Survei KedaiKOPI: Penerimaan Publik Pada Presiden Perempuan Tembus 55%

Jakarta, 3 September 2022

Hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI menemukan bahwa penerimaan publik terhadap presiden perempuan mengalami peningkatan dari 34,2% pada bulan November 2021 menjadi 55,5% pada bulan Agustus 2022. Namun, penerimaan presiden perempuan masih lebih rendah dibanding penerimaan publik terhadap anggota legislatif perempuan (76%), bupati/walikota perempuan (70,8%), Gubernur perempuan (68%), dan wakil presiden perempuan (64,7%). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. dalam program Polemik MNC Trijaya (3/9).

Penerimaan publik terhadap presiden perempuan semakin bertambah jika dihadapkan pada permasalahan konkret yang dihadapi bangsa. “Ketika ditanyakan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, 62,4% responden yakin bahwa presiden perempuan mampu mengatasi permasalahan tersebut,” ungkap Kunto. Kunto menambahkan bahwa temuan ini menandakan perempuan dipersepsi memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang merupakan salah satu kualitas penting sebagai pemimpin sebuah negara.

Survei yang bertajuk “Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan” ini juga menanyakan kualitas karakter yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara perempuan di dunia yang menurut UN Women lebih berhasil menangani COVID-19. Responden mengatribusikan kompetensi (8,5%), teliti (7,5%), dan ulet atau telaten (7,2%) sebagai kualitas yang dimiliki pemimpin perempuan dalam memimpin negaranya keluar dari krisis COVID-19. Jika dibandingkan dengan jawaban mereka yang setuju pada kepemimpinan presiden perempuan, karakter yang menonjol adalah tegas dan berwibawa (25,3%), kebijakan pro-rakyat (20,5%), dan bijaksana (17,6%). “Dari temuan ini publik percaya kualitas kepemimpinan dengan sifat feminin seperti teliti, telaten, dan ulet dipandang mampu mengatasi masalah yang konkret seperti COVID-19. Di lain sisi, ketika ditanya kepemimpinan yang abstrak, publik merujuk pada sifat maskulin seperti tegas atau bijaksana,” tukas Kunto.

Lebih lanjut Kunto memaparkan temuan hasil surveinya yakni mereka yang tidak setuju terhadap presiden perempuan beralasan antara lain bahwa laki-laki lebih kompeten (36,6%), menyalahi kodrat atau ajaran agama (25,2%), dan kurang tegas (13,9%). Kelompok generasi Z dengan rentang usia 17-24 tahun lebih banyak yang setuju presiden perempuan (62,3%) dibanding dengan kelompok generasi milenial (53,5%), generasi X (53,7%), dan generasi boomers (53,7%). “Kita temukan bahwa generasi yang lebih muda ternyata lebih terbuka pada gagasan kepemimpinan perempuan dibanding mereka yang lebih tua,” imbuh Kunto.

Sigi dari Lembaga Survei KedaiKOPI ini menemukan 6 calon presiden perempuan yang disebutkan oleh pemilih dalam pertanyaan terbuka tentang elektabilitas. “Ada nama Puan Maharani (9,6%), Megawati Soekarnoputri (0,7%), Susi Pudjiastuti (0,6%), Khofifah Indar Parawansa (0,6%), Tri Rismaharini (0,5%), dan Sri Mulyani (0,2%),” Kunto menjelaskan. Dari hasil survei tersebut, nampak elektabilitas calon presiden perempuan semakin menguat terutama untuk Puan Maharani. Nama-nama tokoh laki-laki seperti Ganjar Pranowo (26%), Prabowo Subianto (18%), Anies Baswedan (14,5%), Ridwan Kamil (7,7%) juga terdeteksi dalam survei ini.

“Ketika kami simulasikan lebih lanjut dengan pertanyaan tertutup 19 tokoh, nama-nama capres perempuan memiliki tren penguatan dengan Puan Maharani mendapatkan keterpilihan sebesar 11,3%, Susi Pudjiastuti 1,6%, Tri Rismaharini 1,4%, Khofifah Indar Parawansa (1,3%), dan Sri Mulyani Indrawati (0,6%),” ujar Kunto. “Peluang perempuan di pilpres 2024 semakin terbuka lebar dengan konsistensi angka keterpilihan capres perempuan di dalam simulasi sepuluh nama sampai dengan empat nama,” imbuh Kunto.

Salah satu temuan penting dalam survei ini adalah 53,8% pemilih mengatakan bahwa pilihan presiden mereka akan berubah. “Dari mereka yang pilihannya akan berubah, 43,2% mengatakan akan mengubah pilihannya setelah penetapan capres dan cawapres, 22,4% setelah kampanye dimulai, 19,4% di hari pemilu dilaksanakan, dan 11,9% pada saat masa tenang kampanye,” tukas Kunto. Kunto menambahkan bahwa tingginya kecenderungan perubahan pilihan ini disebabkan ketidakpastian capres-cawapres yang belum ditetapkan oleh partai maupun koalisi partai. Selain itu terdapat tendensi untuk menunggu masa kampanye hingga hari tenang untuk mengumpulkan informasi tentang calon-calon presiden yang telah ditetapkan secara lebih serius. “Angka keterpilihan ini masih dinamis dan masih terbuka peluang bagi tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa untuk lebih mengarus-utamakan pendidikan politik dengan isu dan program yang nyata,” Kunto menjelaskan.

Survei Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 3-18 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 1197 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,89% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). *

Hasil Survei Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini: Launching Survei Pemimpin Perempuan

Survei Optimisme: Optimisme Generasi Muda 2022 Menurun 4% Dibandingkan 2021

Jakarta, 10 Agustus 2022. Tingkat optimisme generasi muda Indonesia menurun sebanyak 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari hasil Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022 yang diluncurkan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 10 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa total net index tahun 2022 adalah sebesar 60,3% dibandingkan 2021 yang mencapai 64,0%.

