sebagai menambahkan, “Ada dua pilar ekonomi yang dihantam oleh COVID-19, yaitu people mobility dan people gathering. People mobility mungkin tidak begitu mengganggu ekonomi, masih bisa mobile banking. Celakanya COVID-19 sangat mengganggu people gathering sehingga ekonomi terganggu juga.”

“Tantangan ini, dirasakan oleh semua pihak. Tahun ini ekonomi, baik di negara maju dan berkembang, mengalami pertumbuhan negatif. COVID-19 melukai semua pihak”, ujar Prof. Firmanzah.

Prof. Firmanzah mengatakan, “Ekonomi Indonesia diprediksi masih bisa tumbuh di angka 1 persen apabila penangangan pandemi ini bisa selesai di bulan Juni/Juli. Apabila selesai di luar Juni/Juli diperkirakan pertumbuhan Indonesia di bawah 1 persen. Tentu kita bisa menilai sendiri prediksi tersebut”

Prof. Firmanzah menjelaskan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah fokus pada penanganan kesehatan-nya terlebih dahlu. Sehingga wabah tidak semakin dalam melukai banyak sektor kehidupan ekonomi dan sosial kita.

“Kalau ingin menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dari sejak awal seharusnya itu dipetakan”, pungkas Prof. Firmanzah.

Hendri Satrio, menutup diskusi dengan mengatakan, “Beberapa kali saya mendengarkan kata hurting, artinya banyak sekali COVID-19 yang membuat kita terluka. Namun dari sana, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti lebih menghargai apa yang dimiliki di rumah dan hal-hal kecil lain.”

Selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini

Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Prof. Firmanzah dan Sandiaga Uno: COVID-19 Seharusnya Mendidik Pemerintah untuk Fokus pada Kesehatan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Prof. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina menuturkan “Kita hanya bisa menyelamatkan ekonomi kita kalau pandemi ini bisa tertangani. Kalau pandemi ini masih ada, sampai kapanpun sampai berapapun defisit yang kita gelontorkan. Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan pandemi tentu ada cost-nya yang harus ditangani bersama-sama. Dari sejak awal seharusnya itu harus dipetakan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Firmanzah dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Rocky Gerung. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

Banyak kalangan yang sepakat bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi sepuluh tahun lalu, crisis apromore case. Terakhir IMF merilis publikasi bahwa global economy akan terkontraksi 3 persen, jadi minus 3 persen ekonomi dunia. Kalau dibandingkan dengan krisis finansial global 2009, global economy _terkontrasi minus 0,1 persen, tetapi tahun ini diperkirakan minus 3 persen. Dan kalau kita lihat total lost, mudah-mudahan bentuknya adalah sementara saja, jadi 2020 kita akan turun lalu pada 2020 ke 2021 kita akan _recovery.

Sandiaga Uno, menambahkan “Banyak sekali lapangan kerja yang sekarang terdampak. Sebetulnyaperusahaan-perusahaan ini memiliki banyak opsi, tapi opsinya akhirnya harus melakukan PHK karena mereka tidak memiliki cadangan dana tunai yang cukup. Jadi selama ini bisnis yang kita kelola yang selama ini kita minimize cas_e kita, kita _maximize non-current assets kita. Ini ternyata harus punya satu pemikiran ke depan bahwa bisnis itu dikelola bukan me-maximize margin dan keuntungan yang harus dibagi, tetapi juga sustainability.

Bagi Sandi, pemerintah dapat memulihkan ekonomi bila pemerintah secara serius memperhatikan aspek kesehatan. Termasuk untuk ke depannya, dunia kesehatan harus mendapatkan perhatian serius.

“COVID-19 ini sedang mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita banyak belajar yang luar biasa ya ilmu-ilmu tentang bagaimana kita public health itu selama ini underinfested. Bahwa kita di dunia usaha kita ga terlalu melihat sisi kesehatan masyarakat ini sebagai hal yang harus kita lakukan investasi secara besar-besaran. Sekarang kita bisa melihat fasilitas kesehatan kita kurang, juga kita lihat alat-alat kesehatan, obat-obatan masih banyak yang kita belum memiliki kemampuan”, tutur Sandi.

Hal tersebut menurut Sandi harus dimulai dengan prediksi yang akurat, serta data yang kuat. Dengan kepemilikan data yang baik, pemerintah bisa mengambil kebijakan tidak hanya untuk menangani COVID-19, tetapi juga untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

“Sebetulnya kalau kita punya data yang kuat dan kita bisa punya kemampuan menganalisa data tersebut. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil akhirnya semua berbasis data”, tutur Sandi.

