KedaiKOPI Luncurkan Gerakan Bantu 1 Senyum 1000, Kedermawanan Kunci Tangani COVID-19

Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) meluncurkan Gerakan Bantu Satu Senyum Seribu bersamaan Diskusi Publik bertajuk “Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat”. Gerakan ini diperkenalkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. Kunto mengatakan Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 adalah untuk mengapresiasi setiap individu yang membantu sesama walaupun hanya membantu 1 orang untuk meringankan beban orang tersebut. “Bantuannya apa saja boleh, tidak harus uang, nanti mereka akan mengisi data di situs kita dan akan kami berikan PIN sebagai tanda apresiasi. Nanti akan kami luncurkan resmi, saat ini masih soft launch, dalam proses,” jelas Kunto.

Indonesia sendiri baru saja dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di Dunia oleh Charities Aid Foundation. Di dalam rilis berjudul World Giving Index 2021 tersebut menyebutkan bahwa 8 dari 10 masyarakat Indonesia menyumbangkan uangnya pada tahun 2021. Kedermawanan ini dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk melewati Pandemi COVID-19 ini. “Kedermawanan sudah menjadi kultur di Indonesia. Semakin sulit keadaan masyarakatnya, keinginan untuk menyumbang masyarakat lainya pun juga semakin tinggi” kata Sudirman Said, Sekjen Palang Merah Indonesia.

Oleh karena itu, di waktu yang sulit ini dengan terutama dengan adanya Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang membatasi mobilitas dapat dijadikan momentum untuk bergerak bersama saling membantu satu sama lain. “Kini waktu yang tepat untuk bergandeng tangan, menguatkan solidaritas untuk melewati masa yang sulit ini. Ini bukan hal mustahil terlebih masyarakat kita ini memiliki sifat kolektif yang tinggi.” lanjut Sudirman.

Selain kedermawanan masyarakatnya, kunci untuk melewati masa PPKM Darurat ini juga harus pematuhan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Namun, di sisi lain, kebijakan yang dikeluarkan pun juga harus memenuhi berapa syarat. “Kebijakan tersebut harus seragam, serentak, konsisten, serta dijadikan sebagai sebuah gerakan sehingga suasananya itu semacam suasana kebangkitan gerakan masyarakat, bukan sebuah kewajiban,” kata Sudirman.

Menciptakan suasana gerakan masyarakat ini menjadi kunci agar masyarakat memahami bahwa peran mereka sangat penting di masa seperti ini. Hal ini juga diamini oleh Arifin Purwakananta, Direktur Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas). Ia mengatakan bahwa perbedaan masyarakat kita dengan negara lain adalah motor terkuat justru ada di masyarakatnya. “Oleh karena itu, gagasan seperti Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 harus didukung karena hal ini menunjukkan bahwa kita sama-sama dalam satu tim menghadapi pandemi ini” kata Arifin.

Pendapat ini juga didukung oleh Wida Septarina, Pendiri Foodbank Of Indonesia (FOI) yang menyatakan bahwa peran masyarakat yang membantu di kala Pandemi ini sangat bermakna. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan di dalam berbagai bentuk, seperti ikut sebagai relawan atau membantu mendeteksi daerah mana yang sedang butuh bantuan.

“Mengingat bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting, maka Gerakan Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk membantu dengan bentuk apapun di masa sulit seperti saat ini,” kata Wida.   

Oleh karena itu, gerakan seperti Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 ini bisa wadah bagi masyarakat yang ingin membantu dan menghubungkan kepada mereka yang sedang membutuhkan. “Setiap krisis maupun bencana di Indonesia, yang menolong masyarakat ya masyarakat itu sendiri, oleh karena itu saya percaya Indonesia akan keluar dari krisis ini dengan kekuatan sosial yang luar biasa.” Sudirman mengakhiri.

Tentang PTM, BPKN : Keamanan Murid, Tenaga Pendidik, dan Lingkungan Sekolah Harus Jadi Prioritas

Siaran Pers

Jakarta, 24 Juni 2021

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menekankan bahwa keamanan murid, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah merupakan prioritas utama di dalam rencana Pemerintah Pusat di dalam mengembalikan proses pembelajaran secara tatap muka pada Juli 2021 nanti.

Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner BPKN, Dr. Megawati Simanjuntak di dalam diskusi daring bertajuk “Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia Di Era Pandemi, Tatap Muka atau Tetap Daring?” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI, Kamis (24/6).

Rencana Pembelajaran Tatap Muka dapat dijalankan jika memenuhi beberapa syarat, seperti tenaga pendidik yang sudah divaksinasi, menjalankan protokol kesehatan ketat, berada di zona hijau, dan mendapat izin orang tua.

“Namun, titik kritis yang harus diperhatikan semua pihak adalah saat perjalanan siswa dari rumah, juga saat kembali ke rumah, dan sarana transportasi yang digunakan karena hal tersebut kurang bisa dikontrol oleh sekolah maupun orang tua,” lanjut Megawati.

