Hasil Quick Count Lembaga Survei KedaiKOPI Untuk Pemilu Presiden 2024

Hasil Quick Count Lembaga Survei KedaiKOPI untuk Pemilu Presiden 2024

 

Metode:

Multi stage Random Sampling di 2.000 TPS

Margin of Error 0,15%

Hasil Nasional

Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar: 24.77%
Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka: 59.29%
Ganjar Pranowo & Mahfud MD: 16.10%

 

Hasil Pulau Sumatera

Hasil Pulau Jawa

Hasil Pulau Kalimantan

Hasil Pulau Bali & Nusa Tenggara

Hasil Pulau Sulawesi

Hasil Pulau Maluku dan Papua

 

Hasil Survei KedaiKopi: 61,8 Persen Responden Survei Anggap Pembatasan Usia Capres dan Cawapres Diperlukan

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei yang dilakukan pada 5 – 16 September 2023 terkait apakah diperlukan untuk batas minimal dan maksimal dari capres maupun cawapres.

Survei tersebut dilakukan Face to Face Interview (Home Visit) dengan 1213 jumlah responden dari 38 provinsi dengan usia responden antara 17 hingga 65 tahun.

Adapun margin error survei ini terdapat kurang lebih ± 2.81 persen, dengan interval kepercayaan mencapai 95 persen.

Saat ditanya apakah diperlukan untuk batas minimal dan maksimal dari capres maupun cawapres, sebanyak 61,8 persen responden menjawab ya. Dan 38,2 persen responden menjawab tidak. Bagi yang menjawab jika diperlukan batas usia, rata-rata batas usia minimal antara 38-39 tahun dan usia maksimal di 58 tahun. Menariknya, penolakan terhadap batas usia minimal lebih banyak di generasi yang lebih muda.

Dari hasil diskusi mendalam kami terhadap pemilih pemula, pemilih pemula tidak mementingkan adanya usia minimal, namun merasa perlu untuk membatasi usia maksimal presiden, antara 60-65 tahun. Alasannya supaya performa presiden bisa lebih ideal dan tidak terganggu keterbatasan fisik.

Salah satu narasumber sigi mengungkapkan pendapatnya terkait hal tersebut, “Karena Presiden kan tugas berat ya, harus sering ke lapangan, ketemu orang. Jangan tua-tua, kasihan. Biar kerjanya lebih produktif dan nggak cepat capek.”

Peneliti senior KedaiKOPI Ashma Nur Afifah mengatakan banyak pemilih pemula yang berpendapat usia tidak menentukan pengalaman. “Dan dalam pemilihan kepemimpinan nasional, menurut pemilih pemula track record menjadi pertimbangan utama,” jelasnya, Rabu 11 Oktober 2023.

Ashma tidak menampik kemungkinan responden yang menjawab tidak perlu batas usia minimal dan maksimal karena dipengaruhi faktor sosok kandidat capres pilihannya.

Terkait apakah pilihan responden ada kemungkinan berubah, ia mengatakan, “Hal tersebut mungkin terjadi. Ini persoalan stigma. Mungkin kandidat capres senior dapat melakukan aktivitas depan publik yang menunjukkan dirinya tetap bugar dan beraktivitas seperti biasa dengan jadwal yang padat,” paparnya.

Dalam aturannya, semua warga negara berhak untuk menjadi peserta Pilpres 2024, tetapi ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi yang diatur dalam UU 7/2017 yang mengatur persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Namun tidak menjelaskan batas maksimal untuk Capres maupun Cawapres. ***

­

Hasil Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 Seri I dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini: Survei Nasional Elektabilitas Tokoh dan Partai Politik 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Communication Specialist Fauzan Luthsa (+62 816-1697-002).

KedaiKOPI: 61,3% Masyarakat Menginginkan Perubahan

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei yang dilakukan pada 29 Mei – 7 Juni 2023 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan Computerized Assisted Personal Interview (CAPI).

Dari hasil survei yang dilakukan pada periode tersebut, sebanyak 61,3% responden menginginkan perubahan dan 38,7% responden ingin melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi.

Persoalan ekonomi menjadi pendorong utama perlunya perubahan. Kesenjangan sosial berupa ekonomi merata dipilih oleh 40,7% responden, lapangan kerja (28,0%), harga sembako terjangkau (23.2%), bansos (7,5%) dan lainnya.

