Tag Archive for: capres

Hasil Survei KedaiKopi: 61,8 Persen Responden Survei Anggap Pembatasan Usia Capres dan Cawapres Diperlukan

JAKARTA – Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei yang dilakukan pada 5 – 16 September 2023 terkait apakah diperlukan untuk batas minimal dan maksimal dari capres maupun cawapres.

Survei tersebut dilakukan Face to Face Interview (Home Visit) dengan 1213 jumlah responden dari 38 provinsi dengan usia responden antara 17 hingga 65 tahun.

Adapun margin error survei ini terdapat kurang lebih ± 2.81 persen, dengan interval kepercayaan mencapai 95 persen.

Saat ditanya apakah diperlukan untuk batas minimal dan maksimal dari capres maupun cawapres, sebanyak 61,8 persen responden menjawab ya. Dan 38,2 persen responden menjawab tidak. Bagi yang menjawab jika diperlukan batas usia, rata-rata batas usia minimal antara 38-39 tahun dan usia maksimal di 58 tahun. Menariknya, penolakan terhadap batas usia minimal lebih banyak di generasi yang lebih muda.

Dari hasil diskusi mendalam kami terhadap pemilih pemula, pemilih pemula tidak mementingkan adanya usia minimal, namun merasa perlu untuk membatasi usia maksimal presiden, antara 60-65 tahun. Alasannya supaya performa presiden bisa lebih ideal dan tidak terganggu keterbatasan fisik.

Salah satu narasumber sigi mengungkapkan pendapatnya terkait hal tersebut, “Karena Presiden kan tugas berat ya, harus sering ke lapangan, ketemu orang. Jangan tua-tua, kasihan. Biar kerjanya lebih produktif dan nggak cepat capek.”

Peneliti senior KedaiKOPI Ashma Nur Afifah mengatakan banyak pemilih pemula yang berpendapat usia tidak menentukan pengalaman. “Dan dalam pemilihan kepemimpinan nasional, menurut pemilih pemula track record menjadi pertimbangan utama,” jelasnya, Rabu 11 Oktober 2023.

Ashma tidak menampik kemungkinan responden yang menjawab tidak perlu batas usia minimal dan maksimal karena dipengaruhi faktor sosok kandidat capres pilihannya.

Terkait apakah pilihan responden ada kemungkinan berubah, ia mengatakan, “Hal tersebut mungkin terjadi. Ini persoalan stigma. Mungkin kandidat capres senior dapat melakukan aktivitas depan publik yang menunjukkan dirinya tetap bugar dan beraktivitas seperti biasa dengan jadwal yang padat,” paparnya.

Dalam aturannya, semua warga negara berhak untuk menjadi peserta Pilpres 2024, tetapi ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi yang diatur dalam UU 7/2017 yang mengatur persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Namun tidak menjelaskan batas maksimal untuk Capres maupun Cawapres. ***

­

Hasil Survei Opini Publik Menuju Pemilu 2024 Seri I dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini: Survei Nasional Elektabilitas Tokoh dan Partai Politik 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Communication Specialist Fauzan Luthsa (+62 816-1697-002).

Anies-Muhaimin Deklarasi, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Kian Menipis Waktunya

Jakarta – Situasi politik nasional selama beberapa waktu belakangan dipenuhi dinamika dan berbagai kejutan. Dan ujungnya adalah bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), serta dideklarasikannya pasangan kandidat calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Pasangan ini merupakan yang pertama melakukan deklarasi resmi dan akan menjadi yang pertama juga untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam acara diskusi OTW 2024 yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI mengambil tema “Anies-Muhaimin Deklarasi, Selanjutnya Siapa Lagi?” di Jakarta, Kamis 7 September 2023, menampilkan orasi kebangsaan Alda Zelfiana (Ketua Korps PMII Putri UBK) dan para pembicara Masinton Pasaribu (Politikus PDIP), Habiburokhman (Politisi Gerindra) dan R. Siti Zuhro (Pengamat Politik BRIN).

Di acara tersebut, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan kewarasan demokrasi Indonesia harus dijaga dan hukum tidak boleh menjadi alat atau instrumen politik.

“Saya bukan bermaksud membela siapapun, namun ini lucu. Kasus sudah cukup lama dan terkait pengadaan barang, namun dibuka kembali sekarang. Saat jelang pemilu,” katanya.

Menurutnya hukum tidak boleh diperlakukan seperti tabungan, yang di mana dapat dibuka pada waktu tertentu.

