Tag Archive for: kedaikopi

Anies-Muhaimin Deklarasi, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Kian Menipis Waktunya

Jakarta – Situasi politik nasional selama beberapa waktu belakangan dipenuhi dinamika dan berbagai kejutan. Dan ujungnya adalah bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), serta dideklarasikannya pasangan kandidat calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Pasangan ini merupakan yang pertama melakukan deklarasi resmi dan akan menjadi yang pertama juga untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam acara diskusi OTW 2024 yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI mengambil tema “Anies-Muhaimin Deklarasi, Selanjutnya Siapa Lagi?” di Jakarta, Kamis 7 September 2023, menampilkan orasi kebangsaan Alda Zelfiana (Ketua Korps PMII Putri UBK) dan para pembicara Masinton Pasaribu (Politikus PDIP), Habiburokhman (Politisi Gerindra) dan R. Siti Zuhro (Pengamat Politik BRIN).

Di acara tersebut, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan kewarasan demokrasi Indonesia harus dijaga dan hukum tidak boleh menjadi alat atau instrumen politik.

“Saya bukan bermaksud membela siapapun, namun ini lucu. Kasus sudah cukup lama dan terkait pengadaan barang, namun dibuka kembali sekarang. Saat jelang pemilu,” katanya.

Menurutnya hukum tidak boleh diperlakukan seperti tabungan, yang di mana dapat dibuka pada waktu tertentu.

Sebagai catatan, kandidat cawapres Muhaimin Iskandar yang juga ketua umum PKB saat ini diperiksa oleh KPK atas dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker pada 2012 silam, di mana saat itu Muhaimin menjabat sebagai Menakertrans.

Politisi Gerindra Habiburokhman saat ditanya mengenai PKB yang hengkang dari koalisi Prabowo Subianto mengatakan tindakan PKB bukanlah sesuatu yang bermasalah.

“Namanya politik, segala sesuatu bisa terjadi. Dan saat ini para ketua umum Koalisi Indonesia Maju tengah menggodok siapa yang bakal menjadi pendamping Prabowo Subianto,” jelasnya.

Peneliti politik utama BRIN Prof Siti Zuhro mengatakan dengan dideklarasikannya pasangan Anies-Muhaimin, maka suka tidak suka akan mendorong percepatan pemilihan kandidat cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Terkait sistem pemilu, Siti Zuhro mengatakan sudah saatnya diperbaiki. “Parpol kita sudah saatnya melembaga.”

Siti Zuhro lebih lanjut mengatakan sistem pemilu kita sudah saatnya diperbaiki dengan merevisi UU pemilu. “Sistem saat ini membuat kita sempoyongan. Pemilu serentak begini membuat kita pusing.”

Siti Zuhro mengatakan ke depannya Indonesia tidak memerlukan banyak partai politik sehingga fraksi di parlemen juga perlu ada perampingan. Bahkan untuk mengurangi aksi vote buying, ia mengusulkan agar ke depannya memilih dalam pemilu diwajibkan. “Syaratnya, harus ada political education,” tutupnya. ***

Hensat: Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Kritikannya Amat Dibutuhkan Bangsa ini Untuk Lebih Baik

JAKARTA – Keterlibatan perempuan dalam perhelatan pesta demokrasi 2024 dinilai belum maksimal, meski undang-undang pemilu mengamanatkan kuota caleg perempuan sebesar 30 persen.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Korps PMII Putri UBK, Alda Zelfiana dalam orasi kebangsaannya di acara diskusi OTW 2024 yang mengambil tema “Anies-Muhaimin Deklarasi, Selanjutnya Siapa Lagi?” di Jakarta, Kamis 7 September 2023.

Alda mengatakan ketentuan tersebut secara realitas tidak terlaksana, oleh karena itu perjuangan atas keterwakilan perempuan harus terus diperjuangkan. Ia juga mengatakan bahwa sistem pemilu terbuka sudah tepat dan patut didukung.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan hadirnya tokoh perempuan dan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2024 akan membawa manfaat bagi dunia politik nasional. Terlebih keterwakilan perempuan melalui kuota caleg telah diatur oleh undang-undang.

Hensat mengapresiasi orasi kebangsaan aktivis perempuan PMII tersebut, “Suara mahasiswa sebagai agen perubahan amat dibutuhkan bagi bangsa ini. Kritikan yang diajukan mahasiswa menjadi vitamin bagi langkah republik ini ke depan,” tambahnya.

Kegiatan diskusi tersebut menampilkan narasumber Masinton Pasaribu (Politikus PDIP), Habiburokhman (Politisi Gerindra) dan R. Siti Zuhro (Pengamat Politik BRIN). ***

Diskusi Publik OTW 2024: KPU Jamin Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal, BEM Tuntut Transparansi

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik memastikan, Pemilu 2024 akan digelar sesuai jadwal. Pasalnya, tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 dan kini sedang memasuki tahap pemutakhiran data daftar pemilik tetap (DPT).

Idham menegaskan, pemungutan suara akan dilakukan serentak pada 14 Februari 2024. Kepastian jadwal tersebut sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Demokrasi kita demokrasi konstitusional, UUD menjadi arah dalam demokrasi. Jadi, penundaan pemilu itu hanya isu liar,” ujar Idham dalam diskusi dublik yang diinisiasi Lembaga Survei KedaiKOPI bertajuk OTW 2024: Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu, di Jakarta, Minggu (19/2/2024).

Ia menjelaskan, KPU sudah melakukan tahapan demi tahapan menuju Pemilu 2024 dengan lancar. Dengan demikian, kata dia, secara aturan dan fakta obyektif, Pemilu 2024 tidak mungkin ditunda.