Adapun responden yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat (23,3%), pembangunan infrastruktur (20,9%), lapangan kerja (15,4%) dan lainnya.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 77,1% dan 22.9% menyatakan tidak puas.

“Menariknya program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek dan rawan penyalahgunaan seperti bantuan sosial justru membuat masyarakat puas,” ujar Communication specialist KedaiKOPI Rosnindar Prio saat memberikan paparan Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 via daring, Jumat (23/6).

Menurutnya hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukan bantuan sosial (bansos) memperoleh angka kepuasan responden 30,0% serta pembangunan infrastruktur (34,0%) dan lainnya.

Selain itu, ketidakpuasan masyarakat tercermin dari bidang ekonomi, seperti meroketnya harga kebutuhan yang tidak terkontrol (35,2%), distribusi bantuan tidak tepat sasaran (25,9%), lapangan kerja tidak merata (11,3%), kinerja tidak dirasakan (10,0%) dan lainnya.

Terkait dengan kepuasan atas capaian pemerintah, Rosnindar mengatakan, “di tengah kondisi masyarakat saat ini yang semakin berat, responden menganggap aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan tercapai (72,6% dan 70,3%).”.

Ia menambahkan, pada bidang ekonomi ketidakpuasan masyarakat semakin besar. Seperti mendapatkan upah yang layak (48,6%), mendapat harga barang pokok yang terjangkau (52,2%), harga jual yang pantas untuk hasil pertanian/peternakan (51,2%) dan mendapatkan pekerjaan yang layak (52,8%).

“Ketidakpuasan terbesar ada di bidang hukum, masyarakat menganggap penegakan hukum era pemerintah Jokowi tidak tercapai,” bebernya.

Hal yang dianggap tidak tercapai adalah penegakkan hukum yang adil (54,5%), pemberantasan korupsi (55,9%) dan bersihnya proyek pemerintah dari korupsi dan nepotisme (62,1%).

Survei yang dilaksanakan pada akhir Mei ini (29 Mei – 7 Juni 2023) ini mengambil total sampel sebanyak 1200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Adapun Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dengan interval kepercayaan 95 persen. * * *

Hasil Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 Seri I dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini: Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 (Mei-Juni)_Seri 1

Info Riset Opini Publik Kebijakan BBM Bersubsidi

Lembaga Survei KedaiKOPI sedang melakukan penelitian menggali opini publik tentang kebijakan BBM bersubsidi

Periode Riset: 6-30 April 2023

Kegiatan yang dilakukan:

  1. Survei Tatap Muka ke 2400 responden di 34 Provinsi
  2. Survei Online ke 400 pengguna media social
  3. FGD ke Pengendara bermotor

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penelitian ini, bisa menghubungi Ashma di ashma.afifah@kedaikopi.co

Hensat: Pemilu Harus Riang Gembira

Jakarta,- Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio berharap agar pemilu 2024 menjadi pemilu yang riang gembira.

“Pemerintah sejauh ini belum pernah mengampanyekan ataupun mendorong agar pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, digelar dengan suasana riang gembira,” katanya dalam acara diskusi OTW 2024, bertema “Emang Bisa Pemilu Gembira?”, Rabu 15 Maret 2023, di Jakarta.

Lebih jauh Hensat mengungkapkan bahwa sangat mungkin pertarungan politik dapat dijalankan secara harmonis. Ia mengambil contoh pertemuan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu.

“Itu menandakan kalau konstelasi politik itu bisa dijalankan dengan suasana persahabatan dan riang gembira,” ujarnya.

Penulis buku Momentum: Karier, Politik & Aktivitas Media Sosial ini menambahkan, pemilu riang gembira harus diwujudkan bersama.
“Seluruh elemen mulai dari partai politik hingga mahasiswa harus membawa semangat yang sama, yakni pesta demokrasi yang riang gembira,” jelasnya.

Hensat merujuk pada Mars Pemilu 1971 karya Mochtar Embut, yang menjadi lagu pemilihan umum yang menggambarkan pemilu yang riang gembira dan disambut oleh rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra menekankan pentingnya komitmen penguasa saat ini untuk mewujudkan pemilu yang gembira.

“Yang penting adalah komitmen dari leader-nya untuk menyelenggarakan transisi pemerintahan dan membawa perubahan. Apakah pemimpin sekarang bisa menciptakan suasana yang riang gembira dalam menghadapi pemilu?”