Perlindungan terhadap murid, tenaga pendidik, dan lingkungan sekolah juga diamini oleh Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemendikbudristek. “Untuk seluruh daerah Jawa dan zona merah di luar Jawa, jangan memaksakan Pembelajaran Tatap Muka karena kondisi saat ini tidak memungkinkan,” kata Syaiful Huda.

Syaiful Huda juga mengingatkan bahwa vaksinasi untuk tenaga pendidik merupakan syarat mutlak jika Pembelajaran Tatap Muka ingin dilaksanakan. “hingga saat ini, baru 20% tenaga pendidik di seluruh Indonesia yang sudah divaksinasi, itu masih jauh sekali capaian sehingga Kemendikbudristek jangan memaksakan Pembelajaran Tatap Muka.” lanjut Syaiful Huda.

dr. Daeng M Faqih, Ketua PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) setuju bahwa vaksinasi terhadap tenaga pendidik merupakan hal wajib bagi berjalannya Pembelajaran Tatap Muka. “Bukan hanya itu, murid pun juga sudah harus divaksinasi karena saat ini vaksin sudah aman untuk anak-anak sehingga potensi terpapar pun menjadi lebih kecil,” kata dr. Daeng.

Pembelajaran Tatap Muka memang dinantikan oleh murid dan orang tua karena dalam pembelajaran secara daring selain memiliki keterbatasan teknologi, dan kemampuan orang tua dalam menggantikan posisi guru, dampak paling besarnya adalah learning loss.

“Murid akan cenderung kehilangan minat belajar atau learning loss karena adanya perbedaan situasi penerimaan pembelajaran, yang biasanya di sekolah kini hanya di depan gawai saja,” Megawati menambahkan.

Argumentasi ini juga didukung oleh Prof. Unifah Rosyidi, Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia yang menyatakan bahwa learning loss merupakan salah satu hambatan utama dari pembelajaran secara daring.

“Oleh karena itu, penyesuaian kurikulum menjadi penting dilakukan agar materi pembelajaran dapat lebih mudah diterima oleh peserta didik dengan segala keterbatasan melalui daring,” kata Prof. Unifah.

Kesimpangsiuran mengenai informasi Pembelajaran Tatap Muka di Juli 2021 ini membuat bingung semua pihak. “Pemerintah Pusat seharusnya bisa menjelaskan secara gamblang dan memutuskan jadi atau tidaknya mengenai rencana ini agar masyarakat khususnya murid, orang tua, dan tenaga pendidik tidak kebingungan” kata Kunto Adi Wibowo, Ph.D., Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI.

Ia menambahkan bahwa saat ini kecenderungan publik tidak mendukung rencana Pembelajaran Tatap Muka di Juli 2021 karena meningkatnya kasus positif di Indonesia yang semakin parah tiap harinya. “Dari hasil survei yang KedaiKOPI lakukan, sebanyak 59% tidak mendukung rencana ini, dan hanya 41% yang mendukung rencana ini” Kunto mengakhiri.

 

Selengkapnya, rekaman diskusi “Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia Di Era Pandemi, Tatap Muka atau Tetap Daring?”  dapat disaksikan dengan klik di sini

Rekaman Diskusi 

Hasil presentasi dari diskusi “Mencari Yang Terbaik Bagi Pendidikan Indonesia Di Era Pandemi, Tatap Muka atau Tetap Daring?” bisa di unduh di pranala berikut ini:

KedaiKOPI-Opini Publik Indonesia Sekolah PTM
BPKN-Kajian PTM

Survei KedaiKOPI : 84,8% Publik Putuskan Tidak Mudik Pasca Larangan Dari Pemerintah

Siaran Pers

Jakarta, 9 Mei 2021

Publik menyatakan tidak akan melakukan mudik setelah mengetahui adanya peraturan yang melarang kegiatan mudik di Lebaran 2021 ini. Sebanyak 84,8% responden menyatakan tidak akan melakukan mudik pada Lebaran 2021 ini. Hal ini terungkap dari survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 15-21 April 2021 lalu.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Rizky Anggia, menyatakan, “Tingginya angka yang memutuskan untuk tidak melakukan mudik pasca mengetahui larangan dari pemerintah merupakan hal baik di dalam menekan penyebaran COVID-19 meski masih ada 10,0% responden yang masih ragu-ragu, dan 5,2% menyatakan akan tetap melakukan mudik di Lebaran 2021 ini.”

Survei ini juga mengungkapkan bahwa sebagian besar publik menyatakan kesetujuannya dengan adanya larangan mudik dari pemerintah. Sebanyak 60,5% responden menyatakan bahwa mereka setuju dengan adanya larangan, sedangkan ada 39,5% yang menyatakan tidak setuju dengan adanya larangan dari pemerintah ini.

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio yang biasa disapa Hensat mengatakan, “Meski kesadaran masyarakat sudah tinggi mengenai COVID-19 yang terlihat dari respons masyarakat terhadap larangan mudik ini, namun pemerintah harus mewaspadai dibolehkannya pariwisata saat larangan mudik ini agar tidak menimbulkan kluster-kluster baru seperti halnya liburan-liburan sebelumnya selama masa pandemi ini”.