“Karena perintah UU, pemilu kita tinggal setahun kurang menuju hari H. Artinya sudah di depan. Tahapan ini on the track,” katanya.

Idham menyatakan, sistem Pemilu 2024 akan menerapkan proporsional terbuka. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami tegaskan, sistem pemilu proporsional terbuka itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 168 tentang sistem legislatif terbuka,” katanya.

Kendati demikian, kekhawatiran tentang penundaan pemilu masih kental dirasakan masyarakat. Pasalnya, para elite partai gencar mengembuskan isu tersebut secara masif dan sistematis.

“Wacana penundaan pemilu itu nyata dirasakan masyarakat. Kami mahasiswa pun merasakan kegelisahan itu. Kami berharap, KPU dan Bawaslu bisa memberikan keyakinan kepada kami dengan cara menjaga transparansi,” kata Ketua BEM Univeristas Indonesia, Melki Sedek.

Melki menuturkan, KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara pemilu harus menjaga independensi. Menurut dia, beri penjelasan yang masuk akal dan sesuai aturan kepada masyarakat jika memang pemilu terpaksa ditunda.

“Masyarakat harus tahu kenapa harus ditunda, itu dijelaskan kepada publik. Karena masyarakat ingin pemimpin baru dengan langkah dan proses yang benar. Itu yang menjadi konsen dari kami sebagai mahasiswa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Rifqi Adyatma menegaskan, narasi penundaan pemilu hanya datang dari elite partai dan pihak tertentu termasuk segelintir pejabat negara. Menurut dia, hal tersebut sangat mencederai demokrasi.

“Bisa saja nanti, ada narasi sistemnya belum siap sehingga harus diundur pemilu. Ini yang menjadi siasat-siasat politis. Kecurigaan kami adalah ini nanti akan disiasati oleh perangkat pemilu. Maka dari itu, kami mengajak mahasiswa untuk mengawal kinerja KPU dan Bawaslu,” kata Rifqi.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja menyatakan, penundaan pemilu hanya bisa terjadi jika terjadi perang dan bencana alam. “Saat pilkada saja terus berlangsung padahal negara sedang pandemi,” katanya.

Sepakat dengan mahasiswa, Rahmat meminta KPU berdiri tegak di tengah gempuran isu liar yang menggerogoti marwah demokrasi. “KPU dan Bawaslu harus diawasi, dikritik dan kami tidak masalah. Pemilu ditunda itu hanya hembusan isu dari pihak-pihak tertentu,” ucapnya.

Pengamat Politik, Siti Zuhro menilai, keresahan yang dirasakan mahasiswa timbul akibat perilaku elite partai dan pejabat negara yang terus mengembuskan isu tak bertanggungjawab. Menurut dia, KPU dan Bawaslu sudah bekerja sesuai aturan.

“Elite dan aktor penghambat proses demokrasi kita itu datang dari elite. Apa yang disampaikan mahasiswa itu benar, was-was kekhawatiran dari mahasiswa itu ada. Karena elite kita main-main. Melakukan wacana-wacana yang korelasinya negatif,” kata Siti Zuhro.

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menambahkan, komitmen dari para elite untuk menjaga demokrasi semakin memudar. Hal itu bertolak belakang dengan cita-cita reformasi 1998.

“Yang kami cermati hari ini, memudarnya komitmen elite kita terhadap demokrasi. Kita masih mendebatkan pemilu jadi atau tidak? Itu isu yang muncul dari elite, yang seharusnya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal,” katanya.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo berharap, serial diskusi OTW 2024 dapat memberikan kesadaran kepada publik bahwa demokrasi adalah pesta dari dan untuk rakyat. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil menjadi sangat penting.

“Kita percaya, kinerja KPU dan Bawaslu harus terus dikawal demi menjaga marwah demokrasi. Dan pemilu harus membuat rakyat gembira,” kata Kunto.

Ngopi Dari Sebrang Istana: Utak-Atik Tiket Capres

Jakarta, 23 Oktober 2022

Partai politik tidak mengesampingkan persatuan bangsa dengan senantiasa menjaga komunikasi dan konsolidasi dengan semua partai politik walaupun 2024 semakin dekat. Hal ini disampaikan oleh Herzaky Mahendra sebagai juru bicara Partai Demokrat dalam serial diskusi “Ngopi Dari Sebrang Istana” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (23/10) di Jl. Juanda, Jakarta Pusat.

Herzaky mengungkapkan bahwa selama ini Partai Demokrat terus menjalin komunikasi dengan partai-partai lain selain kepada Partai Nasdem dan PKS. “Komunikasi dengan parpol lain, terus kami lakukan. Membahas permasalahan bangsa dan negara, kolaborasi memberikan solusi, dan komunikasi tidak mesti membahas mengenai koalisi” ujarnya.

Hal senada juga dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, mengatakan bahwa PKS tidak pernah memutus komunikasi dengan sesama partai politik. “PKS tetap bangun komunikasi secara inklusif dan fleksibel. Tidak menutup komunikasi dengan partai lain. Namun, kerja kami punya prioritas. Poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat adalah prioritas bagi kami” tutur Kholid.

Partai Nasdem sebagai partai yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024 kerap menemukan informasi yang salah mengenai capres mereka dan tersebar di masyarakat
“Itu adalah informasi hoax. Sekarang kalau kita lihat misalkan Anies dituduh intoleran, buktinya apa? Selama di masa Anies memerintah DKI ada 33 gereja diberi ijin, begitu pula rumah-rumah ibadah lain” ungkap Wasekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim.