Ketua Departemen Politik PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya sudah melakukan gerakan untuk mewujudkan politik yang gembira. Politik yang riang gembira sudah menjadi DNA partainya.

“Bagi kami, aktivitas politik adalah bagian dari aktivitas rekreasional keluarga. Jadi kampanye bukan dipandang sebagai aktivitas yang menyeramkan, namun sebaliknya menjadi aktivitas yang menggembirakan. Begitu juga dengan Pemilu,” terangnya.

Pada saat yang sama, Ketua PMII Putri Universitas Bung Karno Alda Zelfiana mengatakan pemilu sangat bisa gembira. “Harus kerja sama antarkelompok dan generasi untuk mewujudkan pemilu yang riang gembira,” katanya.

Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA Bifa Agusryyanto mempertanyakan makna kegembiraan pemilu. “Harus kita pertanyakan, pemilunya menggembirakan partai saja, atau rakyat juga?” *

Survei KedaiKOPI Ungkap Rakyat Indonesia Semakin Toleran dalam Kehidupan Beragama

JAKARTA – Toleransi beragama masyarakat Indonesia masih terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil survei KedaiKOPI yang melibatkan 1188 responden dari 34 provinsi, hanya 19,6% responden yang menilai kehidupan pemeluk agama di Indonesia masih tidak toleran.

Sementara itu, sebesar 30,2% responden merasa kehidupan pemeluk agama di Indonesia semakin toleran. “Sebanyak 50,2% responden merasa sama saja dengan era pemerintahan sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Selasa (20/12/2022).

 

 

Temuan ini terlihat dari hasil survei KedaiKOPI tentang preferensi politik masyarakat menuju 2024 pada 1-13 Juni 2022. Kunto menjelaskan, toleransi beragama di antara sesama pemeluk agama terus meningkat. “Kondisinya semakin toleran,” ucap Kunto.

Data lainnya menunjukkan, sebesar 54,3% responden merasa tidak keberatan apabila penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal mereka. Selain itu, sebesar 51,3% mengaku tidak keberatan apabila penganut agama lain membangun tempat ibadah di tempat tinggal mereka.

 

Lembaga Survei KedaiKOPI juga menanyakan apa saja bentuk-bentuk perilaku intoleransi agama yang terjadi di Indonesia. Sebanyak 11,4% responden melarang/mengganggu agama lain beribadah (11,4%), penistaan agama (11,4%), tidak menghargai/menghormati (10,9%), dan lain sebagainya.

“Namun, ternyata masih ada 32,7% responden yang tidak mengetahui perilaku apa yang termasuk ke dalam intoleransi agama. Ini tentu menjadi tugas pemerintah untuk memberikan edukasi agar kehidupan bermasyarakat semakin harmoni” kata Kunto.

 

Survei preferensi politik masyarakat Indonesia menuju 2024 ini menggunakan metode wawancara langsung multistage random sampling dengan margin of error ±2,84% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

 

Responden yang menjadi objek survei berusia 17-69 tahun. Namun, sebesar 57,1% responden menolak pernikahan beda agama dan 58,6% tak mau bertetangga dengan lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer (LGBTQ).

Survei KedaiKOPI: 80,7 Persen Responden Setuju Kepala Daerah Punya Akun Medsos, Tapi…

JAKARTA – Sebesar 80,7 persen responden setuju bahwa kepala daerah harus memiliki akun media sosial resmi. Selain itu, sekitar 77,3 persen responden juga sangat menyukai konten yang menunjukkan keberhasilan program pembangunan dari masing-masing kepala daerah.

Data tersebut muncul setelah Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melakukan riset terkait persepsi publik terhadap konten media sosial para kepala daerah. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka yang melibatkan 1201 responden di 34 provinsi.

“Margin of error-nya kurang lebih 2,83 persen pada interval kepercayaan sebesar 95 persen,” tutur Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Selasa (13/12/2022).

Pakar Komunikasi Politik yang karib disapa Mas Wowo itu menjelaskan, survei dilakukan terhadap responden dengan rentang usia 17-65 tahun. Menurut dia, sebesar 73,7 persen responden juga menyukai keberadaan kepala daerah di media sosial.

“Karena memungkinkan masyarakat untuk bisa berinteraksi atau berdialog langsung dengan kepala daerahnya,” kata Mas Wowo.

