Survei Tokoh Alternatif Nasional

Rilis Pers

Survei Tokoh Alternatif Nasional menempatkan tokoh-tokoh politisi nasional yang memiliki persepsi baik di hadapan publik Indonesia serta mempunyai potensi untuk berkontestasi dalam pertarungan politik Indonesia ke depan.

Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik) menemukan faktor yang disukai masyarakat pada sosok Susi Pudjiastusti, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Khofifah, Amran Sulaiman, dan Rizal Ramli.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menuturkan, “Nama-nama tersebut mula-mula didapatkan melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan perwakilan dari setiap provinsi secara daring sebelum survei dilakukan untuk menyaring nama sekaligus menajamkan isu yang akan ditanyakan pada responden”.

Dari laporan hasil akhir survei terkait tingkat kesukaan publik adalah:

  1. Susi Pudjiastuti (24,6%)
  2. Anies Baswedan (20,1%)
  3. Ridwan Kamil (15,4%)
  4. Tri Rismaharini (14,7%)
  5. Sri Mulyani (10,1%)
  6. Andi Amran Sulaiman (8,7%)
  7. Khofifah Indar Parawansa (4,1%)
  8. Rizal Ramli (2,3%)

Survei yang digelar secara nasional (34 provinsi) pada tanggal 1-10 Juni 2020 dengan melibatkan 1200 responden dengan metode online survey ini secara umum menggambarkan tingkat kesukaan publik terhadap para tokoh alternatif Indonesia.

Kunto mengatakan, “Hal yang menarik dari hasil survei tokoh ini adalah tingginya tingkat kesukaan terhadap Susi Pudjiastuti yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Susi Pudjiastuti dipersepsikan publik sebagai sosok yang berani (21,3%), walaupun dirinya memiliki kekurangan karena pendidikannya yang tidak formal (2,9%).”

Kunto juga menambahkan, “Selain itu juga muncul nama Andi Amran Sulaiman yang merupakan Mantan Menteri Pertanian sebagai satu-satunya tokoh yang berasal dari Indonesia Timur dan menjadi tokoh yang mewakili Indonesia Timur. Andi dipersepsikan publik memiliki kinerja baik (4,6%), walaupun dirinya kurang dikenal (2,4%)”.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio, menjelaskan, “Anies Baswedan adalah kepala daerah yang mendapatkan tingkat kesukaan tertinggi, mengungguli RIdwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Secara keseluruhan bahkan Anies Baswedan menempati peringkat kedua, di bawah Susi Pudjiastuti. Anies Baswedan dianggap berprestasi karena menurut responden telah Memimpin dengan baik (6,5%), walaupun sebagian dari publik menganggap dirinya kurang tegas (7,5%), hal yang menjadi kekurangan dirinya”.

Berdasarkan survei tersebut didapatkan, sosok yang dipersepsikan bersih oleh publik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (65,3%), Ridwan Kamil (58,6%), Tri Rismaharini (54,9%), Sri Mulyani (52,3%), Anies Baswedan (49,9%), Khofifah Indar parawansa (48,3%), Andi Amran Sulaiman (44,8%), dan Rizal Ramli (37,8%).

Sosok yang dipersepsikan memerangi korupsi berturut-turut, Susi Pudjiastuti (63,8%), Ridwan Kamil (56,0%), Tri Rismaharini (53,8%), Sri Mulyani (51,2%), Khofifah Indar Parawansa (46,3%), Anies Baswedan (45,9%), Andri Amran Sulaiman (43,6%), dan Rizal Ramli (37,1%).

Sosok yang dipersepsikan berani dalam bertindak berturut-turut, Susi Pudjiastuti (67,8%), Tri Rismaharini (56,7%), Ridwan Kamil (54,7%), Sri Mulyani (53,4%), Anies Baswedan (48,6%), Andri Amran Sulaiman (46,9%), Khofifah Indar Parawansa (46,7%), dan Rizal Ramli (41,2%).

Sedangkan sosok yang dipersepsikan memiliki kinerja baik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (66,3%), Ridwan Kamil (61%), Tri Rismaharini (56,5%), Sri Mulyani (53,3%), Khofifah Indar Parawansa (49,2%), Anies Baswedan (46,8%), Andri Amran Sulaiman (44,5%), dan Rizal Ramli (36,3%).

Justito menjelaskan, “Hasil survei juga menunjukkan bila mereka yang berada pada SES D, E1, dan E2 lebih menyukai sosok Rizal Ramli, Andi Amran Sulaiman, dan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini menunjukkan sosok ini lebih dikenal oleh masyarakat kelas bawah. Bila dibandingkan dengan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani yang sosoknya lebih banyak disukai oleh SES AB dan C1.”