Indeks Optimisme 2022 dibagi menjadi beberapa sektor yaitu, sektor Kebutuhan Dasar, Pendidikan dan Kebudayaan, Ekonomi dan Kesehatan, Kehidupan Sosial, serta Politik dan Hukum.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, “Bila dibandingkan dengan hasil survei Indeks Optimisme tahun 2021, indeks optimisme sektor Kebutuhan Dasar justru naik dari 75,1% menjadi 80,6%, sektor Pendidikan dan Kebudayaan justru turun dari 83,8% ke 77%, lalu Ekonomi dan Kesehatan naik dari 64,5% menjadi 73,0%, Kehidupan Sosial hampir sama dari 50,5% menjadi 50,2%, dan yang penurunannya paling drastis adalah Politik dan Hukum dari 28,1% pada tahun lalu menjadi -10,2%.”

Optimisme terbesar generasi muda pada sektor kebutuhan dasar adalah dari keyakinan mereka untuk memenuhi gizi seimbang bagi anak dengan skor optimisme mencapai 81,5% dan persentase pesimis hanya 0,9%. Di sektor ini pula terlihat perempuan lebih optimis dibandingkan dengan laki-laki baik di skor rata-rata maupun net index.

Alasan terbesar yang mengakibatkan sektor politik dan hukum mendapatkan nilai indeks optimisme terendah adalah isu korupsi dengan angka pesimisme (29,8%) yang lebih besar dibandingkan optimisme (12,1%). Sehingga menghasilkan net index sebesar -17,7%.

“Isu korupsi membuat anak-anak muda Indonesia agak pesimis, apakah betul korupsi bisa hilang dari Indonesia atau semakin rendah di Indonesia”, ujar Kunto.

Selain itu persoalan korupsi juga menjadi permasalahan utama di Indonesia (19,8%) yang semakin menegaskan. Sedangkan isu yang menjadi perhatian terbesar bagi kaum muda Indonesia adalah isu pelecehan seksual (13,7%).
Secara umum tingkat optimisme generasi muda paling tinggi berada pada sektor kebutuhan dasar. Di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil dan menyebabkan harga kebutuhan pokok naik, generasi muda meyakini dapat memenuhi gizi seimbang untuk anaknya serta membeli pakaian yang layak. Serta hukum dan politik merupakan sektor yang perlu ditingkatkan. Sedangkan hanya 16% generasi muda yang optimis bahwa Indonesia mampu menerapkan sistem pemerintahan yang bersih, baik dan transparan di masa depan.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menambahkan bahwa optimisme generasi muda ini harus dapat dimanfaatkan Negara untuk perubahan yang lebih baik. “Percuma bila ada optimisme generasi muda tapi negara jalan di tempat. Penurunan optimisme juga harus jadi cambuk bagi pemerintah untuk lebih banyak mendengarkan rakyat, menjaga demokrasi dan menyambut gerakan perubahan yang baru akan muncul di 2024,” tambah Hensat (Panggilan Hendri Satrio).

Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022 diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI bekerja sama dengan Good News From Indonesia. Survei ini diselenggarakan pada 7-22 Juli 2022 dengan menggunakan metode telesurvei kepada 906 responden yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia dengan response rate sebesar 17,67%.

Hasil Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022 dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini:
Laporan Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022

Penyaluran Dana Filantropi Meningkat 23,05% di Awal Pandemi

Jakarta, 28 Mei 2022 – Tren penyaluran dana filantropi di Indonesia dalam tiga tahun ke belakang
menunjukan kenaikan. Kenaikan terbesar justru terjadi di awal pandemi COVID-19 dengan total
kenaikan penyaluran bantuan adalah sebesar 23,05%. Hal ini diungkapkan oleh Direktur
Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam soft-launching Survei Outlook
Filantropi 2022 pada diskusi publik bertajuk “Giat Berbagi di Kala Pandemi” yang
diselenggarakan di Jakarta (28/5).

Kunto menjelaskan bahwa pemaparan ini adalah bagian dari Outlook Filantropi 2022 yang akan
diluncurkan bersamaan dalam acara pembukaan Festival Filantropi Indonesia atau FIFest 2022,
yakni pada tanggal 13 Juni 2022 mendatang. Kunto lebih lanjut mengelaborasi temuan surveinya
dengan menggarisbawahi bahwa filantropi agama adalah jenis filantropi yang kontribusinya
paling besar dalam penyaluran dana filantropi di Indonesia. ”Filantropi agama menyalurkan lebih
dari 80% dari total penyaluran dana filantropi di tahun 2020, disusul oleh filantropi perusahaan”,
tutur Kunto. Kunto menambahkan bahwa penyaluran dana oleh filantropi perusahaan naik paling
drastis di tahun 2020 sebesar 41% dari tahun 2019. “Pandemi COVID-19 membuat warga dan
perusahaan di Indonesia semakin giat berbagi dengan sesama”, imbuh Kunto.

Deputi BAZNAS RI, Moh. Arifin Purwakananta mengamini temuan Outlook Filantropi ini. Arifin
menyatakan filantropi agama sangat berperan di Indonesia, yang mencakup zakat yang dihimpun
oleh gerakan zakat dan zakat informal dari masyarakat. Deputi BAZNAS RI ini juga mengiyakan
bahwa saat pandemi, meskipun inflasi sedang naik, donasi masyarakat pun meningkat. Menurut
Arifin, donasi ini berasal dari mereka yang tidak terkena krisis dan mereka yang berharap, dengan
menyumbang, pandemi akan segera berakhir. “Ketika ada krisis dan itu diberitakan, orang akan
menjadi donatur,” ungkap Arifin.

Sebagai survei pertama yang melihat perkembangan filantropi di Indonesia, survei ini mencatat
bahwa pandemi COVID-19 mengakselerasi penerima manfaat kegiatan filantropi. Tercatat,
pertumbuhan penerima manfaat sebesar 42,15% dari 27,42 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 38,71
juta jiwa di tahun 2020. “Kegiatan filantropi di Indonesia telah menjangkau 91,6 juta jiwa dari
tahun 2018-2020 yang merupakan pencapaian yang patut diapresiasi,” tukas Kunto. Filantropi
agama sekali lagi menjadi kontributor terbesar dalam penerima manfaat disusul oleh filantropi
perusahaan.