Data lainnya menunjukkan, sebesar 73,8 persen responden menyukai unggahan konten kepala daerah saat membagikan bantuan kepada masyarakat. Publik juga menyukai gaya komunikasi kepala daerah yang informal dan santai di dalam konten media sosialnya.

Sebesar 73,4 persen menyukai unggahan tentang aktivitas keagamaan sang kepala daerah. Sebesar 65,1 persen tentang kehidupan sehari-hari dan 66,3 persen terkait konten kolaborasi antara kepala daerah dan influencer.

“Sekitar 62,8 persen responden juga menyukai konten kepala daerah yang gemar menunjukkan hobi mereka,” ucap Kunto.

Kendati demikian, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menegaskan, popularitas di media sosial tidak akan memengaruhi angka elektabilitas kepala daerah dalam kontestasi pemilu selanjutnya.

“Media sosial itu bukanlah wadah yang tepat untuk menaikkan elektabilitas, melainkan hanya dapat meningkatkan popularitas,” ujar Hensat.

Survei KedaiKOPI: Penerimaan Publik Pada Presiden Perempuan Tembus 55%

Jakarta, 3 September 2022

Hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI menemukan bahwa penerimaan publik terhadap presiden perempuan mengalami peningkatan dari 34,2% pada bulan November 2021 menjadi 55,5% pada bulan Agustus 2022. Namun, penerimaan presiden perempuan masih lebih rendah dibanding penerimaan publik terhadap anggota legislatif perempuan (76%), bupati/walikota perempuan (70,8%), Gubernur perempuan (68%), dan wakil presiden perempuan (64,7%). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. dalam program Polemik MNC Trijaya (3/9).

Penerimaan publik terhadap presiden perempuan semakin bertambah jika dihadapkan pada permasalahan konkret yang dihadapi bangsa. “Ketika ditanyakan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, 62,4% responden yakin bahwa presiden perempuan mampu mengatasi permasalahan tersebut,” ungkap Kunto. Kunto menambahkan bahwa temuan ini menandakan perempuan dipersepsi memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang merupakan salah satu kualitas penting sebagai pemimpin sebuah negara.

Survei yang bertajuk “Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan” ini juga menanyakan kualitas karakter yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin negara perempuan di dunia yang menurut UN Women lebih berhasil menangani COVID-19. Responden mengatribusikan kompetensi (8,5%), teliti (7,5%), dan ulet atau telaten (7,2%) sebagai kualitas yang dimiliki pemimpin perempuan dalam memimpin negaranya keluar dari krisis COVID-19. Jika dibandingkan dengan jawaban mereka yang setuju pada kepemimpinan presiden perempuan, karakter yang menonjol adalah tegas dan berwibawa (25,3%), kebijakan pro-rakyat (20,5%), dan bijaksana (17,6%). “Dari temuan ini publik percaya kualitas kepemimpinan dengan sifat feminin seperti teliti, telaten, dan ulet dipandang mampu mengatasi masalah yang konkret seperti COVID-19. Di lain sisi, ketika ditanya kepemimpinan yang abstrak, publik merujuk pada sifat maskulin seperti tegas atau bijaksana,” tukas Kunto.

Lebih lanjut Kunto memaparkan temuan hasil surveinya yakni mereka yang tidak setuju terhadap presiden perempuan beralasan antara lain bahwa laki-laki lebih kompeten (36,6%), menyalahi kodrat atau ajaran agama (25,2%), dan kurang tegas (13,9%). Kelompok generasi Z dengan rentang usia 17-24 tahun lebih banyak yang setuju presiden perempuan (62,3%) dibanding dengan kelompok generasi milenial (53,5%), generasi X (53,7%), dan generasi boomers (53,7%). “Kita temukan bahwa generasi yang lebih muda ternyata lebih terbuka pada gagasan kepemimpinan perempuan dibanding mereka yang lebih tua,” imbuh Kunto.

Sigi dari Lembaga Survei KedaiKOPI ini menemukan 6 calon presiden perempuan yang disebutkan oleh pemilih dalam pertanyaan terbuka tentang elektabilitas. “Ada nama Puan Maharani (9,6%), Megawati Soekarnoputri (0,7%), Susi Pudjiastuti (0,6%), Khofifah Indar Parawansa (0,6%), Tri Rismaharini (0,5%), dan Sri Mulyani (0,2%),” Kunto menjelaskan. Dari hasil survei tersebut, nampak elektabilitas calon presiden perempuan semakin menguat terutama untuk Puan Maharani. Nama-nama tokoh laki-laki seperti Ganjar Pranowo (26%), Prabowo Subianto (18%), Anies Baswedan (14,5%), Ridwan Kamil (7,7%) juga terdeteksi dalam survei ini.