“Berdasarkan kriteria usia kita dapat melihat para Pemilih Pemula (17-21 Tahun) dan Pemilih Usia Muda (22-36 Tahun) cenderung memilih sosok perempuan. Sri Mulyani (14,9% Pemilih Pemula + 55,4% Pemilih Usia Muda), Susi Pudjiastuti (10,8 Pemilih Pemula + 57,1% Pemilih Usia Muda), dan Khofifah Indar Parawansa (24,5% Pemilih Pemula + 42,9% Pemilih Usia Muda) lebih banyak dipilih oleh para pemilih pemula dan usia muda, bila dibandingkan dengan politisi laki-laki”, tutur Justito. “Survei ini menunjukkan bila mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Susi Pudjiastuti (24,6%) dan Andi Amran Sulaiman (8,7%), maupun mereka yang menjadi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan (20,1%) dan Ridwan Kamil (15,4%) memiliki kans untuk dapat terus disukai dan meningkatkan popularitas mereka di hadapan publik”, pungkas Justito.

 

Contact person:

Justito Adiprasetio (+628179083336)

Survei KedaiKOPI: PSBB Efektif, Tapi Kesadaran Cuci Tangan dan Tetap Di Rumah Rendah

Siaran Pers
Lembaga Survei KedaiKOPI

Jakarta, 22 April 2020

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipersepsikan efektif oleh warga Jabodetabek terutama terkait pembatasan moda transportasi (Commuterline/KRL, TransJakarta, dll). Responden yang berasal dari Jabodetabek menjawab dengan rata-rata 8.40 untuk elemen penerapan PSBB yang telah dilaksanakan di wilayah Jabodetabek.

Hal tersebut terungkap dalam “Survei Opini Publik Jabodetabek tentang PSBB dan Mudik di Masa Darurat COVID-19” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia). Survei diselenggarakan pada 14-19 April 2020, dengan mewawancarai 405 responden yang merespon dari 2324 data panel responden di Jabodetabek Lembaga Survei KedaiKOPI (response rate: 17.4%).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Publik Jabodetabek mempersepsi penerapan PSBB sebagai hal yang efektif, dengan rata-rata tertinggi: pembatasan transportasi (8.7), dan rata-rata terendah: pembatasan kegiatan keagamaan (8.0).” Namun ketika ditanya terkait upaya antisipasi COVID-19, dengan pertanyaan terbuka dan diperkenankan menjawab lebih dari satu, upaya yang telah dilakukan publik terbilang rendah. Terdapat 3 besar hal yang sudah mereka lakukan dari temuan pertanyaan tersebut, yaitu Rajin cuci tangan (32.6%), Di rumah saja (25.7%), dan Menggunakan masker (25.4%).

Kunto mengatakan, “Walaupun warga mengatakan PSBB efektif, namun ketika ditanya upaya antisipasi yang mereka lakukan persentasenya terbilang rendah. Top of Mind ketika mereka ditanyakan menunjuk rajin cuci tangan sebagai aktivitas yang paling mereka lakukan, dan itu-pun hanya 32,6%. Hal ini menunjukkan tindakan untuk pengantisipasian di level personal masih rendah”.

Angka responden Jabodetabek yang memercayai bahwa masyarakat Indonesia kebal pada COVID-19 terbilang rendah, hanya 7.4% yang setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal COVID-19. Sedangkan 92.6% tidak setuju bahwa masyarakat kebal COVID-19, dengan rata-rata 2.28 dari skala 10.

“Persentase ketidaksetujuan akan kekebalan COVID-19 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Survei Persepsi Publik Indonesia tentang Virus Corona yang diselenggarakan oleh KedaiKOPI sebelumnya yaitu pada 3-4 Maret 2020. Pada saat telesurvei yang diselenggarakan pada bulan Maret tersebut, hanya 65.1% menjawab tidak setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal COVID-19, dan ada 34.9% yang setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal COVID-19, dengan rata-rata 4.29 dari skala 10”, ujar Kunto.

Sedangkan, terkait kepanikan Kunto mengatakan, “39.3% dari responden menjawab panic buying adalah hal yang paling mungkin terjadi, sedangkan di urutan kedua, 22.7% menjawab timbulnya rasa takut/stigma negatif terhadap penderita serta petugas medis.” Seperti diketahui pemerintah selalu mengedepankan himbauan untuk tidak panik. Terkait temuan tersebut, Kunto mengatakan, “Namun, panik sebenarnya tidak sama dengan takut, justru takut diperlukan dalam penanganan krisis. Himbauan panik dapat dialihkan ke skema ketahanan dengan melibatkan komunitas.”

