Indeks Kebahagiaan Berkendara 2022: Pertalite & Pertamax Termasuk BBM Yang Paling Membahagiakan

Jakarta, 8 April 2022

Produk Pertamina seperti Pertalite, Pertamax, hingga Pertamina Dex menjadi bahan bakar paling membahagiakan bagi pengendara di Indonesia. Hal ini terungkap dari temuan hasil survei Indeks Kebahagiaan Berkendara 2022 yang dilakukan oleh KedaiKOPI bersama dengan Otomotifgroup. Perhitungan Happiness Index dalam survei ini adalah dengan menggabungkan indeks kepuasan berkendara dan indeks emosi saat berkendara dengan bobot masing-masing sebanyak 50%. Pengukuran ini merupakan adaptasi dari teori psikologi kebahagiaan Andrew & McKennel, 1980.

 

Dari seluruh responden pengemudi mobil yang kami tanyakan sebanyak 56.5% memiliki jenis mobil Multi-Purpose Vehicle (MPV) diikuti hatchback 27.5%. Sedangkan dari segi penggunaan BBM 66.5% responden menggunakan BBM jenis Pertalite dan diikuti oleh Pertamax sebanyak 21.9%. Selain itu transmisi yang paling banyak digunakan oleh para responden pengemudi mobil adalah manual dengan persentase 61.4% dibandingkan dengan otomatis 38.6%.

 

Hasil perhitungan Happiness Index kendaraan roda empat menunjukan angka 73.1%. Artinya dari 100% indeks kebahagiaan berkendara orang Indonesia maksimal berada di angka tersebut. Angka ini merupakan gabungan indeks kepuasan berkendara (35.6%) dan indeks emosi saat berkendara (37.5%).

 

Dari happiness index tersebut ditemukan bahwa jenis mobil yang paling membahagiakan adalah jenis hatchback, dan wanita merupakan kaum yang paling bahagia dalam berkendara, sedangkan transmisi otomatis ternyata merupakan transmisi mobil yang paling membahagiakan.

 

Berbicara mengenai kelompok responden roda dua, Honda merupakan merek yang paling banyak dimiliki oleh responden dengan persentase 70.2%. Survei ini juga menemukan bahwa 74.1% responden memiliki skuter matik diikuti dengan motor bebek dengan persentase yang sangat timpang (9.7%).

 

Happiness Index kendaraan roda dua menunjukan bahwa jenis motor yang paling membahagiakan adalah skuter matik premium, dan kondisi motor saat dimiliki yang paling membahagiakan responden adalah motor yang telah dimodifikasi, serta pengendara wanita merupakan pengendara yang paling bahagia.

 

Survei Indeks Kebahagiaan Berkendara 2022 diselenggarakan pada 18 Januari – 6 Februari 2022 dengan metode online survei di 34 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 2400 responden. Survei IKB 2022 diluncurkan bersamaan dengan ajang IIMS Hybrid 2022, Kemayoran, Jakarta.

Hasil survei selengkapnya dapat diunduh dengan klik pranala berikut ini:

Survei Indeks Kebahagiaan Berkendara 2022

Survei KedaiKOPI: Calon Luar Jawa Berpotensi, Calon Dari Jawa Mendominasi

Jakarta, 9 Februari 2022

Pemilu 2024 merupakan ajang yang hangat bagi para putra-putri terbaik bangsa untuk membuktikan dirinya mampu memimpin Indonesia. Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan peluncuran survei “Peluang dari Luar Jawa” pada Rabu 9 Februari 2022 secara daring dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Total Politik dan Lembaga Survei KedaiKOPI. Salah satu temuan yang mengemuka dari hasil survei ini adalah kombinasi pasangan calon presiden dari Jawa dan wakil presiden dari luar Jawa paling banyak dilirik oleh pemilih dibandingkan dengan jika kedua pasangan calon berasal dari Jawa.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengatakan bahwa “Survei Peluang dari Luar Jawa” adalah lanjutan dari survei yang diadakan oleh KedaiKOPI pada bulan November 2021 yang mendeteksi 61% pemilih ingin memilih calon presiden dari luar Jawa. “Ketika dipertajam melalui survei bulan Januari 2022, pemilih masih 50-50 menilai bahwa peluang capres dari luar Jawa besar, sedangkan 58,3% mengatakan calon dari luar Jawa berpeluang besar untuk menjadi wakil presiden, tutur Kunto dalam presentasi hasil surveinya.

Kunto mengatakan karena calon pemimpin dari luar Jawa didominasi oleh para gubernur maka Lembaga Survei KedaiKOPI mencoba menanyakan kinerja dari para gubernur yang berpotensi menjadi pemimpin Indonesia di 2024. “Kami menanyakan terkait kinerja gubernur, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dipersepsi sebagai gubernur di daerah Indonesia Timur yang paling memiliki kinerja baik, mulai dari penanganan COVID-19, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan keamanan. Sedangkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi merupakan Gubernur di daerah Indonesia Barat non Pulau Jawa yang dipersepsi punya kinerja yang bagus. Di Pulau Jawa, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta unggul dalam kinerjanya untuk menangani COVID-19, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada survei yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa “wadas melawan”, dianggap berkinerja baik dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, keamanan, dan pencegahan dan pemberantasan korupsi.”

Menegaskan mengenai elektabilitas capres berdasarkan kelompok gubernur, Kunto menjelaskan bahwa Zulkieflimansyah sebagai salah satu calon potensial yang berasal dari luar Jawa juga unggul di wilayah Indonesia Timur dengan elektabilitas 42,6%. Sedangkan dari wilayah barat non-Jawa nama Edy Rahmayadi mengantongi elektabilitas tertinggi dengan 35,5%. Dan di antara Gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membukukan elektabilitas 39,2% disusul dengan Anies Baswedan dengan elektabilitas 33,9%.