Sebagai catatan, kandidat cawapres Muhaimin Iskandar yang juga ketua umum PKB saat ini diperiksa oleh KPK atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012 silam, di mana saat itu Muhaimin menjabat sebagai Menakertrans.

Politisi Gerindra Habiburokhman saat ditanya mengenai PKB yang hengkang dari koalisi Prabowo Subianto mengatakan tindakan PKB bukanlah sesuatu yang bermasalah.

“Namanya politik, segala sesuatu bisa terjadi. Dan saat ini para ketua umum Koalisi Indonesia Maju tengah menggodok siapa yang bakal menjadi pendamping Prabowo Subianto,” jelasnya.

Peneliti politik utama BRIN Prof Siti Zuhro mengatakan dengan dideklarasikannya pasangan Anies-Muhaimin, maka suka tidak suka akan mendorong percepatan pemilihan kandidat cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Terkait sistem pemilu, Siti Zuhro mengatakan sudah saatnya diperbaiki. “Parpol kita sudah saatnya melembaga.”

Siti Zuhro lebih lanjut mengatakan sistem pemilu kita sudah saatnya diperbaiki dengan merevisi UU pemilu. “Sistem saat ini membuat kita sempoyongan. Pemilu serentak begini membuat kita pusing.”

Siti Zuhro mengatakan ke depannya Indonesia tidak memerlukan banyak partai politik sehingga fraksi di parlemen juga perlu ada perampingan. Bahkan untuk mengurangi aksi vote buying, ia mengusulkan agar ke depannya memilih dalam pemilu diwajibkan. “Syaratnya, harus ada political education,” tutupnya. ***

Ngopi Dari Sebrang Istana: Utak-Atik Tiket Capres

Jakarta, 23 Oktober 2022

Partai politik tidak mengesampingkan persatuan bangsa dengan senantiasa menjaga komunikasi dan konsolidasi dengan semua partai politik walaupun 2024 semakin dekat. Hal ini disampaikan oleh Herzaky Mahendra sebagai juru bicara Partai Demokrat dalam serial diskusi “Ngopi Dari Sebrang Istana” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (23/10) di Jl. Juanda, Jakarta Pusat.

Herzaky mengungkapkan bahwa selama ini Partai Demokrat terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain selain kepada Partai Nasdem dan PKS. “Komunikasi dengan parpol lain, terus kami lakukan. Membahas permasalahan bangsa dan negara, kolaborasi memberikan solusi, dan komunikasi tidak mesti membahas mengenai koalisi” ujarnya.

Hal senada juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan bahwa PKS tidak pernah memutus komunikasi dengan sesama partai politik. “PKS tetap bangun komunikasi secara inklusif dan fleksibel. Tidak menutup komunikasi dengan partai lain. Namun, kerja kami punya prioritas. Poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat adalah prioritas bagi kami” tutur Kholid.

Partai Nasdem sebagai partai yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 kerap menemukan informasi yang salah mengenai capres mereka dan tersebar di masyarakat
“Itu adalah informasi hoax. Sekarang kalau kita lihat misalkan Anies dituduh intoleran, buktinya apa? Selama di masa Anies memerintah DKI ada 33 gereja diberi ijin, begitu pula rumah-rumah ibadah lain” ungkap Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim.

“Saya kira upaya-upaya pengomporan dan politik kompor sudah tidak laku. Masyarakat harus menjadi smart voter dan kita punya tugas untuk memberikan edukasi politik yang sehat untuk masyarakat” sambung Taslim.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Siti Zuhro, mengingatkan agar bangsa Indonesia selalu mengedepankan asas saling menghormati terutama dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan Pemilu 2024 menjadi pemilu yang beradab. “Bangsa yang beradab itu sudah seharusnya saling menghormati. Carilah isu-isu yang substansial untuk dibahas, jangan hanya menjadi pihak yang kerjanya mencibir dan menjelek-jelekan kelompok lain hanya karena mencalonkan seseorang menjadi capres” tutur Wiwik panggilan akrab Siti Zuhro.

Lebih jauh dirinya berharap agar kompetisi Pilpres 2024 berjalan sehat. “siapapun yang menang kita harus menghormatinya. Tidak perlu sampai ada lagi kawat berduri maupun kendaraan lapis baja sampai turun ke jalan-jalan. Kita harus mulai belajar berpolitik secara sehat”.

