Jakarta, 19 Juli 2018 – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menggelar diskusi publik “Manuver Merebut Posisi Cawapres” pada Rabu (18/07/18). Diskusi menghadirkan empat orang narasumber yaitu Mahfudz Siddiq (Politisi PKS), Masinton Pasaribu (Politisi PDI Perjuangan), Pangi Syarwi Chaniago (Pengamat Politik) dan Hendri Satrio (Founder KedaiKOPI). Acara dipandu oleh Abraham Silaban (Jurnalis). Diskusi ini membahas isu-isu seputar manuver calon Wakil Presiden yang akan berlaga pada pemilu 2019 mendatang.
Politisi PKS Mahfudz Siddiq menilai media di Indonesia telah melakukan framming terhadap sejumlah nama yang beredar dan disebutkan sebagai calon Wakil Presiden pada 2019. Padahal menurut dia, politik Indonesia terkadang tidak terduga dan tidak bisa ditebak. “Tidak seharusnya media menggiring opini publik yang padahal belum pasti kebenarannya,” kata Mahfud.
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berpendapat siapa saja dan darimana saja, baik itu berasal dari partai maupun nonpartai dapat mencalonkan presiden dan wakilnya. Asalkan memenuhi syarat elektoral, memiliki visi yang kuat dan dapat memahami kondisi Indonesia saat ini dengan baik.
Sementara itu mengenai kesiapan oposisi pemerintahan saat ini dalam pencalonan untuk 2019, menurut pengamat politik Pangi Syarwi, oposisi terkesan tidak siap.
Founder KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan tim oposisi (Gerindra) terkesan sangat tidak ingin kalah dua kali dalam pemilihan presiden seperti pada 2014 lalu. Mereka terlihat berambisi dengan melakukan pertemuan dengan beberapa anggota partai yang justru berseberangan dengan mereka. Bahkan sampai terkesan tidak menghargai keberadaan tim koalisinya dalam menyiapkan strateginya.
Politisi PKS, Mahfudz Siddiq berharap partainya bisa menempatkan nama salah satu kadernya dalam pemilihan presiden. Tidak hanya menjadi partai pendukung seperti pada pemilihan sebelumnya.
Mahfudz Siddiq juga berharap pada pemilihan presiden 2019 nanti tidak hanya terdapat dua pasangan calon. Alasanya, menurut dia, bisa membelah masyarakat menjadi dua kubu, memunculkan konflik horizontal dan politik identitas seperti pada 2014 lalu.
Hendri Satrio menambahkan bahwa, saat ini banyak nama calon yang sudah disebut sebagai calon presiden dan juga wakil presiden oleh publik. Mulai dari yang belatarbelakang militer, ulama, teknorat/ekonom hingga mewakili kelompok perempuan.
Sementara Pangi Syarwi juga mengingatkan jangan ada lagi seorang Gubernur yang masih dalam masa jabatannya kemudian berpindah mencalonkan sebagai calon Presiden ataupun Wakil Presiden. Ia menyebut soal rencana partai mencalonkan Anies Baswedan yang saat ini Gubernur Jakarta dalam kontestasi 2019. Bagi Pangi, tindakan Jokowi pada masa lalu yang tak menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur tak baik diikuti Anies. “Mereka harus menyelesaikan masa jabatannya hingga akhir terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan politiknya, karena hal tersebut dapat merusak citra demokrasi negeri ini yang akan menimbulkan kesan pragmatis dalam berpolitik,” tutup Pangi.