Tag Archive for: survei KedaiKOPI

61,3% Masyarakat Ingin Perubahan

Read more

Adu Ampuh Rencana Istana Lawan Rencana Rakyat

JAKARTA – Strategi skenario Jokowi yang dibongkar oleh aktivis Denny Indrayana terkait pencapresan 2024, menghebohkan publik. Langkah Presiden Jokowi yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden dinilai terlalu terbuka.

Bahkan ia menganalisis bahwa ada gerakan untuk menggagalkan kandidat capres Anies Baswedan melaju dalam pilpres 2024. Denny menyebutkan terdapat strategi demi menyukseskan capres tertentu dan menggagalkan peluang kandidat capres yang tidak didukung Jokowi.

Dalam diskusi OTW 2024 yang digelar Lembaga Survei KedaiKOPI pada Rabu 3 Mei 2023 ini, menghadirkan narasumber Denny Indrayana (Guru Besar Hukum Tata Negara), Melki Sedek (Ketua BEM Universitas Indonesia), Hendri Satrio (Analis Komunikasi Politik) dan Masinton Pasaribu (anggota DPR PDI Perjuangan).

Menurut Denny Indrayana, kepala negara haruslah bersikap adil, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka berarti konstitusi dilanggar. “Saya memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan presiden yang saya pilih,” ujarnya.

Ia meminta Presiden Jokowi untuk berhenti ikut cawe-cawe mengenai siapa kandidat dan partai mana yang akan melakukan koalisi. “Jangan disandera oleh kasus-kasus hukum sehingga mudah disetir dan diarahkan. Tolong hentikan. Biarkan partai menyerap aspirasi masyarakat.”

Anggota DPR dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menanggapi analisis Denny Indrayana. Baginya analisis tersebut terlalu prematur.

“Saya rasa analisis ini prematur, karena wajar apabila seorang pemimpin mempersiapkan kesinambungan kepemimpinannya untuk meneruskan pembangunan yang sedang berjalan saat ini,” ujar Masinton.

Masinton juga membantah istana melakukan penjegalan terhadap pencalonan salah satu bakal calon presiden.

“Pendaftaran ke KPU kan belum. Situasi saat ini masih dalam tahap penjajakan. Jadi penjegalan dari mana?” ujar Masinton.

Sementara itu, Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio mengapresiasi langkah Megawati yang mengumumkan pencalonan Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden dari PDI Perjuangan. Menurutnya dengan mengumumkan Ganjar, Megawati menyelamatkan Presiden Jokowi dari meng-endorse para bakal calon presiden.

Pria yang akrab disapa Hensat khawatir akan potensi bahaya yang akan menjerat Presiden Jokowi terhadap para bakal calon yang sedang berharap endorsement dari presiden.

“Saya khawatir para bakal calon presiden itu saat ini hanya mencoba merebut dukungan dan logistik dari Presiden, tapi ketika nanti misalkan sudah menjabat, pasti presiden yang baru tidak ingin lagi terikat dengan presiden sebelumnya,” tutur Hensat.

Hensat mengingatkan bahwa sepanjang sejarah, tidak ada agenda kekuasaan yang bisa menang melawan kehendak rakyat.

“Kalau melihat dari sejarah kita hanya mendengar ungkapan vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara tuhan. Belum ada kita dengar suara istana adalah suara tuhan. Jadi istana harus segera hentikan skenario-skenario tersebut,” terang Hensat.

Pada kesempatan yang sama, Ketua BEM Universitas Indonesia Melki Sedek mengkritik langkah-langkah yang dipertontonkan Jokowi saat ini, terutama saat Presiden Jokowi menghadiri acara deklarasi salah satu calon presiden.

“Kehadirannya saat deklarasi mengorbankan independensi Presiden. Jokowi rela menghadirkan stigma pada publik yakni menunjukkan siapa yang harus dipilih untuk menjadi presiden selanjutnya,” tukas Melki.

Baginya, apabila Presiden Jokowi ingin kekuasaannya berakhir dengan mulus, maka Presiden Jokowi seharusnya menuntaskan seluruh programnya dengan baik dan mengawal Pemilu 2024 dengan adil.