Capres & Koalisi

Mengenai koalisi Juru bicara PSI, Dedek Prayudi (Uki) mengatakan PSI tidak bisa menjalin koalisi dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, meskipun komunikasi antar partai terus berlanjut dengan baik. “Ya yang namanya penjajakan akan sama dengan yang lain juga.
Hanya saja memang dengan Nasdem, Demokrat dan PKS sudah pasti tidak”, kata Uki.

“PSI juga sudah melakukan penjajakan ke partai Golkar, dan PAN dengan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bertemu secara langsung dengan PPP. Kami juga mendukung Mas Ganjar sebagai presiden seperti hasil rembuk rakyat yang diadakan oleh PSI”, jelasnya.

Mengenai penentuan capres dan pengumuman koalisi, partai-partai politik seperti Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat saat ini sedang dalam proses diskusi intensif melalui sebuah tim kecil yang terbentuk dari 3 parpol tersebut.

PKS memiliki 3 kriteria untuk pasangan capres-cawapres. Pertama, Capacity to win, artinya pasangan tersebut paling tinggi elektabilitasnya dan potensi menang paling bagus. Kedua, Capacity to govern, dimana pasangan tersebut punya rekam jejak dalam memimpin dan saling melengkapi (dwi tunggal). Terakhir, Capacity to unite, yaitu mampu mempersatukan koalisi partai pengusung dan bisa menjadi solidarity maker bagi masyarakat.

Sama halnya dengan Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Partai Demokrat ingin calon yang mereka usung mendapat kemenangan dan bisa melakukan perubahan. “Kami ingin menang untuk bisa mewujudkan perubahan. Yang ingin kami lawan ini tidak bisa dianggap enteng. Maka semua strategi, teknik, dan taktik, termasuk sumberdaya, kami hitung secara matang”, tegas Herzaky.

Reshuffle

Isu reshuffle belakangan kembali muncul setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Partai Nasdem menjadi perbincangan karena disinyalir kader-kader Nasdem lah yang akan terdepak dari jabatan menteri. Menyinggung hal itu Taslim mengatakan “kita mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. Dukungan kita ke Presiden Jokowi adalah dukungan visi bukan kursi. Sehingga dukungan kita ke Presiden Jokowi tidak akan terganggu sedikitpun oleh isu reshuffle ini”.

“Kita tidak ada masalah dengan reshuffle, kita akan selalu dukung Presiden Jokowi apapun yang terjadi. Orang-orang Nasdem yang ada di pemerintahannya Presiden Jokowi kita wakafkan untuk bangsa. Apapun keputusan presiden kita hormati”, lanjut Taslim.

Serial diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Utak-Atik Tiket Capres” oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dilaksanakan pada Minggu, 23 Oktober 2022 di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Diskusi ini dibuka oleh Hendri Satrio selaku Founder Lembaga Survei KedaiKOPI dan dihadiri oleh Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra, Juru bicara PKS Muhammad Kholid, Juru bicara PSI Dedek Prayudi, dan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro sebagai pembicara serta Gina Fita selaku moderator.

Survei KedaiKOPI : Zulkieflimansyah Teratas di Timur, Anies Baswedan Tertinggi di Barat

Jakarta, 6 Mei 2021

Siaran Pers

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi di masing-masing bagian Indonesia menuju Pemilihan Presiden 2024 nanti. Hal tersebut terungkap dari survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI yang diselenggarakan pada 10 – 19 April 2021 lalu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengungkapkan, “nama Zulkieflimansyah mendapatkan nilai tertinggi di antara kepala daerah dari Indonesia Timur dengan nilai 20,8%, diikuti dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan 15,2%, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dengan 12,3%,”

Sedangkan di untuk Indonesia Barat, Anies Baswedan mendapatkan nilai tertinggi dengan 38,2%, diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan nilai 29,0%, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 21,0%, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (9,6%), dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (2,2%).

Kunto menambahkan bahwa survei ini juga mengulik pendapat masyarakat mengenai tokoh dari Indonesia Timur. “nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi tertinggi dengan 35,5%, lalu ada Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dengan 24,8%, diikuti Mantan Wakil Wali Kota Palu, Pasha Ungu dengan 11,3%, Fahri Hamzah dengan 9,7,%, Zulkieflimansyah dengan 9,6%, dan Mantan Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi dengan 4,9%.” ungkap Kunto.

Survei ini juga mengungkapkan kombinasi ideal capres-cawapres pilihan masyarakat. Kombinasi militer dan sipil menjadi pilihan utama (41,0%), diikuti oleh sipil-militer (25,2%), sipil-sipil (22,1%), dan militer-militer (11,7%).