35.1% dari responden menjawab masih bekerja di luar rumah, dan 64.9% telah bekerja dari rumah (Work from Home). “Himbauan pemerintah untuk melakukan pekerjaan dari rumah, telah dipatuhi hampir 65% dari responden”, tutur Kunto.

60.7% responden menjawab penghasilan dan pendapatan dirinya atau keluarga lebih buruk setelah ada himbauan Work from Home atau PSBB, 38.8% responden menjawab sama saja, sedangkan hanya 0.5% yang menjawab lebih baik dari sebelumnya.

Kunto mengatakan, “terkait Kartu Prakerja, 94.3% dari responden mengatakan tidak memiliki kartu yang menjadi salah satu program kampanye Jokowi pada Pemilu 2019 kemarin, dan hanya 4.5% yang sedang dalam proses pendaftaran.” Sisanya, 1.2% menjawab telah memiliki kartu Prakerja. Kartu Prakerja sendiri mengalami kenaikan alokasi dari yang sebelumnya hanya 10 triliun menjadi 20 triliun, untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19 ini.

94.8% responden menjawab tidak akan mudik, walaupun penghasilan dan kondisi keuangan dirinya memburuk. Namun 29% dari para pendatang atau bukan asli daerah Jabodetabek mengatakan akan mudik pada Hari Raya Idulfitri nanti, 29.5% menjawab Ragu-ragu dan 41.5% menjawab tidak akan mudik.

93.8% responden menjawab khawatir bahwa diri mereka akan tertular Virus Corona/COVID-19. Rata-rata kekhawatiran akan tertular adalah 8.67 dari skala 10. Sedangkan 34.1% publik Jabodetabek mengetahui di sekitar (rumah, tempat kerja, dan pergaulan) terdapat orang yang berstatus Pasien Positif Virus Corona/COVID-19 dan Pasien Dalam Perawatan (PDP).

Terdapat 72.6% responden yang optimis darurat COVID-19 dapat diatasi hingga 29 Mei 2020. Rata-rata menjawab 6.81 dari skala 10 terkait optimisme penyelesaian COVID-19 dalam waktu dekat tersebut.

Lebih detail terkait survei “Survei Opini Publik Jabodetabek tentang PSBB dan Mudik di Masa Darurat COVID-19” dapat diunduh melalui tautan berikut:

“Survei Opini Publik Jabodetabek tentang PSBB dan Mudik di Masa Darurat COVID-19”

Apabila ada pertanyaan lebih jauh, anda dapat menghubungi kontak berikut di bawah

Narahubung:
Justito Adiprasetio (+628179083336)
Kunto Adi Wibowo (+6282116657021)

KedaiKOPI: Ini Kata Publik Tentang Kepuasan Pada Presiden, Aksi Mahasiswa, UU KPK dan Rancangan UU Lainnya

Jakarta, 1 Oktober 2019. Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei nasional melibatkan 1194 responden dari seluruh Indonesia. “Nah, dari 1194 responden yang kami hubungi, kami berhasil berkomunikasi dengan 469 responden. Survei dilaksanakan 28-29 September 2019 dengan Margin of Error +/-4.53%. Kami mewawancarai responden tentang beberapa isu terakhir yang terjadi di Ibukota seperti aksi mahasiswa, aksi anak STM, respon publik terhadap revisi UU KPK dan UU lainnya hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan,” jelas Kunto Adi Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI.

Kunto mengatakan bahwa 77% responden menyatakan setuju terhadap aksi mahasiswa DPR RI, 10.7% ragu-ragu dan 12.3% tidak setuju. “Tapi respon berbeda diberikan responden kepada aksi pelajar STM di DPR. Responden yang setuju ada 27.1%, ragu-ragu 18.8%, sementara 54.1% menyatakan tidak setuju,” tambah Kunto.

Selanjutnya, persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam, 55.2% responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, 33.1% menolak berpendapat dan hanya 11.7% yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK. Menurut responden 3 hal yang memperkuat KPK adalah hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT. Sementara 3 hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik.

“Profil responden untuk isu revisi UU KPK ini juga menarik. Bila kita kelompokkan berdasarkan pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 maka pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK ada 48.3%, sementara yang berpendapat menguatkan KPK hanya 18.4% dan sisanya 33.3% tidak berpendapat. Nah, yang juga menarik Kelompok milenial usia 19-38 tahun ada 62.7% yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK sementara yang berpendapat menguatkan hanya 7.3%. Kali ini milenial berbeda dengan Presiden,“ kata Kunto.

Untuk isu RKUHP didapatkan hasil yang juga menarik. Ada 59.1% responden yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan, 11.9% berpendapat untuk segera disahkan dan sisanya tidak berpendapat.

Pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan ada 55,3%, sedangkan yang merasa harus segera disahkan ada 17,5% dan sisanya tidak berpendapat.

Survei juga menanyakan kepercayaan publik pada beberapa lembaga negara yang sering menjadi bahan pembicaraan publik seperti DPR, KPK, Parpol, Polri, Presiden dan TNI. “Untuk lembaga negara KPK menempati posisi teratas (4,02)dari 6 lembaga yang ditanyakan mengungguli berturut turut di peringkat kedua TNI (3,82), Presiden (3,46), Polri (3,15), Partai Politik (2,51) dan DPR (2,39),” kata Kunto.

KedaiKOPI juga mengukur kepuasan dan kenyamanan publik pada Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan. “Kepuasan dan kenyamanan publik kepada Presiden berada pada level di bawah 50%. Publik yang mengaku puas 46,5% sementara publik yang nyaman ada 49,5%. Bila kita kelompokkan pemilih Jokowi yang merasa puas terhadap kepemimpinan Jokowi sebesar 67.1%, sementara milenial usia 19-38 tahun yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi hanya 40,8%,” tambah Kunto.

Hasil survei dapat diunduh di sini

***

Narahubung :

Justito Adiprasetio (+62 817-9083-336)

Kunto Adi Wibowo (+62 821-1665-7021)

 

Polemik Kepindahan Ibu Kota, Ini Kata Responden KedaiKOPI

Siaran Pers

Jakarta, 26 Agustus 2019 – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi rencana kepindahan ibu kota. Namun dari hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI 39,8% responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6% dan 24,6% memilih untuk tidak beropini.

Di dalam survei yang dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 ini juga menemukan bahwa 95,7% responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota. Sementara 48,1% responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan ibu kota. Responden dari pulau Sulawesi memiliki prosentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1% sepakat ibu kota pindah.

Gambar 1.1- Hasil Survei Persepsi Pemindahan Ibu Kota

“Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju,” kata Kunto Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI. Kunto menambahkan bahwa belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota dari Jakarta menyebabkan ketidakpastian yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.

“Pengumuman lokasi baru Ibu Kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI.” Kata Hendri Satrio, Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI. Hendri menambahkan ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. Pertama, ingin cepat memberikan legacy kepada Indonesia. Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang diatas 50%. Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh. Rencana pemindahan ibu kota ini sudah baik namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru.

Gambar 1.2 – Hasil Survei Persepsi Pemindahan Ibu Kota berdasar Wilayah

Lembaga Survei KedaiKOPI adalah lembaga yang mengkaji opini publik untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi. Kajian ini dilakukan dengan berbasis riset. KedaiKOPI menangani riset opini publik pada skala kecil hingga nasional dan memiliki koodinator lapangan di 34 propinsi serta 2000 pewawancara.

Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling. Margin of error survei ini adalah +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

**

Narahubung : Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo (+62 821 1665 7021)

Persepsi Publik: Abraham Samad, Susi Pudjiastuti, Rizal Ramli, dan TGB Zainul Majdi Teratas Cawapres Anti Korupsi

Jakarta, 26 Juli 2018 – Setelah OTT KPK terhadap Kalapas Sukamiskin di Bandung akhir pekan lalu, publik semakin berharap pemerintahan memperkuat komitmen anti korupsi. Menurut hasil sigi KedaiKOPI, Korupsi berada di empat besar permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Publik juga menginginkan cawapres yang memiliki integritas dan komitmen anti korupsi.

Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, memaparkan bahwa korupsi masih menempati empat besar permasalahan utama di Indonesia menurut sigi KedaiKOPI yang dilakukan pada 3-7 Juli 2018 pada 1148 responden di 10 propinsi dengan jumlah pemilih terbesar. Lebih lanjut, hasil sigi tersebut juga mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih (90,7%) tidak menyetujui jika eks napi tipikor untuk menyalonkan diri sebagai anggota legislatif. Warga juga masih menaruh asa agar pemerintahan ke depan memiliki komitmen anti korupsi yang tercermin dari jawaban responden tentang latar belakang calon wakil presiden yang didominasi dengan jawaban pegiat anti korupsi (90,2%).

Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan serangkaian FGD pada tanggal 23 Juli 2018 untuk mendapatkan gambaran keinginan publik setelah pemberitaan OTT Kalapas Sukamiskin oleh KPK. “Terdapat beberapa nama tokoh nasional yang muncul di FGD karena dipersepsi memiliki integritas dan komitmen anti korupsi. Antara lain Abraham Samad, Susi Pudjiastuti, Rizal Ramli, TGB Zainul Majdi, dan Anies Baswedan” kata Kunto dalam “Ngopi Bareng dari Sebrang Istana” dengan topik “Benarkah Indonesia Surga Bagi Koruptor?” pada Kamis, 26 Juli 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di Upnormal Coffee Roaster Raden Saleh di kawasan Cikini, Jakarta.