“Idealnya, kalau Presiden Jokowi ingin “soft landing” adalah dengan bekerja dengan baik dan mengawal pemilu 2024 agar sesuai dengan konstitusi yang jujur, adil dan demokratis. Presiden seharusnya mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 dan bukan mengawal peserta Pemilu 2024,” tutup Melki. ***

Info Riset Opini Publik Kebijakan BBM Bersubsidi

Lembaga Survei KedaiKOPI sedang melakukan penelitian menggali opini publik tentang kebijakan BBM bersubsidi

Periode Riset: 6-30 April 2023

Kegiatan yang dilakukan:

  1. Survei Tatap Muka ke 2400 responden di 34 Provinsi
  2. Survei Online ke 400 pengguna media social
  3. FGD ke Pengendara bermotor

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai penelitian ini, bisa menghubungi Ashma di ashma.afifah@kedaikopi.co

Pemerintah Dinilai Gagal Dalam Merespons Gairah Politik Pemuda

Jakarta – Pemerintah dinilai gagal dalam merespons gairah politik generasi muda. Salah satu contohnya adalah mahasiswa kritis yang diberikan sanksi saat menggelar forum diskusi ataupun turun ke jalan saat menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Blok Politik Pelajar Delpedro Marhaen.

“Saat ini generasi muda sedang dalam posisi berpartisipasi penuh dalam demokrasi. Dan itu dibuktikan dengan beragam aksi mengkritisi kebijakan pemerintah maupun parlemen dari tahun ke tahun,” ujarnya dalam diskusi OTW 2024 yang mengangkat tema “Gairah Pemuda dan Demokrasi” yang diselenggarakan Lembaga Survei KedaiKOPI di Hotel Erian, Jakarta Pusat, Rabu 29 Maret.

Acara tersebut menghadirkan narasumber Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino dan Ketua Bidang Politik PP Pemuda Muhammadiyah Andreyan Noor.

Lalu juga turut hadir Wasekjen PB HMI Muh. Jusrianto, Ketua PP GP Ansor Saiful Rahmat Dasuki dan Juru Bicara Blok Politik Pelajar Delpedro Marhaen. Serta moderator Kani Dwiharyani.

Pada kesempatan ini, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan peran anak muda di partai politik sangat signifikan. “Ini karena ide dan gagasan banyak lahir dari para generasi muda, meski ada bimbingan dari para senior.”

Menurutnya antargenerasi harus saling mengisi peran masing-masing dan melakukannya dengan baik.

Ketua Bidang Politik PP Pemuda Muhammadiyah Andreyan Noor mengatakan pemuda harus bisa merebut proses kepemimpinan, terutama proses di parlemen. “Pemuda harus bisa scale up dari proses politik di jalanan menjadi proses politik di parlemen agar aspirasi bisa tembus ke tembok istana.”

Hal senada diungkapkan Wasekjen PB HMI Muh. Jusrianto yang berpendapat dari tahun ke tahun secara kualitas generasi muda selalu tumbuh melebihi generasi sebelumnya. “Pada momentum 2024 peran pemuda sangat penting. meski memiliki latar belakang berbeda, namun masih harus dalam garis kepentingan nasional.”

“Dengan begitu anak muda diharapkan dapat berpartisipasi dalam organisasi partai politik, agar ide-ide segar yang dimiliki dapat dibawa dan disalurkan ke ranah politik praktis,” jelasnya.

Menurut Ketua PP GP Ansor Saiful Rahmat Dasuki, hubungan antara generasi sebelumnya dengan generasi muda tidak dapat diputus begitu saja.

“Hari ini transnasionalisme sudah masuk ke Indonesia dan itu secara tidak langsung menggerogoti politik kebangsaan kita. Dan di situlah peran kesadaran politik anak muda yang harus dikedepankan.”

Lebih lanjut Saiful mengatakan pemuda harus berpartai agar ide-ide cemerlang dan kebersamaan dapat diaplikasikan di partai politik. “Cara pandang saja yang harus di transformasi,” paparnya.*

Pejabat Publik yang Jadi Kandidat Capres Berpotensi Langgar Aturan Penggunaan Fasilitas Negara

JAKARTA – Beberapa kandidat Capres 2024 belakangan sering melakukan kunjungan ke berbagai daerah, mulai dari Anies Baswedan usai menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga pejabat negara seperti Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, La Nyalla Mattalitti dan Ridwan Kamil.

Terkait rutinnya pada kandidat berkeliling daerah, mendapatkan sentilan dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja yang mengatakan kandidat capres yang keliling hanya satu sosok tertentu.

Jika dilihat dari berbagai pemberitaan media, hampir semua sosok yang menjadi bakal calon presiden melakukan kunjungan ke daerah. Dan pernyataan tersebut justru mengundang pertanyaan mengenai para pejabat negara yang menggelar safari daerah dengan fasilitas negara yang melekat pada dirinya.

Dalam acara diskusi OTW2024 yang digagas KedaiKOPI, Rabu 1 Maret 2023, di Jakarta, menghadirkan narasumber Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, Wakepresma Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas dan Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Abid, dengan mengusung tema Pro Kontra Kandidat Capres Keliling.

Dalam kegiatan ini Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan tidak ada yang dilanggar dari kegiatan berkeliling daerah oleh sosok-sosok yang ramai dibicarakan sebagai kandidat calon presiden.

