Hasil Survei KedaiKOPI: Pemudik Puas Dengan Kinerja Petugas Kepolisian

JAKARTA –  Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei Perilaku dan Kebiasaan Mudik Lebaran 2024 yang dilakukan pada 13 – 18 April 2024 dengan metode pengambilan data Computerized Assisted Self-Interview (CASI).

 

Dalam survei tersebut ditemukan bahwa lebih dari 80% responden menyatakan puas atas kinerja polisi lalu lintas dalam menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik.

 

“Sebanyak 84,1% responden menyatakan puas pada kinerja polisi dalam menjaga keamanan arus mudik, dan 82,5% puas pada upaya kepolisian untuk menjamin kelancaran arus mudik”, ungkap Manager Research KedaiKOPI Ashma pada Minggu, 28 April 2024.

 

Menurut Ashma dari tingginya angka kepuasan tersebut bisa menjadi simbol apresiasi masyarakat kepada kepolisian lalu lintas dalam perannya menjaga kondusifitas mudik tahun ini,

 

“Hasil ini sebetulnya mengapresiasi polantas dalam menjaga kelancaran dan keamanan mudik meski masih ada satu-dua kejadian imbas dari kebijakan pengaturan jalan yang banyak disiarkan oleh media kemarin”, kata Ashma.

 

Selain itu dalam survei kali ini KedaiKOPI juga mencari tahu bagaimana perilaku pengendara lain selama perjalanan mudik. Ditemukan terdapat 67,4% responden yang mengaku puas akan kepatuhan pengendara lain.

 

“Perlu diperhatikan juga sebanyak 67,4% pemudik merasa puas terhadap kepatuhan pemudik lain pada saat berkendara. Artinya ada indikasi bahwa masih ada pemudik yang berkendara dengan tidak aman dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pemudik lain”, imbuh Ashma.

 

Di kesempatan yang sama Communication Specialist KedaiKOPI Bintang menyatakan bahwa Survei Perilaku dan Kebiasaan Mudik Lebaran 2024 merupakan permulaan dari rangkaian riset sosial yang akan dilakukan oleh KedaiKOPI kedepannya.

 

“Survei ini adalah awal dari serangkaian kegiatan penelitian sosial yang akan dilakukan secara berkala. Sesuai namanya Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia akan menangkap opini publik terhadap isu-isu yang sedang berkembang”, tutur Bintang.

 

Survei Perilaku dan Kebiasaan Mudik Lebaran 2024 diikuti oleh 1126 responden. Populasi responden adalah pemudik dengan rentang usia 17-55 tahun.

 

Hasil Survei Perilaku dan Kebiasaan Mudik Lebaran 2024 dapat digunakan diunduh melalui pranala berikut ini:

https://kedaikopi.co/survei/survei-perilaku-dan-kebiasaan-mudik-lebaran/ 

Hasil Survei KedaiKOPI: 60,1% Pemudik Puas Dengan One Way dan Contraflow

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei Perilaku dan Kebiasaan Mudik Lebaran 2024 yang dilakukan pada 13 – 18 April 2024 dengan metode pengambilan data Computerized Assisted Self-Interview (CASI).

 

Dari hasil survei yang dilakukan pada periode tersebut, sebanyak 60,1% responden mengaku puas terhadap sistem rekayasa lalu lintas seperti pengaturan jalur satu arah dan sistem lajur pasang surut (contraflow) yang diterapkan oleh kepolisian republik Indonesia.

 

“Responden kami sangat puas dengan sistem rekayasa lalu lintas yang diterapkan seperti one way dan contraflow. Selain itu sebanyak 79,8% juga mengaku puas ketersediaan rambu lalu lintas, termasuk penunjuk jalan

yang cukup dan jelas. Walau masih ada PR dalam menjaga kondisi jalan yang mulus dan menyediakan lampu penerangan jalan”, ungkap Manager Research KedaiKOPI Ashma pada Minggu, 28 April 2024.

 

Kepuasan responden juga terjadi pada kinerja aparat kepolisian lalu lintas yang bekerja dalam menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik.