Pandemi COVID-19 mendorong inovasi dalam penggalangan dana untuk kegiatan filantropi
dengan pemanfaatan teknologi digital. “Terdapat 55,3% organisasi filantropi yang menggunakan
teknologi digital dalam penggalangan dana. Teknologi digital yang paling banyak dimanfaatkan
adalah media sosial dan situs web organisasi”, Kunto menyatakan hasil surveinya. Pendorong
pemanfaatan teknologi digital menurut organisasi filantropi adalah kemudahan untuk
meningkatkan keterlibatan publik dan kemampuan untuk membuat data donatur untuk pemetaan
dan jejaring pendanaan. “Di lain sisi penggunaan teknologi digital juga menyisakan tantangan, yaitu potongan bagi platform crowdfunding, periode penggalangan dana yang terbatas, dan isu
yang sangat fokus pada charity”, imbuh Kunto.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan Lembaga Survei KedaiKOPI, Ketua Badan Pengurus
Filantropi Indonesia, Rizal Algamar menyatakan bahwa latar belakang kajian Outlook Filantropi
2022 diharapkan dapat menggambarkan perkembangan filantropi selama tiga tahun terakhir
(2018-2020) dan mengetahui dinamika, tantangan, maupun capaian-capaian selama tahun
tersebut. Adapun laporan riset ini menjadi bahan rujukan untuk melihat dinamika perkembangan
filantropi di Indonesia dan akan diterbitkan setiap tahun dalam dua bahasa. “Perlu menyuarakan
prioritas untuk menjadi kunci penguatan filantropi, yakni pemetaan regulasi untuk aksi filantropi,
khususnya mengenai insentif pajak dan kemitraan multipihak agar mendapatkan dampak yang
luas”, jelas Rizal.

Selanjutnya Rizal mengatakan bahwa kebiasaan berbagi yang sudah mendarah daging pada diri
masyarakat Indonesia sesungguhnya merupakan kekuatan tersendiri bagi bangsa ini untuk
sama-sama menjadikan masyarakat lebih berdaya. Pengaruh dan peran filantropi yang sangat
fleksibel dalam percepatan pemulihan dari pandemi COVID-19, dari segi pendanaan maupun
tenaga, dapat membantu meringankan sektor pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber
daya.

Oleh karena itu, peluncuran Outlook Filantropi 2022 secara utuh akan bersamaan dengan
pembukaan FIFest 2022 yang berkaitan mendorong partisipasi masyarakat serta institusi
filantropi dalam memajukan agenda filantropi di Indonesia. Direktur Eksekutif Filantropi
Indonesia, Gusman Yahya kemudian mengungkapkan tema FIFest 2022, yaitu ‘Filantropi Hub:
Penguatan Ekosistem Filantropi untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/SDGs’, yang bertujuan untuk mengelaborasi peluang, tantangan, strategi, dan
prioritas dalam mengembangkan ekosistem filantropi untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs.
Rangkaian kegiatan berupa forum diskusi kemitraan dan kebijakan, publikasi, dan inovasi untuk
mendukung TPB/SDGs baik di tingkat nasional maupun internasional. Gusman berharap
kegiatan FIFest 2022 dapat membangun kesadaran hingga aksi kolektif melalui ekosistem
filantropi yang kuat; katalisasi kepemimpinan melalui ko-kreasi dan dan kolaborasi; mendukung
terjadinya pembiayaan inovatif, dan membangun sistem pemantauan dampak untuk melacak
tujuan bersama dalam pencapaian TPB/SDGs.

Survei Outlook Filantropi 2022 adalah inisiasi Filantropi Indonesia yang dilakukan bersama
Lembaga Survei KedaiKOPI, berdurasi dari tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 3 Maret
2022. Survei dilakukan dengan metode telesurvey kepada 1.023 organisasi filantropi di Indonesia
dengan 224 organisasi filantropi yang menanggapi dan berpartisipasi dalam survei ini.

Hasil Survei Outlook Filantropi 2022 dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini:

Survei Outlook Filantropi 2022

Indeks Kebahagiaan Berkendara 2022: Pertalite & Pertamax Termasuk BBM Yang Paling Membahagiakan

Jakarta, 8 April 2022

Produk Pertamina seperti Pertalite, Pertamax, hingga Pertamina Dex menjadi bahan bakar paling membahagiakan bagi pengendara di Indonesia. Hal ini terungkap dari temuan hasil survei Indeks Kebahagiaan Berkendara 2022 yang dilakukan oleh KedaiKOPI bersama dengan Otomotifgroup. Perhitungan Happiness Index dalam survei ini adalah dengan menggabungkan indeks kepuasan berkendara dan indeks emosi saat berkendara dengan bobot masing-masing sebanyak 50%. Pengukuran ini merupakan adaptasi dari teori psikologi kebahagiaan Andrew & McKennel, 1980.

 

Dari seluruh responden pengemudi mobil yang kami tanyakan sebanyak 56.5% memiliki jenis mobil Multi-Purpose Vehicle (MPV) diikuti hatchback 27.5%. Sedangkan dari segi penggunaan BBM 66.5% responden menggunakan BBM jenis Pertalite dan diikuti oleh Pertamax sebanyak 21.9%. Selain itu transmisi yang paling banyak digunakan oleh para responden pengemudi mobil adalah manual dengan persentase 61.4% dibandingkan dengan otomatis 38.6%.

 

Hasil perhitungan Happiness Index kendaraan roda empat menunjukan angka 73.1%. Artinya dari 100% indeks kebahagiaan berkendara orang Indonesia maksimal berada di angka tersebut. Angka ini merupakan gabungan indeks kepuasan berkendara (35.6%) dan indeks emosi saat berkendara (37.5%).

 

Dari happiness index tersebut ditemukan bahwa jenis mobil yang paling membahagiakan adalah jenis hatchback, dan wanita merupakan kaum yang paling bahagia dalam berkendara, sedangkan transmisi otomatis ternyata merupakan transmisi mobil yang paling membahagiakan.

 

Berbicara mengenai kelompok responden roda dua, Honda merupakan merek yang paling banyak dimiliki oleh responden dengan persentase 70.2%. Survei ini juga menemukan bahwa 74.1% responden memiliki skuter matik diikuti dengan motor bebek dengan persentase yang sangat timpang (9.7%).