“Sama sekali tidak ada yang dilanggar, ini khan belum definitif. Memangnya Bawaslu akan melakukan apa? Ingin mendiskualifikasi kandidat yang belum melakukan pendaftaran? Landasan hukum kalau itu dilanggar dasarnya apa, saya jadi bingung,” ujarnya.

Margarito menganggap Bawaslu dan KPU sebaiknya fokus pada tugas yang dibebankan negara pada lembaga tersebut. “Daripada Bawaslu hanya mengomentari hal-hal yang tidak substantif, lebih baik melakukan perekrutan dan melatih relawan bagaimana cara mengawasi pemilu yang jurdil, itu lebih bermanfaat,” ujarnya.

Pada acara yang sama, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan sosok yang menjadi kandidat capres yang saat ini menjadi pejabat negara, justru amat berpotensi menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada dirinya.

“Bagaimana mungkin bisa memisahkan fasilitas negara yang menempel pada dirinya dan disaat bersamaan ia melakukan kegiatan keliling daerah,” ujarnya.

Ujang menambahkan, ketika seorang sebagai pejabat negara melakukan safari politik, ia akan bergerak dengan segala jabatan dan fasilitas yang melekat pada dirinya. “Pasti bisa dicek riwayat perjalanan dinasnya ada bahkan mobil yang digunakan adalah mobil milik negara,” tandasnya.

Di samping itu Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Muhammad Abid mengaku tidak mempermasalahkan aktivitas para figur tersebut. Dirinya lebih mempertanyakan mengapa tokoh-tokoh yang belakangan ini intens melakukan safari politik tidak menyambangi kampus-kampus untuk menyampaikan dan memperdebatkan gagasan mereka.

“Kami sebetulnya mendorong para tokoh untuk berani mendatangi kampus-kampus yang mana kita semua bisa berdiskusi dan berdebat mengenai gagasan yang dibawa oleh mereka. Kami juga mendesak agar KPU bisa membolehkan politisi ataupun parpol yang mengikuti kontestasi pemilu untuk melakukan debat di universitas,” tegas Abid.

Wakil Presiden Kepresma Universitas Trisakti Lamdahur Pamungkas berharap agar para kandidat capres dapat ikut mencerdaskan masyarakat saat melakukan safari politik.

“Dibandingkan dengan menampilkan citra politik melalui figur pribadinya, baiknya mereka menjelaskan ide yang akan dibawa untuk melanjutkan visi Indonesia, di situlah masyarakat akan tercerdaskan,” tukas Lamda.

Ngopi Dari Sebrang Istana: ASN Miliki Kualitas Hadirkan Inovasi

Jakarta, 1 Oktober 2022 – Kualitas ASN dinilai lebih dari cukup untuk menciptakan pembaruan di dalam institusi pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan oleh pengamat pendidikan Achmad Rizali pada agenda Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Siapa (Gak) Yakin Kualitas ASN?” di Jakarta Pusat.

Rizali mengatakan bahwa perlu adanya kepercayaan yang diberikan kepada ASN dari para pejabat tinggi untuk berkolaborasi membuat sebuah program kerja yang revolusioner. “(Kualitas ASN) sangat cukup, namun perlu dibangun trust dan kenali kompetensi dan perilaku mereka, barulah tarik mereka, jika pejabat tersebut tidak mampu melakukan, dialah yang tidak kompeten” ujar Rizali.

Mengenai “tim bayangan” yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, dan dampaknya dengan dunia pendidikan Indonesia, Rizali mengaku khawatir akan keberlanjutan program yang telah dicanangkan.

“Ketika ASN tidak terlibat dan tim bayangan pergi, apakah akan sustain? Tentu tidak. Unsur pendidikan selain akses dan mutu, ada lagi yang dinamakan tata kelola. Akan perlu 2-3 periode untuk menata ulang jika cara seperti ini diteruskan” ucap Rizali.

Kehadiran tim khusus yang berisi orang-orang non-struktural seperti ini disinyalir lebih mengarah kepada faktor kepentingan dibandingkan dengan kebutuhan dan hanya semakin merumitkan proses birokrasi.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritisi kebijakan publik selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dirinya juga meyakini reformasi birokrasi hanya sebatas wacana tanpa aksi.

“Kebijakan publik saat ini tidak memihak pada rakyat. Reformasi birokrasi itu hanya slogan saja. Karena sejatinya reformasi di birokrasi, tidak pernah benar-benar terjadi”, tuturnya.

Lebih jauh Ujang berargumen apabila reformasi birokrasi benar adanya, maka tidak lagi diperlukan pihak luar yang bergabung ke dalam tim kerja institusi negara bahkan dengan posisi setara Dirjen. Terlebih dengan jumlah anggota tim yang sangat gemuk.