 

“Sebanyak 84,1% responden menyatakan puas pada kinerja polisi dalam menjaga keamanan arus mudik, dan 82,5% puas pada upaya kepolisian untuk menjamin kelancaran arus mudik”, imbuh Ashma.

 

“Kepuasan pada kinerja aparat tersebut kami nilai sejalan dengan menurunnya angka kecelakaan pada mudik tahun ini”, sambungnya.

 

Dalam momen mudik lebaran tahun ini, dari 1226 responden yang mengisi survei, 50,8% menggunakan kendaraan pribadi dan 34% menggunakan transportasi publik. Ada juga 15,2% yang menggunakan kedua jenis transportasi tersebut

 

Bagi responden yang mudik dengan transportasi publik 43,6% di antaranya mudik menggunakan transportasi kereta api, 42,8% menggunakan bus, 20,1% menggunakan pesawat, dan 8,5% sisanya memilih moda transportasi kapal laut untuk sampai ke kampung halaman.

 

Ashma menyebutkan sebanyak 96,6% responden yang mudik menggunakan kereta api mengaku puas pada kenyamanan stasiun dan hanya 3,4% yang menyatakan tidak puas. Ditambah 95,8% menyebutkan mereka puas akan kenyamanan transportasi kereta api dan hanya 4,2% yang tidak puas.

 

Menurut Ashma temuan ini bisa menjadi apresiasi bagi PT. KAI selaku operator jasa angkutan kereta api. “PT.KAI layak diapresiasi atas kinerjanya terutama saat momen mudik lebaran kali ini. Kepuasan responden terhadap kenyamanan fasilitas yang mereka tawarkan sangat tinggi bahkan mencapai lebih dari 95%”, tukasnya.

 

Survei Perilaku dan Kebiasaan Mudik Lebaran 2024 diikuti oleh 1126 responden. Populasi responden adalah pemudik dengan rentang usia 17-55 tahun.

 

Hasil Survei Perilaku dan Kebiasaan Mudik Lebaran 2024 dapat digunakan diunduh melalui pranala berikut ini:

https://kedaikopi.co/survei/survei-perilaku-dan-kebiasaan-mudik-lebaran/

Survei Perilaku dan Kebiasaan Mudik Lebaran 2024

Hasil Quick Count Lembaga Survei KedaiKOPI Untuk Pemilu Presiden 2024

Hasil Quick Count Lembaga Survei KedaiKOPI untuk Pemilu Presiden 2024

 

Metode:

Multi stage Random Sampling di 2.000 TPS

Margin of Error 0,15%

Hasil Nasional

Anies Baswedan & Muhaimin Iskandar: 24.77%
Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka: 59.29%
Ganjar Pranowo & Mahfud MD: 16.10%

 

Hasil Pulau Sumatera

Hasil Pulau Jawa

Hasil Pulau Kalimantan

Hasil Pulau Bali & Nusa Tenggara

Hasil Pulau Sulawesi

Hasil Pulau Maluku dan Papua

 

Hasil Survei KedaiKopi: 61,8 Persen Responden Survei Anggap Pembatasan Usia Capres dan Cawapres Diperlukan

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei yang dilakukan pada 5 – 16 September 2023 terkait apakah diperlukan untuk batas minimal dan maksimal dari capres maupun cawapres.

Survei tersebut dilakukan Face to Face Interview (Home Visit) dengan 1213 jumlah responden dari 38 provinsi dengan usia responden antara 17 hingga 65 tahun.

Adapun margin error survei ini terdapat kurang lebih ± 2.81 persen, dengan interval kepercayaan mencapai 95 persen.

Saat ditanya apakah diperlukan untuk batas minimal dan maksimal dari capres maupun cawapres, sebanyak 61,8 persen responden menjawab ya. Dan 38,2 persen responden menjawab tidak. Bagi yang menjawab jika diperlukan batas usia, rata-rata batas usia minimal antara 38-39 tahun dan usia maksimal di 58 tahun. Menariknya, penolakan terhadap batas usia minimal lebih banyak di generasi yang lebih muda.

Dari hasil diskusi mendalam kami terhadap pemilih pemula, pemilih pemula tidak mementingkan adanya usia minimal, namun merasa perlu untuk membatasi usia maksimal presiden, antara 60-65 tahun. Alasannya supaya performa presiden bisa lebih ideal dan tidak terganggu keterbatasan fisik.