Dirinya menambahkan, data dari survei menggambarkan kombinasi capres dari Jawa dan cawapres dari luar Jawa akan lebih banyak didukung oleh pemilih dengan beragam alasan. “Alasan responden dalam memilih kombinasi tersebut adalah pemerataan pembangunan, keseimbangan kekuasaan, dan memberi kesempatan bagi mereka yang di luar Jawa. Namun kombinasi pasangan dengan capres dari luar Jawa cenderung lebih sedikit didukung oleh pemilih dibandingkan dengan pasangan yang memiliki capres dari Jawa.”

Berbicara mengenai media sosial, Kunto menyebutkan dari temuan survei sebanyak 80.7% responden menyatakan bahwa kepala daerah harus memiliki akun media sosial namun pada kenyataannya lebih dari 80% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti akun media sosial kepala daerah manapun.

Terkait seberapa penting calon pemimpin memanfaatkan media sosial, selebriti Ronal Surapradja mengatakan, “Masyarakat secara umum akan cenderung “membeli” konten media sosial para politisi yang tentunya menggambarkan semua sisi positif kehidupannya saja. Dirinya juga memberi saran bagi para capres – cawapres bagaimana seharusnya menggunakan media sosial, “Don’t use social media to impress people, but to impact people, karena belum tentu mereka yang follow, like, dan comment akan memilih saat pemilihan nanti.”.

Pernyataan Ronal seakan diamini oleh hasil penelitian disertasi Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensat). Hensat menegaskan bahwa popularitas di media sosial tidak akan mempengaruhi angka elektabilitas. “Media sosial itu bukanlah wadah yang tepat untuk menaikkan elektabilitas melainkan hanya dapat meningkatkan popularitas.”

Bagi pendakwah, Akmal Sjafril, media sosial selain dapat membuat seseorang menjadi populer, namun juga memilki dampak negatif yaitu “onar”. Dirinya mengatakan “dari perspektif Islam, pemimpin yang baik adalah yang dicintai oleh rakyatnya dan pemimpin juga mencintai rakyatnya. Dan bagaimana pemimpin bisa dicintai oleh rakyatnya? yaitu dengan cara dikenal. Di sini lah salah satu fungsi positif media sosial, yakni untuk mengenalkan.”

Survei Peluang dari Luar Jawa, diselenggarakan pada tanggal 17 – 24 Januari 2022 dengan metode survei Face to Face Interview (Computer Assisted Personal Interviewing), kepada 1201 responden yang berada di 34 provinsi dengan Error Sampling sebesar ± 2.83% pada pada interval kepercayaan 95.0%. *

Narahubung: Kunto Adi Wibowo, Ph.D. (0821-1665-7021)

Unduh hasil survei selengkapnya dengan klik pranala berikut ini:

Laporan Survei Peluang dari Luar Jawa

Lembaga Survei KedaiKOPI: Momentum Bagi Calon Presiden Berkriteria Cerdas

Siaran Pers

Jakarta, 19 Desember 2021

Pemilihan Presiden 2024 merupakan momentum bagi calon presiden berkriteria cerdas. Hal ini terungkap pada saat peluncuran hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) dalam agenda Diskusi Publik “Dapur KedaiKOPI: Tutup Tahun 2021, Ini Kata Publik Tentang Calon Pemimpin 2024”, di Wiken Koffie, Tebet Barat, Jakarta Selatan (19/12).

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, berargumen, “Presiden Jokowi sudah membuat standar yang tinggi untuk pembangunan Indonesia, maka presiden Indonesia selanjutnya mungkin akan kesulitan dalam memenuhi standar yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi, karena Jokowi sendiri sudah cerdas. Maka masyarakat Indonesia menginginkan Presiden yang minimal secerdas pak Jokowi”.

Hendri yang akrab disapa dengan Hensat juga menegaskan, “Ada pergeseran yang menarik pada kriteria calon Presiden yang akan dipilih rakyat. Kriteria Presiden cerdas menjadi teratas melampaui Presiden berkriteria merakyat”.

Ketika membahas mengenai Presidential Treshold (PT) 20%, Hendri Satrio menjabarkan, “dengan adanya Presidential Treshold seharusnya para relawan dan pendukung Capres non-ketua Parpol tidak perlu saling serang, karena posisinya mereka (Capres non-parpol) sama, yaitu sama-sama tidak mempunyai tiket (untuk maju menjadi Capres)”.

Hensat juga berpesan bahwa, para relawan seharusnya menyatukan suara untuk menghapus PT 20% tersebut. “Para relawan dan pendukung seharusnya bersatu, dan seharusnya yang harus terus ditekan adalah para Ketum Parpol dan MK supaya bisa (Presidential Treshold) 0%, dan Ketua Parpol agar bisa lebih banyak mendengar suara rakyat”, terang Analis Komunikasi Politik tersebut.

Hasil dari survei ini menggambarkan nama-nama tokoh Parpol maupun non-Parpol yang diminati masyarakat untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Menurut hasil survei, nama dari tokoh non- partai politik yang paling dipilih oleh masyarakat untuk menjadi Capres adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang solid menempati posisi puncak elektabilitas dengan perolehan 33.5%, diikuti oleh Ridwan Kamil (23.3%), dan mantan menteri KKP, Susi Pudjiastuti, sebanyak 11, 8%. Sedangkan nama capres yang berasal dari tokoh Parpol yang memiliki elektabilitas tertinggi adalah Prabowo Subianto (55.4%), dan AHY di posisi kedua dengan angka 16.0 %. Sementara cluster Kepala Daerah hasil survei menunjukan bahwa Anies Baswedan menjadi pemilik elektabilitas calon presiden tertinggi dengan angka 37.4% yang disusul Ganjar Pranowo (34.5%), dan Ridwan Kamil (13.8%).

