Pos

Survei KedaiKOPI: Kinerja Menteri BUMN Paling Diapresiasi, Menko PMK Mesti Kerja Lebih Keras

Jakarta, 14 Oktober 2020 – Dalam jajak pendapat terkininya, Lembaga Survei KedaiKOPI meminta pekerja, baik ASN, BUMN, dan karyawan swasta di DKI Jakarta untuk menilai kinerja menteri anggota kabinet Indonesia Maju dengan memberikan skor 10 untuk kepuasan tertinggi atas kinerja menteri dan nilai 1 untuk kepuasan terendah. Kinerja Menteri BUMN, Erick Thorir mendapatkan apresiasi tertinggi di mata publik dengan nilai 5,9, dari maksimal nilai 10. Sedangkan Menteri Koordinator PMK, Muhajir Effendy mendapat nilai merah dari publik dengan nilai 4,97.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan “Kepuasan terhadap kinerja Menteri BUMN yang merangkap sebagai Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID-19, Erick Thorir selama masa pandemi cukup tinggi di mata pekerja urban Jakarta ini membuktikan bahwa publik masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja Erick Thorir untuk bisa menangani dan mengatasi pandemi ini”.

Sementara Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menempati posisi 21 dari 34 menteri di kabinet Indonesia Maju dengan nilai 5,22. Menko Kemaritiman dan Investasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Panjaitan mendapatkan skor 5,15 di posisi 27. Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi Wakil Ketua II Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berada di posisi 5 dengan nilai 5,64.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Muhadjir Effendy menempati posisi paling akhir diantara anggota kabinet Indonesia Maju dengan skor 4,97. Kunto mengomentari bahwa Muhadjir Effendy kurang dirasakan kehadiran dan terobosannya sebagai menteri koordinator yang bertanggung jawab atas pembangunan manusia yang terancam dengan pandemi COVID-19. Lebih lanjut Kunto menegaskan, “Evaluasi dari publik yang diterima oleh pak Muhadjir Effendy merupakan tuntutan publik agar sang menteri koordinator bekerja lebih keras dan segera memperjelas program terkait penanganan COVID-19 seperti inovasi untuk membangun resiliensi warga Indonesia.”

Survei ini juga mengungkap bahwa Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro yang menjadi punggawa dan bertanggungjawab atas pembuatan vaksin Merah Putih mendapatkan nilai yang cukup tinggi di mata para pekerja di Jakarta dengan nilai 5,33. Skor ini menempatkan Bambang Brodjonegoro di peringkat 12 dari seluruh anggota kabinet Indonesia Maju. “Harapan dan optimisme publik yang besar terhadap vaksin Merah Putih memberikan keuntungan dan sekaligus tantangan bagi Menristek. Publik sangat berharap dan mendukung vaksin ini bisa menjadi end game bagi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia,” Kunto menambahkan.

Publik sendiri cenderung merasa nyaman terhadap kinerja Presiden Jokowi selama masa pandemi. Hal tersebut dapat terlihat bahwa tingkat kenyamanan atas kinerja Presiden di mata pekerja di Jakarta mendapatkan nilai 62,6%. Seiring dengan rasa kenyamanan terhadap kinerja Presiden, Satgas COVID-19 menjadi lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling tinggi dari responden dengan nilai 6,2 dari maksimal nilai 10 yang diikuti oleh gubernur tempat tinggal responden dan BNPB/BPBD yang sama-sama memperoleh nilai 5,9. Selanjutnya adalah Pemerintah Pusat yang memiliki nilai 5,7 yang disusul dengan Wali kota/Bupati tempat tinggal yang memiliki nilai 5,6.

“Kenyamanan dan kepercayaan yang diberikan responden terhadap Presiden Jokowi dan juga jajarannya yang masih tinggi seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk menangani dan mengatasi pandemi COVID-19 ini, karena kepercayaan dari masyarakat tersebut adalah kunci utama terciptanya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat untuk bahu-membahu menangani pandemi,” tukas Kunto mengakhiri wawancara.

“Survei Opini Publik Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah” diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada 8 – 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja/karyawan kantor di DKI Jakarta. Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respon (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8%.

Hasil lengkap “Survei Opini Publik Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah” dapat diunduh di sini.

Narahubung:
Kunto Adi Wibowo (082116657021)
Justito Adiprasetio (08179083336)

Survei Tokoh Alternatif Nasional

Rilis Pers

Survei Tokoh Alternatif Nasional menempatkan tokoh-tokoh politisi nasional yang memiliki persepsi baik di hadapan publik Indonesia serta mempunyai potensi untuk berkontestasi dalam pertarungan politik Indonesia ke depan.

Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik) menemukan faktor yang disukai masyarakat pada sosok Susi Pudjiastusti, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Khofifah, Amran Sulaiman, dan Rizal Ramli.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menuturkan, “Nama-nama tersebut mula-mula didapatkan melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan perwakilan dari setiap provinsi secara daring sebelum survei dilakukan untuk menyaring nama sekaligus menajamkan isu yang akan ditanyakan pada responden”.

Dari laporan hasil akhir survei terkait tingkat kesukaan publik adalah:

  1. Susi Pudjiastuti (24,6%)
  2. Anies Baswedan (20,1%)
  3. Ridwan Kamil (15,4%)
  4. Tri Rismaharini (14,7%)
  5. Sri Mulyani (10,1%)
  6. Andi Amran Sulaiman (8,7%)
  7. Khofifah Indar Parawansa (4,1%)
  8. Rizal Ramli (2,3%)

Survei yang digelar secara nasional (34 provinsi) pada tanggal 1-10 Juni 2020 dengan melibatkan 1200 responden dengan metode online survey ini secara umum menggambarkan tingkat kesukaan publik terhadap para tokoh alternatif Indonesia.

Kunto mengatakan, “Hal yang menarik dari hasil survei tokoh ini adalah tingginya tingkat kesukaan terhadap Susi Pudjiastuti yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Susi Pudjiastuti dipersepsikan publik sebagai sosok yang berani (21,3%), walaupun dirinya memiliki kekurangan karena pendidikannya yang tidak formal (2,9%).”

Kunto juga menambahkan, “Selain itu juga muncul nama Andi Amran Sulaiman yang merupakan Mantan Menteri Pertanian sebagai satu-satunya tokoh yang berasal dari Indonesia Timur dan menjadi tokoh yang mewakili Indonesia Timur. Andi dipersepsikan publik memiliki kinerja baik (4,6%), walaupun dirinya kurang dikenal (2,4%)”.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio, menjelaskan, “Anies Baswedan adalah kepala daerah yang mendapatkan tingkat kesukaan tertinggi, mengungguli RIdwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Secara keseluruhan bahkan Anies Baswedan menempati peringkat kedua, di bawah Susi Pudjiastuti. Anies Baswedan dianggap berprestasi karena menurut responden telah Memimpin dengan baik (6,5%), walaupun sebagian dari publik menganggap dirinya kurang tegas (7,5%), hal yang menjadi kekurangan dirinya”.

Berdasarkan survei tersebut didapatkan, sosok yang dipersepsikan bersih oleh publik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (65,3%), Ridwan Kamil (58,6%), Tri Rismaharini (54,9%), Sri Mulyani (52,3%), Anies Baswedan (49,9%), Khofifah Indar parawansa (48,3%), Andi Amran Sulaiman (44,8%), dan Rizal Ramli (37,8%).

Sosok yang dipersepsikan memerangi korupsi berturut-turut, Susi Pudjiastuti (63,8%), Ridwan Kamil (56,0%), Tri Rismaharini (53,8%), Sri Mulyani (51,2%), Khofifah Indar Parawansa (46,3%), Anies Baswedan (45,9%), Andri Amran Sulaiman (43,6%), dan Rizal Ramli (37,1%).

Sosok yang dipersepsikan berani dalam bertindak berturut-turut, Susi Pudjiastuti (67,8%), Tri Rismaharini (56,7%), Ridwan Kamil (54,7%), Sri Mulyani (53,4%), Anies Baswedan (48,6%), Andri Amran Sulaiman (46,9%), Khofifah Indar Parawansa (46,7%), dan Rizal Ramli (41,2%).

Sedangkan sosok yang dipersepsikan memiliki kinerja baik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (66,3%), Ridwan Kamil (61%), Tri Rismaharini (56,5%), Sri Mulyani (53,3%), Khofifah Indar Parawansa (49,2%), Anies Baswedan (46,8%), Andri Amran Sulaiman (44,5%), dan Rizal Ramli (36,3%).

Justito menjelaskan, “Hasil survei juga menunjukkan bila mereka yang berada pada SES D, E1, dan E2 lebih menyukai sosok Rizal Ramli, Andi Amran Sulaiman, dan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini menunjukkan sosok ini lebih dikenal oleh masyarakat kelas bawah. Bila dibandingkan dengan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani yang sosoknya lebih banyak disukai oleh SES AB dan C1.”