 

Happiness Index kendaraan roda dua menunjukan bahwa jenis motor yang paling membahagiakan adalah skuter matik premium, dan kondisi motor saat dimiliki yang paling membahagiakan responden adalah motor yang telah dimodifikasi, serta pengendara wanita merupakan pengendara yang paling bahagia.

 

Survei Indeks Kebahagiaan Berkendara 2022 diselenggarakan pada 18 Januari – 6 Februari 2022 dengan metode online survei di 34 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 2400 responden. Survei IKB 2022 diluncurkan bersamaan dengan ajang IIMS Hybrid 2022, Kemayoran, Jakarta.

Hasil survei selengkapnya dapat diunduh dengan klik pranala berikut ini:

Survei Indeks Kebahagiaan Berkendara 2022

Survei KedaiKOPI: Calon Luar Jawa Berpotensi, Calon Dari Jawa Mendominasi

Jakarta, 9 Februari 2022

Pemilu 2024 merupakan ajang yang hangat bagi para putra-putri terbaik bangsa untuk membuktikan dirinya mampu memimpin Indonesia. Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan peluncuran survei “Peluang dari Luar Jawa” pada Rabu 9 Februari 2022 secara daring dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Total Politik dan Lembaga Survei KedaiKOPI. Salah satu temuan yang mengemuka dari hasil survei ini adalah kombinasi pasangan calon presiden dari Jawa dan wakil presiden dari luar Jawa paling banyak dilirik oleh pemilih dibandingkan dengan jika kedua pasangan calon berasal dari Jawa.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengatakan bahwa “Survei Peluang dari Luar Jawa” adalah lanjutan dari survei yang diadakan oleh KedaiKOPI pada bulan November 2021 yang mendeteksi 61% pemilih ingin memilih calon presiden dari luar Jawa. “Ketika dipertajam melalui survei bulan Januari 2022, pemilih masih 50-50 menilai bahwa peluang capres dari luar Jawa besar, sedangkan 58,3% mengatakan calon dari luar Jawa berpeluang besar untuk menjadi wakil presiden, tutur Kunto dalam presentasi hasil surveinya.

Kunto mengatakan karena calon pemimpin dari luar Jawa didominasi oleh para gubernur maka Lembaga Survei KedaiKOPI mencoba menanyakan kinerja dari para gubernur yang berpotensi menjadi pemimpin Indonesia di 2024. “Kami menanyakan terkait kinerja gubernur, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah dipersepsi sebagai gubernur di daerah Indonesia Timur yang paling memiliki kinerja baik, mulai dari penanganan COVID-19, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan keamanan. Sedangkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi merupakan Gubernur di daerah Indonesia Barat non Pulau Jawa yang dipersepsi punya kinerja yang bagus. Di Pulau Jawa, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta unggul dalam kinerjanya untuk menangani COVID-19, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pada survei yang dilakukan sebelum terjadinya peristiwa “wadas melawan”, dianggap berkinerja baik dalam mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, keamanan, dan pencegahan dan pemberantasan korupsi.”

Menegaskan mengenai elektabilitas capres berdasarkan kelompok gubernur, Kunto menjelaskan bahwa Zulkieflimansyah sebagai salah satu calon potensial yang berasal dari luar Jawa juga unggul di wilayah Indonesia Timur dengan elektabilitas 42,6%. Sedangkan dari wilayah barat non-Jawa nama Edy Rahmayadi mengantongi elektabilitas tertinggi dengan 35,5%. Dan di antara Gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membukukan elektabilitas 39,2% disusul dengan Anies Baswedan dengan elektabilitas 33,9%.

Dirinya menambahkan, data dari survei menggambarkan kombinasi capres dari Jawa dan cawapres dari luar Jawa akan lebih banyak didukung oleh pemilih dengan beragam alasan. “Alasan responden dalam memilih kombinasi tersebut adalah pemerataan pembangunan, keseimbangan kekuasaan, dan memberi kesempatan bagi mereka yang di luar Jawa. Namun kombinasi pasangan dengan capres dari luar Jawa cenderung lebih sedikit didukung oleh pemilih dibandingkan dengan pasangan yang memiliki capres dari Jawa.”

Berbicara mengenai media sosial, Kunto menyebutkan dari temuan survei sebanyak 80.7% responden menyatakan bahwa kepala daerah harus memiliki akun media sosial namun pada kenyataannya lebih dari 80% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengikuti akun media sosial kepala daerah manapun.

Terkait seberapa penting calon pemimpin memanfaatkan media sosial, selebriti Ronal Surapradja mengatakan, “Masyarakat secara umum akan cenderung “membeli” konten media sosial para politisi yang tentunya menggambarkan semua sisi positif kehidupannya saja. Dirinya juga memberi saran bagi para capres – cawapres bagaimana seharusnya menggunakan media sosial, “Don’t use social media to impress people, but to impact people, karena belum tentu mereka yang follow, like, dan comment akan memilih saat pemilihan nanti.”.

Pernyataan Ronal seakan diamini oleh hasil penelitian disertasi Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio (Hensat). Hensat menegaskan bahwa popularitas di media sosial tidak akan mempengaruhi angka elektabilitas. “Media sosial itu bukanlah wadah yang tepat untuk menaikkan elektabilitas melainkan hanya dapat meningkatkan popularitas.”

Bagi pendakwah, Akmal Sjafril, media sosial selain dapat membuat seseorang menjadi populer, namun juga memilki dampak negatif yaitu “onar”. Dirinya mengatakan “dari perspektif Islam, pemimpin yang baik adalah yang dicintai oleh rakyatnya dan pemimpin juga mencintai rakyatnya. Dan bagaimana pemimpin bisa dicintai oleh rakyatnya? yaitu dengan cara dikenal. Di sini lah salah satu fungsi positif media sosial, yakni untuk mengenalkan.”

