Pos

Survei KedaiKOPI: Publik Yakin Vaksin Merah Putih Akhiri COVID-19

Jakarta, 16 Oktober 2020 – Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia) meminta pekerja di DKI Jakarta untuk menilai tingkat optimisme terhadap Vaksin Merah Putih yang kini sedang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset dan Teknologi RI. Sebanyak 70,7% responden menyatakan bahwa mereka optimis bahwa Vaksin Merah Putih akan menyelesaikan pandemi di Indonesia.

Manajer Riset Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio mengatakan “Tingkat optimisme yang tinggi menunjukkan apresiasi publik terhadap pemerintah yang sedang mengembangkan Vaksin Merah Putih, serta merupakan representasi harapan masyarakat bahwa Vaksin ini dapat menyelesaikan pandemi COVID-19”.

Survei ini juga mengungkap bahwa ada kenaikan persepsi ancaman COVID-19 di mata publik dibandingkan 6 bulan lalu. Hal tersebut dapat terlihat dari 64,7% responden yang menjawab bahwa COVID-19 sebagai sebuah ancaman. Hal tersebut berbanding lurus dengan sedikitnya jumlah responden yang percaya bahwa orang Indonesia kebal terhadap COVID-19 yaitu sebesar 26,5%. Jumlah tersebut menurun 5,3% dari survei sebelumnya yang dilakukan pada awal September 2020 lalu. Justito menambahkan “Meningkatnya persepsi ancaman COVID-19 dan semakin menurunnya tingkat kepercayaan bahwa orang Indonesia kebal terhadap COVID-19 merupakan sebuah penanda bahwa tingkat kesadaran publik akan bahaya dari virus itu meningkat”

Tingkat kesadaran yang tinggi juga berdampak pada perilaku yang ditunjukkan publik selama Pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut dapat terlihat dari seberapa sering publik melakukan tindakan pencegahan COVID-19 dalam seminggu dengan skor 0 untuk tidak pernah dan nilai 7 untuk melakukannya setiap hari. Penggunaan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai masing-masing 6,5; 6,4; dan 6,0. Sedangkan penggunaan hand sanitizer mendapatkan skor 5,8, konsumsi multi-vitamin sebanyak 4,5, dan penyemprotan disinfektan sebanyak skor 3,6.

Survei ini juga memperlihatkan terbaginya persepsi responden terhadap efektifitas dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang kedua oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 49,8% menyatakan PSBB kedua ini efektif, berbanding tipis dengan yang menyatakan bahwa PSBB kedua ini tidak efektif sebanyak 48,7%. Selain itu, jumlah responden yang bekerja dari rumah sebanyak 30,5%, sedangkan yang masih masuk ke kantor sebanyak 36,1%. Sisanya, sebanyak 33,4% menyatakan bahwa mereka mendapatkan shift masuk bergiliran.

Selanjutnya, survei ini juga menunjukkan bahwa jumlah kasus positif COVID-19 sudah menjangkiti lingkungan terdekat. Sebanyak 26,5% responden menjawab bahwa ada orang dari lingkungan terdekat mereka yang terkena kasus positif COVID-19. Rata-rata jumlah orang yang positif COVID-19 dari lingkungan terdekat tersebut sebanyak 3 hingga 4 orang. Selebihnya, sebanyak 35% menjawab tidak dan 38,5% lainnya menjawab tidak tahu.

Justito mengakhiri, “Jalan menuju akhir dari pandemi ini masih panjang, namun tingginya rasa optimisme publik terhadap Vaksin Merah Putih untuk mengatasi pandemi ini, juga didukung oleh meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya pandemi COVID-19 ini akan memuluskan langkah kita dalam menyelesaikan pandemi ini.”.

“Survei Opini Publik Pengembangan Vaksin Merah Putih” diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada 8 – 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja/karyawan kantor di DKI Jakarta. Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respons (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8%.