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa hasil survei ini bisa menjadi pertanda bahwa akan ada tokoh dari Indonesia Timur di Pilpres 2024 terutama setelah kehadiran Jusuf Kalla di pilpres-pilpres sebelumnya.

“Minimal sebagai Cawapres. Mengacu pada hasil survei yang banyak menginginkan kombinasi Militer-Sipil atau Sipil-Sipil, sangat mungkin nama seperti Zulkiflimansyah atau tokoh masyarakat lain seperti Abraham Samad dan TGB Zainul Majdi muncul sebagai kandidat kuat Cawapres yang datang dari Timur Indonesia.” ungkap Hendri yang biasa disapa Hensat.

Selain itu, terdapat nama dan mantan menteri atau setingkat menteri yang muncul di dalam survei ini. “Susi Pudjiastuti mendapatkan nilai tertinggi dengan 22,2%, diikuti dengan Mahfud MD 17,8%, Gatot Nurmantyo 16,7%, lalu ada Erick Thohir 16,1%.” lanjut Kunto.

Hendri menambahkan bahwa para pejabat dan mantan pejabat ini akan memiliki peluang mengisi panggung politik 2024. “Terlebih mereka masih memiliki panggung politik yang lebih panjang dibanding beberapa Kepala Daerah yang akan selesai masa jabatannya di 2022 dan 2023. Jadi nama-nama seperti Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Erick Thohir, Mahfud MD, tokoh oposisi Gatot Nurmantyo tidak bisa dikesampingkan. Belum lagi para tokoh TNI/Polri yang muncul di survei sebelumnya seperti Tito Karnavian, Budi Gunawan, Boy Rafli, atau Doni Monardo.” kata Hensat.

Survei Peluang dari Timur diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan menggunakan metode face to face interview kepada 1215 responden yang berada di 34 provinsi. Survei ini dilaksanakan pada 10 – 19 April 2021 lalu dengan Margin of Error ± 2.81% pada interval kepercayaan 95.0%.

Saksikan peluncuran survei hanya di laman YouTube Refly Harun dan dapatkan hasil survei selengkapnya di sini

Cawapres dari Kalangan Santri Dinilai Tepat Dampingi Jokowi

Jakarta – Peneliti Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Kunto Adi Wibowo menyebut, masyarakat memilih presiden dan wakilnya lebih karena alasan karakter. Hal ini didapatkan dari 49,8% responden survei yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

Jokowi Widodo (Jokowi) dinilai sebagai pribadi yang santun, merakyat, dan humoris. Sedangkan Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang berpengetahuan luas, tegas, dan mengobarkan semangat.

“Namun keduanya dinilai rendah pada aspek religiusitas,” ungkap Kunto seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/7/2018).

Kunto kemudian menyarankan agar Jokowi memilih cawapres yang mewakili sosok religius, yaitu yang berasal dari kalangan santri.

“Jadi bila Pak Jokowi memandang perlunya figur santri sebagai cawapres memang tepat, sebab itulah yang dibutuhkan Jokowi,” tambah Kunto.

Survei KedaiKOPI juga mengungkap nama-nama cawapres dari kalangan santri beserta persentase suaranya. Dari survei tersebut muncul nama TGB Zainul Majdi (34,1%), diikuti oleh Romahurmuziy (27%), Muhaimin Iskandar (22,9%), Mohammad Mahfud MD (7%), Dien Syamsudin (6,1%), dan Said Aqil Siroj (2,9%).

“Tokoh-tokoh ini dipersepsi sebagai santri yang mampu menduduki jabatan wakil presiden terutama untuk Pak Jokowi,” kata Kunto.

Kunto juga menyarankan agar Jokowi benar-benar selektif memilih cawapresnya. Karena publik juga menganggap cawapres merupakan pertimbangan penting dalam memilih presiden.
“53,3% responden menyatakan faktor calon wakil presiden menentukan pilihan mereka,” imbuh Kunto.

Untuk kriteria cawapres secara umum, survei KedaiKOPI menunjukan bahwa publik menghendaki wakil presiden yang berlatar belakang pegiat anti korupsi (90,2%), akademisi (86,1%), militer (83%), ulama atau santri (80,8%), pemimpin daerah (79,4%), aparat penegak hukum (79,1%), birokrat (76,7%), pengusaha, (72,6%), dan petinggi partai politik (61,4%).

Sumber: