Pemerintah Dinilai Gagal Dalam Merespons Gairah Politik Pemuda

Jakarta – Pemerintah dinilai gagal dalam merespons gairah politik generasi muda. Salah satu contohnya adalah mahasiswa kritis yang diberikan sanksi saat menggelar forum diskusi ataupun turun ke jalan saat menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Blok Politik Pelajar Delpedro Marhaen.

“Saat ini generasi muda sedang dalam posisi berpartisipasi penuh dalam demokrasi. Dan itu dibuktikan dengan beragam aksi mengkritisi kebijakan pemerintah maupun parlemen dari tahun ke tahun,” ujarnya dalam diskusi OTW 2024 yang mengangkat tema “Gairah Pemuda dan Demokrasi” yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI di Hotel Erian, Jakarta Pusat, Rabu 29 Maret.

Acara tersebut menghadirkan narasumber Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino dan Ketua Bidang Politik PP Pemuda Muhammadiyah Andreyan Noor.

Lalu juga turut hadir Wasekjen PB HMI Muh. Jusrianto, Ketua PP GP Ansor Saiful Rahmat Dasuki dan Juru Bicara Blok Politik Pelajar Delpedro Marhaen. Serta moderator Kani Dwiharyani.

Pada kesempatan ini, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan peran anak muda di partai politik sangat signifikan. “Ini karena ide dan gagasan banyak lahir dari para generasi muda, meski ada bimbingan dari para senior.”

Menurutnya antargenerasi harus saling mengisi peran masing-masing dan melakukannya dengan baik.

Ketua Bidang Politik PP Pemuda Muhammadiyah Andreyan Noor mengatakan pemuda harus bisa merebut proses kepemimpinan, terutama proses di parlemen. “Pemuda harus bisa scale up dari proses politik di jalanan menjadi proses politik di parlemen agar aspirasi bisa tembus ke tembok istana.”

Hal senada diungkapkan Wasekjen PB HMI Muh. Jusrianto yang berpendapat dari tahun ke tahun secara kualitas generasi muda selalu tumbuh melebihi generasi sebelumnya. “Pada momentum 2024 peran pemuda sangat penting. meski memiliki latar belakang berbeda, namun masih harus dalam garis kepentingan nasional.”

“Dengan begitu anak muda diharapkan dapat berpartisipasi dalam organisasi partai politik, agar ide-ide segar yang dimiliki dapat dibawa dan disalurkan ke ranah politik praktis,” jelasnya.

Menurut Ketua PP GP Ansor Saiful Rahmat Dasuki, hubungan antara generasi sebelumnya dengan generasi muda tidak dapat diputus begitu saja.

“Hari ini transnasionalisme sudah masuk ke Indonesia dan itu secara tidak langsung menggerogoti politik kebangsaan kita. Dan di situlah peran kesadaran politik anak muda yang harus dikedepankan.”

Lebih lanjut Saiful mengatakan pemuda harus berpartai agar ide-ide cemerlang dan kebersamaan dapat diaplikasikan di partai politik. “Cara pandang saja yang harus di transformasi,” paparnya.*

Pejabat Publik yang Jadi Kandidat Capres Berpotensi Langgar Aturan Penggunaan Fasilitas Negara

JAKARTA – Beberapa kandidat Capres 2024 belakangan sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah, mulai dari Anies Baswedan usai menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga pejabat negara seperti Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, La Nyalla Mattalitti dan Ridwan Kamil.

Terkait rutinnya pada kandidat berkeliling daerah, mendapatkan sentilan dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang mengatakan kandidat capres yang keliling hanya satu sosok tertentu.

Jika dilihat dari berbagai pemberitaan media, hampir semua sosok yang menjadi bakal calon presiden melakukan kunjungan ke daerah. Dan pernyataan tersebut justru mengundang pertanyaan mengenai para pejabat negara yang menggelar safari daerah dengan fasilitas negara yang melekat pada dirinya.

Dalam acara diskusi OTW2024 yang digagas KedaiKOPI, Rabu 1 Maret 2023, di Jakarta, menghadirkan narasumber Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Wakepresma Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas dan Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Abid, dengan mengusung tema Pro Kontra Kandidat Capres Keliling.

Dalam kegiatan ini Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan tidak ada yang dilanggar dari kegiatan berkeliling daerah oleh sosok-sosok yang ramai dibicarakan sebagai kandidat calon presiden.

“Sama sekali tidak ada yang dilanggar, ini khan belum definitif. Memangnya Bawaslu akan melakukan apa? Ingin mendiskualifikasi kandidat yang belum melakukan pendaftaran? Landasan hukum kalau itu dilanggar dasarnya apa, saya jadi bingung,” ujarnya.

Margarito menganggap Bawaslu dan KPU sebaiknya fokus pada tugas yang dibebankan negara pada lembaga tersebut. “Daripada Bawaslu hanya mengomentari hal-hal yang tidak substantif, lebih baik melakukan perekrutan dan melatih relawan bagaimana cara mengawasi pemilu yang jurdil, itu lebih bermanfaat,” ujarnya.

Pada acara yang sama, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sosok yang menjadi kandidat capres yang saat ini menjadi pejabat negara, justru amat berpotensi menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada dirinya.

“Bagaimana mungkin bisa memisahkan fasilitas negara yang menempel pada dirinya dan disaat bersamaan ia melakukan kegiatan keliling daerah,” ujarnya.

Ujang menambahkan, ketika seorang sebagai pejabat negara melakukan safari politik, ia akan bergerak dengan segala jabatan dan fasilitas yang melekat pada dirinya. “Pasti bisa dicek riwayat perjalanan dinasnya ada bahkan mobil yang digunakan adalah mobil milik negara,” tandasnya.