“Tim tersebut tidak semestinya ada dan tidak perlu ada. Karena bukan hanya keberadaannya yang menimbulkan kontroversi, tetapi juga bisa merusak struktur birokrasi yang ada” lanjut Ujang.

Ujang juga menyoroti staff khusus milenial yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Dirinya mempertanyakan hasil kerja staff khusus yang menjadi kebanggaan Presiden Jokowi saat memulai periode keduanya. Bagi Ujang, staff khusus milenial presiden hanya main proyek saja. Itu juga yang menjadikan dua staff khusus milenial presiden mundur dari jabatannya karena marasa malu bahwa mereka terendus memainkan proyek pemerintah.

Ketua Pemuda ICMI, Reiza Patters mempertanyakan apakah produk yang dihasilkan oleh tim khusus yang selama ini eksis di berbagai instansi pemerintahan sudah sesuai aturan atau tidak.

“Kita semua patut mempertanyakan apakah setiap produk yang ditenderkan dan dimenangkan oleh vendor sesuai aturan atau tidak. Karena bagaimana mungkin tender bisa berproses sesuai aturan main jika spesifikasi produk ditentukan juga oleh vendor yang juga ikut berkompetisi dalam tender dimaksud” ungkap Reiza.

Bahkan dirinya khawatir kasus yang saat ini tengah menyoroti Menteri Nadiem akan berujung seperti skandal E-KTP beberapa tahun silam.

“Ini mungkin bisa menjadi skandal mirip dgn kasus E-KTP, di mana semua perencanaan kegiatan, proses tender dan eksekusinya sudah dirancang sejak awal dan menguntungkan pihakl lain, sedangkan produknya juga tidak efektif digunakan di lapangan dalam menunjang kegiatan Kemendikbud-Ristek”, tukas Reiza.

Reiza dalam akhir diskusi turut menyinggung posisi staff khusus milenial Presiden Joko Widodo. Menurutnya kedudukan staff khusus milenial sangat berbeda dari TGUPP yang ada di provinsi DKI Jakarta ataupun 400 orang “tim bayangan menteri Nadiem. Reiza menilai TGUPP DKI Jakarta atau bahkan “tim bayangan” jelas memilki hasil kerja yang dapat dilihat. Berbanding terbalik dengan staff khusus milenial yang sama sekali hasil kerjanya tidak dapat disaksikan apalagi dirasakan.

Serial diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Siapa (Gak) Yakin Kualitas ASN?” dihadiri oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, Wakil Ketua Umum III Koord. Bidang Pendidikan dan SDM NU Circle Achmad Rizali, dan Ketua Pemuda ICMI DKI Jakarta Reiza Patters.

Penyaluran Dana Filantropi Meningkat 23,05% di Awal Pandemi

Jakarta, 28 Mei 2022 – Tren penyaluran dana filantropi di Indonesia dalam tiga tahun ke belakang
menunjukan kenaikan. Kenaikan terbesar justru terjadi di awal pandemi COVID-19 dengan total
kenaikan penyaluran bantuan adalah sebesar 23,05%. Hal ini diungkapkan oleh Direktur
Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam soft-launching Survei Outlook
Filantropi 2022 pada diskusi publik bertajuk “Giat Berbagi di Kala Pandemi” yang
diselenggarakan di Jakarta (28/5).

Kunto menjelaskan bahwa pemaparan ini adalah bagian dari Outlook Filantropi 2022 yang akan
diluncurkan bersamaan dalam acara pembukaan Festival Filantropi Indonesia atau FIFest 2022,
yakni pada tanggal 13 Juni 2022 mendatang. Kunto lebih lanjut mengelaborasi temuan surveinya
dengan menggarisbawahi bahwa filantropi agama adalah jenis filantropi yang kontribusinya
paling besar dalam penyaluran dana filantropi di Indonesia. ”Filantropi agama menyalurkan lebih
dari 80% dari total penyaluran dana filantropi di tahun 2020, disusul oleh filantropi perusahaan”,
tutur Kunto. Kunto menambahkan bahwa penyaluran dana oleh filantropi perusahaan naik paling
drastis di tahun 2020 sebesar 41% dari tahun 2019. “Pandemi COVID-19 membuat warga dan
perusahaan di Indonesia semakin giat berbagi dengan sesama”, imbuh Kunto.

Deputi BAZNAS RI, Moh. Arifin Purwakananta mengamini temuan Outlook Filantropi ini. Arifin
menyatakan filantropi agama sangat berperan di Indonesia, yang mencakup zakat yang dihimpun
oleh gerakan zakat dan zakat informal dari masyarakat. Deputi BAZNAS RI ini juga mengiyakan
bahwa saat pandemi, meskipun inflasi sedang naik, donasi masyarakat pun meningkat. Menurut
Arifin, donasi ini berasal dari mereka yang tidak terkena krisis dan mereka yang berharap, dengan
menyumbang, pandemi akan segera berakhir. “Ketika ada krisis dan itu diberitakan, orang akan
menjadi donatur,” ungkap Arifin.