Hasil lengkap “Survei Opini Publik Pengembangan Vaksin Merah Putih” dapat diunduh di sini
*

Narahubung:
Justito Adiprasetio (08179083336)
Kunto Adi Wibowo (082116657021)

Survei KedaiKOPI: Kinerja Menteri BUMN Paling Diapresiasi, Menko PMK Mesti Kerja Lebih Keras

Jakarta, 14 Oktober 2020 – Dalam jajak pendapat terkininya, Lembaga Survei KedaiKOPI meminta pekerja, baik ASN, BUMN, dan karyawan swasta di DKI Jakarta untuk menilai kinerja menteri anggota kabinet Indonesia Maju dengan memberikan skor 10 untuk kepuasan tertinggi atas kinerja menteri dan nilai 1 untuk kepuasan terendah. Kinerja Menteri BUMN, Erick Thorir mendapatkan apresiasi tertinggi di mata publik dengan nilai 5,9, dari maksimal nilai 10. Sedangkan Menteri Koordinator PMK, Muhajir Effendy mendapat nilai merah dari publik dengan nilai 4,97.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan “Kepuasan terhadap kinerja Menteri BUMN yang merangkap sebagai Ketua Pelaksana Satgas Penanganan COVID-19, Erick Thorir selama masa pandemi cukup tinggi di mata pekerja urban Jakarta ini membuktikan bahwa publik masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kinerja Erick Thorir untuk bisa menangani dan mengatasi pandemi ini”.

Sementara Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga menjabat Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menempati posisi 21 dari 34 menteri di kabinet Indonesia Maju dengan nilai 5,22. Menko Kemaritiman dan Investasi yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Panjaitan mendapatkan skor 5,15 di posisi 27. Menko Polhukam Mahfud MD yang menjadi Wakil Ketua II Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional berada di posisi 5 dengan nilai 5,64.

Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Muhadjir Effendy menempati posisi paling akhir diantara anggota kabinet Indonesia Maju dengan skor 4,97. Kunto mengomentari bahwa Muhadjir Effendy kurang dirasakan kehadiran dan terobosannya sebagai menteri koordinator yang bertanggung jawab atas pembangunan manusia yang terancam dengan pandemi COVID-19. Lebih lanjut Kunto menegaskan, “Evaluasi dari publik yang diterima oleh pak Muhadjir Effendy merupakan tuntutan publik agar sang menteri koordinator bekerja lebih keras dan segera memperjelas program terkait penanganan COVID-19 seperti inovasi untuk membangun resiliensi warga Indonesia.”

Survei ini juga mengungkap bahwa Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro yang menjadi punggawa dan bertanggungjawab atas pembuatan vaksin Merah Putih mendapatkan nilai yang cukup tinggi di mata para pekerja di Jakarta dengan nilai 5,33. Skor ini menempatkan Bambang Brodjonegoro di peringkat 12 dari seluruh anggota kabinet Indonesia Maju. “Harapan dan optimisme publik yang besar terhadap vaksin Merah Putih memberikan keuntungan dan sekaligus tantangan bagi Menristek. Publik sangat berharap dan mendukung vaksin ini bisa menjadi end game bagi persoalan pandemi Covid-19 di Indonesia,” Kunto menambahkan.

Publik sendiri cenderung merasa nyaman terhadap kinerja Presiden Jokowi selama masa pandemi. Hal tersebut dapat terlihat bahwa tingkat kenyamanan atas kinerja Presiden di mata pekerja di Jakarta mendapatkan nilai 62,6%. Seiring dengan rasa kenyamanan terhadap kinerja Presiden, Satgas COVID-19 menjadi lembaga yang mendapatkan kepercayaan paling tinggi dari responden dengan nilai 6,2 dari maksimal nilai 10 yang diikuti oleh gubernur tempat tinggal responden dan BNPB/BPBD yang sama-sama memperoleh nilai 5,9. Selanjutnya adalah Pemerintah Pusat yang memiliki nilai 5,7 yang disusul dengan Wali kota/Bupati tempat tinggal yang memiliki nilai 5,6.

“Kenyamanan dan kepercayaan yang diberikan responden terhadap Presiden Jokowi dan juga jajarannya yang masih tinggi seharusnya menjadi pendorong bagi pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk menangani dan mengatasi pandemi COVID-19 ini, karena kepercayaan dari masyarakat tersebut adalah kunci utama terciptanya sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat untuk bahu-membahu menangani pandemi,” tukas Kunto mengakhiri wawancara.

