Tag Archive for: survei

Survei KedaiKOPI Ungkap Rakyat Indonesia Semakin Toleran dalam Kehidupan Beragama

JAKARTA – Toleransi beragama masyarakat Indonesia masih terjaga dengan baik. Berdasarkan hasil survei KedaiKOPI yang melibatkan 1188 responden dari 34 provinsi, hanya 19,6% responden yang menilai kehidupan pemeluk agama di Indonesia masih tidak toleran.

Sementara itu, sebesar 30,2% responden merasa kehidupan pemeluk agama di Indonesia semakin toleran. “Sebanyak 50,2% responden merasa sama saja dengan era pemerintahan sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Selasa (20/12/2022).

 

 

Temuan ini terlihat dari hasil survei KedaiKOPI tentang preferensi politik masyarakat menuju 2024 pada 1-13 Juni 2022. Kunto menjelaskan, toleransi beragama di antara sesama pemeluk agama terus meningkat. “Kondisinya semakin toleran,” ucap Kunto.

Data lainnya menunjukkan, sebesar 54,3% responden merasa tidak keberatan apabila penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal mereka. Selain itu, sebesar 51,3% mengaku tidak keberatan apabila penganut agama lain membangun tempat ibadah di tempat tinggal mereka.

 

Lembaga Survei KedaiKOPI juga menanyakan apa saja bentuk-bentuk perilaku intoleransi agama yang terjadi di Indonesia. Sebanyak 11,4% responden melarang/mengganggu agama lain beribadah (11,4%), penistaan agama (11,4%), tidak menghargai/menghormati (10,9%), dan lain sebagainya.

“Namun, ternyata masih ada 32,7% responden yang tidak mengetahui perilaku apa yang termasuk ke dalam intoleransi agama. Ini tentu menjadi tugas pemerintah untuk memberikan edukasi agar kehidupan bermasyarakat semakin harmoni” kata Kunto.

 

Survei preferensi politik masyarakat Indonesia menuju 2024 ini menggunakan metode wawancara langsung multistage random sampling dengan margin of error ±2,84% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).

 

Responden yang menjadi objek survei berusia 17-69 tahun. Namun, sebesar 57,1% responden menolak pernikahan beda agama dan 58,6% tak mau bertetangga dengan lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer (LGBTQ).

Survei KedaiKOPI: Masyarakat Desa, Kaum Muda, dan Kalangan Perempuan Setuju Pemimpin Perempuan

Siaran Pers

 

Jakarta, 9 September 2022. Hasil survei Lembaga Survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa masyarakat rural dan kalangan generasi Z lebih banyak yang setuju pemimpin perempuan. Selain itu kepemimpinan perempuan juga lebih disetujui oleh kalangan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh peneliti senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah pada diskusi publik dengan tajuk “Siapa Ingin Presiden Perempuan?” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

 

Ashma menjelaskan bahwa pandangan masyarakat desa lebih terbuka dengan Presiden perempuan (57,6%) dibandingkan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (53,6%). Selain itu, lebih banyak juga masyarakat desa yang merasa senang jika Puan Maharani maju menjadi Presiden (19,1%) dibandingkan masyarakat perkotaan (9,2%). Puan Maharani juga dianggap sebagai perwakilan dari kelompok perempuan yang juga merindukan sosok perempuan untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa depan.

 

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengajak Indonesia untuk dapat belajar dari PDI Perjuangan terkait pemimpin perempuan. “Untuk pemimpin perempuan Saya ajak Indonesia belajar dari PDI Perjuangan. Megawati dan saat ini Puan Maharani mampu berada dalam panggung sama sebagai pemimpin dan calon pemimpin Indonesia” ujar Hensat sapaan akrab Hendri Satrio.

 

Hensat menambahkan bahwa PDI Perjuangan harus berani untuk mencalonkan Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden. “Sebagai pemegang boarding pas Pilpres 2024, Puan harus maju sebagai calon Presiden, Iya calon RI 1 bukan cuma Wapres” ungkapnya.

 

Bagi Hendri, Puan Maharani tidak bisa disamakan dengan tokoh lain. Puan Maharani adalah satu-satunya perempuan yang memiliki tiket untuk maju pada Pilpres 2024 tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. “Dia (Puan Maharani) bisa bebas memilih siapapun wakilnya. Dan yang perlu diingat, Puan Maharani selalu tegak lurus dengan keputusan Parpolnya, dia tahu keputusan siapa calon presiden dari PDI-P hanya bisa diputuskan oleh ketua umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri” tegas Hendri.

 

Lebih jauh sebagai Parpol pemenang Pemilu 2019, PDI Perjuangan memiliki peluang besar untuk mencalonkan Puan Maharani tanpa perlu berkoalisi dengan Parpol lain. “Kita harus hormati posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan pemilik Boarding Pass itu. Jadi, Puan bila kelak resmi diumumkan PDI Perjuangan untuk maju sebagai kandidat harus jadi Calon Presiden, jangan cuma Wapres” tutur Hensat.

 

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengomentari hasil survei tersebut. Ninis (sapaan akrab Khoirunnisa) mengatakan, dirinya mengaku senang dengan temuan yang didapat oleh KedaiKOPI. Bagi Ninis survei ini merupakan pertanda baik bahwa saat ini masyarakat Indonesia mulai membicarakan pemimpin perempuan.

 

Dirinya juga mengingatkan mengenai masalah aksesabilitas perempuan dalam perpolitikan di Indonesia. “Akses yang dimiliki perempuan dalam hal kepemimpinan nasional masih belum sebesar yang dimiliki oleh kalangan laki-laki. Padahal menurut survei ini perempuan mendapatkan posisi tersendiri bagi mereka yang berada di derah rural, dan di daerah banyak sekali sekolah-sekolah politik bagi perempuan dan aktivis dari kalangan perempuan” ungkapnya. Dirinya berharap partai politik bisa semakin memfasilitasi kaum perempuan untuk maju ke kancah eksekutif.