Survei Peluang dari Luar Jawa, diselenggarakan pada tanggal 17 – 24 Januari 2022 dengan metode survei Face to Face Interview (Computer Assisted Personal Interviewing), kepada 1201 responden yang berada di 34 provinsi dengan Error Sampling sebesar ± 2.83% pada pada interval kepercayaan 95.0%. *

Narahubung: Kunto Adi Wibowo, Ph.D. (0821-1665-7021)

Unduh hasil survei selengkapnya dengan klik pranala berikut ini:

Laporan Survei Peluang dari Luar Jawa

Lembaga Survei KedaiKOPI: Momentum Bagi Calon Presiden Berkriteria Cerdas

Siaran Pers

Jakarta, 19 Desember 2021

Pemilihan Presiden 2024 merupakan momentum bagi calon presiden berkriteria cerdas. Hal ini terungkap pada saat peluncuran hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) dalam agenda Diskusi Publik “Dapur KedaiKOPI: Tutup Tahun 2021, Ini Kata Publik Tentang Calon Pemimpin 2024”, di Wiken Koffie, Tebet Barat, Jakarta Selatan (19/12).

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, berargumen, “Presiden Jokowi sudah membuat standar yang tinggi untuk pembangunan Indonesia, maka presiden Indonesia selanjutnya mungkin akan kesulitan dalam memenuhi standar yang telah dibuat oleh Presiden Jokowi, karena Jokowi sendiri sudah cerdas. Maka masyarakat Indonesia menginginkan Presiden yang minimal secerdas pak Jokowi”.

Hendri yang akrab disapa dengan Hensat juga menegaskan, “Ada pergeseran yang menarik pada kriteria calon Presiden yang akan dipilih rakyat. Kriteria Presiden cerdas menjadi teratas melampaui Presiden berkriteria merakyat”.

Ketika membahas mengenai Presidential Treshold (PT) 20%, Hendri Satrio menjabarkan, “dengan adanya Presidential Treshold seharusnya para relawan dan pendukung Capres non-ketua Parpol tidak perlu saling serang, karena posisinya mereka (Capres non-parpol) sama, yaitu sama-sama tidak mempunyai tiket (untuk maju menjadi Capres)”.

Hensat juga berpesan bahwa, para relawan seharusnya menyatukan suara untuk menghapus PT 20% tersebut. “Para relawan dan pendukung seharusnya bersatu, dan seharusnya yang harus terus ditekan adalah para Ketum Parpol dan MK supaya bisa (Presidential Treshold) 0%, dan Ketua Parpol agar bisa lebih banyak mendengar suara rakyat”, terang Analis Komunikasi Politik tersebut.

Hasil dari survei ini menggambarkan nama-nama tokoh Parpol maupun non-Parpol yang diminati masyarakat untuk menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Menurut hasil survei, nama dari tokoh non- partai politik yang paling dipilih oleh masyarakat untuk menjadi Capres adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang solid menempati posisi puncak elektabilitas dengan perolehan 33.5%, diikuti oleh Ridwan Kamil (23.3%), dan mantan menteri KKP, Susi Pudjiastuti, sebanyak 11, 8%. Sedangkan nama capres yang berasal dari tokoh Parpol yang memiliki elektabilitas tertinggi adalah Prabowo Subianto (55.4%), dan AHY di posisi kedua dengan angka 16.0 %. Sementara cluster Kepala Daerah hasil survei menunjukan bahwa Anies Baswedan menjadi pemilik elektabilitas calon presiden tertinggi dengan angka 37.4% yang disusul Ganjar Pranowo (34.5%), dan Ridwan Kamil (13.8%).

Pada kesempatan yang sama di Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengatakan, “Prabowo Subianto masih memimpin elektabilitas ketika ditanyakan baik dengan menggunakan pertanyaan terbuka maupun dengan daftar nama tokoh-tokoh di Indonesia. Namun elektabilitas Ganjar Pranowo lebih unggul ketika mereka yang menjawab “belum memutuskan” diwawancara dengan lebih mendalam atau diberikan probing. Sementara posisi Anies Baswedan konsisten dalam semua jenis pertanyaan elektabilitas berada di urutan ketiga”.

Ia menambahkan, “Prabowo Subianto dominan di Jawa Timur & Jawa Barat, Ganjar Pranowo kuat di Jawa Tengah & Bali, sementara Anies Baswedan solid di DKI Jakarta dan Bengkulu. Dari sebaran pemilih ini terlihat bahwa masing-masing Capres yang kuat masih berbasis lokal”.

Dari hasil survei terungkap bahwa responden ingin memilih calon presiden yang cerdas dan visioner lebih tinggi dari pada merakyat dan tegas. Kunto mengatakan bahwa “hasil temuan ini menunjukan tren yang mulai bergeser dan kerinduan pemilih akan pemimpin yang cerdas dan visoner”.

“Dilihat dari data, ternyata tren memilih calon presiden dari suku Jawa sudah menurun dengan alasan terbesar bahwa semua suku adalah sama. Tetapi karena Indonesia masyarakatnya mayoritas muslim, maka pemilih masih memprioritaskan calon (presiden) yang beraga Islam dibandingkan dari non-muslim”.

Dalam memilih calon presiden, para responden masih dominan mengatakan bahwa mereka tidak akan memilih Capres dari golongan non-muslim (79.7%), dan 20.3% sisanya mengatakan sebaliknya. Hal ini mereka yakini karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Sedangkan dari perspektif Jawa & non-Jawa, sebanyak 61.0% menyatakan ingin memilih Capres bukan dari suku Jawa dan yang memilih sebaliknya sebanyak 39.0%.

“Untuk elektabilitas wakil presiden, nama Sandiaga Uno dominan dalam bentuk pertanyaan terbuka. Dalam pengukuran elektabilitas dengan pertanyaan tertutup atau dengan menyodorkan nama-nama, elektabilitas Anies Baswedan tertinggi disusul Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.”

Pada survei ini turut terlihat bahwa partai Golkar masih menjadi partai yang paling populer di kalangan responden dengan 94.7 % responden menyatakan pernah mendengar nama partai berlogo pohon beringin tersebut. Sedangkan Demokrat dan PDI-P mengekor di posisi 2 dan 3 dengan angka masing-masing 92.9% dan 92.8%.

Berbicara mengenai buzzer politik yang selama beberapa tahun ini kian menjamur, survei membuktikan bahwa sebagian besar responden menyatakan ketidak percayaannya pada ¬buzzer (76.6%), jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mereka yang masih percaya (23.4%).