“Saya kira upaya-upaya pengomporan dan politik kompor sudah tidak laku. Masyarakat harus menjadi smart voter dan kita punya tugas untuk memberikan edukasi politik yang sehat untuk masyarakat” sambung Taslim.

Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Siti Zuhro, mengingatkan agar bangsa Indonesia selalu mengedepankan asas saling menghormati terutama dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjadikan Pemilu 2024 menjadi pemilu yang beradab. “Bangsa yang beradab itu sudah seharusnya saling menghormati. Carilah isu-isu yang substansial untuk dibahas, jangan hanya menjadi pihak yang kerjanya mencibir dan menjelek-jelekan kelompok lain hanya karena mencalonkan seseorang menjadi capres” tutur Wiwik panggilan akrab Siti Zuhro.

Lebih jauh dirinya berharap agar kompetisi Pilpres 2024 berjalan sehat. “siapapun yang menang kita harus menghormatinya. Tidak perlu sampai ada lagi kawat berduri maupun kendaraan lapis baja sampai turun ke jalan-jalan. Kita harus mulai belajar berpolitik secara sehat”.

Capres & Koalisi

Mengenai koalisi Juru bicara PSI, Dedek Prayudi (Uki) mengatakan PSI tidak bisa menjalin koalisi dengan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS, meskipun komunikasi antar partai terus berlanjut dengan baik. “Ya yang namanya penjajakan akan sama dengan yang lain juga.
Hanya saja memang dengan Nasdem, Demokrat dan PKS sudah pasti tidak”, kata Uki.

“PSI juga sudah melakukan penjajakan ke partai Golkar, dan PAN dengan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa bertemu secara langsung dengan PPP. Kami juga mendukung Mas Ganjar sebagai presiden seperti hasil rembuk rakyat yang diadakan oleh PSI”, jelasnya.

Mengenai penentuan capres dan pengumuman koalisi, partai-partai politik seperti Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat saat ini sedang dalam proses diskusi intensif melalui sebuah tim kecil yang terbentuk dari 3 parpol tersebut.

PKS memiliki 3 kriteria untuk pasangan capres-cawapres. Pertama, Capacity to win, artinya pasangan tersebut paling tinggi elektabilitasnya dan potensi menang paling bagus. Kedua, Capacity to govern, dimana pasangan tersebut punya rekam jejak dalam memimpin dan saling melengkapi (dwi tunggal). Terakhir, Capacity to unite, yaitu mampu mempersatukan koalisi partai pengusung dan bisa menjadi solidarity maker bagi masyarakat.

Sama halnya dengan Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Partai Demokrat ingin calon yang mereka usung mendapat kemenangan dan bisa melakukan perubahan. “Kami ingin menang untuk bisa mewujudkan perubahan. Yang ingin kami lawan ini tidak bisa dianggap enteng. Maka semua strategi, teknik, dan taktik, termasuk sumberdaya, kami hitung secara matang”, tegas Herzaky.

Reshuffle

Isu reshuffle belakangan kembali muncul setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Partai Nasdem menjadi perbincangan karena disinyalir kader-kader Nasdem lah yang akan terdepak dari jabatan menteri. Menyinggung hal itu Taslim mengatakan “kita mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. Dukungan kita ke Presiden Jokowi adalah dukungan visi bukan kursi. Sehingga dukungan kita ke Presiden Jokowi tidak akan terganggu sedikitpun oleh isu reshuffle ini”.

“Kita tidak ada masalah dengan reshuffle, kita akan selalu dukung Presiden Jokowi apapun yang terjadi. Orang-orang Nasdem yang ada di pemerintahannya Presiden Jokowi kita wakafkan untuk bangsa. Apapun keputusan presiden kita hormati”, lanjut Taslim.

Serial diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Utak-Atik Tiket Capres” oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dilaksanakan pada Minggu, 23 Oktober 2022 di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Diskusi ini dibuka oleh Hendri Satrio selaku Founder Lembaga Survei KedaiKOPI dan dihadiri oleh Wasekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra, Juru bicara PKS Muhammad Kholid, Juru bicara PSI Dedek Prayudi, dan Peneliti Pusat Riset Politik BRIN Siti Zuhro sebagai pembicara serta Gina Fita selaku moderator.

Ngopi Dari Sebrang Istana: ASN Miliki Kualitas Hadirkan Inovasi

Jakarta, 1 Oktober 2022 – Kualitas ASN dinilai lebih dari cukup untuk menciptakan pembaruan di dalam institusi pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan oleh pengamat pendidikan Achmad Rizali pada agenda Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Siapa (Gak) Yakin Kualitas ASN?” di Jakarta Pusat.

Rizali mengatakan bahwa perlu adanya kepercayaan yang diberikan kepada ASN dari para pejabat tinggi untuk berkolaborasi membuat sebuah program kerja yang revolusioner. “(Kualitas ASN) sangat cukup, namun perlu dibangun trust dan kenali kompetensi dan perilaku mereka, barulah tarik mereka, jika pejabat tersebut tidak mampu melakukan, dialah yang tidak kompeten” ujar Rizali.

Mengenai “tim bayangan” yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, dan dampaknya dengan dunia pendidikan Indonesia, Rizali mengaku khawatir akan keberlanjutan program yang telah dicanangkan.

“Ketika ASN tidak terlibat dan tim bayangan pergi, apakah akan sustain? Tentu tidak. Unsur pendidikan selain akses dan mutu, ada lagi yang dinamakan tata kelola. Akan perlu 2-3 periode untuk menata ulang jika cara seperti ini diteruskan” ucap Rizali.

Kehadiran tim khusus yang berisi orang-orang non-struktural seperti ini disinyalir lebih mengarah kepada faktor kepentingan dibandingkan dengan kebutuhan dan hanya semakin merumitkan proses birokrasi.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritisi kebijakan publik selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dirinya juga meyakini reformasi birokrasi hanya sebatas wacana tanpa aksi.