Rocky Gerung menambahkan, penanganan yang buruk disebabkan oleh minimnya kepemimpinan.

“Publik merasa bahwa tidak ada leadership sebetulnya untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID-19 ini. Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai these stupid. COVID vs stupid. Dan ke-stupid-an itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping”, tutur Rocky.

Menurut Rocky, kita tidak bolek jatuh pada apa yang disebut sebagai frustasi sosial. Karena akan menggerus aspek psiko-sosial masyarakat.

“Frustrasi sosial menyebabkan kondisi psikis bangsa ini terganggu dan itu adalah ongkos ekonomi yang panjang. Dan pemerintah tidak memasukkan dimensi itu, seolah-olah herd imunity akan berlangsung dengan sendirinya. Tetapi dalam menunggu herd imunity itu, masalah-masalah psiko-sosial ini tumbuh terus-menerus.” Ujar Rocky.

Hendri Satrio melengkapi, “Tekanan-tekanan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari publik terhadap jawaban dari pertanyaan publik, “kapan kita bisa melalui ini?” Ternyata justru membuat mereka itu berpolemik yang justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu turun terus-menerus. Tekanan-tekanan ini justru harus diperbaiki pemerintah supaya kepercayaan perlahan tumbuh.”

“Pelajaran tentang leadership, adalah hal yang penting dalam penanganan COVID-19. Hingga hari ini memang pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal yang baik, tapi beberapa hal juga yang mengejutkan”, pungkas Hendri.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini
Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Rocky Gerung: Dokter Meninggal Karena Kebijakan yang Buruk, Bukan karena Covid-19

Siaran pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)

Rocky Gerung menuturkan ”Saya menganggap virus ini di Indonesia tidak ditularkan secara alami seperti pada gagang pintu, dll. Virus ini ditularkan oleh kebijakan pemerintah yag buruk, sehingga mempercepat penyebaran virus. Kebijakan buruk ini berlanjut sampai sekarang. Asumsi-asumsi yang dilakukan pemerintah juga tidak berlandaskan data yang kuat.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Selasa, 5 Mei 2020 pukul 16.00.

Rocky juga mengkritik pelonggaran PSBB, “turunnya pasien virus bisa terjadi kalau rakyat di-freeze. Logikanya ini pemerintah ini ngaco, dia mendatangkan alat deteksi tapi melakukan relaksasi atau memperlonggar peluang penyebaran virus.”

Dr. Daeng Faqih menuturkan, kesalahan kebijakan akan mempersulit keadaan, “Memang angka testing kita berada pada titik rendah. Target sebenarnya 10.000 per hari. Tetapi memang betul mobilitas itu sangat berpengaruh, kalau mobilitas itu tinggi tindakan tracing dan treat akan sulit.”

Dr. Daeng Faqih melengkapai bahwa tantangan menghadapi virus Covid-19 diperberat dengan lemahnya industri kesehatan Indonesia.

“Dengan corona virus ini sebenarnya kita sudah sadar betul industri kesehatan sangat lemah. Masalah obat, masalah kesehatan, dll. Alat juga begitu, kita belum bisa membuat alat canggih. Setelah Covid-19 ini kita sadar bahwa industri kesehatan kita belum siap. Semoga setelah ini kita tidak impor semua lagi”, tutur Dr. Daeng Faqih.

Strategi yang tepat menurut Dr. Daeng adalah dengan fokus pada social distancing dan penjagaan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. “Saya berharap pemerintah tetap fokus pada, yang pertama orang yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat. Kedua strateginya adalah yang sehat jangan sampai ketularan. Tetap lakukan distancing dan jaga kesehatan”, tutur Dr Daeng Faqih.

Sandiaga Uno, kemudian menuturkan bahwa pemerintah harus mulai memikirkan kebijakan untuk menghadapi new normal. Sandiaga Uno mengambil contoh industri pariwisata.

“Pariwisata akan sedikit berubah dengan pendekatan berbeda. Naik pesawat bisa ngantre 3 jam. Bisnis terkait pencegahan ini akan meroket luar biasa. Restoran akan lebih banyak yang outdoor karena indoor itu berisiko. Aktivitas olahraga juga bisa meningkat terkait upaya meningkatkan imunitas. Setelah Covid-19 ini orang-orang akan sangat hati-hati” ujar Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan bahwa wabah ini mengungkap kelemahan Indonesia, yaitu di sektor pendidikan, “Sektor pendidikan belum terdistribusi secara fundamental. Sistem pendidikan kita seperti ini tidak adil, karena tidak semua orang memiliki akses internet yang baik.”