“Survei Opini Publik Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah” diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) pada 8 – 10 Oktober 2020 dengan menggunakan telepon (telesurvei) kepada 803 responden yang merupakan pekerja/karyawan kantor di DKI Jakarta. Pemilihan kriteria pekerja kantor dilandaskan pada alasan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relatif sedang sampai tinggi tentang isu nasional dan perekonomian nasional. Responden survei berasal dari panel survei Lembaga Survei KedaiKOPI dari Agustus 2018 – Agustus 2020 yang berjumlah 5.426 orang, dengan kriteria pekerja kantor di Jakarta dan berusia ≥ 17 tahun. Dengan demikian tingkat respon (response rate) telesurvei adalah sebesar 14,8%.

Hasil lengkap “Survei Opini Publik Penanganan COVID-19 oleh Pemerintah” dapat diunduh di sini.

Narahubung:
Kunto Adi Wibowo (082116657021)
Justito Adiprasetio (08179083336)

Survei KedaiKOPI: Masyarakat Pilih Kesehatan Daripada Ekonomi

Siaran Pers
-Masyarakat Percaya Pemerintah akan Temukan Vaksin Covid-19-
Jakarta, 14 September 2020

Masyarakat lebih memprioritaskan penyelesaian masalah pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan dibandingkan dari sisi ekonomi. 75,5% masyarakat Indonesia menyatakan kesehatan lebih penting daripada ekonomi terutama pada situasi pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut terungkap dalam “Survei COVID-19 Nasional” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia). Survei ini dilaksanakan secara tatap muka dengan mekanisme home visit, dan diselenggarakan pada 18 Agustus-6 September 2020, dengan mewawancarai 1200 responden yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Setiap wawancara tatap muka dalam survei ini selalu mendahulukan protokol kesehatan: menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, menggunakan sanitizer dan tanpa kontak fisik.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan “Hasil survei yang menyatakan bahwa kesehatan lebih penting daripada ekonomi ini mempertegas hasil survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada Juni 2020 lalu. Hasil survei tersebut menyatakan sebanyak 63,4% responden juga memilih kesehatan daripada ekonomi. Ada peningkatan persepsi terhadap pentingnya kesehatan sebanyak 12,1% dalam rentang waktu Juni hingga September ini”.

Pandemi COVID-19 ini memang memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun, 27,7% responden saja yang menyatakan bahwa penghasilan mereka lebih buruk dibandingkan sebelum pemberlakuan kebiasaan baru. 47,1% menyatakan bahwa tidak ada yang berubah dari penghasilan mereka, dan sebanyak 25,2% menyatakan bahwa penghasilan mereka justru lebih baik setelah pemberlakuan kebiasaan baru.

Kunto menambahkan, “Kesadaran akan pentingnya kesehatan juga berbanding lurus dengan persepsi kepercayaan yang rendah bahwa masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19. Hanya 31,8% responden yang menjawab bahwa mereka percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19. Jumlah tersebut memang naik dari angka sebelumnya yaitu 31,3% pada bulan Juni lalu, namun kenaikan tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan hasil Survei Persepsi Publik Indonesia tentang Virus Corona yang juga diselenggarakan oleh KedaiKOPI yaitu pada 3-4 Maret 2020. Jumlah responden yang percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19 pada bulan Maret lalu sebesar 42,1%.”

Saat ini, Pemerintah sedang menggalakkan pembuatan vaksin untuk COVID-19. Terkait hal tersebut, Kunto menyatakan “Usaha Pemerintah mengenai pembuatan vaksin untuk COVID-19 ini mendapatkan tanggapan yang positif dari responden. Sebanyak 65,2% menyatakan bahwa mereka percaya pemerintah akan menemukan vaksin COVID-19 ini. Kepercayaan yang tinggi tersebut juga berimbas kepada optimisme responden terhadap vaksin lokal yang dikembangkan pemerintah yaitu Vaksin Merah Putih. Sebanyak 70,1% merasa optimis terhadap vaksin lokal tersebut.”

