Persepsi Publik: Abraham Samad, Susi Pudjiastuti, Rizal Ramli, dan TGB Zainul Majdi Teratas Cawapres Anti Korupsi

Jakarta, 26 Juli 2018 – Setelah OTT KPK terhadap Kalapas Sukamiskin di Bandung akhir pekan lalu, publik semakin berharap pemerintahan memperkuat komitmen anti korupsi. Menurut hasil sigi KedaiKOPI, Korupsi berada di empat besar permasalahan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Publik juga menginginkan cawapres yang memiliki integritas dan komitmen anti korupsi.

Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, memaparkan bahwa korupsi masih menempati empat besar permasalahan utama di Indonesia menurut sigi KedaiKOPI yang dilakukan pada 3-7 Juli 2018 pada 1148 responden di 10 propinsi dengan jumlah pemilih terbesar. Lebih lanjut, hasil sigi tersebut juga mengungkapkan bahwa mayoritas pemilih (90,7%) tidak menyetujui jika eks napi tipikor untuk menyalonkan diri sebagai anggota legislatif. Warga juga masih menaruh asa agar pemerintahan ke depan memiliki komitmen anti korupsi yang tercermin dari jawaban responden tentang latar belakang calon wakil presiden yang didominasi dengan jawaban pegiat anti korupsi (90,2%).

Lembaga Survei KedaiKOPI melakukan serangkaian FGD pada tanggal 23 Juli 2018 untuk mendapatkan gambaran keinginan publik setelah pemberitaan OTT Kalapas Sukamiskin oleh KPK. “Terdapat beberapa nama tokoh nasional yang muncul di FGD karena dipersepsi memiliki integritas dan komitmen anti korupsi. Antara lain Abraham Samad, Susi Pudjiastuti, Rizal Ramli, TGB Zainul Majdi, dan Anies Baswedan” kata Kunto dalam “Ngopi Bareng dari Sebrang Istana” dengan topik “Benarkah Indonesia Surga Bagi Koruptor?” pada Kamis, 26 Juli 2018 pukul 10.00 WIB bertempat di Upnormal Coffee Roaster Raden Saleh di kawasan Cikini, Jakarta.

Dari hasil FGD tersebut juga terungkap bahwa publik menganggap hukuman penjara seumur hidup (21%) adalah hukuman yang sesuai untuk napi tipikor yang disusul dengan hukuman yang seberat-beratnya (17%), penjara (15%), hukuman mati (14%) dan dimiskinkan (13%). “bahkan beberapa peserta FGD mengusulkan hukuman potong tangan atau dipermalukan di muka umum kepada napi koruptor.” tukas Kunto menambahkan.

Hanya 45% peserta FGD menganggap pemerintahan Joko Widodo lebih baik dalam menangani korupsi jika dibanding pemerintahan sebelumnya. Sementara 17% menganggap lebih buruk dan 38% memandang bahwa penanganan korupsi di rezim ini dan yang lalu sama saja. “Mayoritas peserta FGD menyatakan pemerintahan ini tidak lebih baik dari pemerintahan yang lalu dalam penanganan korupsi, hal ini merupakan lampu kuning bagi Pak Jokowi. Perlu terobosan untuk mengembalikan kepercayaan publik bahwa pemerintah bersungguh-sungguh memberantas korupsi.” kata Kunto. *

Survei KedaiKOPI: Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti dan Hari Tanoe Bisa Bersaing di Pilpres 2019

Jakarta, 12 Juli 2018 – Hasil survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mengungkap bahwa 39,8% publik mempersepsi ekonomi sebagai masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Persepsi tentang siapa yang mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi  akan dijadikan rujukan warga dalam memutuskan pilihannya di pilpres 2019.

“Terdapat nama-nama seperti Rizal Ramli, Hari Tanoesudibjo yang konsisten berada di dalam bursa dukungan warga untuk calon presiden yang menantang Jokowi,” kata Direktur KedaiKOPI, Vivi Zabkie. Dalam hasil survei dari pertanyaan terbuka elektabilitas calon presiden, keduanya cukup mendapatkan pemilih. Terlebih dari pertanyaan jika Prabowo Subianto tidak menyalonkan diri, Rizal Ramli didukung oleh 4,1% pemilih sedangkan Hary Tanoesudibjo mendapatkan elektabilitas sebesar 3,8%.