Di samping itu Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Abid mengaku tidak mempermasalahkan aktivitas para figur tersebut. Dirinya lebih mempertanyakan mengapa tokoh-tokoh yang belakangan ini intens melakukan safari politik tidak menyambangi kampus-kampus untuk menyampaikan dan memperdebatkan gagasan mereka.

“Kami sebetulnya mendorong para tokoh untuk berani mendatangi kampus-kampus yang mana kita semua bisa berdiskusi dan berdebat mengenai gagasan yang dibawa oleh mereka. Kami juga mendesak agar KPU bisa membolehkan politisi ataupun parpol yang mengikuti kontestasi pemilu untuk melakukan debat di universitas,” tegas Abid.

Wakil Presiden Kepresma Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas berharap agar para kandidat capres dapat ikut mencerdaskan masyarakat saat melakukan safari politik.

“Dibandingkan dengan menampilkan citra politik melalui figur pribadinya, baiknya mereka menjelaskan ide yang akan dibawa untuk melanjutkan visi Indonesia, di situlah masyarakat akan tercerdaskan,” tukas Lamda.

Lembaga Survei KedaiKOPI: 2023 Banyak Tantangan, Bisa Selesai Jika Etika Ditegakkan

JAKARTA – Kondisi Indonesia pada tahun depan masih penuh tantangan, terutama di bidang politik, hukum dan ekonomi. Namun, semua itu bisa dihadapi jika etika publik dari para pengambil kebijakan berhasil ditegakkan.

Pasalnya, pemimpin yang menjunjung tinggi etika dan mengerti hukum akan membawa Indonesia ke arah positif. Sebaliknya, pemimpin yang pragmatis secara politik dan terperangkap oleh konflik kepentingan pribadi, dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dan sosial masyarakat semakin berjarak.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said menegaskan, masyarakat Indonesia tidak bodoh. Oleh karena itu, segelintir elite politik jangan terus mengucapkan ide-ide tak etis di depan publik dengan mengatasnamakan menjunjung tinggi demokrasi. Pasalnya, wacana penambahan masa jabatan presiden tidak pernah dibahas di akar rumput.

“Ketua MPR bicara soal tiga periode, dengan alasan untuk memancing ide. Apa boleh secara hukum? boleh. Tapi apakah patut diucapkan oleh pemimpin lembaga tinggi negara? Seharusnya, tidak,” ujar Sudirman Said dalam diskusi publik bertajuk Ngopi dari Sebrang Istana: Merangkum 2022, Menyambut 2023, di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2022).

Menurut dia, wacana tiga periode yang digelindingkan segelintir elite politik dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Ia berharap, ide-ide liar seperti itu dihentikan pada 2023.

“Tahun depan itu, pemilu harus kita gunakan sebagai jalan mengembalikan kepatutan. Publik etik. Kita punya banyak orang cerdas untuk mengembalikan publik etik yang saat ini sudah tergerus,” ucap Sudirman.

Diskusi tersebut turut dihadiri pengamat politik Siti Zuhro, pengamat ekonomi Ninasapti Triaswati, pengamat hukum/pegiat HAM Asfinawati, deputi BAZNAS Arifin Purwakananta dan artis Ronal Surapradja.

Siti Zuhro sepakat dengan Sudirman Said. Ia menegaskan, kehidupan sosial politik Indonesia pada tahun depan tak akan stabil jika segelintir elite pejabat masih mengedepankan kepentingan kelompok di atas hajat rakyat. Oleh sebab itu, pilpres 2024 harus melahirkan pemimpin baru yang paham hukum dan bisa mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

“Tahun 2023 sudah diprakondisikan di 2022. Pertanyaannya, negeri ini ada gak, sih, yang mengurus? Mengapa sejak 2019 sampai sekarang, rakyat merasa tidak pasti memulu. Politik yang tidak stabil, mengapa nuansa kompetisi begini banget, tidak jelas dan terbelah,” ucap Siti.

Siti juga mengayangkan ucapan Ketua MPR, Bambang Soesatyo yang menggelindingkan wacana penambahan 2 tahun masa jabatan presiden Joko Widodo. Menurut dia, hal tersebut sangat melukai rakyat. “Ini apa? Sinyal mengadu domba ini. Cara-cara Orde Baru sepertinya ingin ditumbuhkan lagi,” katanya.

Ninasapti menguatkan pandangan Siti dan Sudirman dari sisi ekonomi. Menurut Nina, tidak ada alasan untuk menunda pemilu atau pilpres sekali pun karena tidak ada hal yang mendesak. Menurut dia, perekonomian Indonesia pada 2023 tetap akan tumbuh di atas 4 persen.

“Jadi bukan resesi, karena tidak akan minus. Kalau melambat, iya. Kita di lingkungan akademis dan para ekonom sepakat, Indonesia tahun depan tidak akan resesi. Asalkan, beberapa pekerjaan rumahnya diselesaikan,” kata Ninasapti.

Menurut dia, resesi hanya bisa terjadi jika dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti kemungkinan meletusnya perang dunia ketiga. Namun, dari sisi internal, perekonomian Indonesia masih akan tumbuh.

“Oleh karena itu, kita perlu pemimpin berikutnya yang paham akan kondisi global. Faktor internal bisa kita atasi jika pemerintah mau memotong anggaran yang tidak perlu. Kalau itu tidak dilakukan, maka utang bertambah,” ujar Ninasapti.

Asfinawati menjelaskan, kontroversi berbagai UU yang disahkan DPR pun harus segera direvisi. Pasalnya, tahun depan sudah memasuki tahun politik dan berpotensi mengekang partisipasi masyarakat.