Salah satu narasumber sigi mengungkapkan pendapatnya terkait hal tersebut, “Karena Presiden kan tugas berat ya, harus sering ke lapangan, ketemu orang. Jangan tua-tua, kasihan. Biar kerjanya lebih produktif dan nggak cepat capek.”

Peneliti senior KedaiKOPI Ashma Nur Afifah mengatakan banyak pemilih pemula yang berpendapat usia tidak menentukan pengalaman. “Dan dalam pemilihan kepemimpinan nasional, menurut pemilih pemula track record menjadi pertimbangan utama,” jelasnya, Rabu 11 Oktober 2023.

Ashma tidak menampik kemungkinan responden yang menjawab tidak perlu batas usia minimal dan maksimal karena dipengaruhi faktor sosok kandidat capres pilihannya.

Terkait apakah pilihan responden ada kemungkinan berubah, ia mengatakan, “Hal tersebut mungkin terjadi. Ini persoalan stigma. Mungkin kandidat capres senior dapat melakukan aktivitas depan publik yang menunjukkan dirinya tetap bugar dan beraktivitas seperti biasa dengan jadwal yang padat,” paparnya.

Dalam aturannya, semua warga negara berhak untuk menjadi peserta Pilpres 2024, tetapi ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi yang diatur dalam UU 7/2017 yang mengatur persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Namun tidak menjelaskan batas maksimal untuk Capres maupun Cawapres. ***

­

Hasil Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 Seri I dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini: Survei Nasional Elektabilitas Tokoh dan Partai Politik 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Communication Specialist Fauzan Luthsa (+62 816-1697-002).

KedaiKOPI: 61,3% Masyarakat Menginginkan Perubahan

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei yang dilakukan pada 29 Mei – 7 Juni 2023 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan Computerized Assisted Personal Interview (CAPI).

Dari hasil survei yang dilakukan pada periode tersebut, sebanyak 61,3% responden menginginkan perubahan dan 38,7% responden ingin melanjutkan kebijakan pemerintah Jokowi.

Persoalan ekonomi menjadi pendorong utama perlunya perubahan. Kesenjangan sosial berupa ekonomi merata dipilih oleh 40,7% responden, lapangan kerja (28,0%), harga sembako terjangkau (23.2%), bansos (7,5%) dan lainnya.

Adapun responden yang menginginkan melanjutkan kebijakan pemerintahan saat ini dengan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat (23,3%), pembangunan infrastruktur (20,9%), lapangan kerja (15,4%) dan lainnya.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 77,1% dan 22.9% menyatakan tidak puas.

“Menariknya program penanganan kemiskinan yang bersifat jangka pendek dan rawan penyalahgunaan seperti bantuan sosial justru membuat masyarakat puas,” ujar Communication specialist KedaiKOPI Rosnindar Prio saat memberikan paparan Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 via daring, Jumat (23/6).

Menurutnya hal ini tercermin dari hasil survei yang menunjukan bantuan sosial (bansos) memperoleh angka kepuasan responden 30,0% serta pembangunan infrastruktur (34,0%) dan lainnya.

Selain itu, ketidakpuasan masyarakat tercermin dari bidang ekonomi, seperti meroketnya harga kebutuhan yang tidak terkontrol (35,2%), distribusi bantuan tidak tepat sasaran (25,9%), lapangan kerja tidak merata (11,3%), kinerja tidak dirasakan (10,0%) dan lainnya.

Terkait dengan kepuasan atas capaian pemerintah, Rosnindar mengatakan, “di tengah kondisi masyarakat saat ini yang semakin berat, responden menganggap aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan tercapai (72,6% dan 70,3%).”.

Ia menambahkan, pada bidang ekonomi ketidakpuasan masyarakat semakin besar. Seperti mendapatkan upah yang layak (48,6%), mendapat harga barang pokok yang terjangkau (52,2%), harga jual yang pantas untuk hasil pertanian/peternakan (51,2%) dan mendapatkan pekerjaan yang layak (52,8%).