Sebagai survei pertama yang melihat perkembangan filantropi di Indonesia, survei ini mencatat
bahwa pandemi COVID-19 mengakselerasi penerima manfaat kegiatan filantropi. Tercatat,
pertumbuhan penerima manfaat sebesar 42,15% dari 27,42 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 38,71
juta jiwa di tahun 2020. “Kegiatan filantropi di Indonesia telah menjangkau 91,6 juta jiwa dari
tahun 2018-2020 yang merupakan pencapaian yang patut diapresiasi,” tukas Kunto. Filantropi
agama sekali lagi menjadi kontributor terbesar dalam penerima manfaat disusul oleh filantropi
perusahaan.

Pandemi COVID-19 mendorong inovasi dalam penggalangan dana untuk kegiatan filantropi
dengan pemanfaatan teknologi digital. “Terdapat 55,3% organisasi filantropi yang menggunakan
teknologi digital dalam penggalangan dana. Teknologi digital yang paling banyak dimanfaatkan
adalah media sosial dan situs web organisasi”, Kunto menyatakan hasil surveinya. Pendorong
pemanfaatan teknologi digital menurut organisasi filantropi adalah kemudahan untuk
meningkatkan keterlibatan publik dan kemampuan untuk membuat data donatur untuk pemetaan
dan jejaring pendanaan. “Di lain sisi penggunaan teknologi digital juga menyisakan tantangan, yaitu potongan bagi platform crowdfunding, periode penggalangan dana yang terbatas, dan isu
yang sangat fokus pada charity”, imbuh Kunto.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan Lembaga Survei KedaiKOPI, Ketua Badan Pengurus
Filantropi Indonesia, Rizal Algamar menyatakan bahwa latar belakang kajian Outlook Filantropi
2022 diharapkan dapat menggambarkan perkembangan filantropi selama tiga tahun terakhir
(2018-2020) dan mengetahui dinamika, tantangan, maupun capaian-capaian selama tahun
tersebut. Adapun laporan riset ini menjadi bahan rujukan untuk melihat dinamika perkembangan
filantropi di Indonesia dan akan diterbitkan setiap tahun dalam dua bahasa. “Perlu menyuarakan
prioritas untuk menjadi kunci penguatan filantropi, yakni pemetaan regulasi untuk aksi filantropi,
khususnya mengenai insentif pajak dan kemitraan multipihak agar mendapatkan dampak yang
luas”, jelas Rizal.

Selanjutnya Rizal mengatakan bahwa kebiasaan berbagi yang sudah mendarah daging pada diri
masyarakat Indonesia sesungguhnya merupakan kekuatan tersendiri bagi bangsa ini untuk
sama-sama menjadikan masyarakat lebih berdaya. Pengaruh dan peran filantropi yang sangat
fleksibel dalam percepatan pemulihan dari pandemi COVID-19, dari segi pendanaan maupun
tenaga, dapat membantu meringankan sektor pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber
daya.

Oleh karena itu, peluncuran Outlook Filantropi 2022 secara utuh akan bersamaan dengan
pembukaan FIFest 2022 yang berkaitan mendorong partisipasi masyarakat serta institusi
filantropi dalam memajukan agenda filantropi di Indonesia. Direktur Eksekutif Filantropi
Indonesia, Gusman Yahya kemudian mengungkapkan tema FIFest 2022, yaitu ‘Filantropi Hub:
Penguatan Ekosistem Filantropi untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/SDGs’, yang bertujuan untuk mengelaborasi peluang, tantangan, strategi, dan
prioritas dalam mengembangkan ekosistem filantropi untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs.
Rangkaian kegiatan berupa forum diskusi kemitraan dan kebijakan, publikasi, dan inovasi untuk
mendukung TPB/SDGs baik di tingkat nasional maupun internasional. Gusman berharap
kegiatan FIFest 2022 dapat membangun kesadaran hingga aksi kolektif melalui ekosistem
filantropi yang kuat; katalisasi kepemimpinan melalui ko-kreasi dan dan kolaborasi; mendukung
terjadinya pembiayaan inovatif, dan membangun sistem pemantauan dampak untuk melacak
tujuan bersama dalam pencapaian TPB/SDGs.