“Kebijakan publik saat ini tidak memihak pada rakyat. Reformasi birokrasi itu hanya slogan saja. Karena sejatinya reformasi di birokrasi, tidak pernah benar-benar terjadi”, tuturnya.

Lebih jauh Ujang berargumen apabila reformasi birokrasi benar adanya, maka tidak lagi diperlukan pihak luar yang bergabung ke dalam tim kerja institusi negara bahkan dengan posisi setara Dirjen. Terlebih dengan jumlah anggota tim yang sangat gemuk.

“Tim tersebut tidak semestinya ada dan tidak perlu ada. Karena bukan hanya keberadaannya yang menimbulkan kontroversi, tetapi juga bisa merusak struktur birokrasi yang ada” lanjut Ujang.

Ujang juga menyoroti staff khusus milenial yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Dirinya mempertanyakan hasil kerja staff khusus yang menjadi kebanggaan Presiden Jokowi saat memulai periode keduanya. Bagi Ujang, staff khusus milenial presiden hanya main proyek saja. Itu juga yang menjadikan dua staff khusus milenial presiden mundur dari jabatannya karena marasa malu bahwa mereka terendus memainkan proyek pemerintah.

Ketua Pemuda ICMI, Reiza Patters mempertanyakan apakah produk yang dihasilkan oleh tim khusus yang selama ini eksis di berbagai instansi pemerintahan sudah sesuai aturan atau tidak.

“Kita semua patut mempertanyakan apakah setiap produk yang ditenderkan dan dimenangkan oleh vendor sesuai aturan atau tidak. Karena bagaimana mungkin tender bisa berproses sesuai aturan main jika spesifikasi produk ditentukan juga oleh vendor yang juga ikut berkompetisi dalam tender dimaksud” ungkap Reiza.

Bahkan dirinya khawatir kasus yang saat ini tengah menyoroti Menteri Nadiem akan berujung seperti skandal E-KTP beberapa tahun silam.

“Ini mungkin bisa menjadi skandal mirip dgn kasus E-KTP, di mana semua perencanaan kegiatan, proses tender dan eksekusinya sudah dirancang sejak awal dan menguntungkan pihakl lain, sedangkan produknya juga tidak efektif digunakan di lapangan dalam menunjang kegiatan Kemendikbud-Ristek”, tukas Reiza.

Reiza dalam akhir diskusi turut menyinggung posisi staff khusus milenial Presiden Joko Widodo. Menurutnya kedudukan staff khusus milenial sangat berbeda dari TGUPP yang ada di provinsi DKI Jakarta ataupun 400 orang “tim bayangan menteri Nadiem. Reiza menilai TGUPP DKI Jakarta atau bahkan “tim bayangan” jelas memilki hasil kerja yang dapat dilihat. Berbanding terbalik dengan staff khusus milenial yang sama sekali hasil kerjanya tidak dapat disaksikan apalagi dirasakan.

Serial diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Siapa (Gak) Yakin Kualitas ASN?” dihadiri oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, Wakil Ketua Umum III Koord. Bidang Pendidikan dan SDM NU Circle Achmad Rizali, dan Ketua Pemuda ICMI DKI Jakarta Reiza Patters.

Survei KedaiKOPI: Masyarakat Desa, Kaum Muda, dan Kalangan Perempuan Setuju Pemimpin Perempuan

Siaran Pers

 

Jakarta, 9 September 2022. Hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa masyarakat rural dan kalangan generasi Z lebih banyak yang setuju pemimpin perempuan. Selain itu kepemimpinan perempuan juga lebih disetujui oleh kalangan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh peneliti senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah pada diskusi publik dengan tajuk “Siapa Ingin Presiden Perempuan?” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

 

Ashma menjelaskan bahwa pandangan masyarakat desa lebih terbuka dengan Presiden perempuan (57,6%) dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (53,6%). Selain itu, lebih banyak juga masyarakat desa yang merasa senang jika Puan Maharani maju menjadi Presiden (19,1%) dibandingkan masyarakat perkotaan (9,2%). Puan Maharani juga dianggap sebagai perwakilan dari kelompok perempuan yang juga merindukan sosok perempuan untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan.

 

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengajak Indonesia untuk dapat belajar dari PDI Perjuangan terkait pemimpin perempuan. “Untuk pemimpin perempuan Saya ajak Indonesia belajar dari PDI Perjuangan. Megawati dan saat ini Puan Maharani mampu berada dalam panggung sama sebagai pemimpin dan calon pemimpin Indonesia” ujar Hensat sapaan akrab Hendri Satrio.

 

Hensat menambahkan bahwa PDI Perjuangan harus berani untuk mencalonkan Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden. “Sebagai pemegang boarding pas Pilpres 2024, Puan harus maju sebagai calon Presiden, Iya calon RI 1 bukan cuma Wapres” ungkapnya.

 

Bagi Hendri, Puan Maharani tidak bisa disamakan dengan tokoh lain. Puan Maharani adalah satu-satunya perempuan yang memiliki tiket untuk maju pada Pilpres 2024 tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. “Dia (Puan Maharani) bisa bebas memilih siapapun wakilnya. Dan yang perlu diingat, Puan Maharani selalu tegak lurus dengan keputusan Parpolnya, dia tahu keputusan siapa calon presiden dari PDI-P hanya bisa diputuskan oleh ketua umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri” tegas Hendri.