“Ketika kami simulasikan lebih lanjut dengan pertanyaan tertutup 19 tokoh, nama-nama capres perempuan memiliki tren penguatan dengan Puan Maharani mendapatkan keterpilihan sebesar 11,3%, Susi Pudjiastuti 1,6%, Tri Rismaharini 1,4%, Khofifah Indar Parawansa (1,3%), dan Sri Mulyani Indrawati (0,6%),” ujar Kunto. “Peluang perempuan di pilpres 2024 semakin terbuka lebar dengan konsistensi angka keterpilihan capres perempuan di dalam simulasi sepuluh nama sampai dengan empat nama,” imbuh Kunto.

Salah satu temuan penting dalam survei ini adalah 53,8% pemilih mengatakan bahwa pilihan presiden mereka akan berubah. “Dari mereka yang pilihannya akan berubah, 43,2% mengatakan akan mengubah pilihannya setelah penetapan capres dan cawapres, 22,4% setelah kampanye dimulai, 19,4% di hari pemilu dilaksanakan, dan 11,9% pada saat masa tenang kampanye,” tukas Kunto. Kunto menambahkan bahwa tingginya kecenderungan perubahan pilihan ini disebabkan ketidakpastian capres-cawapres yang belum ditetapkan oleh partai maupun koalisi partai. Selain itu terdapat tendensi untuk menunggu masa kampanye hingga hari tenang untuk mengumpulkan informasi tentang calon-calon presiden yang telah ditetapkan secara lebih serius. “Angka keterpilihan ini masih dinamis dan masih terbuka peluang bagi tokoh-tokoh calon pemimpin bangsa untuk lebih mengarus-utamakan pendidikan politik dengan isu dan program yang nyata,” Kunto menjelaskan.

Survei Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 3-18 Agustus 2022 di 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 1197 responden dipilih secara acak dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error ±2,89% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). *

Hasil Survei Opini Publik Pada Pemimpin Perempuan dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini: Launching Survei Pemimpin Perempuan

Survei Optimisme: Optimisme Generasi Muda 2022 Menurun 4% Dibandingkan 2021

Jakarta, 10 Agustus 2022. Tingkat optimisme generasi muda Indonesia menurun sebanyak 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat dari hasil Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022 yang diluncurkan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada 10 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa total net index tahun 2022 adalah sebesar 60,3% dibandingkan 2021 yang mencapai 64,0%.

Indeks Optimisme 2022 dibagi menjadi beberapa sektor yaitu, sektor Kebutuhan Dasar, Pendidikan dan Kebudayaan, Ekonomi dan Kesehatan, Kehidupan Sosial, serta Politik dan Hukum.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, “Bila dibandingkan dengan hasil survei Indeks Optimisme tahun 2021, indeks optimisme sektor Kebutuhan Dasar justru naik dari 75,1% menjadi 80,6%, sektor Pendidikan dan Kebudayaan justru turun dari 83,8% ke 77%, lalu Ekonomi dan Kesehatan naik dari 64,5% menjadi 73,0%, Kehidupan Sosial hampir sama dari 50,5% menjadi 50,2%, dan yang penurunannya paling drastis adalah Politik dan Hukum dari 28,1% pada tahun lalu menjadi -10,2%.”

Optimisme terbesar generasi muda pada sektor kebutuhan dasar adalah dari keyakinan mereka untuk memenuhi gizi seimbang bagi anak dengan skor optimisme mencapai 81,5% dan persentase pesimis hanya 0,9%. Di sektor ini pula terlihat perempuan lebih optimis dibandingkan dengan laki-laki baik di skor rata-rata maupun net index.

Alasan terbesar yang mengakibatkan sektor politik dan hukum mendapatkan nilai indeks optimisme terendah adalah isu korupsi dengan angka pesimisme (29,8%) yang lebih besar dibandingkan optimisme (12,1%). Sehingga menghasilkan net index sebesar -17,7%.

“Isu korupsi membuat anak-anak muda Indonesia agak pesimis, apakah betul korupsi bisa hilang dari Indonesia atau semakin rendah di Indonesia”, ujar Kunto.