Dari hasil FGD tersebut juga terungkap bahwa publik menganggap hukuman penjara seumur hidup (21%) adalah hukuman yang sesuai untuk napi tipikor yang disusul dengan hukuman yang seberat-beratnya (17%), penjara (15%), hukuman mati (14%) dan dimiskinkan (13%). “bahkan beberapa peserta FGD mengusulkan hukuman potong tangan atau dipermalukan di muka umum kepada napi koruptor.” tukas Kunto menambahkan.

Hanya 45% peserta FGD menganggap pemerintahan Joko Widodo lebih baik dalam menangani korupsi jika dibanding pemerintahan sebelumnya. Sementara 17% menganggap lebih buruk dan 38% memandang bahwa penanganan korupsi di rezim ini dan yang lalu sama saja. “Mayoritas peserta FGD menyatakan pemerintahan ini tidak lebih baik dari pemerintahan yang lalu dalam penanganan korupsi, hal ini merupakan lampu kuning bagi Pak Jokowi. Perlu terobosan untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memberantas korupsi.” kata Kunto. *

Survei KedaiKOPI: Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti dan Hari Tanoe Bisa Bersaing di Pilpres 2019

Jakarta, 12 Juli 2018 – Hasil survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mengungkap bahwa 39,8% publik mempersepsi ekonomi sebagai masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Persepsi tentang siapa yang mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi  akan dijadikan rujukan warga dalam memutuskan pilihannya di pilpres 2019.

“Terdapat nama-nama seperti Rizal Ramli, Hari Tanoesudibjo yang konsisten berada di dalam bursa dukungan warga untuk calon presiden yang menantang Jokowi,” kata Direktur KedaiKOPI, Vivi Zabkie. Dalam hasil survei dari pertanyaan terbuka elektabilitas calon presiden, keduanya cukup mendapatkan pemilih. Terlebih dari pertanyaan jika Prabowo Subianto tidak menyalonkan diri, Rizal Ramli didukung oleh 4,1% pemilih sedangkan Hary Tanoesudibjo mendapatkan elektabilitas sebesar 3,8%.

“Yang menarik adalah nama Susi Pudjiastuti sebagai srikandi di dalam kabinet yang didukung publik sebesar 6,7% untuk menjadi wakil pak Jokowi dan 3,4% untuk mendampingi pak Prabowo Subianto,” Vivi menambahkan.

“Rizal Ramli dan Susi Pudjiastuti akan menjadi penarik suara bagi pemilih rasional, yang di survei kami terdapat sekitar 22,4% pemilih mengaku menjadikan program kerja capres-cawapres sebagai pertimbangan memilih Presiden dan wakilnya. Apalagi jika permasalahan ekonomi mengemuka dalam pemilu mendatang, maka 3 tokoh di atas bisa unjuk gigi,” ujar Vivi.

Kedua teknokrat dan ekonom tersebut dikenal memiliki perspektif berbeda untuk memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi bangsa. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Rizal Ramli secara terbuka kerap memberikan solusi secara terbuka di muka publik sebagai jalan keluar isu perekonomian Indonesia.

“Jika kita memasukkan popularitas kedalam kalkulasi, Rizal Ramli mengikuti dua kandidat lain tersebut. Susi Pudjiastuti yang dikenal 66,3% responden dan Hary Tanoesudibjo dengan popularitas sebesar 59,1% berpeluang meramaikan bursa pemimpin nasional dari perspektif perekonomian,” kata Direktur KedaiKOPI, Vivi Zabkie.

Survei ini dilakukan pada 3-7 Juli 2018 di 10 propinsi dengan jumlah pemilih terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Riau.  Jumlah responden 1148 orang dengan MoE (Margin of Error) 2,89% pada interval kepercayaan 95%. Survei ini di danai oleh dana internal Lembaga Survei KedaiKOPI.

Survei KedaiKOPI: Publik Menilai Religiusitas Jokowi dan Prabowo Belum Tinggi

Jakarta, 11 Juli 2018 – Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menemukan bahwa publik menilai kurangnya karakter religiusitas dan ketegasan pada Joko Widodo. Sedangkan Prabowo dinilai kurang religius dan kurang humoris.