“Yang baru disahkan, KUHP harus segera direvisi. Tapi sebenarnya, kalau bicara tentang hukum, harus ada partisipasi masyarakat yang bermakna. Memang jadi aneh kalau UU-nya menguntungkan pemerintah, para politisi bicaranya tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau yang tidak menguntungkan pemerintah, direvisi terus. Ini yang saya pikir ini yang sekarang tidak terjadi,” katanya.

Kebijakan tersebut menjadi preseden buruk terhadap demokrasi. Menurut Asfinawati, presiden Indonesia berikutnya juga harus bisa memimpin reformasi di tubuh Polri.

“Polisi langsung di bawah presiden, sedangkan TNI ada kementerian. Maka, yang bisa membenahi polisi, ya, presiden,” ucap Asfinawati.

Arifin menambahkan, sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, rakyat Indonesia punya semangat saling membantu yang tinggi. Lembaga filantropi seperti BAZNAS berperan strategis untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.

“Filantropi ini bisa diandalkan untuk bangkit dari krisis. Tahun ini memang ada kegaduhan (akibat kasus ACT), 44 persen penduduk sempat tidak percaya kepada lembaga filantropi. Tapi pada Desember ini, bisa naik 20-30 persen kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

“Tahun ini, lembaga filantropi mengelola Rp26 triliun, ini yang resmi. Sehingga, negara yang baik, ternyata sektor sosialnya, semakin besar. Lembaga filantropi tumbuh, dan kami masih optimistis untuk 2023.”

Ronal Surapradja menyerukan hal serupa. Menurut dia, industri kreatif masih perlu dukungan kuat pemerintah. Pasalnya, industri kreatif jadi salah satu penopang ekonomi masyarakat dari kelas bawah hingga menengah. Penetrasi digital yang begitu massif, harus dijadikan peluang untuk meningkatkan devisa negara dari sektor industri kreatif.

“Misal, dukungan dengan perbaikan sarana publik yang menopang konser-konser kelas dunia. Saya, sampai saat ini, tidak pernah nonton konser artis kelas dunia di Indonesia, Lebih memilih ke Singapura. Padahal artisnya sama, bandnya sama. Kenapa? karena di sana lebih nyaman dan tertib,” ujar Ronal.

Namun, Ronal mengakui, masih sedikit artis yang peduli akan dunia politik. Padahal, posisi publik figur seperti artis, seharusnya bisa berperan lebih banyak lagi.

“Artis, konsen ke politik gak? Menurut pengamatan saya, tidak. Saya peduli politik, tapi tidak melakukan apa-apa. Temen-temen artis ini banyak melakukan kerja, kerja, kerja. Soal politik kami tidak ikutan, karena kebutuhannya masih terpenuhi. Karena kebutuhan kami belum kecolek. Saya sangat jarang punya teman artis untuk berdiskusi soal politik,” ujar Ronal.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menuturkan, diskusi khusus tutup tahun kali ini dihelat dengan semangat menjaga optimisme. Optimis bahwa pemilu 2024 tak akan ditunda, dan yakin masih ada orang-orang dengan integritas tinggi dan beretika yang pantas untuk jadi presiden Indonesia yang kedelapan.

“Pembelahan penundaan pemilu hanya ada di media sosial. Di dunia nyata, sama sekali tidak ada pembelahan. Yang anehnya, saat pejabat bilang pembelahan itu ada, seolah menegaskan pemerintah gagal mengimplementasikan sila ke-3, persatuan Indonesia,” ujar Hensat.

Ngopi dari Sebrang Istana: Partai Politik bisa Dibeli

Jakarta, 20 November 2022

Partai politik secara fakta bisa dibeli oleh kekuatan besar dari luar partai politik. Terlebih saat ini partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden haruslah memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20%. Hal ini disampaikan Pegiat HAM dan Pro Demokrasi, Haris Azhar pada diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Partai Politik bisa Dibeli? Gosip atau Fakta?” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di Jl. Juanda, Jakarta Pusat.

Bagi Haris fenomena jual-beli partai politik saat ini bukan hanya sebatas dibeli untuk mencalonkan seseorang, namun juga partai politik dapat dibeli dengan tujuan agar sampai partai politik tidak mencalonkan seseorang.

Lebih jauh Haris menjelaskan bagaimana sebuah organisasi partai politik dapat dibeli. “Partai politik dapat dibeli lewat apa? Bisa lewat pembagian jabatan, melalui wilayah, dan sektor ekonomi dan industri,” ungkap Haris.

“Kalau melalui jabatan mereka bisa memproduksi regulasi, yang mana di situ ada rombongan dagang bisnis industrinya, dan sebagian juga berkembang dan terfasilitasi di partai politik atau mesti bergabung dengan partai politik,” sambungnya.

Selain dibeli melalui hal di atas, Haris juga membeberkan bahwa saling sandera posisi juga dapat mempengaruhi apakah institusi partai politik dapat dibeli atau tidak. Ironisnya di situ lah akan muncul nego-nego politik yang terjadi di ruang gelap yang isinya tidak bisa diketahui oleh publik.

Mengamini pernyataan Haris, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyatakan sangat bisa apabila terdapat orang atau kelompok yang ingin menguasai Indonesia dan membeli partai politik. “Peraturan kita jelas mengobral bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Maka apabila ada orang atau kelompok yang ingin berkuasa yang paling mudah caranya adalah melalui partai politik,” ujar pria yang akrab disapa Hensat tersebut.

Namun menurut Hensat, hal itu hanya dapat dimungkinkan apabila partai politik mengubah dirinya menjadi hanya sebatas organisasi yang mengincar angka elektoral. “Yang bahaya adalah partai politik menurunkan derajatnya dari institusi yang mempunyai ideologi menjadi organisasi yang hanya mengejar suara rakyat saja, yang penting punya kursi di DPR/DPRD dan kementerian. Itu bahaya buat negara dan demokrasi di indonesia dan hal ini perlu diingatkan,” tegas Hensat.