“Ketidakpuasan terbesar ada di bidang hukum, masyarakat menganggap penegakan hukum era pemerintah Jokowi tidak tercapai,” bebernya.

Hal yang dianggap tidak tercapai adalah penegakkan hukum yang adil (54,5%), pemberantasan korupsi (55,9%) dan bersihnya proyek pemerintah dari korupsi dan nepotisme (62,1%).

Survei yang dilaksanakan pada akhir Mei ini (29 Mei – 7 Juni 2023) ini mengambil total sampel sebanyak 1200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Adapun Margin of Error (MoE) ± 2,83 persen dengan interval kepercayaan 95 persen. * * *

Hasil Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 Seri I dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini: Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 (Mei-Juni)_Seri 1

Info Riset Opini Publik Kebijakan BBM Bersubsidi

Lembaga Survei KedaiKOPI sedang melakukan penelitian menggali opini publik tentang kebijakan BBM bersubsidi

Periode Riset: 6-30 April 2023

Kegiatan yang dilakukan:

  1. Survei Tatap Muka ke 2400 responden di 34 Provinsi
  2. Survei Online ke 400 pengguna media social
  3. FGD ke Pengendara bermotor

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penelitian ini, bisa menghubungi Ashma di ashma.afifah@kedaikopi.co

Hensat: Pemilu Harus Riang Gembira

Jakarta,- Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio berharap agar pemilu 2024 menjadi pemilu yang riang gembira.

“Pemerintah sejauh ini belum pernah mengampanyekan ataupun mendorong agar pemilu yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, digelar dengan suasana riang gembira,” katanya dalam acara diskusi OTW 2024, bertema “Emang Bisa Pemilu Gembira?”, Rabu 15 Maret 2023, di Jakarta.

Lebih jauh Hensat mengungkapkan bahwa sangat mungkin pertarungan politik dapat dijalankan secara harmonis. Ia mengambil contoh pertemuan antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh beberapa waktu lalu.

“Itu menandakan kalau konstelasi politik itu bisa dijalankan dengan suasana persahabatan dan riang gembira,” ujarnya.

Penulis buku Momentum: Karier, Politik & Aktivitas Media Sosial ini menambahkan, pemilu riang gembira harus diwujudkan bersama.
“Seluruh elemen mulai dari partai politik hingga mahasiswa harus membawa semangat yang sama, yakni pesta demokrasi yang riang gembira,” jelasnya.

Hensat merujuk pada Mars Pemilu 1971 karya Mochtar Embut, yang menjadi lagu pemilihan umum yang menggambarkan pemilu yang riang gembira dan disambut oleh rakyat.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra menekankan pentingnya komitmen penguasa saat ini untuk mewujudkan pemilu yang gembira.

“Yang penting adalah komitmen dari leader-nya untuk menyelenggarakan transisi pemerintahan dan membawa perubahan. Apakah pemimpin sekarang bisa menciptakan suasana yang riang gembira dalam menghadapi pemilu?”

Ketua Departemen Politik PKS Nabil Ahmad Fauzi mengatakan pihaknya sudah melakukan gerakan untuk mewujudkan politik yang gembira. Politik yang riang gembira sudah menjadi DNA partainya.

“Bagi kami, aktivitas politik adalah bagian dari aktivitas rekreasional keluarga. Jadi kampanye bukan dipandang sebagai aktivitas yang menyeramkan, namun sebaliknya menjadi aktivitas yang menggembirakan. Begitu juga dengan Pemilu,” terangnya.

Pada saat yang sama, Ketua PMII Putri Universitas Bung Karno Alda Zelfiana mengatakan pemilu sangat bisa gembira. “Harus kerja sama antarkelompok dan generasi untuk mewujudkan pemilu yang riang gembira,” katanya.

Presiden Mahasiswa BEM UHAMKA Bifa Agusryyanto mempertanyakan makna kegembiraan pemilu. “Harus kita pertanyakan, pemilunya menggembirakan partai saja, atau rakyat juga?” *

Survei KedaiKOPI Ungkap Rakyat Indonesia Semakin Toleran dalam Kehidupan Beragama

JAKARTA – Toleransi beragama masyarakat Indonesia masih terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil survei KedaiKOPI yang melibatkan 1188 responden dari 34 provinsi, hanya 19,6% responden yang menilai kehidupan pemeluk agama di Indonesia masih tidak toleran.