Penyaluran Dana Filantropi Meningkat 23,05% di Awal Pandemi

Jakarta, 28 Mei 2022 – Tren penyaluran dana filantropi di Indonesia dalam tiga tahun ke belakang
menunjukan kenaikan. Kenaikan terbesar justru terjadi di awal pandemi COVID-19 dengan total
kenaikan penyaluran bantuan adalah sebesar 23,05%. Hal ini diungkapkan oleh Direktur
Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam soft-launching Survei Outlook
Filantropi 2022 pada diskusi publik bertajuk “Giat Berbagi di Kala Pandemi” yang
diselenggarakan di Jakarta (28/5).

Kunto menjelaskan bahwa pemaparan ini adalah bagian dari Outlook Filantropi 2022 yang akan
diluncurkan bersamaan dalam acara pembukaan Festival Filantropi Indonesia atau FIFest 2022,
yakni pada tanggal 13 Juni 2022 mendatang. Kunto lebih lanjut mengelaborasi temuan surveinya
dengan menggarisbawahi bahwa filantropi agama adalah jenis filantropi yang kontribusinya
paling besar dalam penyaluran dana filantropi di Indonesia. ”Filantropi agama menyalurkan lebih
dari 80% dari total penyaluran dana filantropi di tahun 2020, disusul oleh filantropi perusahaan”,
tutur Kunto. Kunto menambahkan bahwa penyaluran dana oleh filantropi perusahaan naik paling
drastis di tahun 2020 sebesar 41% dari tahun 2019. “Pandemi COVID-19 membuat warga dan
perusahaan di Indonesia semakin giat berbagi dengan sesama”, imbuh Kunto.

Deputi BAZNAS RI, Moh. Arifin Purwakananta mengamini temuan Outlook Filantropi ini. Arifin
menyatakan filantropi agama sangat berperan di Indonesia, yang mencakup zakat yang dihimpun
oleh gerakan zakat dan zakat informal dari masyarakat. Deputi BAZNAS RI ini juga mengiyakan
bahwa saat pandemi, meskipun inflasi sedang naik, donasi masyarakat pun meningkat. Menurut
Arifin, donasi ini berasal dari mereka yang tidak terkena krisis dan mereka yang berharap, dengan
menyumbang, pandemi akan segera berakhir. “Ketika ada krisis dan itu diberitakan, orang akan
menjadi donatur,” ungkap Arifin.

Sebagai survei pertama yang melihat perkembangan filantropi di Indonesia, survei ini mencatat
bahwa pandemi COVID-19 mengakselerasi penerima manfaat kegiatan filantropi. Tercatat,
pertumbuhan penerima manfaat sebesar 42,15% dari 27,42 juta jiwa di tahun 2019 menjadi 38,71
juta jiwa di tahun 2020. “Kegiatan filantropi di Indonesia telah menjangkau 91,6 juta jiwa dari
tahun 2018-2020 yang merupakan pencapaian yang patut diapresiasi,” tukas Kunto. Filantropi
agama sekali lagi menjadi kontributor terbesar dalam penerima manfaat disusul oleh filantropi
perusahaan.

Pandemi COVID-19 mendorong inovasi dalam penggalangan dana untuk kegiatan filantropi
dengan pemanfaatan teknologi digital. “Terdapat 55,3% organisasi filantropi yang menggunakan
teknologi digital dalam penggalangan dana. Teknologi digital yang paling banyak dimanfaatkan
adalah media sosial dan situs web organisasi”, Kunto menyatakan hasil surveinya. Pendorong
pemanfaatan teknologi digital menurut organisasi filantropi adalah kemudahan untuk
meningkatkan keterlibatan publik dan kemampuan untuk membuat data donatur untuk pemetaan
dan jejaring pendanaan. “Di lain sisi penggunaan teknologi digital juga menyisakan tantangan, yaitu potongan bagi platform crowdfunding, periode penggalangan dana yang terbatas, dan isu
yang sangat fokus pada charity”, imbuh Kunto.

Menanggapi pemaparan yang disampaikan Lembaga Survei KedaiKOPI, Ketua Badan Pengurus
Filantropi Indonesia, Rizal Algamar menyatakan bahwa latar belakang kajian Outlook Filantropi
2022 diharapkan dapat menggambarkan perkembangan filantropi selama tiga tahun terakhir
(2018-2020) dan mengetahui dinamika, tantangan, maupun capaian-capaian selama tahun
tersebut. Adapun laporan riset ini menjadi bahan rujukan untuk melihat dinamika perkembangan
filantropi di Indonesia dan akan diterbitkan setiap tahun dalam dua bahasa. “Perlu menyuarakan
prioritas untuk menjadi kunci penguatan filantropi, yakni pemetaan regulasi untuk aksi filantropi,
khususnya mengenai insentif pajak dan kemitraan multipihak agar mendapatkan dampak yang
luas”, jelas Rizal.

Selanjutnya Rizal mengatakan bahwa kebiasaan berbagi yang sudah mendarah daging pada diri
masyarakat Indonesia sesungguhnya merupakan kekuatan tersendiri bagi bangsa ini untuk
sama-sama menjadikan masyarakat lebih berdaya. Pengaruh dan peran filantropi yang sangat
fleksibel dalam percepatan pemulihan dari pandemi COVID-19, dari segi pendanaan maupun
tenaga, dapat membantu meringankan sektor pemerintah yang memiliki keterbatasan sumber
daya.