“Mayoritas pemilih tidak percaya dengan buzzer, sehingga calon pemimpin selanjutnya seharusnya tidak memberikan lagi ruang kepada buzzer dan harus memiliki komitmen yang lebih besar untuk merawat demokrasi” tutur Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI tersebut.

Agenda Diskusi Publik “Dapur KedaiKOPI: Tutup Tahun 2021, Ini Kata Publik Tentang Calon Pemimpin 2024” turut dihadiri oleh Rocky Gerung (Pengamat Politik), Prof. Siti Zuhro (Peneliti senior LIPI), Dr. Ninasapti Triaswati S.E., M.Sc (Dosen Fakultas Ekonomi UI), dan Dr. Margarito Kamis (Pakar hukum tata negara Indonesia).

Survei Opini Publik Menuju 2024 diselenggarakan pada tanggal 16-24 November 2021 dengan metode survei Face to Face Interview (Home Visit), kepada 1200 responden yang berada di 34 provinsi dengan Error Sampling sebesar ± 2.83% pada pada interval kepercayaan 95.0%.

Narahubung: Kunto Adi Wibowo, Ph.D. (0821-1665-7021)

Unduh hasil survei selengkapnya dengan klik pranala berikut ini:

Survei Opini Publik Menuju 2024

Generasi Muda Merasa Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim

Jakarta, 28 Oktober 2021

Generasi muda Indonesia menilai pemerintah serius dalam menangani perubahan iklim. Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D dalam diskusi Dapur KedaiKOPI pada hari Kamis (28/10). “Sebanyak 77% responden menyatakan bahwa pemerintah serius dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia. Persepsi keseriusan ini juga tersebar secara merata baik Gen Z (78,8%) maupun Gen Y (75,2%)” kata Kunto.

Semakin rendah tingkat pendidikan maka akan menganggap perubahan iklim sebagai hal yang tidak darurat. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat yang mengenai kedaruratan perubahan iklim. Di sisi lain, generasi muda meyakini bahwa krisis iklim yang terjadi di Indonesia dapat dikendalikan oleh manusia. “Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa manusia memiliki kontrol terhadap perubahan iklim menjadi lebih baik” kata Kunto.

Namun, top of mind generasi muda terhadap perubahan iklim masih sebatas istilah-istilah normatif. “Perubahan suhu merupakan asosiasi tertinggi dengan perubahan iklim (19,2%), selanjutnya perubahan cuaca (19,1%), perubahan musim (18,0%), dan global warming (10,3%).” kata Kunto. Hal yang menarik justru masih ada generasi muda yang menganggap perubahan iklim sebagai hal yang wajar (7,2%).

Di sisi lain, Generasi muda juga mengingatkan bahwa pemerintah harus lebih tegas dan bertanggungjawab di dalam menangani perubahan iklim. “Ada 15,3% generasi muda mengatakan pemerintah harus lebih tegas dan bertanggungjawab di dalam menangani perubahan iklim, tindakan yang diinginkan generasi muda adalah seperti menindak pelaku perusakan alam, atau bertanggung jawab terhadap kerusakan alam yang terjadi” lanjut Kunto.

Bukan hanya lebih tegas dan bertanggungjawab, generasi muda juga menginginkan pemerintah melakukan reboisasi besar-besaran (15,3%), menggalakan penggunaan energi terbarukan (10,5%), dan membuka lebih banyak ruang terbuka hijau (7,5%).

Selain menanyakan mengenai lingkungan hidup, survei ini juga menanyakan perihal ketegangan yang terjadi di Laut Natuna atau yang dikenal secara internasional sebagai Laut China Selatan. Sebanyak 74,7% generasi muda meyakini bahwa konflik terbuka di Laut Natuna akan terjadi. “Ada kesadaran yang tinggi dari generasi muda perihal ketegangan di Laut Natuna” lanjut Kunto.

Eskalasi ketegangan di Laut Natuna menuntut adanya keseriusan pemerintah di dalam mengatasi potensi konflik di laut yang berada di utara Kepulauan Natuna tersebut. “Generasi muda mengapresiasi keseriusan Pemerintah dalam isu ini, sebanyak 70,7% responden menilai bahwa pemerintah serius mengatasi permasalahan di Laut Natuna’ kata Kunto.

Survei Persepsi Anak Muda Tentang Lingkungan Hidup dan Laut Natuna Menjelang G20 dilakukan melalui sambungan telepon pada 14-21 Oktober 2021. Survei ini dilakukan kepada 1200 responden dari 8592 anggota panel responden Lembaga Survei KedaiKOPI dengan response rate sebesar 13,97% dengan populasi yang berusia 14-40 tahun.

===

Lembaga Survei KedaiKOPI : Optimisme Generasi Muda Tinggi, Namun Politik Dan Hukum Butuh Perhatian Lebih

Siaran Pers

Jakarta, 13 Agustus 2021

Rasa optimisme generasi muda terhadap Indonesia terbilang tinggi meski rasa tersebut di sektor politik dan hukum tergolong rendah sehingga harus menjadi perhatian bersama. Hal ini dapat terlihat dari hasil Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2021 yang diluncurkan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 13 Agustus 2021.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, “Indeks optimisme ini kami bagi menjadi beberapa sektor dengan urutan tertinggi pendidikan dan kebudayaan (83,9%), kebutuhan dasar (75,1%), ekonomi dan kesehatan (64,5%), kehidupan sosial (50,5%), serta politik dan hukum mendapatkan rasa optimisme terendah dengan 28,1%.” kata Kunto.

Alasan utama sektor politik dan hukum mendapatkan nilai optimisme terendah dikarenakan kurangnya keyakinan generasi muda bahwa praktik KKN akan menurun di masa mendatang. “Hanya 30,8% responden saja yang menjawab optimis praktik KKN akan semakin rendah di masa mendatang,” lanjut Kunto.

Di sisi lain, rasa optimisme generasi muda di sektor pendidikan dan kebudayaan sangat tinggi. Hal ini disebabkan adanya keyakinan mendapatkan akses pendidikan berkualitas di masa mendatang, terutama dari Generasi Y.