 

Lebih jauh sebagai Parpol pemenang Pemilu 2019, PDI Perjuangan memiliki peluang besar untuk mencalonkan Puan Maharani tanpa perlu berkoalisi dengan Parpol lain. “Kita harus hormati posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan pemilik Boarding Pass itu. Jadi, Puan bila kelak resmi diumumkan PDI Perjuangan untuk maju sebagai kandidat harus jadi Calon Presiden, jangan cuma Wapres” tutur Hensat.

 

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengomentari hasil survei tersebut. Ninis (sapaan akrab Khoirunnisa) mengatakan, dirinya mengaku senang dengan temuan yang didapat oleh KedaiKOPI. Bagi Ninis survei ini merupakan pertanda baik bahwa saat ini masyarakat Indonesia mulai membicarakan pemimpin perempuan.

 

Dirinya juga mengingatkan mengenai masalah aksesabilitas perempuan dalam perpolitikan di Indonesia. “Akses yang dimiliki perempuan dalam hal kepemimpinan nasional masih belum sebesar yang dimiliki oleh kalangan laki-laki. Padahal menurut survei ini perempuan mendapatkan posisi tersendiri bagi mereka yang berada di derah rural, dan di daerah banyak sekali sekolah-sekolah politik bagi perempuan dan aktivis dari kalangan perempuan” ungkapnya. Dirinya berharap partai politik bisa semakin memfasilitasi kaum perempuan untuk maju ke kancah eksekutif.

Penyaluran Dana Filantropi Meningkat 23,05% di Awal Pandemi

Jakarta, 28 Mei 2022 – Tren penyaluran dana filantropi di Indonesia dalam tiga tahun ke belakang
menunjukan kenaikan. Kenaikan terbesar justru terjadi di awal pandemi COVID-19 dengan total
kenaikan penyaluran bantuan adalah sebesar 23,05%. Hal ini diungkapkan oleh Direktur
Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam soft-launching Survei Outlook
Filantropi 2022 pada diskusi publik bertajuk “Giat Berbagi di Kala Pandemi” yang
diselenggarakan di Jakarta (28/5).

Kunto menjelaskan bahwa pemaparan ini adalah bagian dari Outlook Filantropi 2022 yang akan
diluncurkan bersamaan dalam acara pembukaan Festival Filantropi Indonesia atau FIFest 2022,
yakni pada tanggal 13 Juni 2022 mendatang. Kunto lebih lanjut mengelaborasi temuan surveinya
dengan menggarisbawahi bahwa filantropi agama adalah jenis filantropi yang kontribusinya
paling besar dalam penyaluran dana filantropi di Indonesia. ”Filantropi agama menyalurkan lebih
dari 80% dari total penyaluran dana filantropi di tahun 2020, disusul oleh filantropi perusahaan”,
tutur Kunto. Kunto menambahkan bahwa penyaluran dana oleh filantropi perusahaan naik paling
drastis di tahun 2020 sebesar 41% dari tahun 2019. “Pandemi COVID-19 membuat warga dan
perusahaan di Indonesia semakin giat berbagi dengan sesama”, imbuh Kunto.

Deputi BAZNAS RI, Moh. Arifin Purwakananta mengamini temuan Outlook Filantropi ini. Arifin
menyatakan filantropi agama sangat berperan di Indonesia, yang mencakup zakat yang dihimpun
oleh gerakan zakat dan zakat informal dari masyarakat. Deputi BAZNAS RI ini juga mengiyakan
bahwa saat pandemi, meskipun inflasi sedang naik, donasi masyarakat pun meningkat. Menurut
Arifin, donasi ini berasal dari mereka yang tidak terkena krisis dan mereka yang berharap, dengan
menyumbang, pandemi akan segera berakhir. “Ketika ada krisis dan itu diberitakan, orang akan
menjadi donatur,” ungkap Arifin.

Sebagai survei pertama yang melihat perkembangan filantropi di Indonesia, survei ini mencatat
bahwa pandemi COVID-19 mengakselerasi penerima manfaat kegiatan filantropi. Tercatat,
pertumbuhan penerima manfaat sebesar 42,15% dari 27,42 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 38,71
juta jiwa di tahun 2020. “Kegiatan filantropi di Indonesia telah menjangkau 91,6 juta jiwa dari
tahun 2018-2020 yang merupakan pencapaian yang patut diapresiasi,” tukas Kunto. Filantropi
agama sekali lagi menjadi kontributor terbesar dalam penerima manfaat disusul oleh filantropi
perusahaan.

Pandemi COVID-19 mendorong inovasi dalam penggalangan dana untuk kegiatan filantropi
dengan pemanfaatan teknologi digital. “Terdapat 55,3% organisasi filantropi yang menggunakan
teknologi digital dalam penggalangan dana. Teknologi digital yang paling banyak dimanfaatkan
adalah media sosial dan situs web organisasi”, Kunto menyatakan hasil surveinya. Pendorong
pemanfaatan teknologi digital menurut organisasi filantropi adalah kemudahan untuk
meningkatkan keterlibatan publik dan kemampuan untuk membuat data donatur untuk pemetaan
dan jejaring pendanaan. “Di lain sisi penggunaan teknologi digital juga menyisakan tantangan, yaitu potongan bagi platform crowdfunding, periode penggalangan dana yang terbatas, dan isu
yang sangat fokus pada charity”, imbuh Kunto.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan Lembaga Survei KedaiKOPI, Ketua Badan Pengurus
Filantropi Indonesia, Rizal Algamar menyatakan bahwa latar belakang kajian Outlook Filantropi
2022 diharapkan dapat menggambarkan perkembangan filantropi selama tiga tahun terakhir
(2018-2020) dan mengetahui dinamika, tantangan, maupun capaian-capaian selama tahun
tersebut. Adapun laporan riset ini menjadi bahan rujukan untuk melihat dinamika perkembangan
filantropi di Indonesia dan akan diterbitkan setiap tahun dalam dua bahasa. “Perlu menyuarakan
prioritas untuk menjadi kunci penguatan filantropi, yakni pemetaan regulasi untuk aksi filantropi,
khususnya mengenai insentif pajak dan kemitraan multipihak agar mendapatkan dampak yang
luas”, jelas Rizal.