Selain itu persoalan korupsi juga menjadi permasalahan utama di Indonesia (19,8%) yang semakin menegaskan. Sedangkan isu yang menjadi perhatian terbesar bagi kaum muda Indonesia adalah isu pelecehan seksual (13,7%).
Secara umum tingkat optimisme generasi muda paling tinggi berada pada sektor kebutuhan dasar. Di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil dan menyebabkan harga kebutuhan pokok naik, generasi muda meyakini dapat memenuhi gizi seimbang untuk anaknya serta membeli pakaian yang layak. Serta hukum dan politik merupakan sektor yang perlu ditingkatkan. Sedangkan hanya 16% generasi muda yang optimis bahwa Indonesia mampu menerapkan sistem pemerintahan yang bersih, baik dan transparan di masa depan.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio menambahkan bahwa optimisme generasi muda ini harus dapat dimanfaatkan Negara untuk perubahan yang lebih baik. “Percuma bila ada optimisme generasi muda tapi negara jalan di tempat. Penurunan optimisme juga harus jadi cambuk bagi pemerintah untuk lebih banyak mendengarkan rakyat, menjaga demokrasi dan menyambut gerakan perubahan yang baru akan muncul di 2024,” tambah Hensat (Panggilan Hendri Satrio).

Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022 diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI bekerja sama dengan Good News From Indonesia. Survei ini diselenggarakan pada 7-22 Juli 2022 dengan menggunakan metode telesurvei kepada 906 responden yang tersebar di 11 kota besar di Indonesia dengan response rate sebesar 17,67%.

Hasil Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022 dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini:
Laporan Survei Indeks Optimisme Generasi Muda Indonesia 2022

Penyaluran Dana Filantropi Meningkat 23,05% di Awal Pandemi

Jakarta, 28 Mei 2022 – Tren penyaluran dana filantropi di Indonesia dalam tiga tahun ke belakang
menunjukan kenaikan. Kenaikan terbesar justru terjadi di awal pandemi COVID-19 dengan total
kenaikan penyaluran bantuan adalah sebesar 23,05%. Hal ini diungkapkan oleh Direktur
Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam soft-launching Survei Outlook
Filantropi 2022 pada diskusi publik bertajuk “Giat Berbagi di Kala Pandemi” yang
diselenggarakan di Jakarta (28/5).

Kunto menjelaskan bahwa pemaparan ini adalah bagian dari Outlook Filantropi 2022 yang akan
diluncurkan bersamaan dalam acara pembukaan Festival Filantropi Indonesia atau FIFest 2022,
yakni pada tanggal 13 Juni 2022 mendatang. Kunto lebih lanjut mengelaborasi temuan surveinya
dengan menggarisbawahi bahwa filantropi agama adalah jenis filantropi yang kontribusinya
paling besar dalam penyaluran dana filantropi di Indonesia. ”Filantropi agama menyalurkan lebih
dari 80% dari total penyaluran dana filantropi di tahun 2020, disusul oleh filantropi perusahaan”,
tutur Kunto. Kunto menambahkan bahwa penyaluran dana oleh filantropi perusahaan naik paling
drastis di tahun 2020 sebesar 41% dari tahun 2019. “Pandemi COVID-19 membuat warga dan
perusahaan di Indonesia semakin giat berbagi dengan sesama”, imbuh Kunto.

Deputi BAZNAS RI, Moh. Arifin Purwakananta mengamini temuan Outlook Filantropi ini. Arifin
menyatakan filantropi agama sangat berperan di Indonesia, yang mencakup zakat yang dihimpun
oleh gerakan zakat dan zakat informal dari masyarakat. Deputi BAZNAS RI ini juga mengiyakan
bahwa saat pandemi, meskipun inflasi sedang naik, donasi masyarakat pun meningkat. Menurut
Arifin, donasi ini berasal dari mereka yang tidak terkena krisis dan mereka yang berharap, dengan
menyumbang, pandemi akan segera berakhir. “Ketika ada krisis dan itu diberitakan, orang akan
menjadi donatur,” ungkap Arifin.