“Berdasarkan kriteria usia kita dapat melihat para Pemilih Pemula (17-21 Tahun) dan Pemilih Usia Muda (22-36 Tahun) cenderung memilih sosok perempuan. Sri Mulyani (14,9% Pemilih Pemula + 55,4% Pemilih Usia Muda), Susi Pudjiastuti (10,8 Pemilih Pemula + 57,1% Pemilih Usia Muda), dan Khofifah Indar Parawansa (24,5% Pemilih Pemula + 42,9% Pemilih Usia Muda) lebih banyak dipilih oleh para pemilih pemula dan usia muda, bila dibandingkan dengan politisi laki-laki”, tutur Justito. “Survei ini menunjukkan bila mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Susi Pudjiastuti (24,6%) dan Andi Amran Sulaiman (8,7%), maupun mereka yang menjadi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan (20,1%) dan Ridwan Kamil (15,4%) memiliki kans untuk dapat terus disukai dan meningkatkan popularitas mereka di hadapan publik”, pungkas Justito.

 

Contact person:

Justito Adiprasetio (+628179083336)

Diskusi KedaiKOPI – COVID-19 Mendidik Kita Agar Lebih Peka Terhadap Etika dan Kemanusiaan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Rocky Gerung menuturkan “Jadi sebetulnya ekonomi dan etika itu ada dalam satu napas. Nah COVID-19 ini mengajarkan kita untuk mengembalikan etika kepada kehidupan keseharian manusia. Hal tersebut justru itu yang tidak dihargai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mempertahankan politik infrastruktur tanpa melihat aspek lain.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Prof. Firmanzah, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

“COVID-19 ini memberi kita pelajaran agar lebih peka terhadap etika. Keakraban justru tumbuh di dalam masyarakat, tetapi di istana justru muncul arogansi. Keputusan Mahkamah Agung terkait BPJS misalnya dibatalkan oleh lembaga eksekutif.” Ujar Rocky.

Padahal menurut Rocky, “COVID-19 semestinya bisa mendidik kita untuk mempertahankan dimensi sosial dalam masyarakat.”

Senada dengan Rocky, Sandiaga Uno mengatakan, “COVID-19 ini telah mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita harus bisa jaga. Pertama kesehatan publik banyak yang kurang, banyak fasilitas kesehatan yang kurang. Kedua mengenai ekonomi, ternyata ekonomi kita belum bisa menghadapi extra shock. Ketiga mengenai lapangan kerja yang banyak sekali terdampak. Berikutnya data. Sebenarnya kalau kita punya data yang kuat dan mempunyai kemampuan analisa maka kebijakan-kebijakan akan berdasarkan data.”

Sayang menurut Sandiaga, kita tidak banyak belajar dari wabah ini. Terutama karena kordinasi pengambil kebijakan yang lemah.

“Kebijakan sekarang lack coordination, sehingga kebijakan-kebijakan menjadi kurang tepat. Belum lagi penyakit ini baru dikenal dan dampaknya baru terasa. Harga bahan pokok mulai naik. Ketersediaan pasokan mulai tersendat dan harga mulai naik. Tanpa kordinasi, sulit untuk membayangkan masalah multidimensi ini dapat tertangani”, tutur Sandi.

Menurut Sandi, seharusnya pemerintah fokus pada kesehatan, “Kita harus dahulukan sisi kesehatan dan kemanusiaan. Jika kita patuh terhadap kebijakan, maka akan mudah untuk keluar dari pandemi. Jadi kita harus pastikan dulu kesehatan, baru kita keluar dari pertarungan COVID ini baru kita relaksasi ekonomi.”

Prof. Firmanzah sebagai menambahkan, “Ada dua pilar ekonomi yang dihantam oleh COVID-19, yaitu people mobility dan people gathering. People mobility mungkin tidak begitu mengganggu ekonomi, masih bisa mobile banking. Celakanya COVID-19 sangat mengganggu people gathering sehingga ekonomi terganggu juga.”

“Tantangan ini, dirasakan oleh semua pihak. Tahun ini ekonomi, baik di negara maju dan berkembang, mengalami pertumbuhan negatif. COVID-19 melukai semua pihak”, ujar Prof. Firmanzah.

Prof. Firmanzah mengatakan, “Ekonomi Indonesia diprediksi masih bisa tumbuh di angka 1 persen apabila penangangan pandemi ini bisa selesai di bulan Juni/Juli. Apabila selesai di luar Juni/Juli diperkirakan pertumbuhan Indonesia di bawah 1 persen. Tentu kita bisa menilai sendiri prediksi tersebut”

Prof. Firmanzah menjelaskan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah fokus pada penanganan kesehatan-nya terlebih dahlu. Sehingga wabah tidak semakin dalam melukai banyak sektor kehidupan ekonomi dan sosial kita.

“Kalau ingin menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dari sejak awal seharusnya itu dipetakan”, pungkas Prof. Firmanzah.

Hendri Satrio, menutup diskusi dengan mengatakan, “Beberapa kali saya mendengarkan kata hurting, artinya banyak sekali COVID-19 yang membuat kita terluka. Namun dari sana, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti lebih menghargai apa yang dimiliki di rumah dan hal-hal kecil lain.”

Selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini

Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Prof. Firmanzah dan Sandiaga Uno: COVID-19 Seharusnya Mendidik Pemerintah untuk Fokus pada Kesehatan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Prof. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina menuturkan “Kita hanya bisa menyelamatkan ekonomi kita kalau pandemi ini bisa tertangani. Kalau pandemi ini masih ada, sampai kapanpun sampai berapapun defisit yang kita gelontorkan. Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan pandemi tentu ada cost-nya yang harus ditangani bersama-sama. Dari sejak awal seharusnya itu harus dipetakan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Firmanzah dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Rocky Gerung. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

Banyak kalangan yang sepakat bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi sepuluh tahun lalu, crisis apromore case. Terakhir IMF merilis publikasi bahwa global economy akan terkontraksi 3 persen, jadi minus 3 persen ekonomi dunia. Kalau dibandingkan dengan krisis finansial global 2009, global economy _terkontrasi minus 0,1 persen, tetapi tahun ini diperkirakan minus 3 persen. Dan kalau kita lihat total lost, mudah-mudahan bentuknya adalah sementara saja, jadi 2020 kita akan turun lalu pada 2020 ke 2021 kita akan _recovery.

Sandiaga Uno, menambahkan “Banyak sekali lapangan kerja yang sekarang terdampak. Sebetulnyaperusahaan-perusahaan ini memiliki banyak opsi, tapi opsinya akhirnya harus melakukan PHK karena mereka tidak memiliki cadangan dana tunai yang cukup. Jadi selama ini bisnis yang kita kelola yang selama ini kita minimize cas_e kita, kita _maximize non-current assets kita. Ini ternyata harus punya satu pemikiran ke depan bahwa bisnis itu dikelola bukan me-maximize margin dan keuntungan yang harus dibagi, tetapi juga sustainability.

Bagi Sandi, pemerintah dapat memulihkan ekonomi bila pemerintah secara serius memperhatikan aspek kesehatan. Termasuk untuk ke depannya, dunia kesehatan harus mendapatkan perhatian serius.

“COVID-19 ini sedang mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita banyak belajar yang luar biasa ya ilmu-ilmu tentang bagaimana kita public health itu selama ini underinfested. Bahwa kita di dunia usaha kita ga terlalu melihat sisi kesehatan masyarakat ini sebagai hal yang harus kita lakukan investasi secara besar-besaran. Sekarang kita bisa melihat fasilitas kesehatan kita kurang, juga kita lihat alat-alat kesehatan, obat-obatan masih banyak yang kita belum memiliki kemampuan”, tutur Sandi.

Hal tersebut menurut Sandi harus dimulai dengan prediksi yang akurat, serta data yang kuat. Dengan kepemilikan data yang baik, pemerintah bisa mengambil kebijakan tidak hanya untuk menangani COVID-19, tetapi juga untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

“Sebetulnya kalau kita punya data yang kuat dan kita bisa punya kemampuan menganalisa data tersebut. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil akhirnya semua berbasis data”, tutur Sandi.

Rocky Gerung menambahkan, penanganan yang buruk disebabkan oleh minimnya kepemimpinan.

“Publik merasa bahwa tidak ada leadership sebetulnya untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID-19 ini. Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai these stupid. COVID vs stupid. Dan ke-stupid-an itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping”, tutur Rocky.

Menurut Rocky, kita tidak bolek jatuh pada apa yang disebut sebagai frustasi sosial. Karena akan menggerus aspek psiko-sosial masyarakat.

“Frustrasi sosial menyebabkan kondisi psikis bangsa ini terganggu dan itu adalah ongkos ekonomi yang panjang. Dan pemerintah tidak memasukkan dimensi itu, seolah-olah herd imunity akan berlangsung dengan sendirinya. Tetapi dalam menunggu herd imunity itu, masalah-masalah psiko-sosial ini tumbuh terus-menerus.” Ujar Rocky.

Hendri Satrio melengkapi, “Tekanan-tekanan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari publik terhadap jawaban dari pertanyaan publik, “kapan kita bisa melalui ini?” Ternyata justru membuat mereka itu berpolemik yang justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu turun terus-menerus. Tekanan-tekanan ini justru harus diperbaiki pemerintah supaya kepercayaan perlahan tumbuh.”

“Pelajaran tentang leadership, adalah hal yang penting dalam penanganan COVID-19. Hingga hari ini memang pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal yang baik, tapi beberapa hal juga yang mengejutkan”, pungkas Hendri.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini
Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Survei KedaiKOPI: PSBB Efektif, Tapi Kesadaran Cuci Tangan dan Tetap Di Rumah Rendah

Siaran Pers
Lembaga Survei KedaiKOPI

Jakarta, 22 April 2020

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipersepsikan efektif oleh warga Jabodetabek terutama terkait pembatasan moda transportasi (Commuterline/KRL, TransJakarta, dll). Responden yang berasal dari Jabodetabek menjawab dengan rata-rata 8.40 untuk elemen penerapan PSBB yang telah dilaksanakan di wilayah Jabodetabek.