Pada kesempatan yang sama di Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengatakan, “Prabowo Subianto masih memimpin elektabilitas ketika ditanyakan baik dengan menggunakan pertanyaan terbuka maupun dengan daftar nama tokoh-tokoh di Indonesia. Namun elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul ketika mereka yang menjawab “belum memutuskan” diwawancara dengan lebih mendalam atau diberikan probing. Sementara posisi Anies Baswedan konsisten dalam semua jenis pertanyaan elektabilitas berada di urutan ketiga”.

Ia menambahkan, “Prabowo Subianto dominan di Jawa Timur & Jawa Barat, Ganjar Pranowo kuat di Jawa Tengah & Bali, sementara Anies Baswedan solid di DKI Jakarta dan Bengkulu. Dari sebaran pemilih ini terlihat bahwa masing-masing Capres yang kuat masih berbasis lokal”.

Dari hasil survei terungkap bahwa responden ingin memilih calon presiden yang cerdas dan visioner lebih tinggi dari pada merakyat dan tegas. Kunto mengatakan bahwa “hasil temuan ini menunjukan tren yang mulai bergeser dan kerinduan pemilih akan pemimpin yang cerdas dan visoner”.

“Dilihat dari data, ternyata tren memilih calon presiden dari suku Jawa sudah menurun dengan alasan terbesar bahwa semua suku adalah sama. Tetapi karena Indonesia masyarakatnya mayoritas muslim, maka pemilih masih memprioritaskan calon (presiden) yang beraga Islam dibandingkan dari non-muslim”.

Dalam memilih calon presiden, para responden masih dominan mengatakan bahwa mereka tidak akan memilih Capres dari golongan non-muslim (79.7%), dan 20.3% sisanya mengatakan sebaliknya. Hal ini mereka yakini karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Sedangkan dari perspektif Jawa & non-Jawa, sebanyak 61.0% menyatakan ingin memilih Capres bukan dari suku Jawa dan yang memilih sebaliknya sebanyak 39.0%.

“Untuk elektabilitas wakil presiden, nama Sandiaga Uno dominan dalam bentuk pertanyaan terbuka. Dalam pengukuran elektabilitas dengan pertanyaan tertutup atau dengan menyodorkan nama-nama, elektabilitas Anies Baswedan tertinggi disusul Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.”

Pada survei ini turut terlihat bahwa partai Golkar masih menjadi partai yang paling populer di kalangan responden dengan 94.7 % responden menyatakan pernah mendengar nama partai berlogo pohon beringin tersebut. Sedangkan Demokrat dan PDI-P mengekor di posisi 2 dan 3 dengan angka masing-masing 92.9% dan 92.8%.

Berbicara mengenai buzzer politik yang selama beberapa tahun ini kian menjamur, survei membuktikan bahwa sebagian besar responden menyatakan ketidak percayaannya pada ¬buzzer (76.6%), jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mereka yang masih percaya (23.4%).

“Mayoritas pemilih tidak percaya dengan buzzer, sehingga calon pemimpin selanjutnya seharusnya tidak memberikan lagi ruang kepada buzzer dan harus memiliki komitmen yang lebih besar untuk merawat demokrasi” tutur Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut.

Agenda Diskusi Publik “Dapur KedaiKOPI: Tutup Tahun 2021, Ini Kata Publik Tentang Calon Pemimpin 2024” turut dihadiri oleh Rocky Gerung (Pengamat Politik), Prof. Siti Zuhro (Peneliti senior LIPI), Dr. Ninasapti Triaswati S.E., M.Sc (Dosen Fakultas Ekonomi UI), dan Dr. Margarito Kamis (Pakar hukum tata negara Indonesia).

Survei Opini Publik Menuju 2024 diselenggarakan pada tanggal 16-24 November 2021 dengan metode survei Face to Face Interview (Home Visit), kepada 1200 responden yang berada di 34 provinsi dengan Error Sampling sebesar ± 2.83% pada pada interval kepercayaan 95.0%.

Narahubung: Kunto Adi Wibowo, Ph.D. (0821-1665-7021)

Unduh hasil survei selengkapnya dengan klik pranala berikut ini:

Survei Opini Publik Menuju 2024

Generasi Muda Merasa Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim

Jakarta, 28 Oktober 2021

Generasi muda Indonesia menilai pemerintah serius dalam menangani perubahan iklim. Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D dalam diskusi Dapur KedaiKOPI pada hari Kamis (28/10). “Sebanyak 77% responden menyatakan bahwa pemerintah serius dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia. Persepsi keseriusan ini juga tersebar secara merata baik Gen Z (78,8%) maupun Gen Y (75,2%)” kata Kunto.

Semakin rendah tingkat pendidikan maka akan menganggap perubahan iklim sebagai hal yang tidak darurat. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat yang mengenai kedaruratan perubahan iklim. Di sisi lain, generasi muda meyakini bahwa krisis iklim yang terjadi di Indonesia dapat dikendalikan oleh manusia. “Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa manusia memiliki kontrol terhadap perubahan iklim menjadi lebih baik” kata Kunto.

Namun, top of mind generasi muda terhadap perubahan iklim masih sebatas istilah-istilah normatif. “Perubahan suhu merupakan asosiasi tertinggi dengan perubahan iklim (19,2%), selanjutnya perubahan cuaca (19,1%), perubahan musim (18,0%), dan global warming (10,3%).” kata Kunto. Hal yang menarik justru masih ada generasi muda yang menganggap perubahan iklim sebagai hal yang wajar (7,2%).