Oleh karena itu, peluncuran Outlook Filantropi 2022 secara utuh akan bersamaan dengan
pembukaan FIFest 2022 yang berkaitan mendorong partisipasi masyarakat serta institusi
filantropi dalam memajukan agenda filantropi di Indonesia. Direktur Eksekutif Filantropi
Indonesia, Gusman Yahya kemudian mengungkapkan tema FIFest 2022, yaitu ‘Filantropi Hub:
Penguatan Ekosistem Filantropi untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/SDGs’, yang bertujuan untuk mengelaborasi peluang, tantangan, strategi, dan
prioritas dalam mengembangkan ekosistem filantropi untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs.
Rangkaian kegiatan berupa forum diskusi kemitraan dan kebijakan, publikasi, dan inovasi untuk
mendukung TPB/SDGs baik di tingkat nasional maupun internasional. Gusman berharap
kegiatan FIFest 2022 dapat membangun kesadaran hingga aksi kolektif melalui ekosistem
filantropi yang kuat; katalisasi kepemimpinan melalui ko-kreasi dan dan kolaborasi; mendukung
terjadinya pembiayaan inovatif, dan membangun sistem pemantauan dampak untuk melacak
tujuan bersama dalam pencapaian TPB/SDGs.

Survei Outlook Filantropi 2022 adalah inisiasi Filantropi Indonesia yang dilakukan bersama
Lembaga Survei KedaiKOPI, berdurasi dari tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 3 Maret
2022. Survei dilakukan dengan metode telesurvey kepada 1.023 organisasi filantropi di Indonesia
dengan 224 organisasi filantropi yang menanggapi dan berpartisipasi dalam survei ini.

Hasil Survei Outlook Filantropi 2022 dapat diunduh dengan meng-klik pranala berikut ini:

Survei Outlook Filantropi 2022

Lembaga Survei KedaiKOPI: Lampu Kuning Kinerja Kejaksaan

Siaran Pers

Jakarta, 12 Agustus 2021.

Beberapa kasus penegakan hukum yang sempat mencuat dan menjadi viral akhir-akhir ini, mendorong Lembaga Survei KedaiKOPI untuk melakukan survei opini publik tentang kinerja lembaga penuntutan di negeri ini. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa masih terjadi disparitas (ketimpangan perlakuan) penegakan hukum dan penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan pada kasus-kasus tertentu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Sebanyak 59,5 persen dari responden di seluruh Indonesia menganggap disparitas atau ketimpangan perlakuan yang cenderung tidak adil dalam penegakan hukum di kejaksaan sangat besar”. Responden menilai masih ada ketidakadilan hukum yang masih tajam ke bawah, tumpul ke atas. “Disparitas hukum dipersepsi terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia yang harus menjadi perhatian kejaksaan dan pemerintah,” imbuh Kunto.

Selain itu, sebanyak 71,7% responden di seluruh Indonesia menganggap telah terjadi disparitas perlakuan hukum terhadap eks Jaksa Pinangki. Terbukti dengan adanya tuntutan hukuman yang rendah serta tidak diajukannya kasasi atas putusan hakim oleh Jaksa Penuntut Umum adalah alasan utama persepsi warga tentang disparitas hukum tersebut.

Founder KedaiKOPI yang juga analis komunikasi politik, Hendri Satrio mengatakan “71,2% warga Indonesia menganggap tuntutan JPU terhadap Pinangki terlalu ringan, 61,6% tidak setuju terhadap absennya proses kasasi dari JPU, dan 65,6% menganggap ada perlakuan tidak adil dari Kejaksaan dalam kasus Pinangki. Ini karena Kejaksaan dianggap melindungi anggotanya.”

Hendri Satrio menambahkan bahwa di dalam survei ini mayoritas publik, atau 79,6%, memiliki persepsi bahwa telah ada ‘bantuan orang dalam’ sehingga Pinangki kemudian mendapatkan hukuman yang rendah.

Berangkat dari persepsi kasus Pinangki tersebut, masyarakat akhirnya menilai bahwa disparitas hukum atau pidana yang terjadi di tubuh institusi Kejaksaan di seluruh Provinsi di seluruh pelosok negeri ini ternyata sangat tinggi. “Terdapat 59,5% responden yang menganggap disparitas hukum di Provinsi mereka (responden) sangat besar,” tukas Hendri Satrio.

Alasan responden memberikan penilaian adanya disparitas hukum yang besar ini terlihat dari hasil survei mengungkapkan bahwa hukum masih bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Efek lain dari skandal kasus Pinangki adalah kesetujuan masyarakat yang tinggi terhadap permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Jaksa Agung ST. Burhanudin. Terdapat 81,7% responden yang setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan menurunnya performa kejaksaan (30,8%), tidak transparan dalam penanganan kasus (22,7%), dan dianggap terlibat dalam kasus Pinangki (9%).

Sedangkan 18,3% responden tidak setuju dengan permintaan ICW tersebut dengan alasan antara lain, belum terbukti terlibat (12%) dan kinerjanya masih baik (10,5%). Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, “Secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan ST. Burhanudin di Kejaksaan relatif rendah, hal tersebut terlihat dari 61,8% menyatakan tidak puas akan kinerjanya memimpin institusi Kejaksaan.”

“Dari hasil survei juga tampak bahwa 59,8% lapisan masyarakat menyangsikan komitmen Jaksa Agung ST. Burhanudin dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kejaksaan,” imbuh Kunto.

Di lain sisi, pada penanganan kasus Jiwasraya dan Asabri, yang menarik adalah sebanyak 30,4 persen responden tidak setuju dengan penyitaan aset yang bukan berasal dari hasil korupsi. Mereka memiliki alasan antara lain, merugikan pihak yang tidak bersalah seperti investor (49,9%) dan harus ada pemisahan aset nasabah dan aset perusahaan (12,5%). Sedangkan dari 69,6% responden yang setuju, sebagian beralasan bahwa untuk mengembalikan kerugian negara (23,2%), menimbulkan efek jera (21,6%), dan dikembalikan kepada nasabah (20,3%).