Sementara itu, sebesar 30,2% responden merasa kehidupan pemeluk agama di Indonesia semakin toleran. “Sebanyak 50,2% responden merasa sama saja dengan era pemerintahan sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Selasa (20/12/2022).

 

 

Temuan ini terlihat dari hasil survei KedaiKOPI tentang preferensi politik masyarakat menuju 2024 pada 1-13 Juni 2022. Kunto menjelaskan, toleransi beragama di antara sesama pemeluk agama terus meningkat. “Kondisinya semakin toleran,” ucap Kunto.

Data lainnya menunjukkan, sebesar 54,3% responden merasa tidak keberatan apabila penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal mereka. Selain itu, sebesar 51,3% mengaku tidak keberatan apabila penganut agama lain membangun tempat ibadah di tempat tinggal mereka.

 

Lembaga Survei KedaiKOPI juga menanyakan apa saja bentuk-bentuk perilaku intoleransi agama yang terjadi di Indonesia. Sebanyak 11,4% responden melarang/mengganggu agama lain beribadah (11,4%), penistaan agama (11,4%), tidak menghargai/menghormati (10,9%), dan lain sebagainya.

“Namun, ternyata masih ada 32,7% responden yang tidak mengetahui perilaku apa yang termasuk ke dalam intoleransi agama. Ini tentu menjadi tugas pemerintah untuk memberikan edukasi agar kehidupan bermasyarakat semakin harmoni” kata Kunto.

 

Survei preferensi politik masyarakat Indonesia menuju 2024 ini menggunakan metode wawancara langsung multistage random sampling dengan margin of error ±2,84% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

 

Responden yang menjadi objek survei berusia 17-69 tahun. Namun, sebesar 57,1% responden menolak pernikahan beda agama dan 58,6% tak mau bertetangga dengan lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer (LGBTQ).

Survei KedaiKOPI: 80,7 Persen Responden Setuju Kepala Daerah Punya Akun Medsos, Tapi…

JAKARTA – Sebesar 80,7 persen responden setuju bahwa kepala daerah harus memiliki akun media sosial resmi. Selain itu, sekitar 77,3 persen responden juga sangat menyukai konten yang menunjukkan keberhasilan program pembangunan dari masing-masing kepala daerah.

Data tersebut muncul setelah Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) melakukan riset terkait persepsi publik terhadap konten media sosial para kepala daerah. Survei menggunakan metode wawancara tatap muka yang melibatkan 1201 responden di 34 provinsi.

“Margin of error-nya kurang lebih 2,83 persen pada interval kepercayaan sebesar 95 persen,” tutur Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Selasa (13/12/2022).

Pakar Komunikasi Politik yang karib disapa Mas Wowo itu menjelaskan, survei dilakukan terhadap responden dengan rentang usia 17-65 tahun. Menurut dia, sebesar 73,7 persen responden juga menyukai keberadaan kepala daerah di media sosial.

“Karena memungkinkan masyarakat untuk bisa berinteraksi atau berdialog langsung dengan kepala daerahnya,” kata Mas Wowo.

Data lainnya menunjukkan, sebesar 73,8 persen responden menyukai unggahan konten kepala daerah saat membagikan bantuan kepada masyarakat. Publik juga menyukai gaya komunikasi kepala daerah yang informal dan santai di dalam konten media sosialnya.

Sebesar 73,4 persen menyukai unggahan tentang aktivitas keagamaan sang kepala daerah. Sebesar 65,1 persen tentang kehidupan sehari-hari dan 66,3 persen terkait konten kolaborasi antara kepala daerah dan influencer.

“Sekitar 62,8 persen responden juga menyukai konten kepala daerah yang gemar menunjukkan hobi mereka,” ucap Kunto.

Kendati demikian, Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio menegaskan, popularitas di media sosial tidak akan memengaruhi angka elektabilitas kepala daerah dalam kontestasi pemilu selanjutnya.

“Media sosial itu bukanlah wadah yang tepat untuk menaikkan elektabilitas, melainkan hanya dapat meningkatkan popularitas,” ujar Hensat.