Di sisi lain, Generasi muda juga mengingatkan bahwa pemerintah harus lebih tegas dan bertanggungjawab di dalam menangani perubahan iklim. “Ada 15,3% generasi muda mengatakan pemerintah harus lebih tegas dan bertanggungjawab di dalam menangani perubahan iklim, tindakan yang diinginkan generasi muda adalah seperti menindak pelaku perusakan alam, atau bertanggung jawab terhadap kerusakan alam yang terjadi” lanjut Kunto.

Bukan hanya lebih tegas dan bertanggungjawab, generasi muda juga menginginkan pemerintah melakukan reboisasi besar-besaran (15,3%), menggalakan penggunaan energi terbarukan (10,5%), dan membuka lebih banyak ruang terbuka hijau (7,5%).

Selain menanyakan mengenai lingkungan hidup, survei ini juga menanyakan perihal ketegangan yang terjadi di Laut Natuna atau yang dikenal secara internasional sebagai Laut China Selatan. Sebanyak 74,7% generasi muda meyakini bahwa konflik terbuka di Laut Natuna akan terjadi. “Ada kesadaran yang tinggi dari generasi muda perihal ketegangan di Laut Natuna” lanjut Kunto.

Eskalasi ketegangan di Laut Natuna menuntut adanya keseriusan pemerintah di dalam mengatasi potensi konflik di laut yang berada di utara Kepulauan Natuna tersebut. “Generasi muda mengapresiasi keseriusan Pemerintah dalam isu ini, sebanyak 70,7% responden menilai bahwa pemerintah serius mengatasi permasalahan di Laut Natuna’ kata Kunto.

Survei Persepsi Anak Muda Tentang Lingkungan Hidup dan Laut Natuna Menjelang G20 dilakukan melalui sambungan telepon pada 14-21 Oktober 2021. Survei ini dilakukan kepada 1200 responden dari 8592 anggota panel responden Lembaga Survei KedaiKOPI dengan response rate sebesar 13,97% dengan populasi yang berusia 14-40 tahun.

===

Lembaga Survei KedaiKOPI : Optimisme Generasi Muda Tinggi, Namun Politik Dan Hukum Butuh Perhatian Lebih

Siaran Pers

Jakarta, 13 Agustus 2021

Rasa optimisme generasi muda terhadap Indonesia terbilang tinggi meski rasa tersebut di sektor politik dan hukum tergolong rendah sehingga harus menjadi perhatian bersama. Hal ini dapat terlihat dari hasil Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2021 yang diluncurkan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 13 Agustus 2021.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, “Indeks optimisme ini kami bagi menjadi beberapa sektor dengan urutan tertinggi pendidikan dan kebudayaan (83,9%), kebutuhan dasar (75,1%), ekonomi dan kesehatan (64,5%), kehidupan sosial (50,5%), serta politik dan hukum mendapatkan rasa optimisme terendah dengan 28,1%.” kata Kunto.

Alasan utama sektor politik dan hukum mendapatkan nilai optimisme terendah dikarenakan kurangnya keyakinan generasi muda bahwa praktik KKN akan menurun di masa mendatang. “Hanya 30,8% responden saja yang menjawab optimis praktik KKN akan semakin rendah di masa mendatang,” lanjut Kunto.

Di sisi lain, rasa optimisme generasi muda di sektor pendidikan dan kebudayaan sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya keyakinan mendapatkan akses pendidikan berkualitas di masa mendatang, terutama dari Generasi Y.

“Mudahnya akses terhadap pendidikan di setiap daerah dalam dekade terakhir menjadi salah satu alasan mengapa generasi muda khususnya Generasi Y merasa optimis di sektor pendidikan,” ujar Kunto

Secara keseluruhan, bahwa 64% generasi muda merasa optimis dengan Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat kita terima dengan baik mengingat kita semua sedang mengalami kesulitan dengan adanya pandemi yang tak kunjung usai. “Hasil ini dapat menjadi sebuah oase bagi kita semua di tengah berita-berita tak mengenakan yang biasa kita terima belakangan ini.” lanjut Kunto.

Hal ini juga diamini oleh Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio. Ia pun menyambut baik adanya Survei Indeks Optimisme Generasi Muda yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI ini.

“Dengan adanya Survei Indeks Optimisme ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan, serta menjadi pemicu kerja baik bagi aparat sektor sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, serta politik dan hukum” Kata Hendri yang biasa di sapa Hensat ini.

Selain itu, survei ini juga berusaha mengidentifikasi permasalahan utama apa yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini menurut generasi muda.

“73,3% generasi muda menyebutkan bahwa COVID-19 menjadi masalah utama bagi Indonesia di hari ini, jauh dari masalah-masalah lain seperti kebijakan pemerintah yang tidak tegas (4,3%), fasilitas kesehatan dan vaksin (3,6%), ketaatan penerapan protokol kesehatan (3,5%), serta isu KKN (2,9%).” Kata Kunto.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang menyulitkan dan tidak menjadi isu utama yang menjadi perhatian generasi muda dengan nilai 25,8%, disusul oleh isu mengenai lapangan pekerjaan (17,1%), dan isu perekonomian (11,4%).

“Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk memperbaiki pembuatan kebijakannya serta fokus juga di dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi generasi muda” kata Kunto.

Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2021 diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI bekerja sama dengan Good News From Indonesia. Survei ini diselenggarakan pada 8-15 Juli 2021 dengan menggunakan metode telesurvey kepada 800 responden yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia.