“Bayangkan ada sebuah kelompok besar yang sangat kuat sekali dan dia bargaining dengan sebuah partai politik, ‘Saya akan biayai semua proses politik’ syaratnya? Saya mau ada orang saya yang jadi capres atau cawapres dan saya jamin menang’. Dengan kekuatannya dia bisa jamin bahwa pasangan ini menang. Ini jelas-jelas merusak demokrasi Indonesia,” sambung Hensat.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengungkapkan bahwa politik jual-beli terjadi karena adanya anomali di dalam sistem pemilu di Indonesia. Dirinya mengambil contoh pada pemilu yang terjadi di Brazil, dimana sistem pemilu di Brazil juga menggunakan sistem serentak. “Brazil baru selesai pemilu, di sana ada 11 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Indonesia, dengan sistem yang sama namun karena ada ambang batas pencalonan presiden yang angkanya berasal dari pemilu masa lampau menjadikan sistem presidensial rasa parlementer,” pungkas Titi.

Bagi Titi dengan adanya ambang batas pencalonan, sekuat apapun partai politik apabila persentasenya tidak sampai maka ruang transaksi politik akan selalu terbuka. “Terlebih masih ada 11 (sebelas) bulan lagi masyarakat akan terus disajikan berita mengenai pertemuan antar elit politik, dan selama itu pula kita tidak bisa mengakses apa isi pertemuan tersebut,” tukas Titi seraya menutup diskusi.

Serial diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Partai Politik bisa Dibeli? Gosip atau Fakta?” oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dilaksanakan pada Minggu, 20 November 2022 di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Diskusi ini menghadirkan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan Pegiat HAM dan Pro Demokrasi Haris Azhar sebagai pembicara serta Riga Danniswara selaku moderator.

Ngopi Dari Sebrang Istana: Utak-Atik Tiket Capres

Jakarta, 23 Oktober 2022

Partai politik tidak mengesampingkan persatuan bangsa dengan senantiasa menjaga komunikasi dan konsolidasi dengan semua partai politik walaupun 2024 semakin dekat. Hal ini disampaikan oleh Herzaky Mahendra sebagai juru bicara Partai Demokrat dalam serial diskusi “Ngopi Dari Sebrang Istana” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (23/10) di Jl. Juanda, Jakarta Pusat.

Herzaky mengungkapkan bahwa selama ini Partai Demokrat terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain selain kepada Partai Nasdem dan PKS. “Komunikasi dengan parpol lain, terus kami lakukan. Membahas permasalahan bangsa dan negara, kolaborasi memberikan solusi, dan komunikasi tidak mesti membahas mengenai koalisi” ujarnya.

Hal senada juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan bahwa PKS tidak pernah memutus komunikasi dengan sesama partai politik. “PKS tetap bangun komunikasi secara inklusif dan fleksibel. Tidak menutup komunikasi dengan partai lain. Namun, kerja kami punya prioritas. Poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat adalah prioritas bagi kami” tutur Kholid.

Partai Nasdem sebagai partai yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 kerap menemukan informasi yang salah mengenai capres mereka dan tersebar di masyarakat
“Itu adalah informasi hoax. Sekarang kalau kita lihat misalkan Anies dituduh intoleran, buktinya apa? Selama di masa Anies memerintah DKI ada 33 gereja diberi ijin, begitu pula rumah-rumah ibadah lain” ungkap Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim.

“Saya kira upaya-upaya pengomporan dan politik kompor sudah tidak laku. Masyarakat harus menjadi smart voter dan kita punya tugas untuk memberikan edukasi politik yang sehat untuk masyarakat” sambung Taslim.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Siti Zuhro, mengingatkan agar bangsa Indonesia selalu mengedepankan asas saling menghormati terutama dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan Pemilu 2024 menjadi pemilu yang beradab. “Bangsa yang beradab itu sudah seharusnya saling menghormati. Carilah isu-isu yang substansial untuk dibahas, jangan hanya menjadi pihak yang kerjanya mencibir dan menjelek-jelekan kelompok lain hanya karena mencalonkan seseorang menjadi capres” tutur Wiwik panggilan akrab Siti Zuhro.

Lebih jauh dirinya berharap agar kompetisi Pilpres 2024 berjalan sehat. “siapapun yang menang kita harus menghormatinya. Tidak perlu sampai ada lagi kawat berduri maupun kendaraan lapis baja sampai turun ke jalan-jalan. Kita harus mulai belajar berpolitik secara sehat”.

Capres & Koalisi

Mengenai koalisi Juru bicara PSI, Dedek Prayudi (Uki) mengatakan PSI tidak bisa menjalin koalisi dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, meskipun komunikasi antar partai terus berlanjut dengan baik. “Ya yang namanya penjajakan akan sama dengan yang lain juga.
Hanya saja memang dengan Nasdem, Demokrat dan PKS sudah pasti tidak”, kata Uki.

“PSI juga sudah melakukan penjajakan ke partai Golkar, dan PAN dengan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bertemu secara langsung dengan PPP. Kami juga mendukung Mas Ganjar sebagai presiden seperti hasil rembuk rakyat yang diadakan oleh PSI”, jelasnya.

Mengenai penentuan capres dan pengumuman koalisi, partai-partai politik seperti Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat saat ini sedang dalam proses diskusi intensif melalui sebuah tim kecil yang terbentuk dari 3 parpol tersebut.