“Mudahnya akses terhadap pendidikan di setiap daerah dalam dekade terakhir menjadi salah satu alasan mengapa generasi muda khususnya Generasi Y merasa optimis di sektor pendidikan,” ujar Kunto

Secara keseluruhan, bahwa 64% generasi muda merasa optimis dengan Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat kita terima dengan baik mengingat kita semua sedang mengalami kesulitan dengan adanya pandemi yang tak kunjung usai. “Hasil ini dapat menjadi sebuah oase bagi kita semua di tengah berita-berita tak mengenakan yang biasa kita terima belakangan ini.” lanjut Kunto.

Hal ini juga diamini oleh Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio. Ia pun menyambut baik adanya Survei Indeks Optimisme Generasi Muda yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI ini.

“Dengan adanya Survei Indeks Optimisme ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan, serta menjadi pemicu kerja baik bagi aparat sektor sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, ekonomi, serta politik dan hukum” Kata Hendri yang biasa di sapa Hensat ini.

Selain itu, survei ini juga berusaha mengidentifikasi permasalahan utama apa yang sedang dihadapi oleh Indonesia saat ini menurut generasi muda.

“73,3% generasi muda menyebutkan bahwa COVID-19 menjadi masalah utama bagi Indonesia di hari ini, jauh dari masalah-masalah lain seperti kebijakan pemerintah yang tidak tegas (4,3%), fasilitas kesehatan dan vaksin (3,6%), ketaatan penerapan protokol kesehatan (3,5%), serta isu KKN (2,9%).” Kata Kunto.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang menyulitkan dan tidak menjadi isu utama yang menjadi perhatian generasi muda dengan nilai 25,8%, disusul oleh isu mengenai lapangan pekerjaan (17,1%), dan isu perekonomian (11,4%).

“Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk memperbaiki pembuatan kebijakannya serta fokus juga di dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi generasi muda” kata Kunto.

Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2021 diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI bekerja sama dengan Good News From Indonesia. Survei ini diselenggarakan pada 8-15 Juli 2021 dengan menggunakan metode telesurvey kepada 800 responden yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia.

Hasil lengkap bisa diakses di bawah ini
Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2021

Lembaga Survei KedaiKOPI: Lampu Kuning Kinerja Kejaksaan

Siaran Pers

Jakarta, 12 Agustus 2021.

Beberapa kasus penegakan hukum yang sempat mencuat dan menjadi viral akhir-akhir ini, mendorong Lembaga Survei KedaiKOPI untuk melakukan survei opini publik tentang kinerja lembaga penuntutan di negeri ini. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum dan penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan pada kasus-kasus tertentu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan sangat besar”. Responden menilai masih ada ketidakadilan hukum yang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. “Disparitas hukum dipersepsi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia yang harus menjadi perhatian kejaksaan dan pemerintah,” imbuh Kunto.

Selain itu, sebanyak 71,7% responden di seluruh Indonesia menganggap telah terjadi disparitas perlakuan hukum terhadap eks Jaksa Pinangki. Terbukti dengan adanya tuntutan hukuman yang rendah serta tidak diajukannya kasasi atas putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum adalah alasan utama persepsi warga tentang disparitas hukum tersebut.

Founder KedaiKOPI yang juga analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan “71,2% warga Indonesia menganggap tuntutan JPU terhadap Pinangki terlalu ringan, 61,6% tidak setuju terhadap absennya proses kasasi dari JPU, dan 65,6% menganggap ada perlakuan tidak adil dari Kejaksaan dalam kasus Pinangki. Ini karena Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya.”

Hendri Satrio menambahkan bahwa di dalam survei ini mayoritas publik, atau 79,6%, memiliki persepsi bahwa telah ada ‘bantuan orang dalam’ sehingga Pinangki kemudian mendapatkan hukuman yang rendah.

Berangkat dari persepsi kasus Pinangki tersebut, masyarakat akhirnya menilai bahwa disparitas hukum atau pidana yang terjadi di tubuh institusi Kejaksaan di seluruh Provinsi di seluruh pelosok negeri ini ternyata sangat tinggi. “Terdapat 59,5% responden yang menganggap disparitas hukum di Provinsi mereka (responden) sangat besar,” tukas Hendri Satrio.

Alasan responden memberikan penilaian adanya disparitas hukum yang besar ini terlihat dari hasil survei mengungkapkan bahwa hukum masih bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Efek lain dari skandal kasus Pinangki adalah kesetujuan masyarakat yang tinggi terhadap permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST. Burhanudin. Terdapat 81,7% responden yang setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan menurunnya performa kejaksaan (30,8%), tidak transparan dalam penanganan kasus (22,7%), dan dianggap terlibat dalam kasus Pinangki (9%).

Sedangkan 18,3% responden tidak setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan antara lain, belum terbukti terlibat (12%) dan kinerjanya masih baik (10,5%). Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, “Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ST. Burhanudin di Kejaksaan relatif rendah, hal tersebut terlihat dari 61,8% menyatakan tidak puas akan kinerjanya memimpin institusi Kejaksaan.”

“Dari hasil survei juga tampak bahwa 59,8% lapisan masyarakat menyangsikan komitmen Jaksa Agung ST. Burhanudin dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan,” imbuh Kunto.

Di lain sisi, pada penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri, yang menarik adalah sebanyak 30,4 persen responden tidak setuju dengan penyitaan aset yang bukan berasal dari hasil korupsi. Mereka memiliki alasan antara lain, merugikan pihak yang tidak bersalah seperti investor (49,9%) dan harus ada pemisahan aset nasabah dan aset perusahaan (12,5%). Sedangkan dari 69,6% responden yang setuju, sebagian beralasan bahwa untuk mengembalikan kerugian negara (23,2%), menimbulkan efek jera (21,6%), dan dikembalikan kepada nasabah (20,3%).

“Yang paling penting adalah bahwa 69,1% publik menganggap pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri ini telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia,” Hendri Satrio menambahkan.

Kunto mengatakan, “Dalam survei ini, publik juga menyoroti transparansi seleksi CPNS di Kejaksaan, terbukti 52,4% responden menyatakan kurang transparan. Lebih lanjut lagi, 62,4% publik menengarai praktik jual beli lowongan CPNS di Kejaksaan terjadi dalam skala yang besar.”