Hasil lengkap bisa diakses di bawah ini
Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2021

Lembaga Survei KedaiKOPI: Lampu Kuning Kinerja Kejaksaan

Siaran Pers

Jakarta, 12 Agustus 2021.

Beberapa kasus penegakan hukum yang sempat mencuat dan menjadi viral akhir-akhir ini, mendorong Lembaga Survei KedaiKOPI untuk melakukan survei opini publik tentang kinerja lembaga penuntutan di negeri ini. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum dan penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan pada kasus-kasus tertentu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan sangat besar”. Responden menilai masih ada ketidakadilan hukum yang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. “Disparitas hukum dipersepsi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia yang harus menjadi perhatian kejaksaan dan pemerintah,” imbuh Kunto.

Selain itu, sebanyak 71,7% responden di seluruh Indonesia menganggap telah terjadi disparitas perlakuan hukum terhadap eks Jaksa Pinangki. Terbukti dengan adanya tuntutan hukuman yang rendah serta tidak diajukannya kasasi atas putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum adalah alasan utama persepsi warga tentang disparitas hukum tersebut.

Founder KedaiKOPI yang juga analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan “71,2% warga Indonesia menganggap tuntutan JPU terhadap Pinangki terlalu ringan, 61,6% tidak setuju terhadap absennya proses kasasi dari JPU, dan 65,6% menganggap ada perlakuan tidak adil dari Kejaksaan dalam kasus Pinangki. Ini karena Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya.”

Hendri Satrio menambahkan bahwa di dalam survei ini mayoritas publik, atau 79,6%, memiliki persepsi bahwa telah ada ‘bantuan orang dalam’ sehingga Pinangki kemudian mendapatkan hukuman yang rendah.

Berangkat dari persepsi kasus Pinangki tersebut, masyarakat akhirnya menilai bahwa disparitas hukum atau pidana yang terjadi di tubuh institusi Kejaksaan di seluruh Provinsi di seluruh pelosok negeri ini ternyata sangat tinggi. “Terdapat 59,5% responden yang menganggap disparitas hukum di Provinsi mereka (responden) sangat besar,” tukas Hendri Satrio.

Alasan responden memberikan penilaian adanya disparitas hukum yang besar ini terlihat dari hasil survei mengungkapkan bahwa hukum masih bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Efek lain dari skandal kasus Pinangki adalah kesetujuan masyarakat yang tinggi terhadap permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST. Burhanudin. Terdapat 81,7% responden yang setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan menurunnya performa kejaksaan (30,8%), tidak transparan dalam penanganan kasus (22,7%), dan dianggap terlibat dalam kasus Pinangki (9%).

Sedangkan 18,3% responden tidak setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan antara lain, belum terbukti terlibat (12%) dan kinerjanya masih baik (10,5%). Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, “Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ST. Burhanudin di Kejaksaan relatif rendah, hal tersebut terlihat dari 61,8% menyatakan tidak puas akan kinerjanya memimpin institusi Kejaksaan.”

“Dari hasil survei juga tampak bahwa 59,8% lapisan masyarakat menyangsikan komitmen Jaksa Agung ST. Burhanudin dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan,” imbuh Kunto.

Di lain sisi, pada penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri, yang menarik adalah sebanyak 30,4 persen responden tidak setuju dengan penyitaan aset yang bukan berasal dari hasil korupsi. Mereka memiliki alasan antara lain, merugikan pihak yang tidak bersalah seperti investor (49,9%) dan harus ada pemisahan aset nasabah dan aset perusahaan (12,5%). Sedangkan dari 69,6% responden yang setuju, sebagian beralasan bahwa untuk mengembalikan kerugian negara (23,2%), menimbulkan efek jera (21,6%), dan dikembalikan kepada nasabah (20,3%).

“Yang paling penting adalah bahwa 69,1% publik menganggap pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri ini telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia,” Hendri Satrio menambahkan.

Kunto mengatakan, “Dalam survei ini, publik juga menyoroti transparansi seleksi CPNS di Kejaksaan, terbukti 52,4% responden menyatakan kurang transparan. Lebih lanjut lagi, 62,4% publik menengarai praktik jual beli lowongan CPNS di Kejaksaan terjadi dalam skala yang besar.”

Permasalahan SDM di tubuh Kejaksaan terpotret dari persepsi responden yang sebagian besar (69,5%) menganggap Jaksa atau penyidik sangat diskriminatif saat melakukan penanganan perkara. Publik juga menyoroti praktik pemaksaan pemberian hadiah dengan janji, atau suap dalam bentuk material maupun non material yang dianggap oleh 71,1% responden sangat sering terjadi. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 11% dari responden pernah mengalami atau mengetahui cerita adanya pelecehan seksual ketika berperkara di Kejaksaan.

Hendri Satrio menginterpretasikan,”61,1% responden masih yakin ada penyidik atau jaksa memiliki integritas yang tinggi. Modal integritas ini haruslah didukung dengan institusi dan pemimpin yang kuat dan bersih sehingga bisa menegakkan hukum tanpa tebang pilih.” Hensat menambahkan, “namun secara keseluruhan hasil survei ini merupakan lampu kuning dari masyarakat untuk Kejaksaan.”

Pernyataan Hendri Satrio ini seiring dengan saran responden yang 64,5% di antaranya menghendaki Kejaksaan untuk tidak tebang pilih dan lebih transparan dalam menangani kasus. Disusul dengan 8,3% responden menyarankan peningkatan kualitas SDM.