Hal tersebut terungkap dalam “Survei Opini Publik Jabodetabek tentang PSBB dan Mudik di Masa Darurat COVID-19” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia). Survei diselenggarakan pada 14-19 April 2020, dengan mewawancarai 405 responden yang merespon dari 2324 data panel responden di Jabodetabek Lembaga Survei KedaiKOPI (response rate: 17.4%).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Publik Jabodetabek mempersepsi penerapan PSBB sebagai hal yang efektif, dengan rata-rata tertinggi: pembatasan transportasi (8.7), dan rata-rata terendah: pembatasan kegiatan keagamaan (8.0).” Namun ketika ditanya terkait upaya antisipasi COVID-19, dengan pertanyaan terbuka dan diperkenankan menjawab lebih dari satu, upaya yang telah dilakukan publik terbilang rendah. Terdapat 3 besar hal yang sudah mereka lakukan dari temuan pertanyaan tersebut, yaitu Rajin cuci tangan (32.6%), Di rumah saja (25.7%), dan Menggunakan masker (25.4%).

Kunto mengatakan, “Walaupun warga mengatakan PSBB efektif, namun ketika ditanya upaya antisipasi yang mereka lakukan persentasenya terbilang rendah. Top of Mind ketika mereka ditanyakan menunjuk rajin cuci tangan sebagai aktivitas yang paling mereka lakukan, dan itu-pun hanya 32,6%. Hal ini menunjukkan tindakan untuk pengantisipasian di level personal masih rendah”.

Angka responden Jabodetabek yang memercayai bahwa masyarakat Indonesia kebal pada COVID-19 terbilang rendah, hanya 7.4% yang setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal COVID-19. Sedangkan 92.6% tidak setuju bahwa masyarakat kebal COVID-19, dengan rata-rata 2.28 dari skala 10.

“Persentase ketidaksetujuan akan kekebalan COVID-19 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Survei Persepsi Publik Indonesia tentang Virus Corona yang diselenggarakan oleh KedaiKOPI sebelumnya yaitu pada 3-4 Maret 2020. Pada saat telesurvei yang diselenggarakan pada bulan Maret tersebut, hanya 65.1% menjawab tidak setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal COVID-19, dan ada 34.9% yang setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal COVID-19, dengan rata-rata 4.29 dari skala 10”, ujar Kunto.

Sedangkan, terkait kepanikan Kunto mengatakan, “39.3% dari responden menjawab panic buying adalah hal yang paling mungkin terjadi, sedangkan di urutan kedua, 22.7% menjawab timbulnya rasa takut/stigma negatif terhadap penderita serta petugas medis.” Seperti diketahui pemerintah selalu mengedepankan himbauan untuk tidak panik. Terkait temuan tersebut, Kunto mengatakan, “Namun, panik sebenarnya tidak sama dengan takut, justru takut diperlukan dalam penanganan krisis. Himbauan panik dapat dialihkan ke skema ketahanan dengan melibatkan komunitas.”

35.1% dari responden menjawab masih bekerja di luar rumah, dan 64.9% telah bekerja dari rumah (Work from Home). “Himbauan pemerintah untuk melakukan pekerjaan dari rumah, telah dipatuhi hampir 65% dari responden”, tutur Kunto.

60.7% responden menjawab penghasilan dan pendapatan dirinya atau keluarga lebih buruk setelah ada himbauan Work from Home atau PSBB, 38.8% responden menjawab sama saja, sedangkan hanya 0.5% yang menjawab lebih baik dari sebelumnya.

Kunto mengatakan, “terkait Kartu Prakerja, 94.3% dari responden mengatakan tidak memiliki kartu yang menjadi salah satu program kampanye Jokowi pada Pemilu 2019 kemarin, dan hanya 4.5% yang sedang dalam proses pendaftaran.” Sisanya, 1.2% menjawab telah memiliki kartu Prakerja. Kartu Prakerja sendiri mengalami kenaikan alokasi dari yang sebelumnya hanya 10 triliun menjadi 20 triliun, untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19 ini.

94.8% responden menjawab tidak akan mudik, walaupun penghasilan dan kondisi keuangan dirinya memburuk. Namun 29% dari para pendatang atau bukan asli daerah Jabodetabek mengatakan akan mudik pada Hari Raya Idulfitri nanti, 29.5% menjawab Ragu-ragu dan 41.5% menjawab tidak akan mudik.