“Ketika ditanya pertimbangan utama dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, 49,8% responden menjawab karakter atau kepribadian capres dan cawapres,” kata peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo. Dari 12 kata sifat dan kepribadian, Joko Widodo dinilai santun, merakyat, dan humoris. Sedangkan Prabowo Subianto dipersepsi berpengetahuan luas, tegas, dan mengobarkan semangat. “Namun keduanya dinilai rendah pada aspek religiusitas,” tukas Kunto. Peneliti di KedaiKOPI ini menambahkan bahwa pilihan cawapres yang sesuai adalah yang bisa menambal karakter dan kepribadian masing-masing calon presiden. “Jadi bila Pak Jokowi memandang perlunya figur santri sebagai cawapres memang tepat, sebab itulah yang dibutuhkan Jokowi,” tukas Kunto.

Hasil survei teranyar KedaiKOPI mengungkap nama-nama cawapres dari kalangan santri. Teratas dalam daftar adalah TGB Zainul Majdi (34,1%), diikuti oleh Romahurmuziy (27%), Muhaimin Iskandar (22,9%), Mohammad Mahfud MD (7%), Dien Syamsudin (6,1%), dan Said Aqil Siroj (2,9%). “Tokoh-tokoh ini dipersepsi sebagai santri yang mampu menduduki jabatan wakil presiden terutama untuk Pak Jokowi,” Kunto menambahkan.

“Untuk urusan ketegasan, asosiasi publik akan sangat lekat dengan mereka yang berlatar belakang TNI/POLRI,” imbuh Kunto. Dari hasil survei diperoleh nama-nama yang berlatar belakang TNI/POLRI yang dipandang pantas mendampingi calon Presiden. Gatot Nurmantyo (43,2%) memuncaki daftar tersebut, disusul dengan Agum Gumelar (30,7%), Tito Karnavian (15,2%), Moeldoko (8,7%), dan Budi Gunawan (2,2%). “Nama Pak Agum Gumelar memang agak mengejutkan karena beliau sudah lama tidak muncul dalam pemberitaan nasional. Namun Pak Agum memiliki tabungan popularitas serta teruji dalam lanskap politik Indonesia,” kata Kunto menjelaskan hasil survei KedaiKOPI.

Publik menganggap calon wakil presiden merupakan pertimbangan penting dalam memilih presiden. “53,3% responden menyatakan faktor calon wakil presiden menentukan pilihan mereka,” imbuh Kunto.

Untuk kriteria cawapres secara umum publik menghendaki wakil presiden yang berlatar belakang pegiat anti korupsi (90,2%), akademisi (86,1%), militer (83%), ulama atau santri (80,8%), pemimpin daerah (79,4%), aparat penegak hukum (79,1%), birokrat (76,7%), pengusaha, (72,6%), dan petinggi partai politik (61,4%).

“Dari hasil survei terbaru kami, isu korupsi masih menjadi 4 besar masalah utama di Indonesia setelah ekonomi, pengangguran, dan terorisme. Ditambah dengan persepsi publik terhadap pencalonan eks narapidana kasus korupsi yang tidak disetujui oleh 90,7% pemilih. Dua kondisi ini menjadikan cawapres yang berlatar belakang pegiat anti korupsi memiliki nilai strategis,” ujar Kunto seraya memberikan analisisnya terhadap data hasil survei.

Elektabilitas Calon Presiden
Hasil jawaban responden dari pertanyaan terbuka, “Jika pemilihan Presiden dilakukan hari ini, siapa yang Anda akan pilih sebagai presiden?”  menempatkan Joko Widodo (47,8%) diurutan pertama disusul dengan Prabowo Subianto (24,4%), Gatot Nurmantyo (2,6%), Anies Baswedan (1,8%), Rizal Ramli (1,4%), dan SBY (0,4%).

Peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menyatakan, “Elektabilitas pak Jokowi masih dominan dibandingkan tokoh nasional lainnya, apalagi didukung dengan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang berada di angka 68%.”

Kunto menambahkan bahwa peluang tokoh nasional lainnya masih terbuka untuk menantang Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 karena menurut hasil survei teranyar KedaiKOPI baru 39,1% pemilih yang sudah menentukan pilihan mereka sedangkan 26,9% akan menentukan pilihan pada waktu kampanye pilpres, dan 32,9% akan memutuskan pada hari tenang atau ketika di bilik suara.

Sementara ketika ditanya tentang penantang Joko Widodo dalam Pilpres jika Prabowo Subianto tidak menyalonkan diri, Gatot Nurmantyo (18,3%) menjadi penantang utama yang diikuti oleh AHY (14,3%), Amien Rais (11%), Anies Baswedan (8%), Rizal Ramli (4,1%), dan nama lainnya seperti Hary Tanoesoedibjo, Jusuf Kalla, Tri Rismaharini, SBY, dan Agum Gumelar.