‘Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan’ ini dilakukan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada tanggal 22-30 Juli 2021 di 34 Provinsi dengan menjaring 1047 responden. Jumlah responden proporsional berdasarkan besaran populasi di setiap provinsi dengan sampel yang cenderung lebih besar laki-laki (55,2%) dari pada perempuan (44,8%), sebagian besar adalah generasi milenial dengan usia 25-40 tahun (45,5%) disusul oleh generasi Z dengan usia 17-24 tahun (31,8%) sebagai pengguna internet terbesar di Indonesia. Tingkat pendidikan sampel survei ini relatif lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu 40,8% lulusan S1 atau D4 dan 41,5% adalah lulusan SLTA atau sederajat. Survei ini didanai secara internal oleh Lembaga Survei KedaiKOPI. ***

Narahubung: Kunto Adi Wibowo (082116657021)

 

Hasil Survei selengkapnya bisa diakses dengan klik pranala di bawah ini

Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan

KedaiKOPI Luncurkan Gerakan Bantu 1 Senyum 1000, Kedermawanan Kunci Tangani COVID-19

Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) meluncurkan Gerakan Bantu Satu Senyum Seribu bersamaan Diskusi Publik bertajuk “Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat”. Gerakan ini diperkenalkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. Kunto mengatakan Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 adalah untuk mengapresiasi setiap individu yang membantu sesama walaupun hanya membantu 1 orang untuk meringankan beban orang tersebut. “Bantuannya apa saja boleh, tidak harus uang, nanti mereka akan mengisi data di situs kita dan akan kami berikan PIN sebagai tanda apresiasi. Nanti akan kami luncurkan resmi, saat ini masih soft launch, dalam proses,” jelas Kunto.

Indonesia sendiri baru saja dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di Dunia oleh Charities Aid Foundation. Di dalam rilis berjudul World Giving Index 2021 tersebut menyebutkan bahwa 8 dari 10 masyarakat Indonesia menyumbangkan uangnya pada tahun 2021. Kedermawanan ini dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk melewati Pandemi COVID-19 ini. “Kedermawanan sudah menjadi kultur di Indonesia. Semakin sulit keadaan masyarakatnya, keinginan untuk menyumbang masyarakat lainya pun juga semakin tinggi” kata Sudirman Said, Sekjen Palang Merah Indonesia.

Oleh karena itu, di waktu yang sulit ini dengan terutama dengan adanya Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang membatasi mobilitas dapat dijadikan momentum untuk bergerak bersama saling membantu satu sama lain. “Kini waktu yang tepat untuk bergandeng tangan, menguatkan solidaritas untuk melewati masa yang sulit ini. Ini bukan hal mustahil terlebih masyarakat kita ini memiliki sifat kolektif yang tinggi.” lanjut Sudirman.

Selain kedermawanan masyarakatnya, kunci untuk melewati masa PPKM Darurat ini juga harus pematuhan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Namun, di sisi lain, kebijakan yang dikeluarkan pun juga harus memenuhi berapa syarat. “Kebijakan tersebut harus seragam, serentak, konsisten, serta dijadikan sebagai sebuah gerakan sehingga suasananya itu semacam suasana kebangkitan gerakan masyarakat, bukan sebuah kewajiban,” kata Sudirman.

Menciptakan suasana gerakan masyarakat ini menjadi kunci agar masyarakat memahami bahwa peran mereka sangat penting di masa seperti ini. Hal ini juga diamini oleh Arifin Purwakananta, Direktur Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas). Ia mengatakan bahwa perbedaan masyarakat kita dengan negara lain adalah motor terkuat justru ada di masyarakatnya. “Oleh karena itu, gagasan seperti Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 harus didukung karena hal ini menunjukkan bahwa kita sama-sama dalam satu tim menghadapi pandemi ini” kata Arifin.

Pendapat ini juga didukung oleh Wida Septarina, Pendiri Foodbank Of Indonesia (FOI) yang menyatakan bahwa peran masyarakat yang membantu di kala Pandemi ini sangat bermakna. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan di dalam berbagai bentuk, seperti ikut sebagai relawan atau membantu mendeteksi daerah mana yang sedang butuh bantuan.

“Mengingat bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting, maka Gerakan Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk membantu dengan bentuk apapun di masa sulit seperti saat ini,” kata Wida.   

Oleh karena itu, gerakan seperti Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 ini bisa wadah bagi masyarakat yang ingin membantu dan menghubungkan kepada mereka yang sedang membutuhkan. “Setiap krisis maupun bencana di Indonesia, yang menolong masyarakat ya masyarakat itu sendiri, oleh karena itu saya percaya Indonesia akan keluar dari krisis ini dengan kekuatan sosial yang luar biasa.” Sudirman mengakhiri.

Tentang PTM, BPKN : Keamanan Murid, Tenaga Pendidik, dan Lingkungan Sekolah Harus Jadi Prioritas

Siaran Pers

Jakarta, 24 Juni 2021

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menekankan bahwa keamanan murid, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah merupakan prioritas utama di dalam rencana Pemerintah Pusat di dalam mengembalikan proses pembelajaran secara tatap muka pada Juli 2021 nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner BPKN, Dr. Megawati Simanjuntak di dalam diskusi daring bertajuk “Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia Di Era Pandemi, Tatap Muka atau Tetap Daring?” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI, Kamis (24/6).

Rencana Pembelajaran Tatap Muka dapat dijalankan jika memenuhi beberapa syarat, seperti tenaga pendidik yang sudah divaksinasi, menjalankan protokol kesehatan ketat, berada di zona hijau, dan mendapat izin orang tua.

“Namun, titik kritis yang harus diperhatikan semua pihak adalah saat perjalanan siswa dari rumah, juga saat kembali ke rumah, dan sarana transportasi yang digunakan karena hal tersebut kurang bisa dikontrol oleh sekolah maupun orang tua,” lanjut Megawati.