PKS memiliki 3 kriteria untuk pasangan capres-cawapres. Pertama, Capacity to win, artinya pasangan tersebut paling tinggi elektabilitasnya dan potensi menang paling bagus. Kedua, Capacity to govern, dimana pasangan tersebut punya rekam jejak dalam memimpin dan saling melengkapi (dwi tunggal). Terakhir, Capacity to unite, yaitu mampu mempersatukan koalisi partai pengusung dan bisa menjadi solidarity maker bagi masyarakat.

Sama halnya dengan Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Partai Demokrat ingin calon yang mereka usung mendapat kemenangan dan bisa melakukan perubahan. “Kami ingin menang untuk bisa mewujudkan perubahan. Yang ingin kami lawan ini tidak bisa dianggap enteng. Maka semua strategi, teknik, dan taktik, termasuk sumberdaya, kami hitung secara matang”, tegas Herzaky.

Reshuffle

Isu reshuffle belakangan kembali muncul setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Partai Nasdem menjadi perbincangan karena disinyalir kader-kader Nasdem lah yang akan terdepak dari jabatan menteri. Menyinggung hal itu Taslim mengatakan “kita mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. Dukungan kita ke Presiden Jokowi adalah dukungan visi bukan kursi. Sehingga dukungan kita ke Presiden Jokowi tidak akan terganggu sedikitpun oleh isu reshuffle ini”.

“Kita tidak ada masalah dengan reshuffle, kita akan selalu dukung Presiden Jokowi apapun yang terjadi. Orang-orang Nasdem yang ada di pemerintahannya Presiden Jokowi kita wakafkan untuk bangsa. Apapun keputusan presiden kita hormati”, lanjut Taslim.

Serial diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Utak-Atik Tiket Capres” oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dilaksanakan pada Minggu, 23 Oktober 2022 di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Diskusi ini dibuka oleh Hendri Satrio selaku Founder Lembaga Survei KedaiKOPI dan dihadiri oleh Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra, Juru bicara PKS Muhammad Kholid, Juru bicara PSI Dedek Prayudi, dan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro sebagai pembicara serta Gina Fita selaku moderator.

Diskusi KedaiKOPI – COVID-19 Mendidik Kita Agar Lebih Peka Terhadap Etika dan Kemanusiaan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Rocky Gerung menuturkan “Jadi sebetulnya ekonomi dan etika itu ada dalam satu napas. Nah COVID-19 ini mengajarkan kita untuk mengembalikan etika kepada kehidupan keseharian manusia. Hal tersebut justru itu yang tidak dihargai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mempertahankan politik infrastruktur tanpa melihat aspek lain.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Prof. Firmanzah, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

“COVID-19 ini memberi kita pelajaran agar lebih peka terhadap etika. Keakraban justru tumbuh di dalam masyarakat, tetapi di istana justru muncul arogansi. Keputusan Mahkamah Agung terkait BPJS misalnya dibatalkan oleh lembaga eksekutif.” Ujar Rocky.

Padahal menurut Rocky, “COVID-19 semestinya bisa mendidik kita untuk mempertahankan dimensi sosial dalam masyarakat.”

Senada dengan Rocky, Sandiaga Uno mengatakan, “COVID-19 ini telah mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita harus bisa jaga. Pertama kesehatan publik banyak yang kurang, banyak fasilitas kesehatan yang kurang. Kedua mengenai ekonomi, ternyata ekonomi kita belum bisa menghadapi extra shock. Ketiga mengenai lapangan kerja yang banyak sekali terdampak. Berikutnya data. Sebenarnya kalau kita punya data yang kuat dan mempunyai kemampuan analisa maka kebijakan-kebijakan akan berdasarkan data.”

Sayang menurut Sandiaga, kita tidak banyak belajar dari wabah ini. Terutama karena kordinasi pengambil kebijakan yang lemah.

“Kebijakan sekarang lack coordination, sehingga kebijakan-kebijakan menjadi kurang tepat. Belum lagi penyakit ini baru dikenal dan dampaknya baru terasa. Harga bahan pokok mulai naik. Ketersediaan pasokan mulai tersendat dan harga mulai naik. Tanpa kordinasi, sulit untuk membayangkan masalah multidimensi ini dapat tertangani”, tutur Sandi.

Menurut Sandi, seharusnya pemerintah fokus pada kesehatan, “Kita harus dahulukan sisi kesehatan dan kemanusiaan. Jika kita patuh terhadap kebijakan, maka akan mudah untuk keluar dari pandemi. Jadi kita harus pastikan dulu kesehatan, baru kita keluar dari pertarungan COVID ini baru kita relaksasi ekonomi.”

Prof. Firmanzah sebagai menambahkan, “Ada dua pilar ekonomi yang dihantam oleh COVID-19, yaitu people mobility dan people gathering. People mobility mungkin tidak begitu mengganggu ekonomi, masih bisa mobile banking. Celakanya COVID-19 sangat mengganggu people gathering sehingga ekonomi terganggu juga.”

“Tantangan ini, dirasakan oleh semua pihak. Tahun ini ekonomi, baik di negara maju dan berkembang, mengalami pertumbuhan negatif. COVID-19 melukai semua pihak”, ujar Prof. Firmanzah.

Prof. Firmanzah mengatakan, “Ekonomi Indonesia diprediksi masih bisa tumbuh di angka 1 persen apabila penangangan pandemi ini bisa selesai di bulan Juni/Juli. Apabila selesai di luar Juni/Juli diperkirakan pertumbuhan Indonesia di bawah 1 persen. Tentu kita bisa menilai sendiri prediksi tersebut”

Prof. Firmanzah menjelaskan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah fokus pada penanganan kesehatan-nya terlebih dahlu. Sehingga wabah tidak semakin dalam melukai banyak sektor kehidupan ekonomi dan sosial kita.

“Kalau ingin menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dari sejak awal seharusnya itu dipetakan”, pungkas Prof. Firmanzah.