Sebagai survei pertama yang melihat perkembangan filantropi di Indonesia, survei ini mencatat
bahwa pandemi COVID-19 mengakselerasi penerima manfaat kegiatan filantropi. Tercatat,
pertumbuhan penerima manfaat sebesar 42,15% dari 27,42 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 38,71
juta jiwa di tahun 2020. “Kegiatan filantropi di Indonesia telah menjangkau 91,6 juta jiwa dari
tahun 2018-2020 yang merupakan pencapaian yang patut diapresiasi,” tukas Kunto. Filantropi
agama sekali lagi menjadi kontributor terbesar dalam penerima manfaat disusul oleh filantropi
perusahaan.

Pandemi COVID-19 mendorong inovasi dalam penggalangan dana untuk kegiatan filantropi
dengan pemanfaatan teknologi digital. “Terdapat 55,3% organisasi filantropi yang menggunakan
teknologi digital dalam penggalangan dana. Teknologi digital yang paling banyak dimanfaatkan
adalah media sosial dan situs web organisasi”, Kunto menyatakan hasil surveinya. Pendorong
pemanfaatan teknologi digital menurut organisasi filantropi adalah kemudahan untuk
meningkatkan keterlibatan publik dan kemampuan untuk membuat data donatur untuk pemetaan
dan jejaring pendanaan. “Di lain sisi penggunaan teknologi digital juga menyisakan tantangan, yaitu potongan bagi platform crowdfunding, periode penggalangan dana yang terbatas, dan isu
yang sangat fokus pada charity”, imbuh Kunto.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan Lembaga Survei KedaiKOPI, Ketua Badan Pengurus
Filantropi Indonesia, Rizal Algamar menyatakan bahwa latar belakang kajian Outlook Filantropi
2022 diharapkan dapat menggambarkan perkembangan filantropi selama tiga tahun terakhir
(2018-2020) dan mengetahui dinamika, tantangan, maupun capaian-capaian selama tahun
tersebut. Adapun laporan riset ini menjadi bahan rujukan untuk melihat dinamika perkembangan
filantropi di Indonesia dan akan diterbitkan setiap tahun dalam dua bahasa. “Perlu menyuarakan
prioritas untuk menjadi kunci penguatan filantropi, yakni pemetaan regulasi untuk aksi filantropi,
khususnya mengenai insentif pajak dan kemitraan multipihak agar mendapatkan dampak yang
luas”, jelas Rizal.

Selanjutnya Rizal mengatakan bahwa kebiasaan berbagi yang sudah mendarah daging pada diri
masyarakat Indonesia sesungguhnya merupakan kekuatan tersendiri bagi bangsa ini untuk
sama-sama menjadikan masyarakat lebih berdaya. Pengaruh dan peran filantropi yang sangat
fleksibel dalam percepatan pemulihan dari pandemi COVID-19, dari segi pendanaan maupun
tenaga, dapat membantu meringankan sektor pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber
daya.

Oleh karena itu, peluncuran Outlook Filantropi 2022 secara utuh akan bersamaan dengan
pembukaan FIFest 2022 yang berkaitan mendorong partisipasi masyarakat serta institusi
filantropi dalam memajukan agenda filantropi di Indonesia. Direktur Eksekutif Filantropi
Indonesia, Gusman Yahya kemudian mengungkapkan tema FIFest 2022, yaitu ‘Filantropi Hub:
Penguatan Ekosistem Filantropi untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/SDGs’, yang bertujuan untuk mengelaborasi peluang, tantangan, strategi, dan
prioritas dalam mengembangkan ekosistem filantropi untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs.
Rangkaian kegiatan berupa forum diskusi kemitraan dan kebijakan, publikasi, dan inovasi untuk
mendukung TPB/SDGs baik di tingkat nasional maupun internasional. Gusman berharap
kegiatan FIFest 2022 dapat membangun kesadaran hingga aksi kolektif melalui ekosistem
filantropi yang kuat; katalisasi kepemimpinan melalui ko-kreasi dan dan kolaborasi; mendukung
terjadinya pembiayaan inovatif, dan membangun sistem pemantauan dampak untuk melacak
tujuan bersama dalam pencapaian TPB/SDGs.

Survei Outlook Filantropi 2022 adalah inisiasi Filantropi Indonesia yang dilakukan bersama
Lembaga Survei KedaiKOPI, berdurasi dari tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 3 Maret
2022. Survei dilakukan dengan metode telesurvey kepada 1.023 organisasi filantropi di Indonesia
dengan 224 organisasi filantropi yang menanggapi dan berpartisipasi dalam survei ini.

Hasil Survei Outlook Filantropi 2022 dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini:

Survei Outlook Filantropi 2022