Sandi kemudian mengajukan pertanyaan retorik, “Sebetulnya common sense, hal-hal yang menjadi perdebatan. Apakah mau melonggarkan PSBB sementara kasus masih naik?”

Menurut Sandi, pemerintah seharusnya benar-benar berfokus pada penanganan kesehatan terkait Covid-19 karena akan selalu ada kesempatan ekonomi berikutnya. “Peluang-peluang bisa muncul setelah Covid-19. Hari-hari yang cerah itu biasa kita dapatkan setelah badai berlalu.”

Hendri Satrio menutup diskusi dengan pernyataan, “Pemerintah semestinya mengeluarkan kebijakan yang cerdas dan konsisten, kalau sulit membuat kebijakan cerdas minimal buatlah kebijakan yang konsisten! Agar tidak membingungkan”.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI.

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Sandiaga Uno: Kebijakan Pemerintah harus Berbasis Sains dan Data

Siaran pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)

Sandiaga Uno menuturkan, “Sepertinya ada trial baloon untuk mendapatkan tanggapan publik, cek sound-lah. Harusnya kebijakan pemerintah berbasis sains apakah kita sudah aman atau belum, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lemah” Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah yang terasa mengendur setiap harinya.

Kritik terhadap PSBB tersebut disampaikan oleh Sandiaga dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Selasa, 5 Mei 2020 pukul 16.00.

Menurut Sandiaga, “Semestinya ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan saudara-saudara tidak kelaparan, kekurangan kebutuhannya. Indonesia harus mendahulukan aspek kesehatan, insya Allah ekonomi juga akan balik.”

Bagi Sandi, tanpa pengetesan kita yang masif Indonesia tidak akan memiliki data yang kuat. “Kita tidak tahu kita ada di kurva mana – menanjak, melandai atau turun, jadi sulit untuk mengambil tindakan 3T (Test, Trace, Treat). Kita belum ada testing yang tinggi sehingga kita tidak tahu dimana kita berada”, tutur Sandi.

Dr. Daeng Faqih melengkapi pernyataan Sandi, bahwa walaupun jumlah pasien turun, namun secara statistik jumlah pertambahan kasus masih konsisten.

“Di DKI ini pertambahan kasus memang turun sebanyak 30 persen. Namun secara nasional pertambahan kasus masih 200-400 orang per hari. Ini masih normal. Beberapa daerah seperti Jawa Timur pertambahan kasus masih sangat gencar.” Ujar Dr. Daeng Faqih.

Dr. Daeng Faqih juga menjelaskan bahwa, “Hingga saat ini angka ODP (Orang dalam Pantauan) cukup tinggi, secara total berjumlah 230 ribu orang. Sekarang ada istilah OTG (Orang Tanpa Gejala), menurut para ahli sejumlah 40 persen dari keseluruhan kasus. Apakah dengan angka ini betul ada pelonggaran atau terus dijelaskan secara disiplin.”

Dr. Daeng Faqih mengatakan bahwa intervensi ketat harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Dr. Daeng Faqih menjelaskan, “Kita optimis cepat atau melambat tergantung intervensi kita. Puncak kapan dan berapa lama infeksi tergantung kita agresif atau tidak. Caranya pertama, sumber penularan tidak boleh menularkan (quick detection). Ini harus agresif, kalau tidak kurva penularan bisa tinggi. Kedua, yang sehat ini supaya tidak tertular. Langkah sederhana adalah yang sehat tidak kontak dengan yang lain. Jadi stay at home dan social distancing itu perlu dilakukan.”

Rocky Gerung mengritik pemerintah bahwa intensi untuk pelonggaran PSBB dilakukan dengan ketiadaan data.

Rocky Gerung menuturkan, “Apa yang ajaib adalah dengan ketiadaan data karena lemahnya test dan kordinasi, pemerintah malah melakukan pelonggaran PSBB”.

“Data adalah sumber kebijakan. Dari awal pemerintah menyampaikan data ini secara samar-samar. Bagaimana mungkin data inteligen dapat dipakai oleh medis” ujar Rocky.

Menurut Rocky, bahkan masyarakat dapat mandiri dalam bertahan dan memutuskan langkah yang mereka ambil mengesampingkan data yang diberikan oleh pemerintah apabila data tersebut tidak cukup valid. “Rakyat sekarang tau apa yang perlu dilakukan. Tidak perlu lagi pemerintah bicara terus-menerus, karena rakyat sudah mencari data sendiri sehingga bisa berbuat sendiri”, pungkas Rocky.

Sandiaga Uno menutup, “Hari ini langkah dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada data, data driven policy. Tanpa hal tersebut wabah ini sulit untuk kita sudahi”.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI.

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)