Selanjutnya Rizal mengatakan bahwa kebiasaan berbagi yang sudah mendarah daging pada diri
masyarakat Indonesia sesungguhnya merupakan kekuatan tersendiri bagi bangsa ini untuk
sama-sama menjadikan masyarakat lebih berdaya. Pengaruh dan peran filantropi yang sangat
fleksibel dalam percepatan pemulihan dari pandemi COVID-19, dari segi pendanaan maupun
tenaga, dapat membantu meringankan sektor pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber
daya.

Oleh karena itu, peluncuran Outlook Filantropi 2022 secara utuh akan bersamaan dengan
pembukaan FIFest 2022 yang berkaitan mendorong partisipasi masyarakat serta institusi
filantropi dalam memajukan agenda filantropi di Indonesia. Direktur Eksekutif Filantropi
Indonesia, Gusman Yahya kemudian mengungkapkan tema FIFest 2022, yaitu ‘Filantropi Hub:
Penguatan Ekosistem Filantropi untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/SDGs’, yang bertujuan untuk mengelaborasi peluang, tantangan, strategi, dan
prioritas dalam mengembangkan ekosistem filantropi untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs.
Rangkaian kegiatan berupa forum diskusi kemitraan dan kebijakan, publikasi, dan inovasi untuk
mendukung TPB/SDGs baik di tingkat nasional maupun internasional. Gusman berharap
kegiatan FIFest 2022 dapat membangun kesadaran hingga aksi kolektif melalui ekosistem
filantropi yang kuat; katalisasi kepemimpinan melalui ko-kreasi dan dan kolaborasi; mendukung
terjadinya pembiayaan inovatif, dan membangun sistem pemantauan dampak untuk melacak
tujuan bersama dalam pencapaian TPB/SDGs.

Survei Outlook Filantropi 2022 adalah inisiasi Filantropi Indonesia yang dilakukan bersama
Lembaga Survei KedaiKOPI, berdurasi dari tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 3 Maret
2022. Survei dilakukan dengan metode telesurvey kepada 1.023 organisasi filantropi di Indonesia
dengan 224 organisasi filantropi yang menanggapi dan berpartisipasi dalam survei ini.

Hasil Survei Outlook Filantropi 2022 dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini:

Survei Outlook Filantropi 2022

Lembaga Survei KedaiKOPI: Lampu Kuning Kinerja Kejaksaan

Siaran Pers

Jakarta, 12 Agustus 2021.

Beberapa kasus penegakan hukum yang sempat mencuat dan menjadi viral akhir-akhir ini, mendorong Lembaga Survei KedaiKOPI untuk melakukan survei opini publik tentang kinerja lembaga penuntutan di negeri ini. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum dan penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan pada kasus-kasus tertentu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan sangat besar”. Responden menilai masih ada ketidakadilan hukum yang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. “Disparitas hukum dipersepsi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia yang harus menjadi perhatian kejaksaan dan pemerintah,” imbuh Kunto.

Selain itu, sebanyak 71,7% responden di seluruh Indonesia menganggap telah terjadi disparitas perlakuan hukum terhadap eks Jaksa Pinangki. Terbukti dengan adanya tuntutan hukuman yang rendah serta tidak diajukannya kasasi atas putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum adalah alasan utama persepsi warga tentang disparitas hukum tersebut.

Founder KedaiKOPI yang juga analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan “71,2% warga Indonesia menganggap tuntutan JPU terhadap Pinangki terlalu ringan, 61,6% tidak setuju terhadap absennya proses kasasi dari JPU, dan 65,6% menganggap ada perlakuan tidak adil dari Kejaksaan dalam kasus Pinangki. Ini karena Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya.”

Hendri Satrio menambahkan bahwa di dalam survei ini mayoritas publik, atau 79,6%, memiliki persepsi bahwa telah ada ‘bantuan orang dalam’ sehingga Pinangki kemudian mendapatkan hukuman yang rendah.

Berangkat dari persepsi kasus Pinangki tersebut, masyarakat akhirnya menilai bahwa disparitas hukum atau pidana yang terjadi di tubuh institusi Kejaksaan di seluruh Provinsi di seluruh pelosok negeri ini ternyata sangat tinggi. “Terdapat 59,5% responden yang menganggap disparitas hukum di Provinsi mereka (responden) sangat besar,” tukas Hendri Satrio.

Alasan responden memberikan penilaian adanya disparitas hukum yang besar ini terlihat dari hasil survei mengungkapkan bahwa hukum masih bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Efek lain dari skandal kasus Pinangki adalah kesetujuan masyarakat yang tinggi terhadap permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST. Burhanudin. Terdapat 81,7% responden yang setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan menurunnya performa kejaksaan (30,8%), tidak transparan dalam penanganan kasus (22,7%), dan dianggap terlibat dalam kasus Pinangki (9%).

Sedangkan 18,3% responden tidak setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan antara lain, belum terbukti terlibat (12%) dan kinerjanya masih baik (10,5%). Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, “Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ST. Burhanudin di Kejaksaan relatif rendah, hal tersebut terlihat dari 61,8% menyatakan tidak puas akan kinerjanya memimpin institusi Kejaksaan.”