Seperti yang kita ketahui, per September 2020 ini, vaksin tersebut masih dalam tahap pengembangan. Sebanyak 57,0% responden menyatakan ingin menggunakan vaksin tersebut jika sudah ditemukan. Terkait temuan tersebut, Kunto menambahkan, “Kepercayaan, optimisme, dan keinginan dari masyarakat yang tinggi terhadap Vaksin Merah Putih seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah dalam mengembangkan vaksin ini tidak hanya secara cepat, namun juga tepat dan sesuai dengan kaidah etika yang sudah berlaku.”
*

Lebih detail terkait hasil survei ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

Survei COVID-19 Nasional

 

Apabila ada pertanyaan lebih jauh, anda dapat menghubungi kontak berikut di bawah

Narahubung:
Justito Adiprasetio (+62 817-9083-336)
Kunto Adi Wibowo (+62 821-1665-7021)

Survei Tokoh Alternatif Nasional

Rilis Pers

Survei Tokoh Alternatif Nasional menempatkan tokoh-tokoh politisi nasional yang memiliki persepsi baik di hadapan publik Indonesia serta mempunyai potensi untuk berkontestasi dalam pertarungan politik Indonesia ke depan.

Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik) menemukan faktor yang disukai masyarakat pada sosok Susi Pudjiastusti, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Khofifah, Amran Sulaiman, dan Rizal Ramli.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menuturkan, “Nama-nama tersebut mula-mula didapatkan melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan perwakilan dari setiap provinsi secara daring sebelum survei dilakukan untuk menyaring nama sekaligus menajamkan isu yang akan ditanyakan pada responden”.

Dari laporan hasil akhir survei terkait tingkat kesukaan publik adalah:

  1. Susi Pudjiastuti (24,6%)
  2. Anies Baswedan (20,1%)
  3. Ridwan Kamil (15,4%)
  4. Tri Rismaharini (14,7%)
  5. Sri Mulyani (10,1%)
  6. Andi Amran Sulaiman (8,7%)
  7. Khofifah Indar Parawansa (4,1%)
  8. Rizal Ramli (2,3%)

Survei yang digelar secara nasional (34 provinsi) pada tanggal 1-10 Juni 2020 dengan melibatkan 1200 responden dengan metode online survey ini secara umum menggambarkan tingkat kesukaan publik terhadap para tokoh alternatif Indonesia.

Kunto mengatakan, “Hal yang menarik dari hasil survei tokoh ini adalah tingginya tingkat kesukaan terhadap Susi Pudjiastuti yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Susi Pudjiastuti dipersepsikan publik sebagai sosok yang berani (21,3%), walaupun dirinya memiliki kekurangan karena pendidikannya yang tidak formal (2,9%).”

Kunto juga menambahkan, “Selain itu juga muncul nama Andi Amran Sulaiman yang merupakan Mantan Menteri Pertanian sebagai satu-satunya tokoh yang berasal dari Indonesia Timur dan menjadi tokoh yang mewakili Indonesia Timur. Andi dipersepsikan publik memiliki kinerja baik (4,6%), walaupun dirinya kurang dikenal (2,4%)”.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio, menjelaskan, “Anies Baswedan adalah kepala daerah yang mendapatkan tingkat kesukaan tertinggi, mengungguli RIdwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Secara keseluruhan bahkan Anies Baswedan menempati peringkat kedua, di bawah Susi Pudjiastuti. Anies Baswedan dianggap berprestasi karena menurut responden telah Memimpin dengan baik (6,5%), walaupun sebagian dari publik menganggap dirinya kurang tegas (7,5%), hal yang menjadi kekurangan dirinya”.

Berdasarkan survei tersebut didapatkan, sosok yang dipersepsikan bersih oleh publik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (65,3%), Ridwan Kamil (58,6%), Tri Rismaharini (54,9%), Sri Mulyani (52,3%), Anies Baswedan (49,9%), Khofifah Indar parawansa (48,3%), Andi Amran Sulaiman (44,8%), dan Rizal Ramli (37,8%).

Sosok yang dipersepsikan memerangi korupsi berturut-turut, Susi Pudjiastuti (63,8%), Ridwan Kamil (56,0%), Tri Rismaharini (53,8%), Sri Mulyani (51,2%), Khofifah Indar Parawansa (46,3%), Anies Baswedan (45,9%), Andri Amran Sulaiman (43,6%), dan Rizal Ramli (37,1%).

