Pos

Diskusi KedaiKOPI – Prof. Firmanzah dan Sandiaga Uno: COVID-19 Seharusnya Mendidik Pemerintah untuk Fokus pada Kesehatan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Prof. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina menuturkan “Kita hanya bisa menyelamatkan ekonomi kita kalau pandemi ini bisa tertangani. Kalau pandemi ini masih ada, sampai kapanpun sampai berapapun defisit yang kita gelontorkan. Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan pandemi tentu ada cost-nya yang harus ditangani bersama-sama. Dari sejak awal seharusnya itu harus dipetakan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Firmanzah dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Rocky Gerung. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

Banyak kalangan yang sepakat bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi sepuluh tahun lalu, crisis apromore case. Terakhir IMF merilis publikasi bahwa global economy akan terkontraksi 3 persen, jadi minus 3 persen ekonomi dunia. Kalau dibandingkan dengan krisis finansial global 2009, global economy _terkontrasi minus 0,1 persen, tetapi tahun ini diperkirakan minus 3 persen. Dan kalau kita lihat total lost, mudah-mudahan bentuknya adalah sementara saja, jadi 2020 kita akan turun lalu pada 2020 ke 2021 kita akan _recovery.

Sandiaga Uno, menambahkan “Banyak sekali lapangan kerja yang sekarang terdampak. Sebetulnyaperusahaan-perusahaan ini memiliki banyak opsi, tapi opsinya akhirnya harus melakukan PHK karena mereka tidak memiliki cadangan dana tunai yang cukup. Jadi selama ini bisnis yang kita kelola yang selama ini kita minimize cas_e kita, kita _maximize non-current assets kita. Ini ternyata harus punya satu pemikiran ke depan bahwa bisnis itu dikelola bukan me-maximize margin dan keuntungan yang harus dibagi, tetapi juga sustainability.

Bagi Sandi, pemerintah dapat memulihkan ekonomi bila pemerintah secara serius memperhatikan aspek kesehatan. Termasuk untuk ke depannya, dunia kesehatan harus mendapatkan perhatian serius.

“COVID-19 ini sedang mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita banyak belajar yang luar biasa ya ilmu-ilmu tentang bagaimana kita public health itu selama ini underinfested. Bahwa kita di dunia usaha kita ga terlalu melihat sisi kesehatan masyarakat ini sebagai hal yang harus kita lakukan investasi secara besar-besaran. Sekarang kita bisa melihat fasilitas kesehatan kita kurang, juga kita lihat alat-alat kesehatan, obat-obatan masih banyak yang kita belum memiliki kemampuan”, tutur Sandi.

Hal tersebut menurut Sandi harus dimulai dengan prediksi yang akurat, serta data yang kuat. Dengan kepemilikan data yang baik, pemerintah bisa mengambil kebijakan tidak hanya untuk menangani COVID-19, tetapi juga untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

“Sebetulnya kalau kita punya data yang kuat dan kita bisa punya kemampuan menganalisa data tersebut. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil akhirnya semua berbasis data”, tutur Sandi.

Rocky Gerung menambahkan, penanganan yang buruk disebabkan oleh minimnya kepemimpinan.

“Publik merasa bahwa tidak ada leadership sebetulnya untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID-19 ini. Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai these stupid. COVID vs stupid. Dan ke-stupid-an itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping”, tutur Rocky.

Menurut Rocky, kita tidak bolek jatuh pada apa yang disebut sebagai frustasi sosial. Karena akan menggerus aspek psiko-sosial masyarakat.

“Frustrasi sosial menyebabkan kondisi psikis bangsa ini terganggu dan itu adalah ongkos ekonomi yang panjang. Dan pemerintah tidak memasukkan dimensi itu, seolah-olah herd imunity akan berlangsung dengan sendirinya. Tetapi dalam menunggu herd imunity itu, masalah-masalah psiko-sosial ini tumbuh terus-menerus.” Ujar Rocky.

Hendri Satrio melengkapi, “Tekanan-tekanan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari publik terhadap jawaban dari pertanyaan publik, “kapan kita bisa melalui ini?” Ternyata justru membuat mereka itu berpolemik yang justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu turun terus-menerus. Tekanan-tekanan ini justru harus diperbaiki pemerintah supaya kepercayaan perlahan tumbuh.”

“Pelajaran tentang leadership, adalah hal yang penting dalam penanganan COVID-19. Hingga hari ini memang pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal yang baik, tapi beberapa hal juga yang mengejutkan”, pungkas Hendri.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini
Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Polemik Kepindahan Ibu Kota, Ini Kata Responden KedaiKOPI

Siaran Pers

Jakarta, 26 Agustus 2019 – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi rencana kepindahan ibu kota. Namun dari hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI 39,8% responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6% dan 24,6% memilih untuk tidak beropini.

Di dalam survei yang dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 ini juga menemukan bahwa 95,7% responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota. Sementara 48,1% responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan ibu kota. Responden dari pulau Sulawesi memiliki prosentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1% sepakat ibu kota pindah.

Gambar 1.1- Hasil Survei Persepsi Pemindahan Ibu Kota

“Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju,” kata Kunto Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI. Kunto menambahkan bahwa belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota dari Jakarta menyebabkan ketidakpastian yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.

“Pengumuman lokasi baru Ibu Kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI.” Kata Hendri Satrio, Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI. Hendri menambahkan ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. Pertama, ingin cepat memberikan legacy kepada Indonesia. Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang diatas 50%. Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh. Rencana pemindahan ibu kota ini sudah baik namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru.

Gambar 1.2 – Hasil Survei Persepsi Pemindahan Ibu Kota berdasar Wilayah

Lembaga Survei KedaiKOPI adalah lembaga yang mengkaji opini publik untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi. Kajian ini dilakukan dengan berbasis riset. KedaiKOPI menangani riset opini publik pada skala kecil hingga nasional dan memiliki koodinator lapangan di 34 propinsi serta 2000 pewawancara.

Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling. Margin of error survei ini adalah +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

**

Narahubung : Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo (+62 821 1665 7021)