“Yang menarik adalah nama Susi Pudjiastuti sebagai srikandi di dalam kabinet yang didukung publik sebesar 6,7% untuk menjadi wakil pak Jokowi dan 3,4% untuk mendampingi pak Prabowo Subianto,” Vivi menambahkan.

“Rizal Ramli dan Susi Pudjiastuti akan menjadi penarik suara bagi pemilih rasional, yang di survei kami terdapat sekitar 22,4% pemilih mengaku menjadikan program kerja capres-cawapres sebagai pertimbangan memilih Presiden dan wakilnya. Apalagi jika permasalahan ekonomi mengemuka dalam pemilu mendatang, maka 3 tokoh di atas bisa unjuk gigi,” ujar Vivi.

Kedua teknokrat dan ekonom tersebut dikenal memiliki perspektif berbeda untuk memberikan solusi bagi permasalahan ekonomi bangsa. Bahkan beberapa waktu yang lalu, Rizal Ramli secara terbuka kerap memberikan solusi secara terbuka di muka publik sebagai jalan keluar isu perekonomian Indonesia.

“Jika kita memasukkan popularitas kedalam kalkulasi, Rizal Ramli mengikuti dua kandidat lain tersebut. Susi Pudjiastuti yang dikenal 66,3% responden dan Hary Tanoesudibjo dengan popularitas sebesar 59,1% berpeluang meramaikan bursa pemimpin nasional dari perspektif perekonomian,” kata Direktur KedaiKOPI, Vivi Zabkie.

Survei ini dilakukan pada 3-7 Juli 2018 di 10 propinsi dengan jumlah pemilih terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Riau.  Jumlah responden 1148 orang dengan MoE (Margin of Error) 2,89% pada interval kepercayaan 95%. Survei ini di danai oleh dana internal Lembaga Survei KedaiKOPI.

Survei KedaiKOPI: Publik Menilai Religiusitas Jokowi dan Prabowo Belum Tinggi

Jakarta, 11 Juli 2018 – Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menemukan bahwa publik menilai kurangnya karakter religiusitas dan ketegasan pada Joko Widodo. Sedangkan Prabowo dinilai kurang religius dan kurang humoris.

“Ketika ditanya pertimbangan utama dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, 49,8% responden menjawab karakter atau kepribadian capres dan cawapres,” kata peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo. Dari 12 kata sifat dan kepribadian, Joko Widodo dinilai santun, merakyat, dan humoris. Sedangkan Prabowo Subianto dipersepsi berpengetahuan luas, tegas, dan mengobarkan semangat. “Namun keduanya dinilai rendah pada aspek religiusitas,” tukas Kunto. Peneliti di KedaiKOPI ini menambahkan bahwa pilihan cawapres yang sesuai adalah yang bisa menambal karakter dan kepribadian masing-masing calon presiden. “Jadi bila Pak Jokowi memandang perlunya figur santri sebagai cawapres memang tepat, sebab itulah yang dibutuhkan Jokowi,” tukas Kunto.

Hasil survei teranyar KedaiKOPI mengungkap nama-nama cawapres dari kalangan santri. Teratas dalam daftar adalah TGB Zainul Majdi (34,1%), diikuti oleh Romahurmuziy (27%), Muhaimin Iskandar (22,9%), Mohammad Mahfud MD (7%), Dien Syamsudin (6,1%), dan Said Aqil Siroj (2,9%). “Tokoh-tokoh ini dipersepsi sebagai santri yang mampu menduduki jabatan wakil presiden terutama untuk Pak Jokowi,” Kunto menambahkan.

“Untuk urusan ketegasan, asosiasi publik akan sangat lekat dengan mereka yang berlatar belakang TNI/POLRI,” imbuh Kunto. Dari hasil survei diperoleh nama-nama yang berlatar belakang TNI/POLRI yang dipandang pantas mendampingi calon Presiden. Gatot Nurmantyo (43,2%) memuncaki daftar tersebut, disusul dengan Agum Gumelar (30,7%), Tito Karnavian (15,2%), Moeldoko (8,7%), dan Budi Gunawan (2,2%). “Nama Pak Agum Gumelar memang agak mengejutkan karena beliau sudah lama tidak muncul dalam pemberitaan nasional. Namun Pak Agum memiliki tabungan popularitas serta teruji dalam lanskap politik Indonesia,” kata Kunto menjelaskan hasil survei KedaiKOPI.

Publik menganggap calon wakil presiden merupakan pertimbangan penting dalam memilih presiden. “53,3% responden menyatakan faktor calon wakil presiden menentukan pilihan mereka,” imbuh Kunto.

Untuk kriteria cawapres secara umum publik menghendaki wakil presiden yang berlatar belakang pegiat anti korupsi (90,2%), akademisi (86,1%), militer (83%), ulama atau santri (80,8%), pemimpin daerah (79,4%), aparat penegak hukum (79,1%), birokrat (76,7%), pengusaha, (72,6%), dan petinggi partai politik (61,4%).

“Dari hasil survei terbaru kami, isu korupsi masih menjadi 4 besar masalah utama di Indonesia setelah ekonomi, pengangguran, dan terorisme. Ditambah dengan persepsi publik terhadap pencalonan eks narapidana kasus korupsi yang tidak disetujui oleh 90,7% pemilih. Dua kondisi ini menjadikan cawapres yang berlatar belakang pegiat anti korupsi memiliki nilai strategis,” ujar Kunto seraya memberikan analisisnya terhadap data hasil survei.

Elektabilitas Calon Presiden
Hasil jawaban responden dari pertanyaan terbuka, “Jika pemilihan Presiden dilakukan hari ini, siapa yang Anda akan pilih sebagai presiden?”  menempatkan Joko Widodo (47,8%) diurutan pertama disusul dengan Prabowo Subianto (24,4%), Gatot Nurmantyo (2,6%), Anies Baswedan (1,8%), Rizal Ramli (1,4%), dan SBY (0,4%).

Peneliti KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menyatakan, “Elektabilitas pak Jokowi masih dominan dibandingkan tokoh nasional lainnya, apalagi didukung dengan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi yang berada di angka 68%.”

Kunto menambahkan bahwa peluang tokoh nasional lainnya masih terbuka untuk menantang Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 karena menurut hasil survei teranyar KedaiKOPI baru 39,1% pemilih yang sudah menentukan pilihan mereka sedangkan 26,9% akan menentukan pilihan pada waktu kampanye pilpres, dan 32,9% akan memutuskan pada hari tenang atau ketika di bilik suara.

Sementara ketika ditanya tentang penantang Joko Widodo dalam Pilpres jika Prabowo Subianto tidak menyalonkan diri, Gatot Nurmantyo (18,3%) menjadi penantang utama yang diikuti oleh AHY (14,3%), Amien Rais (11%), Anies Baswedan (8%), Rizal Ramli (4,1%), dan nama lainnya seperti Hary Tanoesoedibjo, Jusuf Kalla, Tri Rismaharini, SBY, dan Agum Gumelar.

Tokoh Perempuan
Susi Pudjiastuti berada di posisi teratas berdasarkan kesetujuan responden dari pertanyaan tokoh perempuan yang paling berpeluang menjadi peserta pilpres 2019. “Susi didukung oleh 32,9% responden, lalu secara berturut-turut Tri Rismaharini, Sri Mulyani, dan Megawati,” kata Kunto.

Survei ini dilakukan di 10 propinsi dengan jumlah pemilih terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan dan Riau.  Jumlah responden 1148 orang dengan MoE (Margin of Error) 2,89% pada interval kepercayaan 95%. Survei ini di danai oleh dana internal Lembaga Survei KedaiKOPI.

Hasil survei bisa diunduh di sini.

Survei KedaiKOPI: Libur Lebaran Buat Wisata

Jakarta, 3 Juli 2018-Idul Fitri merupakan hari besar umat Islam yang dirayakan setelah menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh. Salah satu cara yang dilakukan umat muslim untuk merayakannya adalah dengan berkumpul dengan keluarga besar. Ini kemudian yang menjadi latar belakang sebagian besar umat muslim yang merantau untuk pulang ke kampung halamannya atau yang dikenal dengan istilah mudik. Seiring berjalannya waktu, kegiatan yang dilakukan masyarakat ketika sedang mudik ke kampung halaman kian beragam. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain mengunjungi sanak keluarga, berwisata, kuliner, berbelanja, maupun reuni dengan rekan lama.

Lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) melakukan survei mengenai kegiatan apa yang paling banyak menyita waktu ketika mudik ke kampung halaman. Survei ini menjaring sebanyak 595 responden dengan menggunakan metode online survei melalui situs KedaiKOPI dan Twitter.

Berdasarkan hasil survei tersebut, ternyata kegiatan yang paling banyak menyita waktu pemudik di kampung halamannya adalah berwisata. Sebanyak 423 responden mengaku lebih banyak menghabiskan waktu untuk berwisata di kampung halaman (72%).

Sedangkan kegiatan lainnya yang banyak menghabiskan waktu para pemudik adalah mengunjungi sanak saudara (23%). Selebihnya, responden memilih untuk reuni dengan kerabat lama (1%), berbelanja (1%), dan di rumah saja (4%).

Survei KedaiKOPI: Warga Jabodetabek Paling Banyak Mudik H+1

Jakarta, 06 Juni 2018 – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menggelar online survei tentang arus mudik lebaran warga Jabodetabek. Kuesioner survei disebarkan melalui Whatsapp, Twitter, dan Facebook dan menjaring sebanyak 100 responden.

Lewat survei ini terlihat, warga Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) paling banyak memilih mudik pada H+1 atau sehari setelah Idul Fitri (20%). Selebihnya, responden memilih untuk mudik pada H-7 (13,3%), mudik pada H-8 dan sebelumnya (11,7%), mudik pada saat hari H (10.0%), mudik pada H-1 (10,0%), mudik pada H-3 (10,0%), mudik pada H-4 (10,0%), mudik pada H-5 (6,7%), mudik pada H-2 (5,0%), dan mudik pada H-6 (3,3%).

Sementara daerah yang menjadi tujuan mudik paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah (29,8%), diikuti Jawa Barat (28,1%), Jawa Timur (8,8%), DI Yogyakarta (8,8%), Lampung (3,5%), DKI Jakarta (3,5%), Sumatera Selatan (1,8%), Nusa Tenggara Barat (1,8%), Kalimantan Timur (1,8%), Kalimantan Barat (1,8%), Banten (1,8%), Sumatera Barat (1,7%), Sulawesi Selatan (1,7%), Sulawesi Barat (1,7%), Riau (1,7%), dan Papua (1,7%).

Moda transportasi utama yang paling banyak digunakan untuk pemudik adalah mobil pribadi (32,7%), bis (19,7%), pesawat udara (14,8%), kereta api (14,8%), sepeda motor ( 11,5%), dan selebihnya menggunakan mobil rental/sewa/carter (6,5%).

Sejumlah warga Jabodetabek juga memanfaatkan fasilitas mudik gratis (1,6%). Beberapa penyelenggara mudik gratis yang disebut responden adalah Jasa Marga & Alfamart.

Lalu kapan para memudik ini akan kembali?

Responden paling banyak memilih untuk kembali ke kota tempat bekerja atau domisili pada H+5 (23,3%) atau pada hari terakhir cuti bersama yang ditetapkan pemerintah 20 Juni 2018. Responden yang memilih kembali pada H+3 (16,7%), pada H+4 (15,0%), pada H+2 (15,0%), setelah H+7 atau H+8 dan seterusnya (10,0%), pada H+7 (10,0%), pada H+1 (5,0%), pada hari H lebaran (3,3%), serta pada H+6 (1,7%).

Survei mudik lebaran 2018 ini dilakukan di wilayah Jabodetabek, pada 7 – 28 Mei 2018 dengan menggunakan metode online survei dan purposive sampling. Sebanyak 100 responden masyarakat Jabodetabek mengisi survei ini.

Survei KedaiKOPI: Ini Respon Publik terhadap Cadar, Sebutan Kafir dan Perlindungan Beribadah di Era Jokowi

Jakarta, 21 Mei 2018 –  Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Opini Publik Indonesia) menginformasikan beberapa hasil survei yang dilaksanakan pada Maret 2018 tentang isu cadar, kontroversi sebutan kafir dan perlindungan beribadah di era Jokowi.

Survei yang melibatkan 1135 responden di 34 propinsi pada 19-27 Maret 2018 memiliki Margin of Error (MoE) +/- 2,97 % pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Riset Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menjelaskan ketiga isu ini ditanggapi beragam oleh responden. “Isu cadar misalnya, menurut responden cadar tidak berafiliasi dengan kelompok radikal (63,3%). Hanya 12,6% yang mempersepsikan cadar terafiliasi dengan kelompok radikal, 24,1% menjawab tidak tahu,” kata Kunto.

Survei ini juga menanyakan apakah penggunaan cadar perlu diatur oleh pemerintah/sekolah/universitas.

Responden yang berpendapat penggunaan cadar tidak perlu diatur oleh pemerintah (54%),  menjawab perlu diatur (21,5%), sisanya menjawab tidak tahu.

Ujaran Kebencian
Survei yang dilakukan di 34 propinsi ini juga meminta responden menanggapi penggunaan sejumlah kata yang dianggap sebagai ujaran kebencian.

Responden setuju (42,2%) jika ungkapan kafir terhadap mereka yang non muslim adalah ujaran kebencian. Lainnya; antara setuju dan tidak (25,7%), tidak setuju (32,1%).

Responden juga ditanya tentang ungkapan ‘cina’ terhadap mereka yang beretnis Tionghoa.

Tentang ungkapan Cina ini, 32,4% responden menyatakan setuju, jika ungkapan terhadap mereka yang beretnis Tionghoa itu merupakan ujaran kebencian.

Tidak setuju atau tidak menganggapnya sebagai ujaran kebencian (38,9%) sementara sisanya,  antara setuju dan tidak (28,7%).

Sementara saat ditanya tentang ungkapan untuk memerangi mereka yang beraliran sesat atau mereka yang tidak seagama, 58,4% setuju jika ungkapan itu bukanlah ujaran kebencian. Sisanya 41,6% menyatakan tidak setuju atau menganggap ungkapan itu adalah ujaran kebencian.

Kunto A Wibowo mengatakan, survei ini juga meminta responden menyebutkan kelompok apa yang paling mereka hindari?

Pada pertanyaan terbuka itu, responden menyebut organisasi terlarang (19,5%), PKI (13,8%), FPI (8,9%), aliran sesat (6,0%), ISIS (4,8%), teroris (4,4%), kelompok radikal (2,4). “Sisanya menyebut kelompok-kelompok lainnya, tidak tahu dan tidak jawab,” ujar Kunto.

Perlindungan Hak Beribadah Lebih Baik
Responden juga ditanyakan tentang bagaimana peran pemerintahan Joko Widodo dalam melindungi hak untuk menjalankan perintah agama dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Sebanyak 48% responden menganggap peran pemerintahan Joko Widodo dalam melindungi hak untuk menjalankan perintah agama lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. “Yang menganggap tidak ada perubahan 41,5%, lebih buruk 5,5%, dan sisanya menjawab tidak tahu,” jelas Kunto.

Sebanyak 87,5% juga menyatakan tidak was was dalam dalam beribadah  pada pemerintahan Joko Widodo. Sisanya 12,5% menjawab iya, was was saat beribadah.

Pemerintahan Joko Widodo juga dinilai tidak membatasi kebebasan menjalankan perintah agama atau kebebasan beribadah (87%). Responden yang merasa hak beribadahnya dibatasi 13%.

Responden juga ditanyakan apakah merasa ulama diperlakukan tidak adil pada pemerintahan Joko Widodo? ”67,1% menjawab tidak, 17,6% menjawab ya. Sisanya menjawab tidak tahu,” tambah Kunto.

Survei ini dilakukan terhadap 1135 responden di 34 propinsi dengan Margin of Error (MoE) +/- 2,97 % pada tingkat kepercayaan 95,0%. Responden adalah masyarakat Umum (calon pemilih berusia >17 tahun atau sudah menikah) dan dipilih dengan menggunakan metode Multistage Random Sampling dan diwawancarai dengan tatap muka (home visit) pada 19-27 Maret 2018.

Hasil survei bisa diunduh di sini.

KedaiKOPI: Ini Yang Diingat Publik Dari Para Calon Penantang Jokowi

Jakarta, 5 Mei 2018 – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Opini Publik Indonesia) kembali mengkomunikasikan hasil temuan dari survei nasional yang diluncurkan April lalu.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Vivi Zabkie mengatakan kali ini yang akan diinformasikan adalah tentang top of mind atau hal pertama yang diingat tentang beberapa calon penantang Jokowi. “Beberapa saja, kami ambil dari yang mewakili beberapa kriteria. Misalnya Prabowo yang merepresentasi militer juga partai politik, Rizal Ramli yang ahli ekonomi kerakyatan, TGB Zainul Majdi yang merupakan ulama sekaligus kepala daerah dan Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan alumnus pilkada Jakarta serta dicitrakan muda,” kata Vivi.