“Yang paling penting adalah bahwa 69,1% publik menganggap pengusutan kasus Jiwasraya dan Asabri ini telah mengganggu roda pasar saham dan investasi di Indonesia,” Hendri Satrio menambahkan.

Kunto mengatakan, “Dalam survei ini, publik juga menyoroti transparansi seleksi CPNS di Kejaksaan, terbukti 52,4% responden menyatakan kurang transparan. Lebih lanjut lagi, 62,4% publik menengarai praktik jual beli lowongan CPNS di Kejaksaan terjadi dalam skala yang besar.”

Permasalahan SDM di tubuh Kejaksaan terpotret dari persepsi responden yang sebagian besar (69,5%) menganggap Jaksa atau penyidik sangat diskriminatif saat melakukan penanganan perkara. Publik juga menyoroti praktik pemaksaan pemberian hadiah dengan janji, atau suap dalam bentuk material maupun non material yang dianggap oleh 71,1% responden sangat sering terjadi. Survei ini juga mengungkapkan bahwa 11% dari responden pernah mengalami atau mengetahui cerita adanya pelecehan seksual ketika berperkara di Kejaksaan.

Hendri Satrio menginterpretasikan,”61,1% responden masih yakin ada penyidik atau jaksa memiliki integritas yang tinggi. Modal integritas ini haruslah didukung dengan institusi dan pemimpin yang kuat dan bersih sehingga bisa menegakkan hukum tanpa tebang pilih.” Hensat menambahkan, “namun secara keseluruhan hasil survei ini merupakan lampu kuning dari masyarakat untuk Kejaksaan.”

Pernyataan Hendri Satrio ini seiring dengan saran responden yang 64,5% di antaranya menghendaki Kejaksaan untuk tidak tebang pilih dan lebih transparan dalam menangani kasus. Disusul dengan 8,3% responden menyarankan peningkatan kualitas SDM.

‘Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan’ ini dilakukan secara daring oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada tanggal 22-30 Juli 2021 di 34 Provinsi dengan menjaring 1047 responden. Jumlah responden proporsional berdasarkan besaran populasi di setiap provinsi dengan sampel yang cenderung lebih besar laki-laki (55,2%) dari pada perempuan (44,8%), sebagian besar adalah generasi milenial dengan usia 25-40 tahun (45,5%) disusul oleh generasi Z dengan usia 17-24 tahun (31,8%) sebagai pengguna internet terbesar di Indonesia. Tingkat pendidikan sampel survei ini relatif lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Indonesia pada umumnya yaitu 40,8% lulusan S1 atau D4 dan 41,5% adalah lulusan SLTA atau sederajat. Survei ini didanai secara internal oleh Lembaga Survei KedaiKOPI. ***

Narahubung: Kunto Adi Wibowo (082116657021)

 

Hasil Survei selengkapnya bisa diakses dengan klik pranala di bawah ini

Survei Kata Publik Tentang Kinerja Kejaksaan

Survei KedaiKOPI : Zulkieflimansyah Teratas di Timur, Anies Baswedan Tertinggi di Barat

Jakarta, 6 Mei 2021

Siaran Pers

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi di masing-masing bagian Indonesia menuju Pemilihan Presiden 2024 nanti. Hal tersebut terungkap dari survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI yang diselenggarakan pada 10 – 19 April 2021 lalu.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengungkapkan, “nama Zulkieflimansyah mendapatkan nilai tertinggi di antara kepala daerah dari Indonesia Timur dengan nilai 20,8%, diikuti dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan 15,2%, dan Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor dengan 12,3%,”

Sedangkan di untuk Indonesia Barat, Anies Baswedan mendapatkan nilai tertinggi dengan 38,2%, diikuti oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan nilai 29,0%, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil 21,0%, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (9,6%), dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (2,2%).

Kunto menambahkan bahwa survei ini juga mengulik pendapat masyarakat mengenai tokoh dari Indonesia Timur. “nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi tertinggi dengan 35,5%, lalu ada Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dengan 24,8%, diikuti Mantan Wakil Wali Kota Palu, Pasha Ungu dengan 11,3%, Fahri Hamzah dengan 9,7,%, Zulkieflimansyah dengan 9,6%, dan Mantan Gubernur NTB, TGB Muhammad Zainul Majdi dengan 4,9%.” ungkap Kunto.

Survei ini juga mengungkapkan kombinasi ideal capres-cawapres pilihan masyarakat. Kombinasi militer dan sipil menjadi pilihan utama (41,0%), diikuti oleh sipil-militer (25,2%), sipil-sipil (22,1%), dan militer-militer (11,7%).

Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengungkapkan bahwa hasil survei ini bisa menjadi pertanda bahwa akan ada tokoh dari Indonesia Timur di Pilpres 2024 terutama setelah kehadiran Jusuf Kalla di pilpres-pilpres sebelumnya.

“Minimal sebagai Cawapres. Mengacu pada hasil survei yang banyak menginginkan kombinasi Militer-Sipil atau Sipil-Sipil, sangat mungkin nama seperti Zulkiflimansyah atau tokoh masyarakat lain seperti Abraham Samad dan TGB Zainul Majdi muncul sebagai kandidat kuat Cawapres yang datang dari Timur Indonesia.” ungkap Hendri yang biasa disapa Hensat.

Selain itu, terdapat nama dan mantan menteri atau setingkat menteri yang muncul di dalam survei ini. “Susi Pudjiastuti mendapatkan nilai tertinggi dengan 22,2%, diikuti dengan Mahfud MD 17,8%, Gatot Nurmantyo 16,7%, lalu ada Erick Thohir 16,1%.” lanjut Kunto.