Hal ini diamini oleh Jurnalis Senior, Agus Rakasiwi menyatakan, “mungkin perlu ditekankan bahwa pemerintah masih harus terus mengkomunikasikan mengenai protokol kesehatan ini, dan juga mengkomunikasikan kebijakan secara lebih baik agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran terutama mengenai permasalahan aglomerasi dan mudik lokal’.

“Alasan publik masih melakukan mudik pun beragam meski alasan rindu dengan keluarga di kampung dan pentingnya Silahturahmi masih menjadi alasan utama dengan 66,8%, diikuti oleh tujuan mudik yang masih satu provinsi dengan 9,7%, dan mudik asal masih mengikuti protokol kesehatan dengan 9,0%,” lanjut Rizky.

Sedangkan alasan tidak mudik di antaranya adalah masih tinggal di daerah yang sama (44,4%), adanya larangan pemerintah (16,8%), dan khawatir ada COVID-19 (12,9%).

“Namun, hanya 35,9% responden yang menyatakan akan mudik juga akan melakukan tes COVID-19 sebelum mudik, sedangkan 37,5% menyatakan tidak, dan 26,6% menyatakan mereka belum tahu. Sedangkan, untuk melakukan isolasi mandiri, 43,9% menyatakan tidak akan melakukan isolasi mandiri, sebanyak 36,5% menyatakan akan melakukan isolasi mandiri, dan 19,6% lainnya menyatakan belum tahu,” kata Rizky.

Selain itu, dari responden yang akan melakukan mudik di tahun ini, sebanyak 51,3% akan mudik pada minggu keempat Ramadhan, disusul akan melakukan mudik setelah lebaran sebanyak 14,4%, pertengahan Ramadhan sebanyak 14,3%, dan hari-h Lebaran 9,0%.

“Melihat hasil survei ini Pemerintah harus mewaspadai minggu-minggu akhir menuju Lebaran agar dapat menekan angka penyebaran COVID ini.” lanjut Agus.

Selain itu, perlu ada sinergi dari pemerintah dan masyarakat agar dapat memastikan tidak adanya kasus-kasus baru. “sinergi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pada dasarnya masyarakat akan menurut dengan kebijakan pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus bisa mengkomunikasikan secara baik kebijakannya” kata Hensat.

Survei ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan menggunakan metode face to face interview kepada 1215 responden yang berada di 34 provinsi. Survei ini dilaksanakan pada 15 – 21 April 2021 lalu dengan Margin of Error ± 2.81% pada interval kepercayaan 95.0%.

Hasil survei selengkapnya bisa didapatkan di sini

Survei KedaiKOPI : Zulkieflimansyah Teratas di Timur, Anies Baswedan Tertinggi di Barat

Jakarta, 6 Mei 2021

Siaran Pers

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi di masing-masing bagian Indonesia menuju Pemilihan Presiden 2024 nanti. Hal tersebut terungkap dari survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI yang diselenggarakan pada 10 – 19 April 2021 lalu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengungkapkan, “nama Zulkieflimansyah mendapatkan nilai tertinggi di antara kepala daerah dari Indonesia Timur dengan nilai 20,8%, diikuti dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan 15,2%, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dengan 12,3%,”

Sedangkan di untuk Indonesia Barat, Anies Baswedan mendapatkan nilai tertinggi dengan 38,2%, diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan nilai 29,0%, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 21,0%, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (9,6%), dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (2,2%).

Kunto menambahkan bahwa survei ini juga mengulik pendapat masyarakat mengenai tokoh dari Indonesia Timur. “nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi tertinggi dengan 35,5%, lalu ada Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dengan 24,8%, diikuti Mantan Wakil Wali Kota Palu, Pasha Ungu dengan 11,3%, Fahri Hamzah dengan 9,7,%, Zulkieflimansyah dengan 9,6%, dan Mantan Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi dengan 4,9%.” ungkap Kunto.

Survei ini juga mengungkapkan kombinasi ideal capres-cawapres pilihan masyarakat. Kombinasi militer dan sipil menjadi pilihan utama (41,0%), diikuti oleh sipil-militer (25,2%), sipil-sipil (22,1%), dan militer-militer (11,7%).

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa hasil survei ini bisa menjadi pertanda bahwa akan ada tokoh dari Indonesia Timur di Pilpres 2024 terutama setelah kehadiran Jusuf Kalla di pilpres-pilpres sebelumnya.

“Minimal sebagai Cawapres. Mengacu pada hasil survei yang banyak menginginkan kombinasi Militer-Sipil atau Sipil-Sipil, sangat mungkin nama seperti Zulkiflimansyah atau tokoh masyarakat lain seperti Abraham Samad dan TGB Zainul Majdi muncul sebagai kandidat kuat Cawapres yang datang dari Timur Indonesia.” ungkap Hendri yang biasa disapa Hensat.

Selain itu, terdapat nama dan mantan menteri atau setingkat menteri yang muncul di dalam survei ini. “Susi Pudjiastuti mendapatkan nilai tertinggi dengan 22,2%, diikuti dengan Mahfud MD 17,8%, Gatot Nurmantyo 16,7%, lalu ada Erick Thohir 16,1%.” lanjut Kunto.