Survei Outlook Filantropi 2022 adalah inisiasi Filantropi Indonesia yang dilakukan bersama
Lembaga Survei KedaiKOPI, berdurasi dari tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 3 Maret
2022. Survei dilakukan dengan metode telesurvey kepada 1.023 organisasi filantropi di Indonesia
dengan 224 organisasi filantropi yang menanggapi dan berpartisipasi dalam survei ini.

Hasil Survei Outlook Filantropi 2022 dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini:

Survei Outlook Filantropi 2022

Survei KedaiKOPI: Masyarakat Pilih Kesehatan Daripada Ekonomi

Siaran Pers
-Masyarakat Percaya Pemerintah akan Temukan Vaksin Covid-19-
Jakarta, 14 September 2020

Masyarakat lebih memprioritaskan penyelesaian masalah pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan dibandingkan dari sisi ekonomi. 75,5% masyarakat Indonesia menyatakan kesehatan lebih penting daripada ekonomi terutama pada situasi pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut terungkap dalam “Survei COVID-19 Nasional” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia). Survei ini dilaksanakan secara tatap muka dengan mekanisme home visit, dan diselenggarakan pada 18 Agustus-6 September 2020, dengan mewawancarai 1200 responden yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Setiap wawancara tatap muka dalam survei ini selalu mendahulukan protokol kesehatan: menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, menggunakan sanitizer dan tanpa kontak fisik.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan “Hasil survei yang menyatakan bahwa kesehatan lebih penting daripada ekonomi ini mempertegas hasil survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada Juni 2020 lalu. Hasil survei tersebut menyatakan sebanyak 63,4% responden juga memilih kesehatan daripada ekonomi. Ada peningkatan persepsi terhadap pentingnya kesehatan sebanyak 12,1% dalam rentang waktu Juni hingga September ini”.

Pandemi COVID-19 ini memang memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun, 27,7% responden saja yang menyatakan bahwa penghasilan mereka lebih buruk dibandingkan sebelum pemberlakuan kebiasaan baru. 47,1% menyatakan bahwa tidak ada yang berubah dari penghasilan mereka, dan sebanyak 25,2% menyatakan bahwa penghasilan mereka justru lebih baik setelah pemberlakuan kebiasaan baru.

Kunto menambahkan, “Kesadaran akan pentingnya kesehatan juga berbanding lurus dengan persepsi kepercayaan yang rendah bahwa masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19. Hanya 31,8% responden yang menjawab bahwa mereka percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19. Jumlah tersebut memang naik dari angka sebelumnya yaitu 31,3% pada bulan Juni lalu, namun kenaikan tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan hasil Survei Persepsi Publik Indonesia tentang Virus Corona yang juga diselenggarakan oleh KedaiKOPI yaitu pada 3-4 Maret 2020. Jumlah responden yang percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19 pada bulan Maret lalu sebesar 42,1%.”

Saat ini, Pemerintah sedang menggalakkan pembuatan vaksin untuk COVID-19. Terkait hal tersebut, Kunto menyatakan “Usaha Pemerintah mengenai pembuatan vaksin untuk COVID-19 ini mendapatkan tanggapan yang positif dari responden. Sebanyak 65,2% menyatakan bahwa mereka percaya pemerintah akan menemukan vaksin COVID-19 ini. Kepercayaan yang tinggi tersebut juga berimbas kepada optimisme responden terhadap vaksin lokal yang dikembangkan pemerintah yaitu Vaksin Merah Putih. Sebanyak 70,1% merasa optimis terhadap vaksin lokal tersebut.”

Seperti yang kita ketahui, per September 2020 ini, vaksin tersebut masih dalam tahap pengembangan. Sebanyak 57,0% responden menyatakan ingin menggunakan vaksin tersebut jika sudah ditemukan. Terkait temuan tersebut, Kunto menambahkan, “Kepercayaan, optimisme, dan keinginan dari masyarakat yang tinggi terhadap Vaksin Merah Putih seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah dalam mengembangkan vaksin ini tidak hanya secara cepat, namun juga tepat dan sesuai dengan kaidah etika yang sudah berlaku.”
*

Lebih detail terkait hasil survei ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

Survei COVID-19 Nasional

 

Apabila ada pertanyaan lebih jauh, anda dapat menghubungi kontak berikut di bawah

Narahubung:
Justito Adiprasetio (+62 817-9083-336)
Kunto Adi Wibowo (+62 821-1665-7021)

Survei Tokoh Alternatif Nasional

Rilis Pers

Survei Tokoh Alternatif Nasional menempatkan tokoh-tokoh politisi nasional yang memiliki persepsi baik di hadapan publik Indonesia serta mempunyai potensi untuk berkontestasi dalam pertarungan politik Indonesia ke depan.

Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik) menemukan faktor yang disukai masyarakat pada sosok Susi Pudjiastusti, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Khofifah, Amran Sulaiman, dan Rizal Ramli.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menuturkan, “Nama-nama tersebut mula-mula didapatkan melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan perwakilan dari setiap provinsi secara daring sebelum survei dilakukan untuk menyaring nama sekaligus menajamkan isu yang akan ditanyakan pada responden”.

Dari laporan hasil akhir survei terkait tingkat kesukaan publik adalah:

  1. Susi Pudjiastuti (24,6%)
  2. Anies Baswedan (20,1%)
  3. Ridwan Kamil (15,4%)
  4. Tri Rismaharini (14,7%)
  5. Sri Mulyani (10,1%)
  6. Andi Amran Sulaiman (8,7%)
  7. Khofifah Indar Parawansa (4,1%)
  8. Rizal Ramli (2,3%)

Survei yang digelar secara nasional (34 provinsi) pada tanggal 1-10 Juni 2020 dengan melibatkan 1200 responden dengan metode online survey ini secara umum menggambarkan tingkat kesukaan publik terhadap para tokoh alternatif Indonesia.

Kunto mengatakan, “Hal yang menarik dari hasil survei tokoh ini adalah tingginya tingkat kesukaan terhadap Susi Pudjiastuti yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Susi Pudjiastuti dipersepsikan publik sebagai sosok yang berani (21,3%), walaupun dirinya memiliki kekurangan karena pendidikannya yang tidak formal (2,9%).”

Kunto juga menambahkan, “Selain itu juga muncul nama Andi Amran Sulaiman yang merupakan Mantan Menteri Pertanian sebagai satu-satunya tokoh yang berasal dari Indonesia Timur dan menjadi tokoh yang mewakili Indonesia Timur. Andi dipersepsikan publik memiliki kinerja baik (4,6%), walaupun dirinya kurang dikenal (2,4%)”.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio, menjelaskan, “Anies Baswedan adalah kepala daerah yang mendapatkan tingkat kesukaan tertinggi, mengungguli RIdwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Secara keseluruhan bahkan Anies Baswedan menempati peringkat kedua, di bawah Susi Pudjiastuti. Anies Baswedan dianggap berprestasi karena menurut responden telah Memimpin dengan baik (6,5%), walaupun sebagian dari publik menganggap dirinya kurang tegas (7,5%), hal yang menjadi kekurangan dirinya”.

Berdasarkan survei tersebut didapatkan, sosok yang dipersepsikan bersih oleh publik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (65,3%), Ridwan Kamil (58,6%), Tri Rismaharini (54,9%), Sri Mulyani (52,3%), Anies Baswedan (49,9%), Khofifah Indar parawansa (48,3%), Andi Amran Sulaiman (44,8%), dan Rizal Ramli (37,8%).

Sosok yang dipersepsikan memerangi korupsi berturut-turut, Susi Pudjiastuti (63,8%), Ridwan Kamil (56,0%), Tri Rismaharini (53,8%), Sri Mulyani (51,2%), Khofifah Indar Parawansa (46,3%), Anies Baswedan (45,9%), Andri Amran Sulaiman (43,6%), dan Rizal Ramli (37,1%).

Sosok yang dipersepsikan berani dalam bertindak berturut-turut, Susi Pudjiastuti (67,8%), Tri Rismaharini (56,7%), Ridwan Kamil (54,7%), Sri Mulyani (53,4%), Anies Baswedan (48,6%), Andri Amran Sulaiman (46,9%), Khofifah Indar Parawansa (46,7%), dan Rizal Ramli (41,2%).

Sedangkan sosok yang dipersepsikan memiliki kinerja baik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (66,3%), Ridwan Kamil (61%), Tri Rismaharini (56,5%), Sri Mulyani (53,3%), Khofifah Indar Parawansa (49,2%), Anies Baswedan (46,8%), Andri Amran Sulaiman (44,5%), dan Rizal Ramli (36,3%).

Justito menjelaskan, “Hasil survei juga menunjukkan bila mereka yang berada pada SES D, E1, dan E2 lebih menyukai sosok Rizal Ramli, Andi Amran Sulaiman, dan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini menunjukkan sosok ini lebih dikenal oleh masyarakat kelas bawah. Bila dibandingkan dengan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani yang sosoknya lebih banyak disukai oleh SES AB dan C1.”

“Berdasarkan kriteria usia kita dapat melihat para Pemilih Pemula (17-21 Tahun) dan Pemilih Usia Muda (22-36 Tahun) cenderung memilih sosok perempuan. Sri Mulyani (14,9% Pemilih Pemula + 55,4% Pemilih Usia Muda), Susi Pudjiastuti (10,8 Pemilih Pemula + 57,1% Pemilih Usia Muda), dan Khofifah Indar Parawansa (24,5% Pemilih Pemula + 42,9% Pemilih Usia Muda) lebih banyak dipilih oleh para pemilih pemula dan usia muda, bila dibandingkan dengan politisi laki-laki”, tutur Justito. “Survei ini menunjukkan bila mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Susi Pudjiastuti (24,6%) dan Andi Amran Sulaiman (8,7%), maupun mereka yang menjadi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan (20,1%) dan Ridwan Kamil (15,4%) memiliki kans untuk dapat terus disukai dan meningkatkan popularitas mereka di hadapan publik”, pungkas Justito.