Hendri Satrio, menutup diskusi dengan mengatakan, “Beberapa kali saya mendengarkan kata hurting, artinya banyak sekali COVID-19 yang membuat kita terluka. Namun dari sana, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti lebih menghargai apa yang dimiliki di rumah dan hal-hal kecil lain.”

Selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini

Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Prof. Firmanzah dan Sandiaga Uno: COVID-19 Seharusnya Mendidik Pemerintah untuk Fokus pada Kesehatan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Prof. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina menuturkan “Kita hanya bisa menyelamatkan ekonomi kita kalau pandemi ini bisa tertangani. Kalau pandemi ini masih ada, sampai kapanpun sampai berapapun defisit yang kita gelontorkan. Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan pandemi tentu ada cost-nya yang harus ditangani bersama-sama. Dari sejak awal seharusnya itu harus dipetakan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Firmanzah dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Rocky Gerung. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

Banyak kalangan yang sepakat bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi sepuluh tahun lalu, crisis apromore case. Terakhir IMF merilis publikasi bahwa global economy akan terkontraksi 3 persen, jadi minus 3 persen ekonomi dunia. Kalau dibandingkan dengan krisis finansial global 2009, global economy _terkontrasi minus 0,1 persen, tetapi tahun ini diperkirakan minus 3 persen. Dan kalau kita lihat total lost, mudah-mudahan bentuknya adalah sementara saja, jadi 2020 kita akan turun lalu pada 2020 ke 2021 kita akan _recovery.

Sandiaga Uno, menambahkan “Banyak sekali lapangan kerja yang sekarang terdampak. Sebetulnyaperusahaan-perusahaan ini memiliki banyak opsi, tapi opsinya akhirnya harus melakukan PHK karena mereka tidak memiliki cadangan dana tunai yang cukup. Jadi selama ini bisnis yang kita kelola yang selama ini kita minimize cas_e kita, kita _maximize non-current assets kita. Ini ternyata harus punya satu pemikiran ke depan bahwa bisnis itu dikelola bukan me-maximize margin dan keuntungan yang harus dibagi, tetapi juga sustainability.

Bagi Sandi, pemerintah dapat memulihkan ekonomi bila pemerintah secara serius memperhatikan aspek kesehatan. Termasuk untuk ke depannya, dunia kesehatan harus mendapatkan perhatian serius.

“COVID-19 ini sedang mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita banyak belajar yang luar biasa ya ilmu-ilmu tentang bagaimana kita public health itu selama ini underinfested. Bahwa kita di dunia usaha kita ga terlalu melihat sisi kesehatan masyarakat ini sebagai hal yang harus kita lakukan investasi secara besar-besaran. Sekarang kita bisa melihat fasilitas kesehatan kita kurang, juga kita lihat alat-alat kesehatan, obat-obatan masih banyak yang kita belum memiliki kemampuan”, tutur Sandi.

Hal tersebut menurut Sandi harus dimulai dengan prediksi yang akurat, serta data yang kuat. Dengan kepemilikan data yang baik, pemerintah bisa mengambil kebijakan tidak hanya untuk menangani COVID-19, tetapi juga untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

“Sebetulnya kalau kita punya data yang kuat dan kita bisa punya kemampuan menganalisa data tersebut. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil akhirnya semua berbasis data”, tutur Sandi.

Rocky Gerung menambahkan, penanganan yang buruk disebabkan oleh minimnya kepemimpinan.

“Publik merasa bahwa tidak ada leadership sebetulnya untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID-19 ini. Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai these stupid. COVID vs stupid. Dan ke-stupid-an itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping”, tutur Rocky.

Menurut Rocky, kita tidak bolek jatuh pada apa yang disebut sebagai frustasi sosial. Karena akan menggerus aspek psiko-sosial masyarakat.

“Frustrasi sosial menyebabkan kondisi psikis bangsa ini terganggu dan itu adalah ongkos ekonomi yang panjang. Dan pemerintah tidak memasukkan dimensi itu, seolah-olah herd imunity akan berlangsung dengan sendirinya. Tetapi dalam menunggu herd imunity itu, masalah-masalah psiko-sosial ini tumbuh terus-menerus.” Ujar Rocky.

Hendri Satrio melengkapi, “Tekanan-tekanan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari publik terhadap jawaban dari pertanyaan publik, “kapan kita bisa melalui ini?” Ternyata justru membuat mereka itu berpolemik yang justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu turun terus-menerus. Tekanan-tekanan ini justru harus diperbaiki pemerintah supaya kepercayaan perlahan tumbuh.”

“Pelajaran tentang leadership, adalah hal yang penting dalam penanganan COVID-19. Hingga hari ini memang pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal yang baik, tapi beberapa hal juga yang mengejutkan”, pungkas Hendri.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini
Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Rocky Gerung: Dokter Meninggal Karena Kebijakan yang Buruk, Bukan karena Covid-19

Siaran pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)

Rocky Gerung menuturkan ”Saya menganggap virus ini di Indonesia tidak ditularkan secara alami seperti pada gagang pintu, dll. Virus ini ditularkan oleh kebijakan pemerintah yag buruk, sehingga mempercepat penyebaran virus. Kebijakan buruk ini berlanjut sampai sekarang. Asumsi-asumsi yang dilakukan pemerintah juga tidak berlandaskan data yang kuat.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Selasa, 5 Mei 2020 pukul 16.00.

Rocky juga mengkritik pelonggaran PSBB, “turunnya pasien virus bisa terjadi kalau rakyat di-freeze. Logikanya ini pemerintah ini ngaco, dia mendatangkan alat deteksi tapi melakukan relaksasi atau memperlonggar peluang penyebaran virus.”