Perlindungan terhadap murid, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah juga diamini oleh Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemendikbudristek. “Untuk seluruh daerah Jawa dan zona merah di luar Jawa, jangan memaksakan Pembelajaran Tatap Muka karena kondisi saat ini tidak memungkinkan,” kata Syaiful Huda.

Syaiful Huda juga mengingatkan bahwa vaksinasi untuk tenaga pendidik merupakan syarat mutlak jika Pembelajaran Tatap Muka ingin dilaksanakan. “hingga saat ini, baru 20% tenaga pendidik di seluruh Indonesia yang sudah divaksinasi, itu masih jauh sekali capaian sehingga Kemendikbudristek jangan memaksakan Pembelajaran Tatap Muka.” lanjut Syaiful Huda.

dr. Daeng M Faqih, Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setuju bahwa vaksinasi terhadap tenaga pendidik merupakan hal wajib bagi berjalannya Pembelajaran Tatap Muka. “Bukan hanya itu, murid pun juga sudah harus divaksinasi karena saat ini vaksin sudah aman untuk anak-anak sehingga potensi terpapar pun menjadi lebih kecil,” kata dr. Daeng.

Pembelajaran Tatap Muka memang dinantikan oleh murid dan orang tua karena dalam pembelajaran secara daring selain memiliki keterbatasan teknologi, dan kemampuan orang tua dalam menggantikan posisi guru, dampak paling besarnya adalah learning loss.

“Murid akan cenderung kehilangan minat belajar atau learning loss karena adanya perbedaan situasi penerimaan pembelajaran, yang biasanya di sekolah kini hanya di depan gawai saja,” Megawati menambahkan.

Argumentasi ini juga didukung oleh Prof. Unifah Rosyidi, Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia yang menyatakan bahwa learning loss merupakan salah satu hambatan utama dari pembelajaran secara daring.

“Oleh karena itu, penyesuaian kurikulum menjadi penting dilakukan agar materi pembelajaran dapat lebih mudah diterima oleh peserta didik dengan segala keterbatasan melalui daring,” kata Prof. Unifah.

Kesimpangsiuran mengenai informasi Pembelajaran Tatap Muka di Juli 2021 ini membuat bingung semua pihak. “Pemerintah Pusat seharusnya bisa menjelaskan secara gamblang dan memutuskan jadi atau tidaknya mengenai rencana ini agar masyarakat khususnya murid, orang tua, dan tenaga pendidik tidak kebingungan” kata Kunto Adi Wibowo, Ph.D., Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI.

Ia menambahkan bahwa saat ini kecenderungan publik tidak mendukung rencana Pembelajaran Tatap Muka di Juli 2021 karena meningkatnya kasus positif di Indonesia yang semakin parah tiap harinya. “Dari hasil survei yang KedaiKOPI lakukan, sebanyak 59% tidak mendukung rencana ini, dan hanya 41% yang mendukung rencana ini” Kunto mengakhiri.

 

Selengkapnya, rekaman diskusi “Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia Di Era Pandemi, Tatap Muka atau Tetap Daring?”  dapat disaksikan dengan klik di sini

Rekaman Diskusi 

Hasil presentasi dari diskusi “Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia Di Era Pandemi, Tatap Muka atau Tetap Daring?” bisa di unduh di pranala berikut ini:

KedaiKOPI-Opini Publik Indonesia Sekolah PTM
BPKN-Kajian PTM

Survei KedaiKOPI : 84,8% Publik Putuskan Tidak Mudik Pasca Larangan Dari Pemerintah

Siaran Pers

Jakarta, 9 Mei 2021

Publik menyatakan tidak akan melakukan mudik setelah mengetahui adanya peraturan yang melarang kegiatan mudik di Lebaran 2021 ini. Sebanyak 84,8% responden menyatakan tidak akan melakukan mudik pada Lebaran 2021 ini. Hal ini terungkap dari survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 15-21 April 2021 lalu.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Rizky Anggia, menyatakan, “Tingginya angka yang memutuskan untuk tidak melakukan mudik pasca mengetahui larangan dari pemerintah merupakan hal baik di dalam menekan penyebaran COVID-19 meski masih ada 10,0% responden yang masih ragu-ragu, dan 5,2% menyatakan akan tetap melakukan mudik di Lebaran 2021 ini.”

Survei ini juga mengungkapkan bahwa sebagian besar publik menyatakan kesetujuannya dengan adanya larangan mudik dari pemerintah. Sebanyak 60,5% responden menyatakan bahwa mereka setuju dengan adanya larangan, sedangkan ada 39,5% yang menyatakan tidak setuju dengan adanya larangan dari pemerintah ini.

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio yang biasa disapa Hensat mengatakan, “Meski kesadaran masyarakat sudah tinggi mengenai COVID-19 yang terlihat dari respons masyarakat terhadap larangan mudik ini, namun pemerintah harus mewaspadai dibolehkannya pariwisata saat larangan mudik ini agar tidak menimbulkan kluster-kluster baru seperti halnya liburan-liburan sebelumnya selama masa pandemi ini”.

Hal ini diamini oleh Jurnalis Senior, Agus Rakasiwi menyatakan, “mungkin perlu ditekankan bahwa pemerintah masih harus terus mengkomunikasikan mengenai protokol kesehatan ini, dan juga mengkomunikasikan kebijakan secara lebih baik agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran terutama mengenai permasalahan aglomerasi dan mudik lokal’.

“Alasan publik masih melakukan mudik pun beragam meski alasan rindu dengan keluarga di kampung dan pentingnya Silahturahmi masih menjadi alasan utama dengan 66,8%, diikuti oleh tujuan mudik yang masih satu provinsi dengan 9,7%, dan mudik asal masih mengikuti protokol kesehatan dengan 9,0%,” lanjut Rizky.