Hendri menambahkan bahwa para pejabat dan mantan pejabat ini akan memiliki peluang mengisi panggung politik 2024. “Terlebih mereka masih memiliki panggung politik yang lebih panjang dibanding beberapa Kepala Daerah yang akan selesai masa jabatannya di 2022 dan 2023. Jadi nama-nama seperti Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Erick Thohir, Mahfud MD, tokoh oposisi Gatot Nurmantyo tidak bisa dikesampingkan. Belum lagi para tokoh TNI/Polri yang muncul di survei sebelumnya seperti Tito Karnavian, Budi Gunawan, Boy Rafli, atau Doni Monardo.” kata Hensat.

Survei Peluang dari Timur diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan menggunakan metode face to face interview kepada 1215 responden yang berada di 34 provinsi. Survei ini dilaksanakan pada 10 – 19 April 2021 lalu dengan Margin of Error ± 2.81% pada interval kepercayaan 95.0%.

Saksikan peluncuran survei hanya di laman YouTube Refly Harun dan dapatkan hasil survei selengkapnya di sini

Survei KedaiKOPI : Indonesia Tidak Pernah Kekurangan Stok Pemimpin Untuk 2024

Jakarta, 12 April 2021
Siaran Pers

Indonesia memiliki banyak tokoh potensial yang dapat menjadi pemimpin negeri ini pada Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut terungkap pada hasil survei terbaru mengenai calon pemimpin 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada akhir Maret hingga awal April lalu. Hasil survei tersebut menyebutkan setidaknya lebih dari 50 nama calon pemimpin yang layak meneruskan tongkat estafet Kepresidenan Indonesia setelah era Presiden Joko Widodo berakhir di 2024 nanti.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengatakan, “Banyaknya nama yang muncul di dalam survei ini merupakan cerminan dari masyarakat bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan stok pemimpin. Hal ini merupakan hal yang positif untuk masyarakat karena semakin banyak pilihan maka semakin banyak gagasan dan ide positif yang ditawarkan kepada masyarakat,”.

Survei ini mencoba mengulik nama tokoh non-parpol, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melenggang jauh dari yang lain (30,9 %), diikuti oleh Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (14,1 %), Mantan Ketua KPK, Abraham Samad (14,0 %), serta Sekjen PMI, Sudirman Said (8,0 %)

“Munculnya nama-nama di luar parpol seperti Susi Pudjiastuti dan Sudirman Said merupakan keinginan publik untuk memiliki pemimpin seperti mereka, kita tidak boleh menegasikan itu meski mereka bukan berasal dari partai politik” kata Maman Abdurrahman, Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Golkar.

Selanjutnya, untuk tokoh parpol, nama Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 17,6 %. Sedangkan tokoh partai di luar pemerintahan terdapat nama Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dengan nilali 8,3 %.

“Jika berbicara mengenai parpol, kita juga tidak boleh melupakan kepala daerah yang berasal dari Indonesia Timur yang selama ini terlupakan oleh publik padahal memiliki potensi besar seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah contohnya,” kata Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio.

Selanjutnya, untuk nama tokoh oposisi, kembali nama Gatot Nurmantyo mencuat, kali ini bersama dengan Rocky Gerung di posisi teratas di angka yang sama (13,7 %), dan disusul Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli (12,6 %), Ahli Hukum, Refly Harun (12,4 %), Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (11,6 %), dan Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin (7,9 %)

Sedangkan untuk tokoh anti korupsi, nama-nama di dominasi oleh mereka yang berkecimpung di KPK seperti Novel Baswedan (27,1%), Firli Bahuri (8,8 %), dan Abraham Samad (5,5 %). Hanya Sudirman Said yang tidak pernah berkecimpung di KPK yang mencuat di kategori tokoh anti korupsi dengan angka 9,0 %.

“Kami juga menanyakan kepada responden mengenai tokoh yang memiliki latar belakang ekonom, mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mendapatkan angka tertinggi (18,3 %), disusul Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri (18,2%), Rizal Ramli (17,1%), dan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo (8,0 %)” lanjut Kunto.

Meski banyaknya nama tokoh non-parpol yang muncul dari masyarakat, tidak bisa dipungkiri peran parpol masih begitu besar sebagai penggerak utama dari sistem politik itu sendiri.

“Jika sudah terpilih presidennya tetapi tidak di dukung dengan sistem politik yang baik, tidak di dukung kesiapan masyarakat yang baik, maka kita khawatir Indonesia justru akan kehilangan arah” ujar Ledia Hanifa, Sekretaris Fraksi PKS DPR-RI.

Namun, Adhie Massardi menekankan pentingnya pelibatan masyarakat di dalam pencarian pemimpin untuk negeri ini, terlebih peraturan yang ada hanya memperbolehkan maju sebagai capres hanya melalui partai politik saja.

“Parpol harus melibatkan masyarakat dan melihat permasalahan yang ada di dalam masyarakat dalam menentukan calon yang akan dinaikan” kata Adhie Massardi.