Sosok yang dipersepsikan berani dalam bertindak berturut-turut, Susi Pudjiastuti (67,8%), Tri Rismaharini (56,7%), Ridwan Kamil (54,7%), Sri Mulyani (53,4%), Anies Baswedan (48,6%), Andri Amran Sulaiman (46,9%), Khofifah Indar Parawansa (46,7%), dan Rizal Ramli (41,2%).

Sedangkan sosok yang dipersepsikan memiliki kinerja baik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (66,3%), Ridwan Kamil (61%), Tri Rismaharini (56,5%), Sri Mulyani (53,3%), Khofifah Indar Parawansa (49,2%), Anies Baswedan (46,8%), Andri Amran Sulaiman (44,5%), dan Rizal Ramli (36,3%).

Justito menjelaskan, “Hasil survei juga menunjukkan bila mereka yang berada pada SES D, E1, dan E2 lebih menyukai sosok Rizal Ramli, Andi Amran Sulaiman, dan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini menunjukkan sosok ini lebih dikenal oleh masyarakat kelas bawah. Bila dibandingkan dengan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani yang sosoknya lebih banyak disukai oleh SES AB dan C1.”

“Berdasarkan kriteria usia kita dapat melihat para Pemilih Pemula (17-21 Tahun) dan Pemilih Usia Muda (22-36 Tahun) cenderung memilih sosok perempuan. Sri Mulyani (14,9% Pemilih Pemula + 55,4% Pemilih Usia Muda), Susi Pudjiastuti (10,8 Pemilih Pemula + 57,1% Pemilih Usia Muda), dan Khofifah Indar Parawansa (24,5% Pemilih Pemula + 42,9% Pemilih Usia Muda) lebih banyak dipilih oleh para pemilih pemula dan usia muda, bila dibandingkan dengan politisi laki-laki”, tutur Justito. “Survei ini menunjukkan bila mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Susi Pudjiastuti (24,6%) dan Andi Amran Sulaiman (8,7%), maupun mereka yang menjadi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan (20,1%) dan Ridwan Kamil (15,4%) memiliki kans untuk dapat terus disukai dan meningkatkan popularitas mereka di hadapan publik”, pungkas Justito.

 

Contact person:

Justito Adiprasetio (+628179083336)

Diskusi KedaiKOPI – Prof. Firmanzah dan Sandiaga Uno: COVID-19 Seharusnya Mendidik Pemerintah untuk Fokus pada Kesehatan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Prof. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina menuturkan “Kita hanya bisa menyelamatkan ekonomi kita kalau pandemi ini bisa tertangani. Kalau pandemi ini masih ada, sampai kapanpun sampai berapapun defisit yang kita gelontorkan. Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan pandemi tentu ada cost-nya yang harus ditangani bersama-sama. Dari sejak awal seharusnya itu harus dipetakan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Firmanzah dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Rocky Gerung. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

Banyak kalangan yang sepakat bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi sepuluh tahun lalu, crisis apromore case. Terakhir IMF merilis publikasi bahwa global economy akan terkontraksi 3 persen, jadi minus 3 persen ekonomi dunia. Kalau dibandingkan dengan krisis finansial global 2009, global economy _terkontrasi minus 0,1 persen, tetapi tahun ini diperkirakan minus 3 persen. Dan kalau kita lihat total lost, mudah-mudahan bentuknya adalah sementara saja, jadi 2020 kita akan turun lalu pada 2020 ke 2021 kita akan _recovery.

Sandiaga Uno, menambahkan “Banyak sekali lapangan kerja yang sekarang terdampak. Sebetulnyaperusahaan-perusahaan ini memiliki banyak opsi, tapi opsinya akhirnya harus melakukan PHK karena mereka tidak memiliki cadangan dana tunai yang cukup. Jadi selama ini bisnis yang kita kelola yang selama ini kita minimize cas_e kita, kita _maximize non-current assets kita. Ini ternyata harus punya satu pemikiran ke depan bahwa bisnis itu dikelola bukan me-maximize margin dan keuntungan yang harus dibagi, tetapi juga sustainability.

Bagi Sandi, pemerintah dapat memulihkan ekonomi bila pemerintah secara serius memperhatikan aspek kesehatan. Termasuk untuk ke depannya, dunia kesehatan harus mendapatkan perhatian serius.