 

Contact person:

Justito Adiprasetio (+628179083336)

Diskusi KedaiKOPI – COVID-19 Mendidik Kita Agar Lebih Peka Terhadap Etika dan Kemanusiaan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Rocky Gerung menuturkan “Jadi sebetulnya ekonomi dan etika itu ada dalam satu napas. Nah COVID-19 ini mengajarkan kita untuk mengembalikan etika kepada kehidupan keseharian manusia. Hal tersebut justru itu yang tidak dihargai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mempertahankan politik infrastruktur tanpa melihat aspek lain.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Prof. Firmanzah, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

“COVID-19 ini memberi kita pelajaran agar lebih peka terhadap etika. Keakraban justru tumbuh di dalam masyarakat, tetapi di istana justru muncul arogansi. Keputusan Mahkamah Agung terkait BPJS misalnya dibatalkan oleh lembaga eksekutif.” Ujar Rocky.

Padahal menurut Rocky, “COVID-19 semestinya bisa mendidik kita untuk mempertahankan dimensi sosial dalam masyarakat.”

Senada dengan Rocky, Sandiaga Uno mengatakan, “COVID-19 ini telah mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita harus bisa jaga. Pertama kesehatan publik banyak yang kurang, banyak fasilitas kesehatan yang kurang. Kedua mengenai ekonomi, ternyata ekonomi kita belum bisa menghadapi extra shock. Ketiga mengenai lapangan kerja yang banyak sekali terdampak. Berikutnya data. Sebenarnya kalau kita punya data yang kuat dan mempunyai kemampuan analisa maka kebijakan-kebijakan akan berdasarkan data.”

Sayang menurut Sandiaga, kita tidak banyak belajar dari wabah ini. Terutama karena kordinasi pengambil kebijakan yang lemah.

“Kebijakan sekarang lack coordination, sehingga kebijakan-kebijakan menjadi kurang tepat. Belum lagi penyakit ini baru dikenal dan dampaknya baru terasa. Harga bahan pokok mulai naik. Ketersediaan pasokan mulai tersendat dan harga mulai naik. Tanpa kordinasi, sulit untuk membayangkan masalah multidimensi ini dapat tertangani”, tutur Sandi.

Menurut Sandi, seharusnya pemerintah fokus pada kesehatan, “Kita harus dahulukan sisi kesehatan dan kemanusiaan. Jika kita patuh terhadap kebijakan, maka akan mudah untuk keluar dari pandemi. Jadi kita harus pastikan dulu kesehatan, baru kita keluar dari pertarungan COVID ini baru kita relaksasi ekonomi.”

Prof. Firmanzah sebagai menambahkan, “Ada dua pilar ekonomi yang dihantam oleh COVID-19, yaitu people mobility dan people gathering. People mobility mungkin tidak begitu mengganggu ekonomi, masih bisa mobile banking. Celakanya COVID-19 sangat mengganggu people gathering sehingga ekonomi terganggu juga.”

“Tantangan ini, dirasakan oleh semua pihak. Tahun ini ekonomi, baik di negara maju dan berkembang, mengalami pertumbuhan negatif. COVID-19 melukai semua pihak”, ujar Prof. Firmanzah.

Prof. Firmanzah mengatakan, “Ekonomi Indonesia diprediksi masih bisa tumbuh di angka 1 persen apabila penangangan pandemi ini bisa selesai di bulan Juni/Juli. Apabila selesai di luar Juni/Juli diperkirakan pertumbuhan Indonesia di bawah 1 persen. Tentu kita bisa menilai sendiri prediksi tersebut”

Prof. Firmanzah menjelaskan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah fokus pada penanganan kesehatan-nya terlebih dahlu. Sehingga wabah tidak semakin dalam melukai banyak sektor kehidupan ekonomi dan sosial kita.

“Kalau ingin menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dari sejak awal seharusnya itu dipetakan”, pungkas Prof. Firmanzah.

Hendri Satrio, menutup diskusi dengan mengatakan, “Beberapa kali saya mendengarkan kata hurting, artinya banyak sekali COVID-19 yang membuat kita terluka. Namun dari sana, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti lebih menghargai apa yang dimiliki di rumah dan hal-hal kecil lain.”

Selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini

Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)