Hendri menambahkan bahwa para pejabat dan mantan pejabat ini akan memiliki peluang mengisi panggung politik 2024. “Terlebih mereka masih memiliki panggung politik yang lebih panjang dibanding beberapa Kepala Daerah yang akan selesai masa jabatannya di 2022 dan 2023. Jadi nama-nama seperti Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Erick Thohir, Mahfud MD, tokoh oposisi Gatot Nurmantyo tidak bisa dikesampingkan. Belum lagi para tokoh TNI/Polri yang muncul di survei sebelumnya seperti Tito Karnavian, Budi Gunawan, Boy Rafli, atau Doni Monardo.” kata Hensat.

Survei Peluang dari Timur diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan menggunakan metode face to face interview kepada 1215 responden yang berada di 34 provinsi. Survei ini dilaksanakan pada 10 – 19 April 2021 lalu dengan Margin of Error ± 2.81% pada interval kepercayaan 95.0%.

Saksikan peluncuran survei hanya di laman YouTube Refly Harun dan dapatkan hasil survei selengkapnya di sini

Survei KedaiKOPI : Indonesia Tidak Pernah Kekurangan Stok Pemimpin Untuk 2024

Jakarta, 12 April 2021
Siaran Pers

Indonesia memiliki banyak tokoh potensial yang dapat menjadi pemimpin negeri ini pada Pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut terungkap pada hasil survei terbaru mengenai calon pemimpin 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI pada akhir Maret hingga awal April lalu. Hasil survei tersebut menyebutkan setidaknya lebih dari 50 nama calon pemimpin yang layak meneruskan tongkat estafet Kepresidenan Indonesia setelah era Presiden Joko Widodo berakhir di 2024 nanti.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, Ph.D. mengatakan, “Banyaknya nama yang muncul di dalam survei ini merupakan cerminan dari masyarakat bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan stok pemimpin. Hal ini merupakan hal yang positif untuk masyarakat karena semakin banyak pilihan maka semakin banyak gagasan dan ide positif yang ditawarkan kepada masyarakat,”.

Survei ini mencoba mengulik nama tokoh non-parpol, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melenggang jauh dari yang lain (30,9 %), diikuti oleh Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo (14,1 %), Mantan Ketua KPK, Abraham Samad (14,0 %), serta Sekjen PMI, Sudirman Said (8,0 %)

“Munculnya nama-nama di luar parpol seperti Susi Pudjiastuti dan Sudirman Said merupakan keinginan publik untuk memiliki pemimpin seperti mereka, kita tidak boleh menegasikan itu meski mereka bukan berasal dari partai politik” kata Maman Abdurrahman, Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Golkar.

Selanjutnya, untuk tokoh parpol, nama Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 17,6 %. Sedangkan tokoh partai di luar pemerintahan terdapat nama Presiden PKS, Ahmad Syaikhu dengan nilali 8,3 %.

“Jika berbicara mengenai parpol, kita juga tidak boleh melupakan kepala daerah yang berasal dari Indonesia Timur yang selama ini terlupakan oleh publik padahal memiliki potensi besar seperti Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah contohnya,” kata Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio.

Selanjutnya, untuk nama tokoh oposisi, kembali nama Gatot Nurmantyo mencuat, kali ini bersama dengan Rocky Gerung di posisi teratas di angka yang sama (13,7 %), dan disusul Mantan Menko Maritim, Rizal Ramli (12,6 %), Ahli Hukum, Refly Harun (12,4 %), Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (11,6 %), dan Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin (7,9 %)

Sedangkan untuk tokoh anti korupsi, nama-nama di dominasi oleh mereka yang berkecimpung di KPK seperti Novel Baswedan (27,1%), Firli Bahuri (8,8 %), dan Abraham Samad (5,5 %). Hanya Sudirman Said yang tidak pernah berkecimpung di KPK yang mencuat di kategori tokoh anti korupsi dengan angka 9,0 %.

“Kami juga menanyakan kepada responden mengenai tokoh yang memiliki latar belakang ekonom, mantan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mendapatkan angka tertinggi (18,3 %), disusul Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri (18,2%), Rizal Ramli (17,1%), dan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo (8,0 %)” lanjut Kunto.

Meski banyaknya nama tokoh non-parpol yang muncul dari masyarakat, tidak bisa dipungkiri peran parpol masih begitu besar sebagai penggerak utama dari sistem politik itu sendiri.

“Jika sudah terpilih presidennya tetapi tidak di dukung dengan sistem politik yang baik, tidak di dukung kesiapan masyarakat yang baik, maka kita khawatir Indonesia justru akan kehilangan arah” ujar Ledia Hanifa, Sekretaris Fraksi PKS DPR-RI.

Namun, Adhie Massardi menekankan pentingnya pelibatan masyarakat di dalam pencarian pemimpin untuk negeri ini, terlebih peraturan yang ada hanya memperbolehkan maju sebagai capres hanya melalui partai politik saja.

“Parpol harus melibatkan masyarakat dan melihat permasalahan yang ada di dalam masyarakat dalam menentukan calon yang akan dinaikan” kata Adhie Massardi.

Survei Calon Pemimpin 2024 diselenggarakan pada tanggal 29 Maret-4 April 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 1260 responden yang berada di 34 provinsi. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 8538 orang. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,76 %.

Unduh hasil survei selengkapnya hanya klik pranala berikut ini:
Survei Calon Pemimpin 2024

Survei KedaiKOPI : Perempuan Mendukung Pengesahan RUU P-KS

Siaran Pers

Jakarta, 17 Maret 2021

Dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional, Lembaga Survei KedaiKOPI meminta opini perempuan di lima kota besar Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Sebanyak 87,8% responden menyatakan bahwa mereka mendukung pengesahan RUU P-KS oleh Pemerintah dan DPR-RI.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Rizky Anggia Nursanti, mengatakan “tingginya dukungan yang diberikan oleh perempuan terhadap proses pengesahan RUU P-KS merupakan representasi dari harapan perempuan mengenai perlindungan dari kekerasan seksual yang selama ini lebih banyak menyasar kepada perempuan sebagai korban”. Hanya 4,0% responden yang menjawab tidak mendukung pengesahan RUU P-KS, dan 8,2% lainnya menyatakan tidak tahu.