Survei Calon Pemimpin 2024 diselenggarakan pada tanggal 29 Maret-4 April 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 1260 responden yang berada di 34 provinsi. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 8538 orang. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,76 %.

Unduh hasil survei selengkapnya hanya klik pranala berikut ini:
Survei Calon Pemimpin 2024

Survei KedaiKOPI : Model Dan Body Motor Matic Kelas 150-160 CC Menarik Minat Calon Pembeli

Siaran Pers

Jakarta – Model dan body yang terdapat di motor kelas 150-160cc merupakan daya tarik utama bagi calon pembeli untuk membeli motor di kelas tersebut. Hal tersebut terlihat di dalam Telesurvei Peluncuran Honda PCX 160 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di lima kota besar Indonesia.

Responden yang memiliki preferensi terhadap Honda PCX 160, sebanyak 22,5% di antaranya memilih karena model dan fitur motor tersebut. Sedangkan yang memilih Honda ADV 150, 20,5% memilih karena body dan mesin yang bagus dari motor tersebut. Sama halnya dengan responden yang memilih Yamaha Aerox 155, 20,4% di antaranya memilih karena body dan mesinnya yang bagus. Sedangkan untuk yang memilih Yamaha NMax 155, 12,6% responden memilih karena model dan fiturnya di motor tersebut.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim menyatakan, “Model dan body khas yang dihasilkan oleh motor matic di kelas 150-160cc memang menjadi daya tarik utama bagi masyarakat untuk memilih motor di kelas tersebut sebagai tunggangannya”.

Kesukaan masyarakat tersebut berbanding lurus dengan kesukaan terhadap salah satu produk di kelas tersebut, yaitu Honda PCX 160. Sebanyak 90,6% menyatakan bahwa mereka suka dengan Honda PCX 160. Sedangkan, hanya 9,4% yang menyatakan tidak suka dengan Honda PCX 160 ini.

Perihal harga, 59,8% responden menyatakan bahwa harga jual Honda PCX 160 yang berkisar 30-34 juta rupiah sudah sesuai dengan fitur dan teknologi yang ada. Sedangkan sebanyak 40,1% menyatakan harga jualnya masih mahal, dan 0,1% menyatakan bahwa harga tersebut terlalu murah.

Meski demikian, sebanyak 51,1% menyatakan bahwa belum pasti mereka akan membeli Honda PCX 160. Sedangkan 31,6% menyatakan tidak akan membeli, dan hanya 16,3% yang menyatakan akan membeli di tahun ini. Sisanya, 0,9% menyatakan membeli dalam waktu 6 bulan dan 0,1% akan membeli dalam bulan ini.

Untuk responden yang menjawab tidak akan membeli, sebanyak 18,1% menyatakan bahwa harga terlalu mahal, 16,5% menyatakan belum berminat, dan 14,6% menyatakan ada keperluan penting lainnya. Sedangkan, untuk responden yang menyatakan belum pasti membeli Honda PCX 160 karena ada keperluan yang lebih penting (17,8%), tidak ada uang (17,1%), dan harga terlalu mahal (16,1%).

“Kecenderungan responden yang lebih banyak menyatakan belum pasti dan tidak akan membeli Honda PCX 160 dan motor-motor lain di kelas yang sama disebabkan banyak faktor, terutama faktor pandemi serta waktu yang mendekati Ramadhan dan Lebaran yang di mana saat tersebut kebutuhan rumah tangga akan meningkat dibandingkan waktu-waktu lainnya,” kata Latifani.

Di sisi lain, pengetahuan masyarakat mengenai peluncuran Honda PCX 160 sudah besar. Sebanyak 92,3% menyatakan bahwa mereka mengetahui peluncuran motor keluaran terbaru dari Honda ini. Sedangkan, hanya 7,7% saja yang tidak mengetahui mengenai peluncuran Honda PCX 160.

Namun, besarnya pengetahuan peluncuran Honda PCX 160 tersebut tidak berbanding lurus dengan pengetahuan mengenai arti angka 160 di label Honda PCX 160. Hanya 44,4% yang menjawab benar dengan menyatakan bahwa angka 160 di ambil dari cc mesin, sedangkan 31,9% menyatakan bahwa 160 di ambil dari model yang lebih besar 150, dan sebanyak 23,7% menyatakan tidak tahu.

“Meski masih lebih banyak yang salah dan tidak tahu mengenai arti angka 160, hal ini merupakan kewajaran karena survei ini dilakukan kurang dari sebulan sejak Honda PCX 160 resmi diluncurkan,” kata Latifani.

Apalagi, sebanyak 62,0% responden menyatakan wajar jika Honda memasang angka 160 di dalam nama motor tersebut meski kapasitas motor tersebut hanya 156,9cc.

Telesurvei Peluncuran Honda PCX 160 ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 1-5 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 800 responden yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 2893 orang. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 27,65%.