Permasalahan SDM di tubuh Kejaksaan terpotret dari persepsi responden yang sebagian besar (69,5%) menganggap Jaksa atau penyidik sangat diskriminatif saat melakukan penanganan perkara. Publik juga menyoroti praktik pemaksaan pemberian hadiah dengan janji, atau suap dalam bentuk material maupun non material yang dianggap oleh 71,1% responden sangat sering terjadi. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 11% dari responden pernah mengalami atau mengetahui cerita adanya pelecehan seksual ketika berperkara di Kejaksaan.

Hendri Satrio menginterpretasikan,”61,1% responden masih yakin ada penyidik atau jaksa memiliki integritas yang tinggi. Modal integritas ini haruslah didukung dengan institusi dan pemimpin yang kuat dan bersih sehingga bisa menegakkan hukum tanpa tebang pilih.” Hensat menambahkan, “namun secara keseluruhan hasil survei ini merupakan lampu kuning dari masyarakat untuk Kejaksaan.”

Pernyataan Hendri Satrio ini seiring dengan saran responden yang 64,5% di antaranya menghendaki Kejaksaan untuk tidak tebang pilih dan lebih transparan dalam menangani kasus. Disusul dengan 8,3% responden menyarankan peningkatan kualitas SDM.

‘Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan’ ini dilakukan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada tanggal 22-30 Juli 2021 di 34 Provinsi dengan menjaring 1047 responden. Jumlah responden proporsional berdasarkan besaran populasi di setiap provinsi dengan sampel yang cenderung lebih besar laki-laki (55,2%) dari pada perempuan (44,8%), sebagian besar adalah generasi milenial dengan usia 25-40 tahun (45,5%) disusul oleh generasi Z dengan usia 17-24 tahun (31,8%) sebagai pengguna internet terbesar di Indonesia. Tingkat pendidikan sampel survei ini relatif lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu 40,8% lulusan S1 atau D4 dan 41,5% adalah lulusan SLTA atau sederajat. Survei ini didanai secara internal oleh Lembaga Survei KedaiKOPI. ***

Narahubung: Kunto Adi Wibowo (082116657021)

 

Hasil Survei selengkapnya bisa diakses dengan klik pranala di bawah ini

Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan

KedaiKOPI Luncurkan Gerakan Bantu 1 Senyum 1000, Kedermawanan Kunci Tangani COVID-19

Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) meluncurkan Gerakan Bantu Satu Senyum Seribu bersamaan Diskusi Publik bertajuk “Memprediksi Keampuhan PPKM Mikro Darurat”. Gerakan ini diperkenalkan Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. Kunto mengatakan Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 adalah untuk mengapresiasi setiap individu yang membantu sesama walaupun hanya membantu 1 orang untuk meringankan beban orang tersebut. “Bantuannya apa saja boleh, tidak harus uang, nanti mereka akan mengisi data di situs kita dan akan kami berikan PIN sebagai tanda apresiasi. Nanti akan kami luncurkan resmi, saat ini masih soft launch, dalam proses,” jelas Kunto.

Indonesia sendiri baru saja dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di Dunia oleh Charities Aid Foundation. Di dalam rilis berjudul World Giving Index 2021 tersebut menyebutkan bahwa 8 dari 10 masyarakat Indonesia menyumbangkan uangnya pada tahun 2021. Kedermawanan ini dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk melewati Pandemi COVID-19 ini. “Kedermawanan sudah menjadi kultur di Indonesia. Semakin sulit keadaan masyarakatnya, keinginan untuk menyumbang masyarakat lainya pun juga semakin tinggi” kata Sudirman Said, Sekjen Palang Merah Indonesia.

Oleh karena itu, di waktu yang sulit ini dengan terutama dengan adanya Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang membatasi mobilitas dapat dijadikan momentum untuk bergerak bersama saling membantu satu sama lain. “Kini waktu yang tepat untuk bergandeng tangan, menguatkan solidaritas untuk melewati masa yang sulit ini. Ini bukan hal mustahil terlebih masyarakat kita ini memiliki sifat kolektif yang tinggi.” lanjut Sudirman.

Selain kedermawanan masyarakatnya, kunci untuk melewati masa PPKM Darurat ini juga harus pematuhan terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Namun, di sisi lain, kebijakan yang dikeluarkan pun juga harus memenuhi berapa syarat. “Kebijakan tersebut harus seragam, serentak, konsisten, serta dijadikan sebagai sebuah gerakan sehingga suasananya itu semacam suasana kebangkitan gerakan masyarakat, bukan sebuah kewajiban,” kata Sudirman.

Menciptakan suasana gerakan masyarakat ini menjadi kunci agar masyarakat memahami bahwa peran mereka sangat penting di masa seperti ini. Hal ini juga diamini oleh Arifin Purwakananta, Direktur Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas). Ia mengatakan bahwa perbedaan masyarakat kita dengan negara lain adalah motor terkuat justru ada di masyarakatnya. “Oleh karena itu, gagasan seperti Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 harus didukung karena hal ini menunjukkan bahwa kita sama-sama dalam satu tim menghadapi pandemi ini” kata Arifin.

Pendapat ini juga didukung oleh Wida Septarina, Pendiri Foodbank Of Indonesia (FOI) yang menyatakan bahwa peran masyarakat yang membantu di kala Pandemi ini sangat bermakna. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan di dalam berbagai bentuk, seperti ikut sebagai relawan atau membantu mendeteksi daerah mana yang sedang butuh bantuan.

“Mengingat bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting, maka Gerakan Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk membantu dengan bentuk apapun di masa sulit seperti saat ini,” kata Wida.   

Oleh karena itu, gerakan seperti Gerakan Bantu 1 Senyum 1000 ini bisa wadah bagi masyarakat yang ingin membantu dan menghubungkan kepada mereka yang sedang membutuhkan. “Setiap krisis maupun bencana di Indonesia, yang menolong masyarakat ya masyarakat itu sendiri, oleh karena itu saya percaya Indonesia akan keluar dari krisis ini dengan kekuatan sosial yang luar biasa.” Sudirman mengakhiri.