Responden ditanyakan dengan pertanyaan terbuka, apa yang pertama kali anda ingat saat mendengar nama tokoh-tokoh ini.

Prabowo dicitrakan tegas oleh responden (29,9%), militer (21,1%), ketua umum Gerindra (13,5%), calon presiden (10,5%) dan ambisius (2,6%). Sisanya menjawab lainnya atau tidak tahu dan tidak jawab.

Menurut responden saat mendengar nama Rizal Ramli, mantan menteri (31,4%), sering muncul di TV (13,4%), politikus (10%), ahli ekonomi (5,4%) dan orang baik (3,6%). Sisanya menjawab lainnya atau tidak tahu dan tidak jawab.

Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, publik mengatakan TGB adalah Gubernur NTB (9,1%), tokoh ulama (8,3%), religius (5,9%), ahli agama (4,9%) dan politikus (4,1%). Sisanya menjawab lainnya, tidak tahu atau tidak jawab.

Untuk Agus Harimurti Yudhoyono top of mind publik adalah anak dari Susilo Bambang Yudhoyono (42,9%), muda hanya 4,8%, TNI (3,7%), bekas calon gubernur (3,1%) dan tegas (2,1%). Sisanya menjawab lainnya, tidak tahu atau tidak jawab.

Bagaimana dengan Joko Widodo?, yang menjawab Presiden RI ada 37,9%, merakyat 15,4%, sederhana 6%, santun 3,8% dan sisanya menjawab lainnya, tidak tahu atau tidak jawab.

Anda bisa unduh temuan tentang tof of mind atau hal pertama yang diingat tentang beberapa calon penantang Jokowi di sini.

*

Vivi Zabkie
Direktur
08161609362

Tentang Capres Alternatif, Perempuan Ternyata Lebih Suka Pilih Rizal Ramli

Jakarta, 27 April 2018 – Lebih dari setengah pemilih Rizal Ramli sebagai calon presiden alternatif adalah perempuan. Dalam telesurvei nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), 52,7% mereka yang memilih nama Rizal Ramli dalam simulasi 5 nama calon presiden adalah perempuan. Ini berbeda dengan empat nama lain yang disimulasikan, Joko Widodo (46,9% perempuan), Prabowo Subianto (42,6% perempuan), Gatot Nurmantyo (35,4% perempuan), dan TGB Zainul Majdi (34,5% perempuan) yang pemilih mayoritasnya adalah laki-laki.

Sementara saat ditanya, menurut Anda siapakah calon Presiden alternatif yang paling tepat jika Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri pada Pilpres 2019? “Dari 23,9% yang menyebut nama Rizal Ramli, 52,4%nya adalah perempuan,” kata Founder KedaiKOPI Hendri Satrio.

Selain perempuan, pemilih Rizal Ramli yang juga sudah mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden 2019 ini berasal dari Suku Jawa (36,6%) dan Sunda (30,1%). Sementara jika dilihat dari segi pendidikan, penyumbang terbesar pemilih Rizal Ramli berpendidikan SLTA, disusul SMP dan Sarjana/D4. “ Kalau dari segi usia pemilih berusia 37-51 tahun mendominasi mereka yang mendukung Rizal Ramli pada simulasi 3 nama (44%), sedang pertanyaan tentang capres alternatif  43,1%. Lalu disusul oleh pemilih muda diusia 22-36 tahun,” jelas Hendri Satrio.  

Survei melalui telepon yang dilakukan pada 13 April – 16 April 2018 oleh KedaiKOPI menunjukkan nama Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti, Anies Baswedan dan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi muncul dalam lima besar calon presiden alternatif yang dipikirkan masyarakat. Telesurvei ini dilakukan terhadap 1033 responden di 34 propinsi.