93.8% responden menjawab khawatir bahwa diri mereka akan tertular Virus Corona/COVID-19. Rata-rata kekhawatiran akan tertular adalah 8.67 dari skala 10. Sedangkan 34.1% publik Jabodetabek mengetahui di sekitar (rumah, tempat kerja, dan pergaulan) terdapat orang yang berstatus Pasien Positif Virus Corona/COVID-19 dan Pasien Dalam Perawatan (PDP).

Terdapat 72.6% responden yang optimis darurat COVID-19 dapat diatasi hingga 29 Mei 2020. Rata-rata menjawab 6.81 dari skala 10 terkait optimisme penyelesaian COVID-19 dalam waktu dekat tersebut.

Lebih detail terkait survei “Survei Opini Publik Jabodetabek tentang PSBB dan Mudik di Masa Darurat COVID-19” dapat diunduh melalui tautan berikut:

“Survei Opini Publik Jabodetabek tentang PSBB dan Mudik di Masa Darurat COVID-19”

Apabila ada pertanyaan lebih jauh, anda dapat menghubungi kontak berikut di bawah

Narahubung:
Justito Adiprasetio (+628179083336)
Kunto Adi Wibowo (+6282116657021)

KedaiKOPI: Ini Kata Publik Tentang Kepuasan Pada Presiden, Aksi Mahasiswa, UU KPK dan Rancangan UU Lainnya

Jakarta, 1 Oktober 2019. Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei nasional melibatkan 1194 responden dari seluruh Indonesia. “Nah, dari 1194 responden yang kami hubungi, kami berhasil berkomunikasi dengan 469 responden. Survei dilaksanakan 28-29 September 2019 dengan Margin of Error +/-4.53%. Kami mewawancarai responden tentang beberapa isu terakhir yang terjadi di Ibukota seperti aksi mahasiswa, aksi anak STM, respon publik terhadap revisi UU KPK dan UU lainnya hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan,” jelas Kunto Adi Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI.

Kunto mengatakan bahwa 77% responden menyatakan setuju terhadap aksi mahasiswa DPR RI, 10.7% ragu-ragu dan 12.3% tidak setuju. “Tapi respon berbeda diberikan responden kepada aksi pelajar STM di DPR. Responden yang setuju ada 27.1%, ragu-ragu 18.8%, sementara 54.1% menyatakan tidak setuju,” tambah Kunto.

Selanjutnya, persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam, 55.2% responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, 33.1% menolak berpendapat dan hanya 11.7% yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK. Menurut responden 3 hal yang memperkuat KPK adalah hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT. Sementara 3 hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik.

“Profil responden untuk isu revisi UU KPK ini juga menarik. Bila kita kelompokkan berdasarkan pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 maka pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK ada 48.3%, sementara yang berpendapat menguatkan KPK hanya 18.4% dan sisanya 33.3% tidak berpendapat. Nah, yang juga menarik Kelompok milenial usia 19-38 tahun ada 62.7% yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK sementara yang berpendapat menguatkan hanya 7.3%. Kali ini milenial berbeda dengan Presiden,“ kata Kunto.

Untuk isu RKUHP didapatkan hasil yang juga menarik. Ada 59.1% responden yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan, 11.9% berpendapat untuk segera disahkan dan sisanya tidak berpendapat.

Pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan ada 55,3%, sedangkan yang merasa harus segera disahkan ada 17,5% dan sisanya tidak berpendapat.

Survei juga menanyakan kepercayaan publik pada beberapa lembaga negara yang sering menjadi bahan pembicaraan publik seperti DPR, KPK, Parpol, Polri, Presiden dan TNI. “Untuk lembaga negara KPK menempati posisi teratas (4,02)dari 6 lembaga yang ditanyakan mengungguli berturut turut di peringkat kedua TNI (3,82), Presiden (3,46), Polri (3,15), Partai Politik (2,51) dan DPR (2,39),” kata Kunto.

KedaiKOPI juga mengukur kepuasan dan kenyamanan publik pada Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan. “Kepuasan dan kenyamanan publik kepada Presiden berada pada level di bawah 50%. Publik yang mengaku puas 46,5% sementara publik yang nyaman ada 49,5%. Bila kita kelompokkan pemilih Jokowi yang merasa puas terhadap kepemimpinan Jokowi sebesar 67.1%, sementara milenial usia 19-38 tahun yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi hanya 40,8%,” tambah Kunto.

Hasil survei dapat diunduh di sini

***

Narahubung :

Justito Adiprasetio (+62 817-9083-336)

Kunto Adi Wibowo (+62 821-1665-7021)

 

Pertumbuhan Ekonomi Selama 20 Tahun Hanya Dinikmati Orang Kaya. Seberapa Parah Ketimpangan di Indonesia?