Tokoh Perempuan
Susi Pudjiastuti berada di posisi teratas berdasarkan kesetujuan responden dari pertanyaan tokoh perempuan yang paling berpeluang menjadi peserta pilpres 2019. “Susi didukung oleh 32,9% responden, lalu secara berturut-turut Tri Rismaharini, Sri Mulyani, dan Megawati,” kata Kunto.

Survei ini dilakukan di 10 propinsi dengan jumlah pemilih terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Riau.  Jumlah responden 1148 orang dengan MoE (Margin of Error) 2,89% pada interval kepercayaan 95%. Survei ini di danai oleh dana internal Lembaga Survei KedaiKOPI.

Hasil survei bisa diunduh di sini.

Survei KedaiKOPI: Libur Lebaran Buat Wisata

Jakarta, 3 Juli 2018-Idul Fitri merupakan hari besar umat Islam yang dirayakan setelah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh. Salah satu cara yang dilakukan umat muslim untuk merayakannya adalah dengan berkumpul dengan keluarga besar. Ini kemudian yang menjadi latar belakang sebagian besar umat muslim yang merantau untuk pulang ke kampung halamannya atau yang dikenal dengan istilah mudik. Seiring berjalannya waktu, kegiatan yang dilakukan masyarakat ketika sedang mudik ke kampung halaman kian beragam. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mengunjungi sanak keluarga, berwisata, kuliner, berbelanja, maupun reuni dengan rekan lama.

Lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) melakukan survei mengenai kegiatan apa yang paling banyak menyita waktu ketika mudik ke kampung halaman. Survei ini menjaring sebanyak 595 responden dengan menggunakan metode online survei melalui situs KedaiKOPI dan Twitter.

Berdasarkan hasil survei tersebut, ternyata kegiatan yang paling banyak menyita waktu pemudik di kampung halamannya adalah berwisata. Sebanyak 423 responden mengaku lebih banyak menghabiskan waktu untuk berwisata di kampung halaman (72%).

Sedangkan kegiatan lainnya yang banyak menghabiskan waktu para pemudik adalah mengunjungi sanak saudara (23%). Selebihnya, responden memilih untuk reuni dengan kerabat lama (1%), berbelanja (1%), dan di rumah saja (4%).

Survei KedaiKOPI: Warga Jabodetabek Paling Banyak Mudik H+1

Jakarta, 06 Juni 2018 – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menggelar online survei tentang arus mudik lebaran warga Jabodetabek. Kuesioner survei disebarkan melalui Whatsapp, Twitter, dan Facebook dan menjaring sebanyak 100 responden.

Lewat survei ini terlihat, warga Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) paling banyak memilih mudik pada H+1 atau sehari setelah Idul Fitri (20%). Selebihnya, responden memilih untuk mudik pada H-7 (13,3%), mudik pada H-8 dan sebelumnya (11,7%), mudik pada saat hari H (10.0%), mudik pada H-1 (10,0%), mudik pada H-3 (10,0%), mudik pada H-4 (10,0%), mudik pada H-5 (6,7%), mudik pada H-2 (5,0%), dan mudik pada H-6 (3,3%).

Sementara daerah yang menjadi tujuan mudik paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah (29,8%), diikuti Jawa Barat (28,1%), Jawa Timur (8,8%), DI Yogyakarta (8,8%), Lampung (3,5%), DKI Jakarta (3,5%), Sumatera Selatan (1,8%), Nusa Tenggara Barat (1,8%), Kalimantan Timur (1,8%), Kalimantan Barat (1,8%), Banten (1,8%), Sumatera Barat (1,7%), Sulawesi Selatan (1,7%), Sulawesi Barat (1,7%), Riau (1,7%), dan Papua (1,7%).

Moda transportasi utama yang paling banyak digunakan untuk pemudik adalah mobil pribadi (32,7%), bis (19,7%), pesawat udara (14,8%), kereta api (14,8%), sepeda motor ( 11,5%), dan selebihnya menggunakan mobil rental/sewa/carter (6,5%).

Sejumlah warga Jabodetabek juga memanfaatkan fasilitas mudik gratis (1,6%). Beberapa penyelenggara mudik gratis yang disebut responden adalah Jasa Marga & Alfamart.

Lalu kapan para memudik ini akan kembali?

Responden paling banyak memilih untuk kembali ke kota tempat bekerja atau domisili pada H+5 (23,3%) atau pada hari terakhir cuti bersama yang ditetapkan pemerintah 20 Juni 2018. Responden yang memilih kembali pada H+3 (16,7%), pada H+4 (15,0%), pada H+2 (15,0%), setelah H+7 atau H+8 dan seterusnya (10,0%), pada H+7 (10,0%), pada H+1 (5,0%), pada hari H lebaran (3,3%), serta pada H+6 (1,7%).