Responden diberikan pertanyaan terbuka, menurut Anda siapakah calon Presiden alternatif yang paling tepat jika Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri pada Pilpres 2019? Maka nama-nama yang muncul adalah; Gatot Nurmantyo (27,4%), Rizal Ramli (23,9%), Susi Pudjiatuti (9,5%), Anies Baswedan (9,4%), Tuan Guru Bajang Zainul Majdi (6,4%), Zulkifli Hasan (4,6%), Abraham Samad (2,3%), Muhaimin Iskandar (2,1%), Ahmad Heryawan (1,4%), sisanya menyebut nama lainnya, belum memutuskan serta menyatakan tidak akan memilih.

Survei ini membuat simulasi 5 nama  dan 3 nama. Pada simulasi 5 nama, responden ditanyakan; bila Pemilihan Presiden dilaksanakan pada hari ini siapa yang anda pilih sebagai Presiden? Maka Joko Widodo mendapat 39,6%, Prabowo Subianto 30,9%, Rizal Ramli 5,4%, Gatot Nurmantyo 4,6%, Tuan Guru Bajang 2,8% dan 16,7% belum memutuskan. Pada simulasi 3 nama, Joko Widodo 40,6%, Prabowo Subianto 35,1%, Rizal Ramli 7,3% dan 17,0% belum memutuskan.

Survei ini dilakukan terhadap 1033 responden di 34 propinsi dengan Margin of Error (MoE) +/- 3,05 % pada interval kepercayaan 95,0%. Responden adalah masyarakat Umum (calon pemilih berusia >17 tahun atau sudah menikah) yang diwawancarai melalui sambungan telepon.

 

KedaiKOPI: Gatot, Rizal, Susi, Anies dan TGB, 5 Besar Calon Presiden Alternatif

Jakarta, 25 April 2018 – Nama Gatot Nurmantyo, Rizal Ramli, Susi Pudjiastuti, Anies Baswedan dan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi muncul dalam lima besar calon presiden alternatif yang dipikirkan masyarakat. Telesurvei yang dilaksanakan Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) terhadap 1033 responden di 34 propinsi menunjukkan, nama-nama ini muncul dalam top of mind responden jika Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri.

Responden diberikan pertanyaan terbuka, menurut Anda siapakah calon Presiden alternatif yang paling tepat jika Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri pada Pilpres 2019? Maka nama-nama yang muncul adalah; Gatot Nurmantyo (27,4%), Rizal Ramli (23,9%), Susi Pudjiatuti (9,5%), Anies Baswedan (9,4%), Tuan Guru Bajang Zainul Majdi (6,4%), Zulkifli Hasan (4,6%), Abraham Samad (2,3%), Muhaimin Iskandar (2,1%), Ahmad Heryawan (1,4%), sisanya menyebut nama lainnya dan belum memutuskan serta menyatakan tidak akan memilih.

Survei melalui telepon yang dilakukan pada 13 April – 16 April 2018 juga menanyakan tentang penerapan Pancasila dan Trisakti oleh pemerintah saat ini serta pendapat tentang permasalahan ekonomi, hukum dan toleransi saat ini.

Saat ditanya, dari 5 sila Pancasila, sila ke berapa yang paling belum mampu dijalankan oleh pemerintahan saat ini? Terbanyak menyebut sila kelima (48,4%). “Tiga alasan teratas sila kelima belum mampu dijalankan pemerintah, menurut responden adalah masih banyak ketidakadilan, ada kesenjangan sosial, dan ekonomi belum merata,” kata Founder KedaiKOPI Hendri Satrio.

Lalu sila dari Pancasila lain yang dianggap belum mampu dijalankan pemerintah menurut responden adalah sila ketiga (11,7%), sila keempat (8,1%), sila kedua (6,3%), dan terakhir sila kesatu (5,6%), sisanya menjawab tidak ada.

Responden juga menganggap pemerintah belum menjalankan Trisakti. Trisakti adalah konsep yang dicetuskan oleh Bung Karno dan dijanjikan oleh Joko Widodo pada kampanye politiknya ketika mencalonkan diri menjadi Presiden RI. Konsep-konsep dalam Trisakti adalah: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. “Pada saat ditanya, menurut Anda, apakah pemerintahan saat ini sudah menjalankan Trisakti? 48% menjawab belum, hanya 35% yang menjawab sudah, sisanya 17% menjawab tidak tahu,” jelas Hendri.

Responden juga ditanyakan mengenai memilih presiden baru untuk solusi masalah di bidang ekonomi, hukum dan toleransi.