Selama 20 tahun terakhir, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengah angka di tahun 1999. Namun hal tersebut tidak serta merta menjamin bahwa pemerataan ekonomi telah tercapai seutuhnya di Indonesia. Meskipun tingkat kemiskinan menurun ternyata kesenjangan ekonomi masih tinggi di masyarakat. Berdasarkan artikel yang dilansir The Conversation, kesenjangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat tajam sejak tahun 2000. Ini terbukti dengan sebanyak 20 persen pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh penduduk terkaya atau kelas konsumen.

Berikut artikel selengkapnya perihal kesenjangan ekonomi tersebut:

Pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun hanya dinikmati orang kaya. Seberapa parah ketimpangan di Indonesia?

File 20180824 149496 1jwd1w6.jpg?ixlib=rb 1.1
Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan.
www.shutterstock.com

Yenny Tjoe, Griffith University

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengah dari angka di tahun 1999.

Namun, sebuah laporan pada 2015 memberikan peringatan. Sejak tahun 2000 ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20% persen penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya.

Tapi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di bawah Presiden Joko Widodo tampaknya memberikan hasil.

Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga tercepat di antara negara-negara anggota G20. Statistik terbaru menunjukkan bahwa sejak 2000 hingga 2017 Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) per kapita meningkat rata-rata 4% setiap tahun, setelah Cina dan India, yang masing-masing tumbuh 9% dan 5,5% per tahun.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antar penduduk. Hal ini tercermin dalam indeks Gini – indeks untuk mengukur ketimpangan dalam sebuah negara dari 0 (kesetaraan sempurna) sampai 100 (ketidaksetaraan sempurna).

Data dari Bank Dunia mengungkapkan indeks Gini Indonesia meningkat dari 30.0 pada dekade 1990-an menjadi 39.0 pada 2017.

Indeks Gini per negara. Indeks Gini antara 40 dan 50 menunjukkan ketimpangan ekonomi yang tinggi, sedangkan angka di atas 50 menunjukkan tingkat ketimpangan yang parah; Sumber: World Bank, CIA, *Australia data OECD,
*Biro Statistik Hong Kong, Singapura dan Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan di Indonesia mulai meningkat pada awal 1990-an.

Krisis moneter tahun 1998 sempat menurunkan ketimpangan di Indonesia karena krisis tersebut berdampak signifikan terhadap kalangan orang kaya pada saat itu. Namun, kesenjangan antara kaya dan miskin kembali meningkat cepat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Indeks Gini naik dari 31.0 pada masa kepresidenan Megawati tahun 2001
menjadi 41.0 pada tahun 2014 di bawah pemerintahan SBY.

Indeks Gini Indonesia, 1990 – 2017; Sumber: BPS.

Ketimpangan ekonomi yang didorong oleh kelas konsumen

Laporan Bank Dunia pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20% kelompok terkaya. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelas konsumen. Mereka adalah orang-orang yang pendapatan bersih per tahun di atas US$3.600 atau Rp 52.6 juta dan pengeluaran per hari nya sekitar US$10 hingga US$100 untuk makanan, transportasi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Saat ini, setidaknya 70 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan kelas konsumen. Kelompok ini diproyeksikan akan mencapai 135 juta orang pada tahun 2030, atau setengah dari total penduduk Indonesia.

Sejak tahun 2000 kelas konsumen Indonesia sudah muncul dan terus berkembang kuat berkat pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir. Pendapatan mereka meningkat dikarenakan dua hal: kualifikasi pendidikan mereka tinggi dan permintaan pasar terhadap pekerja profesional terampil meningkat. Kelompok kelas konsumen ini berperan cukup penting bagi Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan pajak negara dan juga menuntut pelayanan publik yang lebih baik dan transparan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah semakin sulit mengakses lapangan kerja. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah. Banyak dari mereka adalah petani dan nelayan di daerah pedesaan dan mereka yang bekerja di sektor informal. Karena upah mereka naiknya lebih lambat dari gaji pekerja terampil, ketimpangan ekonomi di Indonesia melebar.

Ketimpangan ekonomi dan pembangunan manusia

Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan memperlambat proses pembangunan manusia – diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan penghasilan individu untuk mendukung kehidupan yang layak. Ada empat kategori pembangunan manusia: sangat tinggi (IPM lebih dari 80), tinggi (antara 70 dan 80), sedang (antara 60 dan 70) dan rendah (di bawah 60).

Berdasarkan data IPM dari lembaga PBB, United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang.

Namun, tingginya kesenjangan antar kaya dan miskin nampaknya telah memperlambat pembangunan manusia Indonesia.

Menurut Human Development Reports, sepanjang tahun 2000-an IPM Indonesia meningkat rata-rata 0,92% per tahun dari 60.4 pada tahun 2000 menjadi 66.2 pada tahun 2010. Gini Indeks selama periode itu adalah antara 31.0 dan 38.0.