“Dari hasil survei juga tampak bahwa 59,8% lapisan masyarakat menyangsikan komitmen Jaksa Agung ST. Burhanudin dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan,” imbuh Kunto.

Di lain sisi, pada penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri, yang menarik adalah sebanyak 30,4 persen responden tidak setuju dengan penyitaan aset yang bukan berasal dari hasil korupsi. Mereka memiliki alasan antara lain, merugikan pihak yang tidak bersalah seperti investor (49,9%) dan harus ada pemisahan aset nasabah dan aset perusahaan (12,5%). Sedangkan dari 69,6% responden yang setuju, sebagian beralasan bahwa untuk mengembalikan kerugian negara (23,2%), menimbulkan efek jera (21,6%), dan dikembalikan kepada nasabah (20,3%).

“Yang paling penting adalah bahwa 69,1% publik menganggap pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri ini telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia,” Hendri Satrio menambahkan.

Kunto mengatakan, “Dalam survei ini, publik juga menyoroti transparansi seleksi CPNS di Kejaksaan, terbukti 52,4% responden menyatakan kurang transparan. Lebih lanjut lagi, 62,4% publik menengarai praktik jual beli lowongan CPNS di Kejaksaan terjadi dalam skala yang besar.”

Permasalahan SDM di tubuh Kejaksaan terpotret dari persepsi responden yang sebagian besar (69,5%) menganggap Jaksa atau penyidik sangat diskriminatif saat melakukan penanganan perkara. Publik juga menyoroti praktik pemaksaan pemberian hadiah dengan janji, atau suap dalam bentuk material maupun non material yang dianggap oleh 71,1% responden sangat sering terjadi. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 11% dari responden pernah mengalami atau mengetahui cerita adanya pelecehan seksual ketika berperkara di Kejaksaan.

Hendri Satrio menginterpretasikan,”61,1% responden masih yakin ada penyidik atau jaksa memiliki integritas yang tinggi. Modal integritas ini haruslah didukung dengan institusi dan pemimpin yang kuat dan bersih sehingga bisa menegakkan hukum tanpa tebang pilih.” Hensat menambahkan, “namun secara keseluruhan hasil survei ini merupakan lampu kuning dari masyarakat untuk Kejaksaan.”

Pernyataan Hendri Satrio ini seiring dengan saran responden yang 64,5% di antaranya menghendaki Kejaksaan untuk tidak tebang pilih dan lebih transparan dalam menangani kasus. Disusul dengan 8,3% responden menyarankan peningkatan kualitas SDM.

‘Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan’ ini dilakukan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada tanggal 22-30 Juli 2021 di 34 Provinsi dengan menjaring 1047 responden. Jumlah responden proporsional berdasarkan besaran populasi di setiap provinsi dengan sampel yang cenderung lebih besar laki-laki (55,2%) dari pada perempuan (44,8%), sebagian besar adalah generasi milenial dengan usia 25-40 tahun (45,5%) disusul oleh generasi Z dengan usia 17-24 tahun (31,8%) sebagai pengguna internet terbesar di Indonesia. Tingkat pendidikan sampel survei ini relatif lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu 40,8% lulusan S1 atau D4 dan 41,5% adalah lulusan SLTA atau sederajat. Survei ini didanai secara internal oleh Lembaga Survei KedaiKOPI. ***

Narahubung: Kunto Adi Wibowo (082116657021)

 

Hasil Survei selengkapnya bisa diakses dengan klik pranala di bawah ini

Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan

Survei KedaiKOPI : Zulkieflimansyah Teratas di Timur, Anies Baswedan Tertinggi di Barat

Jakarta, 6 Mei 2021

Siaran Pers

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi di masing-masing bagian Indonesia menuju Pemilihan Presiden 2024 nanti. Hal tersebut terungkap dari survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI yang diselenggarakan pada 10 – 19 April 2021 lalu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengungkapkan, “nama Zulkieflimansyah mendapatkan nilai tertinggi di antara kepala daerah dari Indonesia Timur dengan nilai 20,8%, diikuti dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan 15,2%, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dengan 12,3%,”

Sedangkan di untuk Indonesia Barat, Anies Baswedan mendapatkan nilai tertinggi dengan 38,2%, diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan nilai 29,0%, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 21,0%, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (9,6%), dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (2,2%).

Kunto menambahkan bahwa survei ini juga mengulik pendapat masyarakat mengenai tokoh dari Indonesia Timur. “nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi tertinggi dengan 35,5%, lalu ada Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dengan 24,8%, diikuti Mantan Wakil Wali Kota Palu, Pasha Ungu dengan 11,3%, Fahri Hamzah dengan 9,7,%, Zulkieflimansyah dengan 9,6%, dan Mantan Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi dengan 4,9%.” ungkap Kunto.

Survei ini juga mengungkapkan kombinasi ideal capres-cawapres pilihan masyarakat. Kombinasi militer dan sipil menjadi pilihan utama (41,0%), diikuti oleh sipil-militer (25,2%), sipil-sipil (22,1%), dan militer-militer (11,7%).

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa hasil survei ini bisa menjadi pertanda bahwa akan ada tokoh dari Indonesia Timur di Pilpres 2024 terutama setelah kehadiran Jusuf Kalla di pilpres-pilpres sebelumnya.

“Minimal sebagai Cawapres. Mengacu pada hasil survei yang banyak menginginkan kombinasi Militer-Sipil atau Sipil-Sipil, sangat mungkin nama seperti Zulkiflimansyah atau tokoh masyarakat lain seperti Abraham Samad dan TGB Zainul Majdi muncul sebagai kandidat kuat Cawapres yang datang dari Timur Indonesia.” ungkap Hendri yang biasa disapa Hensat.