Pada pertanyaan, menurut Anda, apa permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini? Responden menyebut banyak permasalahan ekonomi seperti kenaikan harga (43%) sebagai yang teratas, banyak pengangguran (19%), kemiskinan (8%), kesejahteraan kurang merata (3,1%) serta sisanya menyebut sejumlah masalah lainnya.

Pertanyaan tentang permasalahan ekonomi itu diikuti dengan, apa saran Anda agar Indonesia keluar dari masalah masalah tersebut? Pada lima jawaban teratas, responden menyebut menstabilkan perekonomian (33,1%), menciptakan lapangan kerja (22,8%), meningkatkan kesejahteraan masyarakat (11,9%), harus peduli dengan masyarakat (8,8%), dan pemerintah harus dapat mengatur pemerintahannya (4,1%). “Responden juga ditanya tentang, apakah memilih presiden baru adalah salah satu solusinya? 70,4% responden menjawab iya, 20% menjawab tidak, sementara 9,6% menjawab tidak tahu,” ujar Hendri.

Direktur KedaiKOPI Vivi Zabkie mengatakan, pertanyaan yang sama juga diajukan untuk bidang hukum dan tolerasi. Pada bidang hukum, tiga besar yang disebut sebagai masalah adalah penegakan hukum, korupsi di mana- mana, dan tidak adilnya hukum di Indonesia. Kembali responden ditanya, apakah memilih presiden baru adalah salah satu solusinya? 66,3% menjawab iya, 22,5% menjawab tidak, 11,2% menjawab tidak tahu.

Sementara untuk masalah toleransi, responden menyebut toleransi beragama yang sebagai masalah utama saat ini (27,7%). Kembali untuk masalah di bidang ini, responden ditanyakan apakah memilih presiden baru adalah salah satu solusinya? “Pada masalah toleransi, 59,6% menjawab iya untuk pertanyaan yang sama, tidak (24,4%), tidak tahu (16%),” kata Vivi.

Survei ini dilakukan terhadap 1033 responden di 34 propinsi dengan Margin of Error (MoE) +/- 3,05 % pada interval kepercayaan 95,0%. Responden adalah masyarakat Umum (calon pemilih berusia >17 tahun atau sudah menikah) yang diwawancarai melalui sambungan telepon.

Hasil survei selengkapnya bisa dilihat di sini.

Reaksi Masyarakat Jawa Barat atas Kasus Puisi Sukmawati Soekarnoputri

Jakarta 17 April 2018 – Awal bulan lalu, dunia maya heboh oleh puisi yang dibacakan oleh Sukmawati Soekarnoputri. Puisi ini berujung pada pelaporan Sukmawati ke polisi oleh sejumlah organisasi karena dianggap menistakan agama.

Tak lama dari peristiwa itu, Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) mengumpulkan reaksi masyarakat atas kasus ini. KedaiKOPI melakukan survei terhadap 187 responden di Jawa Barat (mencakup 27 Kab/kota)  melalui telepon pada 5 sampai 8 April 2018.  Responden berusia 17 tahun keatas dan memiliki hak pilih.

Saat ditanya, apakah puisi Sukmawati merupakan ekspresi seni atau penistaan terhadap agama? terdapat 66,3% responden menjawab, penistaan agama.  15,1% mempersepsi kasus ini sebagai ekpsresi seni, 4,7% mempersepsinya sebagai antara ekspresi seni dan penistaan agama dan 2,3% menganggap puisi ini sebagai seni yang melenceng. Ada 11,6% yang menjawab tidak tahu.

Selanjutnya responden ditanya persepsi mereka terhadap permintaan maaf Sukmawati, setelah Sukmawati meminta maaf kepada publik, apakah cukup dimaafkan atau lanjut ke proses hukum? 50% responden berpendapat, dimaafkan namun proses hukum berlanjut. Lalu, sudah cukup dimaafkan dan selesai (44,2%), tidak dimaafkan dan proses hukum berlanjut (4,6%), terserah Tuhan (1,2%).

Survei ini dilakukan melalui telepon terhadap 187 anggota masyarakat umum (calon pemilih berusia diatas 17 tahun atau sudah menikah) yang tinggal di Jawa Barat dengan metode panel sampling. Margin of Error  (MoE) survei ini adalah  7,17% pada interval kepercayaan 95%.