Sedangkan alasan tidak mudik di antaranya adalah masih tinggal di daerah yang sama (44,4%), adanya larangan pemerintah (16,8%), dan khawatir ada COVID-19 (12,9%).

“Namun, hanya 35,9% responden yang menyatakan akan mudik juga akan melakukan tes COVID-19 sebelum mudik, sedangkan 37,5% menyatakan tidak, dan 26,6% menyatakan mereka belum tahu. Sedangkan, untuk melakukan isolasi mandiri, 43,9% menyatakan tidak akan melakukan isolasi mandiri, sebanyak 36,5% menyatakan akan melakukan isolasi mandiri, dan 19,6% lainnya menyatakan belum tahu,” kata Rizky.

Selain itu, dari responden yang akan melakukan mudik di tahun ini, sebanyak 51,3% akan mudik pada minggu keempat Ramadhan, disusul akan melakukan mudik setelah lebaran sebanyak 14,4%, pertengahan Ramadhan sebanyak 14,3%, dan hari-h Lebaran 9,0%.

“Melihat hasil survei ini Pemerintah harus mewaspadai minggu-minggu akhir menuju Lebaran agar dapat menekan angka penyebaran COVID ini.” lanjut Agus.

Selain itu, perlu ada sinergi dari pemerintah dan masyarakat agar dapat memastikan tidak adanya kasus-kasus baru. “sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pada dasarnya masyarakat akan menurut dengan kebijakan pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus bisa mengkomunikasikan secara baik kebijakannya” kata Hensat.

Survei ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan menggunakan metode face to face interview kepada 1215 responden yang berada di 34 provinsi. Survei ini dilaksanakan pada 15 – 21 April 2021 lalu dengan Margin of Error ± 2.81% pada interval kepercayaan 95.0%.

Hasil survei selengkapnya bisa didapatkan di sini

Survei KedaiKOPI : Zulkieflimansyah Teratas di Timur, Anies Baswedan Tertinggi di Barat

Jakarta, 6 Mei 2021

Siaran Pers

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi di masing-masing bagian Indonesia menuju Pemilihan Presiden 2024 nanti. Hal tersebut terungkap dari survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI yang diselenggarakan pada 10 – 19 April 2021 lalu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengungkapkan, “nama Zulkieflimansyah mendapatkan nilai tertinggi di antara kepala daerah dari Indonesia Timur dengan nilai 20,8%, diikuti dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan 15,2%, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dengan 12,3%,”

Sedangkan di untuk Indonesia Barat, Anies Baswedan mendapatkan nilai tertinggi dengan 38,2%, diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan nilai 29,0%, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 21,0%, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (9,6%), dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (2,2%).

Kunto menambahkan bahwa survei ini juga mengulik pendapat masyarakat mengenai tokoh dari Indonesia Timur. “nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi tertinggi dengan 35,5%, lalu ada Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dengan 24,8%, diikuti Mantan Wakil Wali Kota Palu, Pasha Ungu dengan 11,3%, Fahri Hamzah dengan 9,7,%, Zulkieflimansyah dengan 9,6%, dan Mantan Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi dengan 4,9%.” ungkap Kunto.

Survei ini juga mengungkapkan kombinasi ideal capres-cawapres pilihan masyarakat. Kombinasi militer dan sipil menjadi pilihan utama (41,0%), diikuti oleh sipil-militer (25,2%), sipil-sipil (22,1%), dan militer-militer (11,7%).

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa hasil survei ini bisa menjadi pertanda bahwa akan ada tokoh dari Indonesia Timur di Pilpres 2024 terutama setelah kehadiran Jusuf Kalla di pilpres-pilpres sebelumnya.

“Minimal sebagai Cawapres. Mengacu pada hasil survei yang banyak menginginkan kombinasi Militer-Sipil atau Sipil-Sipil, sangat mungkin nama seperti Zulkiflimansyah atau tokoh masyarakat lain seperti Abraham Samad dan TGB Zainul Majdi muncul sebagai kandidat kuat Cawapres yang datang dari Timur Indonesia.” ungkap Hendri yang biasa disapa Hensat.

Selain itu, terdapat nama dan mantan menteri atau setingkat menteri yang muncul di dalam survei ini. “Susi Pudjiastuti mendapatkan nilai tertinggi dengan 22,2%, diikuti dengan Mahfud MD 17,8%, Gatot Nurmantyo 16,7%, lalu ada Erick Thohir 16,1%.” lanjut Kunto.

Hendri menambahkan bahwa para pejabat dan mantan pejabat ini akan memiliki peluang mengisi panggung politik 2024. “Terlebih mereka masih memiliki panggung politik yang lebih panjang dibanding beberapa Kepala Daerah yang akan selesai masa jabatannya di 2022 dan 2023. Jadi nama-nama seperti Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Erick Thohir, Mahfud MD, tokoh oposisi Gatot Nurmantyo tidak bisa dikesampingkan. Belum lagi para tokoh TNI/Polri yang muncul di survei sebelumnya seperti Tito Karnavian, Budi Gunawan, Boy Rafli, atau Doni Monardo.” kata Hensat.

Survei Peluang dari Timur diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan menggunakan metode face to face interview kepada 1215 responden yang berada di 34 provinsi. Survei ini dilaksanakan pada 10 – 19 April 2021 lalu dengan Margin of Error ± 2.81% pada interval kepercayaan 95.0%.

Saksikan peluncuran survei hanya di laman YouTube Refly Harun dan dapatkan hasil survei selengkapnya di sini