Selain itu, terdapat nama dan mantan menteri atau setingkat menteri yang muncul di dalam survei ini. “Susi Pudjiastuti mendapatkan nilai tertinggi dengan 22,2%, diikuti dengan Mahfud MD 17,8%, Gatot Nurmantyo 16,7%, lalu ada Erick Thohir 16,1%.” lanjut Kunto.

Hendri menambahkan bahwa para pejabat dan mantan pejabat ini akan memiliki peluang mengisi panggung politik 2024. “Terlebih mereka masih memiliki panggung politik yang lebih panjang dibanding beberapa Kepala Daerah yang akan selesai masa jabatannya di 2022 dan 2023. Jadi nama-nama seperti Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Erick Thohir, Mahfud MD, tokoh oposisi Gatot Nurmantyo tidak bisa dikesampingkan. Belum lagi para tokoh TNI/Polri yang muncul di survei sebelumnya seperti Tito Karnavian, Budi Gunawan, Boy Rafli, atau Doni Monardo.” kata Hensat.

Survei Peluang dari Timur diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan menggunakan metode face to face interview kepada 1215 responden yang berada di 34 provinsi. Survei ini dilaksanakan pada 10 – 19 April 2021 lalu dengan Margin of Error ± 2.81% pada interval kepercayaan 95.0%.

Saksikan peluncuran survei hanya di laman YouTube Refly Harun dan dapatkan hasil survei selengkapnya di sini

Survei KedaiKOPI : Indonesia Tidak Pernah Kekurangan Stok Pemimpin Untuk 2024

Jakarta, 12 April 2021
Siaran Pers

Indonesia memiliki banyak tokoh potensial yang dapat menjadi pemimpin negeri ini pada Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut terungkap pada hasil survei terbaru mengenai calon pemimpin 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada akhir Maret hingga awal April lalu. Hasil survei tersebut menyebutkan setidaknya lebih dari 50 nama calon pemimpin yang layak meneruskan tongkat estafet Kepresidenan Indonesia setelah era Presiden Joko Widodo berakhir di 2024 nanti.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengatakan, “Banyaknya nama yang muncul di dalam survei ini merupakan cerminan dari masyarakat bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan stok pemimpin. Hal ini merupakan hal yang positif untuk masyarakat karena semakin banyak pilihan maka semakin banyak gagasan dan ide positif yang ditawarkan kepada masyarakat,”.

Survei ini mencoba mengulik nama tokoh non-parpol, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melenggang jauh dari yang lain (30,9 %), diikuti oleh Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (14,1 %), Mantan Ketua KPK, Abraham Samad (14,0 %), serta Sekjen PMI, Sudirman Said (8,0 %)

“Munculnya nama-nama di luar parpol seperti Susi Pudjiastuti dan Sudirman Said merupakan keinginan publik untuk memiliki pemimpin seperti mereka, kita tidak boleh menegasikan itu meski mereka bukan berasal dari partai politik” kata Maman Abdurrahman, Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Golkar.

Selanjutnya, untuk tokoh parpol, nama Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 17,6 %. Sedangkan tokoh partai di luar pemerintahan terdapat nama Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dengan nilali 8,3 %.

“Jika berbicara mengenai parpol, kita juga tidak boleh melupakan kepala daerah yang berasal dari Indonesia Timur yang selama ini terlupakan oleh publik padahal memiliki potensi besar seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah contohnya,” kata Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio.

Selanjutnya, untuk nama tokoh oposisi, kembali nama Gatot Nurmantyo mencuat, kali ini bersama dengan Rocky Gerung di posisi teratas di angka yang sama (13,7 %), dan disusul Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli (12,6 %), Ahli Hukum, Refly Harun (12,4 %), Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (11,6 %), dan Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin (7,9 %)

Sedangkan untuk tokoh anti korupsi, nama-nama di dominasi oleh mereka yang berkecimpung di KPK seperti Novel Baswedan (27,1%), Firli Bahuri (8,8 %), dan Abraham Samad (5,5 %). Hanya Sudirman Said yang tidak pernah berkecimpung di KPK yang mencuat di kategori tokoh anti korupsi dengan angka 9,0 %.

“Kami juga menanyakan kepada responden mengenai tokoh yang memiliki latar belakang ekonom, mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mendapatkan angka tertinggi (18,3 %), disusul Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri (18,2%), Rizal Ramli (17,1%), dan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo (8,0 %)” lanjut Kunto.

Meski banyaknya nama tokoh non-parpol yang muncul dari masyarakat, tidak bisa dipungkiri peran parpol masih begitu besar sebagai penggerak utama dari sistem politik itu sendiri.

“Jika sudah terpilih presidennya tetapi tidak di dukung dengan sistem politik yang baik, tidak di dukung kesiapan masyarakat yang baik, maka kita khawatir Indonesia justru akan kehilangan arah” ujar Ledia Hanifa, Sekretaris Fraksi PKS DPR-RI.

Namun, Adhie Massardi menekankan pentingnya pelibatan masyarakat di dalam pencarian pemimpin untuk negeri ini, terlebih peraturan yang ada hanya memperbolehkan maju sebagai capres hanya melalui partai politik saja.

“Parpol harus melibatkan masyarakat dan melihat permasalahan yang ada di dalam masyarakat dalam menentukan calon yang akan dinaikan” kata Adhie Massardi.

Survei Calon Pemimpin 2024 diselenggarakan pada tanggal 29 Maret-4 April 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 1260 responden yang berada di 34 provinsi. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 8538 orang. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,76 %.

Unduh hasil survei selengkapnya hanya klik pranala berikut ini:
Survei Calon Pemimpin 2024