Dukungan yang besar terhadap pengesahan RUU P-KS didasari oleh banyak hal, sebanyak 61,8% responden menjawab adanya jaminan atas perlindungan hukum, 32,8% responden menyatakan bahwa RUU P-KS ini mendukung adanya kesetaraan gender. Sedangkan alasan responden yang menyatakan tidak mendukung RUU P-KS di antaranya aturan hukum yang sudah ada sudah cukup sebanyak 93,8% dan agenda liberalisasi di masyarakat sebanyak 6,2%. Rizky menambahkan “besarnya alasan responden yang mendukung RUU P-KS atas dasar alasan perlindungan hukum, menunjukkan bahwa banyaknya perempuan yang masih merasa hukum yang berlaku belum melindungi mereka secara menyeluruh dari kekerasan seksual.”

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Diah Pitaloka, dalam catatan sejarah gerakan perempuan itu memang tidak pernah mudah, dan disitulah maka harus bertahan. “Memang nggak ada yang otomatis gitu, kita di tengah perjuangan ini, dan sinilah kita mencari dukungan lebih banyak, mencari sumber literasi, kita mencari argumentasi, kita berupaya untuk mematahkan stigmatisasi. Disitulah gitu effort-nya gitu ya, jangan dipahami ini sebagai satu hal yang iya atau tidak. Pahamilah ini sebagai satu perjuangan yang membutuhkan kehadiran kita dan satu catatan saya kekerasan seksual itu bukan hal yang baik, jadi saya pikir di titik itu everybody I agree,” katanya.

Survei ini juga mengungkap mengenai pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh para responden. Sebanyak 91,2% menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual di tempat umum, kerja ataupun sekolah. Sedangkan 8,8% menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual di tempat tersebut. “hanya 8,8 % responden yang menjawab mereka mengalami kekerasan seksual itu merupakan pertanda masih banyaknya perempuan yang belum memahami pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri,” kata Rizky.

Kalis Mardiasih pun mengamini hal tersebut, Ia juga mengungkapkan bahwa tidak semua masyarakat mengerti mengenai kekerasan seksual apalagi mengenai RUU ini, bahkan dari kultur masyarakat yang belum ramah bagi perempuan itu sendiri. “Secara umum kita hidup di dalam masyarakat yang memandang tubuh perempuan itu sebagai fitnah laki-laki, memandang tubuh perempuan itu sebagai ujian laki-laki. Kita ini kan mau mereformasi, baik secara kultural maupun secara struktural gitu, tetapi ada kepala nih yang menganggap dirinya superior yang merasa berhak mempunyai power dan kuasa untuk merendahkan perempuan gitu,” tuturnya

Kemudian, responden yang pernah mengalami tindak kekerasan seksual yang melaporkan kejadian tersebut hanya 65,7%. Mereka melaporkannya ke berbagai pihak seperti orang sekitar (43,5%), aparat (26,1%) orang tua (21,7%), guru (21,7%), keluarga (8,7%), rekan kerja (4,3%), dan atasan (4,3%). Di sisi lain, sebanyak 34,3% yang mengalami tindak kekerasan seksual menyatakan bahwa mereka tidak melaporkan kejadian tersebut. Alasan mereka tidak melaporkan di antaranya merasa tidak perlu melapor (16,7%), pelaku sudah dihakimi massa (16,7%), takut (16,7%), takut dengan pandangan orang, diancam oleh pelaku, merasa percuma dan tidak memberi alasan, masing-masing 8,3%.

Rahayu Saraswati juga mengungkapkan bahwa masih banyak yang tidak mengerti bahwa apa yang mereka alami itu adalah kekerasan seksual, apalagi meliputi kekerasan seksual secara verbal maupun juga secara psikis, itu banyak yang belum mengerti antara kekerasan seksual dengan hal-hal yang dialami. Jadi memang pendidikan ini masih sangat dibutuhkan. Ia juga mengungkapkan bahwa perlu adanya perlindungan yang terbaik bagi korban, dan tidak hanya hukuman bagi pelaku tetapi rehabilitasi, sehingga ketika kembali ke masyarakat tidak akan terulang kembali.

Untuk kedepannya Iwan merasa optimis dapat memberikan literasi kepada masyarakat dan sudah merupakan tugasnya. “Jadi itu tugas yang bisa kita lakukan masing-masing untuk memberikan dukungan kepada RUU P-KS ini. Bahwa memang masih banyak masyarakat yang kurang memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, saya pikir itu tugas kita bersama. Dengan melakukan itu di lingkungan masing-masing, maka kita juga sudah memberikan dukungan kepada Ibu Diah dan teman-teman mengesahkan RUU P-KS ini,” pungkasnya.

Survei Opini Perempuan ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional 2021. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 06-08 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 400 responden perempuan yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018 – Maret 2021 yang berjumlah 1360 orang, dengan kriteria berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 29,4%.

Hasil Survei Selengkapanya hanya di sini

Survei KedaiKOPI : Kata Perempuan, Peran Pemerintah Masih Kurang Dalam Perubahan Iklim

Siaran Pers

Jakarta, 15 Maret 2021 – Perempuan Indonesia berpendapat bahwa peranan pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim masih kecil. Sebanyak 55,7% responden menyatakan peran pemerintah kecil, sedangkan 39,0% menyatakan sedang, dan 5,3% lainnya menyatakan peran pemerintah sudah besar. Hal tersebut terungkap di dalam Survei Opini Perempuan yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI di lima kota besar Indonesia dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim mengatakan “Opini perempuan yang menyatakan peran pemerintah masih kecil di dalam penanggulangan perubahan iklim merupakan peringatan untuk pemerintah agar lebih berperan proaktif dalam menangani masalah iklim ini”.