Hasil survei selengkapnya dapat di unduh di sini

Survei KedaiKOPI : Perempuan Mendukung Pengesahan RUU P-KS

Siaran Pers

Jakarta, 17 Maret 2021

Dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional, Lembaga Survei KedaiKOPI meminta opini perempuan di lima kota besar Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sebanyak 87,8% responden menyatakan bahwa mereka mendukung pengesahan RUU P-KS oleh Pemerintah dan DPR-RI.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Rizky Anggia Nursanti, mengatakan “tingginya dukungan yang diberikan oleh perempuan terhadap proses pengesahan RUU P-KS merupakan representasi dari harapan perempuan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang selama ini lebih banyak menyasar kepada perempuan sebagai korban”. Hanya 4,0% responden yang menjawab tidak mendukung pengesahan RUU P-KS, dan 8,2% lainnya menyatakan tidak tahu.

Dukungan yang besar terhadap pengesahan RUU P-KS didasari oleh banyak hal, sebanyak 61,8% responden menjawab adanya jaminan atas perlindungan hukum, 32,8% responden menyatakan bahwa RUU P-KS ini mendukung adanya kesetaraan gender. Sedangkan alasan responden yang menyatakan tidak mendukung RUU P-KS di antaranya aturan hukum yang sudah ada sudah cukup sebanyak 93,8% dan agenda liberalisasi di masyarakat sebanyak 6,2%. Rizky menambahkan “besarnya alasan responden yang mendukung RUU P-KS atas dasar alasan perlindungan hukum, menunjukkan bahwa banyaknya perempuan yang masih merasa hukum yang berlaku belum melindungi mereka secara menyeluruh dari kekerasan seksual.”

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Diah Pitaloka, dalam catatan sejarah gerakan perempuan itu memang tidak pernah mudah, dan disitulah maka harus bertahan. “Memang nggak ada yang otomatis gitu, kita di tengah perjuangan ini, dan sinilah kita mencari dukungan lebih banyak, mencari sumber literasi, kita mencari argumentasi, kita berupaya untuk mematahkan stigmatisasi. Disitulah gitu effort-nya gitu ya, jangan dipahami ini sebagai satu hal yang iya atau tidak. Pahamilah ini sebagai satu perjuangan yang membutuhkan kehadiran kita dan satu catatan saya kekerasan seksual itu bukan hal yang baik, jadi saya pikir di titik itu everybody I agree,” katanya.

Survei ini juga mengungkap mengenai pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh para responden. Sebanyak 91,2% menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual di tempat umum, kerja ataupun sekolah. Sedangkan 8,8% menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual di tempat tersebut. “hanya 8,8 % responden yang menjawab mereka mengalami kekerasan seksual itu merupakan pertanda masih banyaknya perempuan yang belum memahami pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri,” kata Rizky.

Kalis Mardiasih pun mengamini hal tersebut, Ia juga mengungkapkan bahwa tidak semua masyarakat mengerti mengenai kekerasan seksual apalagi mengenai RUU ini, bahkan dari kultur masyarakat yang belum ramah bagi perempuan itu sendiri. “Secara umum kita hidup di dalam masyarakat yang memandang tubuh perempuan itu sebagai fitnah laki-laki, memandang tubuh perempuan itu sebagai ujian laki-laki. Kita ini kan mau mereformasi, baik secara kultural maupun secara struktural gitu, tetapi ada kepala nih yang menganggap dirinya superior yang merasa berhak mempunyai power dan kuasa untuk merendahkan perempuan gitu,” tuturnya

Kemudian, responden yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual yang melaporkan kejadian tersebut hanya 65,7%. Mereka melaporkannya ke berbagai pihak seperti orang sekitar (43,5%), aparat (26,1%) orang tua (21,7%), guru (21,7%), keluarga (8,7%), rekan kerja (4,3%), dan atasan (4,3%). Di sisi lain, sebanyak 34,3% yang mengalami tindak kekerasan seksual menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan kejadian tersebut. Alasan mereka tidak melaporkan di antaranya merasa tidak perlu melapor (16,7%), pelaku sudah dihakimi massa (16,7%), takut (16,7%), takut dengan pandangan orang, diancam oleh pelaku, merasa percuma dan tidak memberi alasan, masing-masing 8,3%.

Rahayu Saraswati juga mengungkapkan bahwa masih banyak yang tidak mengerti bahwa apa yang mereka alami itu adalah kekerasan seksual, apalagi meliputi kekerasan seksual secara verbal maupun juga secara psikis, itu banyak yang belum mengerti antara kekerasan seksual dengan hal-hal yang dialami. Jadi memang pendidikan ini masih sangat dibutuhkan. Ia juga mengungkapkan bahwa perlu adanya perlindungan yang terbaik bagi korban, dan tidak hanya hukuman bagi pelaku tetapi rehabilitasi, sehingga ketika kembali ke masyarakat tidak akan terulang kembali.

Untuk kedepannya Iwan merasa optimis dapat memberikan literasi kepada masyarakat dan sudah merupakan tugasnya. “Jadi itu tugas yang bisa kita lakukan masing-masing untuk memberikan dukungan kepada RUU P-KS ini. Bahwa memang masih banyak masyarakat yang kurang memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, saya pikir itu tugas kita bersama. Dengan melakukan itu di lingkungan masing-masing, maka kita juga sudah memberikan dukungan kepada Ibu Diah dan teman-teman mengesahkan RUU P-KS ini,” pungkasnya.