Dari tahun 2010 hingga 2014, IPM Indonesia tumbuh jauh lebih lambat, 0,78% per tahun karena ketimpangan ekonomi saat itu lebih tinggi. Pada masa kepresidenan SBY periode kedua, Indeks Gini naik menjadi 41.0.

Menurut para ekonom, pembangunan manusia sebuah negara tergantung pada dua pendorong utama: pertumbuhan ekonomi dan turunnya ketimpangan antar penduduk. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya ketimpangan.

Selama pemerintahan Jokowi, Indeks Gini berhasil diturunkan ke bawah 40.0. Angka terbaru menunjukkan 38.9 di bulan Maret 2018. Penurunan Indeks Gini diikuti dengan pembangunan manusia Indonesia yang lebih pesat dalam segi kesehatan, pendidikan dan penghasilan individu. Data terbaru menunjukkan IPM Indonesia saat ini adalah 70.8, tumbuh 1,3% per tahun sejak 2015.

Pembangunan manusia tingkat provinsi juga mengalami kemajuan cepat. Data menunjukkan saat ini masih ada 15 provinsi di bawah rata-rata IPM nasional tetapi 14 di antaranya sudah termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang.

15 provinsi di bawah rata-rata IPM, 2014 dan 2017; Source: BPS dan UNDP.

Provinsi daerah tertinggal juga menunjukkan peningkatan pesat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Di bawah pemerintahan Jokowi, Papua mencatat pembangunan manusia tercepat, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. IPM mereka meningkat masing-masing 1,4%, 1,2% dan 1,1% per tahun.

Upaya mengatasi ketimpangan

Pemerintah berusaha mengatasi masalah ketimpangan melalui berbagai kebijakan.

Pemerintahan SBY fokus pada pengentasan kemiskinan secara progresif. Selama masa jabatannya, anggaran kemiskinan mencapai 7% pada tahun 2014, meningkat dari 5,7% pada tahun 2011. Dalam menanggulangi ketimpangan, program-program SBY berupaya memberdayakan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan dan kredit mikro.

Pemerintahan Jokowi memutuskan untuk melanjutkan program SBY. Dari tahun 2015 hingga 2018, anggaran negara untuk program pengentasan kemiskinan meningkat dari 9% menjadi 12,8%.

Berbeda dengan pendekatan SBY, Jokowi tidak hanya memprioritaskan pembangunan rakyat tetapi juga infrastruktur dalam mengatasi ketimpangan. Menurut saya, inilah alasan mengapa strategi Jokowi lebih efektif daripada SBY dalam menangani ketimpangan.

Pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik antar daerah. Pemerintahan Jokowi menaruh perhatian ekstra pada 30 proyek prioritas, termasuk proyek Palapa Ring, jalur kereta api Trans Sulawesi,
dan jalan Trans Papua.

Untuk memperkecil kesenjangan pendidikan, pada tahun 2014 Jokowi memperkenalkan Program Indonesia Pintar. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada siswa – siswi keluarga kurang mampu usia 6 hingga 21 tahun dengan tujuan mereka akan menyelesaikan sekolah atau melanjutkan pendidikan minimal 12 tahun. Hingga Oktober 2017, lebih dari 17,9 juta kartu telah didistribusikan dari target 19,7 juta.

Jokowi juga merombak sistem pendidikan kejuruan. Beliau melibatkan pelaku industri untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum sekolah kejuruan dan teknis. Di bawah kemitraan ini, perusahaan swasta akan menawarkan pelatihan dan peluang magang bagi para siswa dan guru. Perombakan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian para siswa kejuruan dan semakin memperkuat ketrampilan tenaga kerja Indonesia.

Arah yang benar

Ketimpangan yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup manusia, kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan di Indonesia erat kaitannya dengan ketimpangan baik dalam mengakses peluang ekonomi maupun layanan publik.

Strategi pembangunan Jokowi terbukti telah mempertimbangkan masalah ini, makanya pemerintahannya menggabungkan pembangunan infrastruktur bersama sumber daya manusia.

Dengan bertambah lancar transportasi dan komunikasi di daerah, dan lebih banyak orang di pedesaan mendapat akses layanan publik yang setara, ketimpangan ekonomi akan semakin menurun. Indonesia kini juga bergerak ke arah yang benar dalam penanggulangan kesenjangan yang lebih efektif.

Mengatasi ketimpangan tetap merupakan tantangan bagi Indonesia. Saat ini kita juga perlu taruh perhatian pada pemerintah daerah. Mereka sekarang berperan sangat penting, terutama dalam memastikan dana dan program yang turun di daerah dapat ditangani secara optimal sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa.The Conversation

Yenny Tjoe, Lecturer/ Tutor in International Economics, Griffith University

Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.