Terlebih, hanya 12,7% responden saja yang merasa UU Omnibus Law Cipta Kerja akan mengurangi dampak dari perubahan iklim. Padahal salah satu poin utama yang di bahas UU tersebut adalah penanggulangan perubahan iklim. Sedangkan, 56,0% responden lainnya merasa akan sama saja, dan 31,3% justru merasa UU tersebut akan memperburuk.

Di sisi lain, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka percaya dengan adanya perubahan iklim. Hal tersebut dapat terlihat dari 67,5 % menyatakan percaya dan hanya 32,5% lainnya yang menyatakan tidak percaya. “Hal tersebut merupakan sebuah hal positif karena masyarakat sudah sadar bahwa perubahan iklim benar terjadi” Kata Latifani.

Responden yang percaya perubahan iklim melihat hal tersebut dari adanya perubahan pada cuaca yang berubah-ubah (60,7%), lalu percaya saja karena memang terjadi (9,3%), terjadi cuaca ekstrem (8,1%), dan terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, gunung Meletus (6,3%).

Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya beralasan bahwa masih sama seperti yang dahulu (35,7%), iklim Indonesia yang hanya dua saja (24,8%), cuaca susah ditebak (15,5%), dan karena merasa tidak perubahan (8,5%).

Namun, di sisi lain, sebagian besar responden justru percaya bahwa perubahan iklim disebabkan oleh fenomena alam. Sebanyak 57,0% menyatakan demikian. “Sedangkan hanya 35,0% responden saja yang menjawab bahwa perubahan iklim disebabkan oleh manusia, dan 8,0% lainnya menyatakan tidak tahu.” tutur Latifani.

Di samping itu, sebanyak 74,9% responden merasa tidak akan merasakan langsung dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Untuk 25,1% lainnya, menjawab akan merasakan secara langsung karena mereka sudah melihat banjir karena curah hujan yang tinggi (27,0%), menghambat aktivitas sehari-hari (24,0%), harus beradaptasi dengan lingkungan (12,0%), lingkungan jadi tercemar (10,0%), terjadi penurunan Kesehatan (8,0%), dan cuaca yang berubah-ubah (8,0%).

Hasil survei di atas menunjukkan bahwa penanggulangan perubahan iklim merupakan kerja bersama. “Pemerintah harus lebih proaktif dalam menggencarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan melindungi lingkungan, dan untuk masyarakat harus lebih menyadari bahwa kerusakan dan perubahan iklim ini disebabkan oleh manusia, bukan alam.” tutur Latifani.

Oleh karena itu, peran perempuan di dalam usaha menjaga lingkungan pun semakin besar. “Perempuan Indonesia bisa menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan iklim kita dengan menyuarakan kepedulian kepada masyarakat untuk menjaga iklim kita demi masa kini dan yang akan datang”. kata Latifani.

Survei Opini Perempuan ini diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional 2021. Survei ini diselenggarakan pada tanggal 6-8 Maret 2021 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 400 responden perempuan yang berada di daerah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang berjumlah 1360 orang, dengan kriteria berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 29,4%.

Dapatkan hasil lengkapnya di sini

 

Survei KedaiKOPI: Publik Yakin Vaksin Merah Putih Akhiri COVID-19

Jakarta, 16 Oktober 2020 – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia) meminta pekerja di DKI Jakarta untuk menilai tingkat optimisme terhadap Vaksin Merah Putih yang kini sedang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi RI. Sebanyak 70,7% responden menyatakan bahwa mereka optimis bahwa Vaksin Merah Putih akan menyelesaikan pandemi di Indonesia.

Manajer Riset Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio mengatakan “Tingkat optimisme yang tinggi menunjukkan apresiasi publik terhadap pemerintah yang sedang mengembangkan Vaksin Merah Putih, serta merupakan representasi harapan masyarakat bahwa Vaksin ini dapat menyelesaikan pandemi COVID-19”.

Survei ini juga mengungkap bahwa ada kenaikan persepsi ancaman COVID-19 di mata publik dibandingkan 6 bulan lalu. Hal tersebut dapat terlihat dari 64,7% responden yang menjawab bahwa COVID-19 sebagai sebuah ancaman. Hal tersebut berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah responden yang percaya bahwa orang Indonesia kebal terhadap COVID-19 yaitu sebesar 26,5%. Jumlah tersebut menurun 5,3% dari survei sebelumnya yang dilakukan pada awal September 2020 lalu. Justito menambahkan “Meningkatnya persepsi ancaman COVID-19 dan semakin menurunnya tingkat kepercayaan bahwa orang Indonesia kebal terhadap COVID-19 merupakan sebuah penanda bahwa tingkat kesadaran publik akan bahaya dari virus itu meningkat”

Tingkat kesadaran yang tinggi juga berdampak pada perilaku yang ditunjukkan publik selama Pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut dapat terlihat dari seberapa sering publik melakukan tindakan pencegahan COVID-19 dalam seminggu dengan skor 0 untuk tidak pernah dan nilai 7 untuk melakukannya setiap hari. Penggunaan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai masing-masing 6,5; 6,4; dan 6,0. Sedangkan penggunaan hand sanitizer mendapatkan skor 5,8, konsumsi multi-vitamin sebanyak 4,5, dan penyemprotan disinfektan sebanyak skor 3,6.