Survei Opini Perempuan ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional 2021. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 06-08 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 400 responden perempuan yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018 – Maret 2021 yang berjumlah 1360 orang, dengan kriteria berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 29,4%.

Hasil Survei Selengkapanya hanya di sini

Survei KedaiKOPI : Kata Perempuan, Peran Pemerintah Masih Kurang Dalam Perubahan Iklim

Siaran Pers

Jakarta, 15 Maret 2021 – Perempuan Indonesia berpendapat bahwa peranan pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim masih kecil. Sebanyak 55,7% responden menyatakan peran pemerintah kecil, sedangkan 39,0% menyatakan sedang, dan 5,3% lainnya menyatakan peran pemerintah sudah besar. Hal tersebut terungkap di dalam Survei Opini Perempuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di lima kota besar Indonesia dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim mengatakan “Opini perempuan yang menyatakan peran pemerintah masih kecil di dalam penanggulangan perubahan iklim merupakan peringatan untuk pemerintah agar lebih berperan proaktif dalam menangani masalah iklim ini”.

Terlebih, hanya 12,7% responden saja yang merasa UU Omnibus Law Cipta Kerja akan mengurangi dampak dari perubahan iklim. Padahal salah satu poin utama yang di bahas UU tersebut adalah penanggulangan perubahan iklim. Sedangkan, 56,0% responden lainnya merasa akan sama saja, dan 31,3% justru merasa UU tersebut akan memperburuk.

Di sisi lain, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka percaya dengan adanya perubahan iklim. Hal tersebut dapat terlihat dari 67,5 % menyatakan percaya dan hanya 32,5% lainnya yang menyatakan tidak percaya. “Hal tersebut merupakan sebuah hal positif karena masyarakat sudah sadar bahwa perubahan iklim benar terjadi” Kata Latifani.

Responden yang percaya perubahan iklim melihat hal tersebut dari adanya perubahan pada cuaca yang berubah-ubah (60,7%), lalu percaya saja karena memang terjadi (9,3%), terjadi cuaca ekstrem (8,1%), dan terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, gunung Meletus (6,3%).

Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya beralasan bahwa masih sama seperti yang dahulu (35,7%), iklim Indonesia yang hanya dua saja (24,8%), cuaca susah ditebak (15,5%), dan karena merasa tidak perubahan (8,5%).

Namun, di sisi lain, sebagian besar responden justru percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh fenomena alam. Sebanyak 57,0% menyatakan demikian. “Sedangkan hanya 35,0% responden saja yang menjawab bahwa perubahan iklim disebabkan oleh manusia, dan 8,0% lainnya menyatakan tidak tahu.” tutur Latifani.

Di samping itu, sebanyak 74,9% responden merasa tidak akan merasakan langsung dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Untuk 25,1% lainnya, menjawab akan merasakan secara langsung karena mereka sudah melihat banjir karena curah hujan yang tinggi (27,0%), menghambat aktivitas sehari-hari (24,0%), harus beradaptasi dengan lingkungan (12,0%), lingkungan jadi tercemar (10,0%), terjadi penurunan Kesehatan (8,0%), dan cuaca yang berubah-ubah (8,0%).

Hasil survei di atas menunjukkan bahwa penanggulangan perubahan iklim merupakan kerja bersama. “Pemerintah harus lebih proaktif dalam menggencarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan melindungi lingkungan, dan untuk masyarakat harus lebih menyadari bahwa kerusakan dan perubahan iklim ini disebabkan oleh manusia, bukan alam.” tutur Latifani.

Oleh karena itu, peran perempuan di dalam usaha menjaga lingkungan pun semakin besar. “Perempuan Indonesia bisa menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan iklim kita dengan menyuarakan kepedulian kepada masyarakat untuk menjaga iklim kita demi masa kini dan yang akan datang”. kata Latifani.

Survei Opini Perempuan ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional 2021. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 6-8 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 400 responden perempuan yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 1360 orang, dengan kriteria berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 29,4%.

Dapatkan hasil lengkapnya di sini

 

Tentang Kebijakan Bebas PPNBM, Survei KedaiKOPI: Adil Menurut Publik Walau Belum Mau Beli Mobil

Siaran Pers

Jakarta, 12 Maret 2021 – Hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia) mengungkapkan bahwa kebijakan Relaksasi Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM ) sudah adil. Sebanyak 74,9% menyatakan kebijakan Relaksasi PPnBM ini sudah adil. Sebaliknya, 7,1% menyatakan tidak adil, dan 18% lainnya dinyatakan tidak tahu. Namun, meski menganggap kebijakan ini adil, hal tersebut tidak serta merta membuat masyarakat ingin membeli mobil. Hasil survei ini juga memperlihatkan bahwa 99,2% responden menyatakan tidak akan membeli mobil baru dalam masa Relaksasi PPnBM ini.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim mengatakan “Publik melihat bahwa ini sebuah kebijakan yang adil sebagai upaya mendukung geliat industri otomotif, namun di satu sisi, karena pandemi pula publik cenderung menahan diri untuk mengeluarkan uang mereka untuk membeli mobil baru meski ada kebijakan Relaksasi PPnBM ini. ”

Di sisi lain, sebanyak 0,8% responden lainnya yang menyatakan akan membeli mobil saat Relaksasi PPnBM memilih membeli mobil saat periode Juni hingga Agustus (33,3%) dan September hingga Desember (66,7%). “Hal ini wajar karena tren pembelian mobil akan lebih bergeliat pasca bulan Ramadhan dan Lebaran. Meningkatnya konsumsi rumah tangga di Ramadhan dan Lebaran membuat masyarakat memiliki kecendrungan menunda pembelian mobil hingga periode Ramadhan dan Lebaran usai” kata Staf Khusus Menteri Keuangan RI yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ. Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda, Ph.D.

Kemudian, 59,1% responden menyatakan bahwa kebijakan Relaksasi PPnBM juga harus berlaku untuk kendaraan bermotor jenis motor, 22,5% mengatakan tidak perlu, dan 18,4 % lainnya tidak tahu. Survei ini juga mencoba mengeksplorasi tentang Relaksasi PPnBM bagi mobil dan motor sekaligus sebagai sebuah kebijakan yang adil. Sebanyak 59% menyatakan adil, 22,8% menyatakan tidak, dan sisanya sebanyak 18,2% menyatakan tidak tahu.

Selain itu, publik juga menyetujui adanya kebijakan Relaksasi PPnBM. Hal tersebut terlihat sebanyak 77,6% responden menyatakan kesetujuaanya terhadap Relaksasi PPnBM ini. “Dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap kebijakan Relaksasi PPnBM memperlihatkan bahwa kebijakan insentif seperti ini mendapat dukungan dari masyarakat terlebih di masa pandemi seperti saat ini.” kata Latifani.

Latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk menggenjot perekonomian nasional terutama di bidang otomotif agar dapat bangkit kembali setelah jatuh selama masa pandemi. “Keberhasilan kebijakan PPnBM ini akan membuka dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lainnya karena hal tersebut akan meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat” kata Prof. Candra.

Hal tersebut diamini oleh Pengamat Otomotif Billy Riestianto “Industri otomotif sangat berdampak oleh pandemi ini contohnya adalah penjualan pada bulan Maret 2020 yang biasanya mencapai 90.000 unit di tahun-tahun sebelumnya, namun hanya terjual 17.000 unit saja”. Oleh karena itu, kebijakan Relaksasi PPnBM ini merupakan langkah yang positif untuk mendorong industri otomotif kembali bergeliat di saat maupun pasca pandemi nanti.

Namun, hal berbeda di alami oleh Mobil Bekas Hobi. Andrie Nuandra, Pemilik Beberes Garasi Store mengatakan “Adanya pandemi justru meningkatkan geliat industri mobil hobi karena ketiadaan atau berkurangnya aktivitas selama masa pandemi membuat para pemilik mobil justru ingin memperbaiki atau mempercantik mobil yang mereka miliki”.

Survei Persepsi Relaksasi PPnBM diselenggarakan pada tanggal 1-5 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 800 responden yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 2893 orang. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 27,65%.

Dapatkan hasil survei selengkapnya di sini

KedaiKOPI Rilis Nama Calon Pemimpin Menuju 2024

Siaran Pers

Jakarta, 24 Februari 2021

Lembaga Survei KedaiKOPI merilis nama-nama yang potensial menjadi calon pemimpin Indonesia pada 2024 nanti. Survei “Pemimpin Masa Depan Indonesia” ini dilaksanakan dari 24 Oktober hingga 13 November 2020 dengan metode telesurvei. Jumlah responden survei KedaiKOPI sebanyak 1.206 dan diwawancarai dalam kurun waktu bertahap (akhir Oktober, awal November, dan pertengahan November).

Peneliti Senior KedaiKOPI Rizky Anggia menjelaskan bagaimana metodologi dari penelitian yang dilakukan, sehingga muncul nama-nama kandidat calon pemimpin untuk tahun Pemilihan Presiden tahun 2024.

“Survei yang kami lakukan secara nasional ini menyasar tiga kategori responden yaitu wartawan, mahasiswa, dan pekerja. Dari ketiganya, sampel yang diambil sebanyak 406 responden untuk wartawan, dan 400 responden untuk Pekerja dan Mahasiswa yang dilakukan dengan menggunakan telepon. ” tutur Rizky.

Dari hasil survei “Pemimpin Masa Depan Indonesia” ini, menurut Rizky nama-nama ini adalah representasi dari keinginan masyarakat. Rizky menambahkan, “ini versi yang lebih lengkap dengan nama yang lebih banyak daripada hasil survei kami yang dipublikasikan oleh media, silahkan diperiksa apakah nama jagoan anda ada di dalamnya.”

Berikut ini adalah daftar nama dari hasil survei “Pemimpin Masa Depan Indonesia” versi lengkap yang sudah diurutkan berdasarkan abjad.

*Geser ke Kanan