Dr. Daeng Faqih menuturkan, kesalahan kebijakan akan mempersulit keadaan, “Memang angka testing kita berada pada titik rendah. Target sebenarnya 10.000 per hari. Tetapi memang betul mobilitas itu sangat berpengaruh, kalau mobilitas itu tinggi tindakan tracing dan treat akan sulit.”

Dr. Daeng Faqih melengkapai bahwa tantangan menghadapi virus Covid-19 diperberat dengan lemahnya industri kesehatan Indonesia.

“Dengan corona virus ini sebenarnya kita sudah sadar betul industri kesehatan sangat lemah. Masalah obat, masalah kesehatan, dll. Alat juga begitu, kita belum bisa membuat alat canggih. Setelah Covid-19 ini kita sadar bahwa industri kesehatan kita belum siap. Semoga setelah ini kita tidak impor semua lagi”, tutur Dr. Daeng Faqih.

Strategi yang tepat menurut Dr. Daeng adalah dengan fokus pada social distancing dan penjagaan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. “Saya berharap pemerintah tetap fokus pada, yang pertama orang yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat. Kedua strateginya adalah yang sehat jangan sampai ketularan. Tetap lakukan distancing dan jaga kesehatan”, tutur Dr Daeng Faqih.

Sandiaga Uno, kemudian menuturkan bahwa pemerintah harus mulai memikirkan kebijakan untuk menghadapi new normal. Sandiaga Uno mengambil contoh industri pariwisata.

“Pariwisata akan sedikit berubah dengan pendekatan berbeda. Naik pesawat bisa ngantre 3 jam. Bisnis terkait pencegahan ini akan meroket luar biasa. Restoran akan lebih banyak yang outdoor karena indoor itu berisiko. Aktivitas olahraga juga bisa meningkat terkait upaya meningkatkan imunitas. Setelah Covid-19 ini orang-orang akan sangat hati-hati” ujar Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan bahwa wabah ini mengungkap kelemahan Indonesia, yaitu di sektor pendidikan, “Sektor pendidikan belum terdistribusi secara fundamental. Sistem pendidikan kita seperti ini tidak adil, karena tidak semua orang memiliki akses internet yang baik.”

Sandi kemudian mengajukan pertanyaan retorik, “Sebetulnya common sense, hal-hal yang menjadi perdebatan. Apakah mau melonggarkan PSBB sementara kasus masih naik?”

Menurut Sandi, pemerintah seharusnya benar-benar berfokus pada penanganan kesehatan terkait Covid-19 karena akan selalu ada kesempatan ekonomi berikutnya. “Peluang-peluang bisa muncul setelah Covid-19. Hari-hari yang cerah itu biasa kita dapatkan setelah badai berlalu.”

Hendri Satrio menutup diskusi dengan pernyataan, “Pemerintah semestinya mengeluarkan kebijakan yang cerdas dan konsisten, kalau sulit membuat kebijakan cerdas minimal buatlah kebijakan yang konsisten! Agar tidak membingungkan”.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI.

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Sandiaga Uno: Kebijakan Pemerintah harus Berbasis Sains dan Data

Siaran pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)

Sandiaga Uno menuturkan, “Sepertinya ada trial baloon untuk mendapatkan tanggapan publik, cek sound-lah. Harusnya kebijakan pemerintah berbasis sains apakah kita sudah aman atau belum, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lemah” Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah yang terasa mengendur setiap harinya.

Kritik terhadap PSBB tersebut disampaikan oleh Sandiaga dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Selasa, 5 Mei 2020 pukul 16.00.

Menurut Sandiaga, “Semestinya ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan saudara-saudara tidak kelaparan, kekurangan kebutuhannya. Indonesia harus mendahulukan aspek kesehatan, insya Allah ekonomi juga akan balik.”

Bagi Sandi, tanpa pengetesan kita yang masif Indonesia tidak akan memiliki data yang kuat. “Kita tidak tahu kita ada di kurva mana – menanjak, melandai atau turun, jadi sulit untuk mengambil tindakan 3T (Test, Trace, Treat). Kita belum ada testing yang tinggi sehingga kita tidak tahu dimana kita berada”, tutur Sandi.

Dr. Daeng Faqih melengkapi pernyataan Sandi, bahwa walaupun jumlah pasien turun, namun secara statistik jumlah pertambahan kasus masih konsisten.

“Di DKI ini pertambahan kasus memang turun sebanyak 30 persen. Namun secara nasional pertambahan kasus masih 200-400 orang per hari. Ini masih normal. Beberapa daerah seperti Jawa Timur pertambahan kasus masih sangat gencar.” Ujar Dr. Daeng Faqih.

Dr. Daeng Faqih juga menjelaskan bahwa, “Hingga saat ini angka ODP (Orang dalam Pantauan) cukup tinggi, secara total berjumlah 230 ribu orang. Sekarang ada istilah OTG (Orang Tanpa Gejala), menurut para ahli sejumlah 40 persen dari keseluruhan kasus. Apakah dengan angka ini betul ada pelonggaran atau terus dijelaskan secara disiplin.”

Dr. Daeng Faqih mengatakan bahwa intervensi ketat harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Dr. Daeng Faqih menjelaskan, “Kita optimis cepat atau melambat tergantung intervensi kita. Puncak kapan dan berapa lama infeksi tergantung kita agresif atau tidak. Caranya pertama, sumber penularan tidak boleh menularkan (quick detection). Ini harus agresif, kalau tidak kurva penularan bisa tinggi. Kedua, yang sehat ini supaya tidak tertular. Langkah sederhana adalah yang sehat tidak kontak dengan yang lain. Jadi stay at home dan social distancing itu perlu dilakukan.”

Rocky Gerung mengritik pemerintah bahwa intensi untuk pelonggaran PSBB dilakukan dengan ketiadaan data.