Survei ini juga memperlihatkan terbaginya persepsi responden terhadap efektifitas dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kedua oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 49,8% menyatakan PSBB kedua ini efektif, berbanding tipis dengan yang menyatakan bahwa PSBB kedua ini tidak efektif sebanyak 48,7%. Selain itu, jumlah responden yang bekerja dari rumah sebanyak 30,5%, sedangkan yang masih masuk ke kantor sebanyak 36,1%. Sisanya, sebanyak 33,4% menyatakan bahwa mereka mendapatkan shift masuk bergiliran.

Selanjutnya, survei ini juga menunjukkan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 sudah menjangkiti lingkungan terdekat. Sebanyak 26,5% responden menjawab bahwa ada orang dari lingkungan terdekat mereka yang terkena kasus positif COVID-19. Rata-rata jumlah orang yang positif COVID-19 dari lingkungan terdekat tersebut sebanyak 3 hingga 4 orang. Selebihnya, sebanyak 35% menjawab tidak dan 38,5% lainnya menjawab tidak tahu.

Justito mengakhiri, “Jalan menuju akhir dari pandemi ini masih panjang, namun tingginya rasa optimisme publik terhadap Vaksin Merah Putih untuk mengatasi pandemi ini, juga didukung oleh meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi COVID-19 ini akan memuluskan langkah kita dalam menyelesaikan pandemi ini.”.

“Survei Opini Publik Pengembangan Vaksin Merah Putih” diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada 8 – 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja/karyawan kantor di DKI Jakarta. Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8%.

Hasil lengkap “Survei Opini Publik Pengembangan Vaksin Merah Putih” dapat diunduh di sini
*

Narahubung:
Justito Adiprasetio (08179083336)
Kunto Adi Wibowo (082116657021)

Survei KedaiKOPI: Kinerja Menteri BUMN Paling Diapresiasi, Menko PMK Mesti Kerja Lebih Keras

Jakarta, 14 Oktober 2020 – Dalam jajak pendapat terkininya, Lembaga Survei KedaiKOPI meminta pekerja, baik ASN, BUMN, dan karyawan swasta di DKI Jakarta untuk menilai kinerja menteri anggota kabinet Indonesia Maju dengan memberikan skor 10 untuk kepuasan tertinggi atas kinerja menteri dan nilai 1 untuk kepuasan terendah. Kinerja Menteri BUMN, Erick Thorir mendapatkan apresiasi tertinggi di mata publik dengan nilai 5,9, dari maksimal nilai 10. Sedangkan Menteri Koordinator PMK, Muhajir Effendy mendapat nilai merah dari publik dengan nilai 4,97.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan “Kepuasan terhadap kinerja Menteri BUMN yang merangkap sebagai Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID-19, Erick Thorir selama masa pandemi cukup tinggi di mata pekerja urban Jakarta ini membuktikan bahwa publik masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja Erick Thorir untuk bisa menangani dan mengatasi pandemi ini”.

Sementara Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menempati posisi 21 dari 34 menteri di kabinet Indonesia Maju dengan nilai 5,22. Menko Kemaritiman dan Investasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Panjaitan mendapatkan skor 5,15 di posisi 27. Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi Wakil Ketua II Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berada di posisi 5 dengan nilai 5,64.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Muhadjir Effendy menempati posisi paling akhir diantara anggota kabinet Indonesia Maju dengan skor 4,97. Kunto mengomentari bahwa Muhadjir Effendy kurang dirasakan kehadiran dan terobosannya sebagai menteri koordinator yang bertanggung jawab atas pembangunan manusia yang terancam dengan pandemi COVID-19. Lebih lanjut Kunto menegaskan, “Evaluasi dari publik yang diterima oleh pak Muhadjir Effendy merupakan tuntutan publik agar sang menteri koordinator bekerja lebih keras dan segera memperjelas program terkait penanganan COVID-19 seperti inovasi untuk membangun resiliensi warga Indonesia.”

Survei ini juga mengungkap bahwa Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro yang menjadi punggawa dan bertanggungjawab atas pembuatan vaksin Merah Putih mendapatkan nilai yang cukup tinggi di mata para pekerja di Jakarta dengan nilai 5,33. Skor ini menempatkan Bambang Brodjonegoro di peringkat 12 dari seluruh anggota kabinet Indonesia Maju. “Harapan dan optimisme publik yang besar terhadap vaksin Merah Putih memberikan keuntungan dan sekaligus tantangan bagi Menristek. Publik sangat berharap dan mendukung vaksin ini bisa menjadi end game bagi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia,” Kunto menambahkan.

Publik sendiri cenderung merasa nyaman terhadap kinerja Presiden Jokowi selama masa pandemi. Hal tersebut dapat terlihat bahwa tingkat kenyamanan atas kinerja Presiden di mata pekerja di Jakarta mendapatkan nilai 62,6%. Seiring dengan rasa kenyamanan terhadap kinerja Presiden, Satgas COVID-19 menjadi lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling tinggi dari responden dengan nilai 6,2 dari maksimal nilai 10 yang diikuti oleh gubernur tempat tinggal responden dan BNPB/BPBD yang sama-sama memperoleh nilai 5,9. Selanjutnya adalah Pemerintah Pusat yang memiliki nilai 5,7 yang disusul dengan Wali kota/Bupati tempat tinggal yang memiliki nilai 5,6.

“Kenyamanan dan kepercayaan yang diberikan responden terhadap Presiden Jokowi dan juga jajarannya yang masih tinggi seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk menangani dan mengatasi pandemi COVID-19 ini, karena kepercayaan dari masyarakat tersebut adalah kunci utama terciptanya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat untuk bahu-membahu menangani pandemi,” tukas Kunto mengakhiri wawancara.

“Survei Opini Publik Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah” diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada 8 – 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja/karyawan kantor di DKI Jakarta. Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respon (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8%.

Hasil lengkap “Survei Opini Publik Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah” dapat diunduh di sini.

Narahubung:
Kunto Adi Wibowo (082116657021)
Justito Adiprasetio (08179083336)