Survei mudik lebaran 2018 ini dilakukan di wilayah Jabodetabek, pada 7 – 28 Mei 2018 dengan menggunakan metode online survei dan purposive sampling. Sebanyak 100 responden masyarakat Jabodetabek mengisi survei ini.

Survei KedaiKOPI: Ini Respon Publik terhadap Cadar, Sebutan Kafir dan Perlindungan Beribadah di Era Jokowi

Jakarta, 21 Mei 2018 –  Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Opini Publik Indonesia) menginformasikan beberapa hasil survei yang dilaksanakan pada Maret 2018 tentang isu cadar, kontroversi sebutan kafir dan perlindungan beribadah di era Jokowi.

Survei yang melibatkan 1135 responden di 34 propinsi pada 19-27 Maret 2018 memiliki Margin of Error (MoE) +/- 2,97 % pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Riset Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menjelaskan ketiga isu ini ditanggapi beragam oleh responden. “Isu cadar misalnya, menurut responden cadar tidak berafiliasi dengan kelompok radikal (63,3%). Hanya 12,6% yang mempersepsikan cadar terafiliasi dengan kelompok radikal, 24,1% menjawab tidak tahu,” kata Kunto.

Survei ini juga menanyakan apakah penggunaan cadar perlu diatur oleh pemerintah/sekolah/universitas.

Responden yang berpendapat penggunaan cadar tidak perlu diatur oleh pemerintah (54%),  menjawab perlu diatur (21,5%), sisanya menjawab tidak tahu.

Ujaran Kebencian
Survei yang dilakukan di 34 propinsi ini juga meminta responden menanggapi penggunaan sejumlah kata yang dianggap sebagai ujaran kebencian.

Responden setuju (42,2%) jika ungkapan kafir terhadap mereka yang non muslim adalah ujaran kebencian. Lainnya; antara setuju dan tidak (25,7%), tidak setuju (32,1%).

Responden juga ditanya tentang ungkapan ‘cina’ terhadap mereka yang beretnis Tionghoa.

Tentang ungkapan Cina ini, 32,4% responden menyatakan setuju, jika ungkapan terhadap mereka yang beretnis Tionghoa itu merupakan ujaran kebencian.

Tidak setuju atau tidak menganggapnya sebagai ujaran kebencian (38,9%) sementara sisanya,  antara setuju dan tidak (28,7%).

Sementara saat ditanya tentang ungkapan untuk memerangi mereka yang beraliran sesat atau mereka yang tidak seagama, 58,4% setuju jika ungkapan itu bukanlah ujaran kebencian. Sisanya 41,6% menyatakan tidak setuju atau menganggap ungkapan itu adalah ujaran kebencian.

Kunto A Wibowo mengatakan, survei ini juga meminta responden menyebutkan kelompok apa yang paling mereka hindari?

Pada pertanyaan terbuka itu, responden menyebut organisasi terlarang (19,5%), PKI (13,8%), FPI (8,9%), aliran sesat (6,0%), ISIS (4,8%), teroris (4,4%), kelompok radikal (2,4). “Sisanya menyebut kelompok-kelompok lainnya, tidak tahu dan tidak jawab,” ujar Kunto.

Perlindungan Hak Beribadah Lebih Baik
Responden juga ditanyakan tentang bagaimana peran pemerintahan Joko Widodo dalam melindungi hak untuk menjalankan perintah agama dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Sebanyak 48% responden menganggap peran pemerintahan Joko Widodo dalam melindungi hak untuk menjalankan perintah agama lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. “Yang menganggap tidak ada perubahan 41,5%, lebih buruk 5,5%, dan sisanya menjawab tidak tahu,” jelas Kunto.

Sebanyak 87,5% juga menyatakan tidak was was dalam dalam beribadah  pada pemerintahan Joko Widodo. Sisanya 12,5% menjawab iya, was was saat beribadah.

Pemerintahan Joko Widodo juga dinilai tidak membatasi kebebasan menjalankan perintah agama atau kebebasan beribadah (87%). Responden yang merasa hak beribadahnya dibatasi 13%.

Responden juga ditanyakan apakah merasa ulama diperlakukan tidak adil pada pemerintahan Joko Widodo? ”67,1% menjawab tidak, 17,6% menjawab ya. Sisanya menjawab tidak tahu,” tambah Kunto.

Survei ini dilakukan terhadap 1135 responden di 34 propinsi dengan Margin of Error (MoE) +/- 2,97 % pada tingkat kepercayaan 95,0%. Responden adalah masyarakat Umum (calon pemilih berusia >17 tahun atau sudah menikah) dan dipilih dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling dan diwawancarai dengan tatap muka (home visit) pada 19-27 Maret 2018.

Hasil survei bisa diunduh di sini.