Rocky Gerung menuturkan, “Apa yang ajaib adalah dengan ketiadaan data karena lemahnya test dan kordinasi, pemerintah malah melakukan pelonggaran PSBB”.

“Data adalah sumber kebijakan. Dari awal pemerintah menyampaikan data ini secara samar-samar. Bagaimana mungkin data inteligen dapat dipakai oleh medis” ujar Rocky.

Menurut Rocky, bahkan masyarakat dapat mandiri dalam bertahan dan memutuskan langkah yang mereka ambil mengesampingkan data yang diberikan oleh pemerintah apabila data tersebut tidak cukup valid. “Rakyat sekarang tau apa yang perlu dilakukan. Tidak perlu lagi pemerintah bicara terus-menerus, karena rakyat sudah mencari data sendiri sehingga bisa berbuat sendiri”, pungkas Rocky.

Sandiaga Uno menutup, “Hari ini langkah dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada data, data driven policy. Tanpa hal tersebut wabah ini sulit untuk kita sudahi”.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI.

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI: Leadership adalah Jurus Jitu Penyelamatan Ekonomi Indonesia

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Misteri Jurus Jitu Ekonomi bersama Sandiaga Uno, Rocky Gerung, Hendri Satrio dan Ir. H. Kamrussamad, M.Si

Sandiaga Uno menjelaskan bahwa, “Indonesia saat ini sebenarnya sedang looking for leadership. Setiap kali ada satu peperangan, harus ada satu kepemimpinan yang membawa sisi kemanusiaan terbaik dengan menyampingkan perbedaan.” Faktor kepemimpinan adalah hal paling vital menurut Sandi untuk menangani COVID-19, khususnya di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sandi dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Misteri Jurus Jitu Ekonomi bersama Rocky Gerung dan Hendri Satrio, dengan panelis Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si, Anggota Komisi XI DPR RI. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Senin, 27 April 2020 pukul 20.30.

Sandiaga mengungkapkan, “Arah baru politik COVID-19 seharusnya mengubah suatu cara pikir kita, bagaimana politik ini bisa menjadi kendaraan untuk membangun bangsa. Kali ini para pejabat publik harusnya mengedepankan akal sehat untuk menyelamatkan kemanusiaan.”

Di mana cara untuk menghadapi sekaligus mempersiapkan diri pada kondisi setelahnya menurut Sandiaga, adalah dengan melakukan test sebanyak-banyaknya. besar tantangan yang kita hadapi.

“Kalau kita tidak melakukan testing dan pelacakan atau rapid rest/SWAB test/PCR. Kita tidak mungkin punya data yang
cukup untuk mengambil kebijakan”, tutur Sandi.

Kegamangan pengambilan kebijakan menurut Sandi didasarkan pada situasi ketidakpastian yang mendera Indonesia.

“Saya melihat COVID-19 ini menimbulkan ketidakpastian yang maha dahsyat. Salah satu kekhawatiran utama tentunya ekonomi. Pertama, tentunya gunakan kesempatan ini untuk kelola keuangan dengan metode agar dapat bertahan hidup. Kedua adaptasi dalam kondisi new normal yang memunculkan realita baru. Tetaplah optimis, badai pasti berlalu,” tutur Sandiaga.

Bagi Sandiaga, new normal adalah situasi yang takkan mungkin terelakkan, dan harus disikapi dengan persiapan yang maksimal

Rocky Gerung melengkapi penjelasan Sandiaga bahwa, “COVID-19 ini menimbulkan semacam kegemparan kultural, kegemparan ekonomi, kegemparan sosial. Di dalam kegemparan itu orang sebetulnya mau tau arah kebijakan.”

Bagi Rocky, semestinya kepemimpinan dapat memantapkan kebijakan dengan visi kerakyatan.
Permasalahannya menurut Rocky, “Tidak ada konsistensi dalam kebijakan. Ketiadaan konsistensi itulah yang menyebabkan suara publik itu diperdengarkan dengan sangat emosional.”

Rocky melengkapi dengan membandingkan Indonesia dengan negara lain, “Negara yang sukses menangani corona, pertama pemimpin yang mempunyai strong leadership tidak ada urusan dengan bentuk pemerintahan. Kedua ditentukan oleh sifat kepemimpinan yang berbasis pada ethics of care.”

Kamrussamad menimpali bahwa, “Presiden Jokowi punya leadership sehingga bisa mengendalikan negara di mana situasi semua negara tidak siap.”

“Hampir semua stakeholder dunia usaha sudah bertemu dengan Komisi XI. Kita mendapatkan kesimpulan yang sama, situasi ini bukan lagi berat tetapi maha dahsyat akan lahir sebuah ekosistem baru dalam tatanan ekonomi kita.” Imbuh Kamrussamad.

Kamrussamad juga membuat visi kebijakan jangka panjang, bahwa “Pasca COVID-19, kita harus menyiapkan rumah sakit-rumah sakit untuk menyelamatkan perbankan, perusahaan, debitur sektor usaha. Pekerjaan yang paling berat ke depannya adalah betul-betul menyiapkan diri untuk bisa bertahan dalam situasi sulit ini.”

Hendri Satrio mengakhiri diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan cuplikan hasil survei bahwa, “60,7% keluarga menyatakan ekonomi atau keuangan mereka itu setelah PSBB menurun jauh.” Angka tersebut menunjukkan tidak hanya visi ekonomi jangka panjang yang harus ditangani, namun juga apa yang di depan mata dan dihadapi rakyat.

Diskusi lengkapnya Anda bisa saksikan melalui laman Youtube Lembaga Survei KedaiKOPI: https://www.youtube.com/watch?v=FkZupnpDZ5M

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)