“COVID-19 ini sedang mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita banyak belajar yang luar biasa ya ilmu-ilmu tentang bagaimana kita public health itu selama ini underinfested. Bahwa kita di dunia usaha kita ga terlalu melihat sisi kesehatan masyarakat ini sebagai hal yang harus kita lakukan investasi secara besar-besaran. Sekarang kita bisa melihat fasilitas kesehatan kita kurang, juga kita lihat alat-alat kesehatan, obat-obatan masih banyak yang kita belum memiliki kemampuan”, tutur Sandi.

Hal tersebut menurut Sandi harus dimulai dengan prediksi yang akurat, serta data yang kuat. Dengan kepemilikan data yang baik, pemerintah bisa mengambil kebijakan tidak hanya untuk menangani COVID-19, tetapi juga untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

“Sebetulnya kalau kita punya data yang kuat dan kita bisa punya kemampuan menganalisa data tersebut. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil akhirnya semua berbasis data”, tutur Sandi.

Rocky Gerung menambahkan, penanganan yang buruk disebabkan oleh minimnya kepemimpinan.

“Publik merasa bahwa tidak ada leadership sebetulnya untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID-19 ini. Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai these stupid. COVID vs stupid. Dan ke-stupid-an itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping”, tutur Rocky.

Menurut Rocky, kita tidak bolek jatuh pada apa yang disebut sebagai frustasi sosial. Karena akan menggerus aspek psiko-sosial masyarakat.

“Frustrasi sosial menyebabkan kondisi psikis bangsa ini terganggu dan itu adalah ongkos ekonomi yang panjang. Dan pemerintah tidak memasukkan dimensi itu, seolah-olah herd imunity akan berlangsung dengan sendirinya. Tetapi dalam menunggu herd imunity itu, masalah-masalah psiko-sosial ini tumbuh terus-menerus.” Ujar Rocky.

Hendri Satrio melengkapi, “Tekanan-tekanan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari publik terhadap jawaban dari pertanyaan publik, “kapan kita bisa melalui ini?” Ternyata justru membuat mereka itu berpolemik yang justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu turun terus-menerus. Tekanan-tekanan ini justru harus diperbaiki pemerintah supaya kepercayaan perlahan tumbuh.”

“Pelajaran tentang leadership, adalah hal yang penting dalam penanganan COVID-19. Hingga hari ini memang pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal yang baik, tapi beberapa hal juga yang mengejutkan”, pungkas Hendri.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini
Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Asa Lawan COVID-19: Optimalisasi PSBB Berbasis Komunitas dan Landasan Intervensi yang Saintifik

Rangkuman Diskusi Daring Ngopi Ring-1: Satu Asa Lawan COVID-19, Lembaga Survei KedaiKOPI

“PSBB belum berjalan seperti yang kita kehendaki, kita lihat jalan-jalan masih ramai, kita masih melihat di beberapa tempat macet. Pada saat yang sama kita dibenturkan bahwa warga butuh makan. Padahal PSBB dapat dijalankan dengan baik, kalau kita dorong PSBB berbasis komunitas: RT, RW, Lurah, dapat mengendalikan warganya dengan optimal,” pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Daeng M. Faqih, S.H., M.H (Ketua Ikatan Dokter Indonesia) dalam diskusi daring Ngopi Ring-1: Satu Asa Lawan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Selain Dr. Daeng, diskusi daring tersebut diisi oleh pemaparan dan Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D., SpMK(K). (Direktur Lembaga Eijkman), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB), Ismail Fahmi, Ph.D. (Pendiri Drone Emprit), Yura Syahrul (Pemimpin Redaksi Katadata), Sudirman Said, (Sekretaris Jenderal PMI), dan Kunto Adi Wibowo, Ph.D. (Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI). Diskusi ini dipandu oleh Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Pernyataan Dr. Daeng pun diamini oleh Kunto Adi Wibowo yang menyatakan, “pesan pemerintah untuk mengedepankan himbauan untuk tidak panik semestinya diubah. Himbauan untuk tidak panik dapat dialihkan ke skema ketahanan dengan melibatkan komunitas”.

Sehingga, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat efektif di daerah, khususnya daerah tempat menjadi tujuan pulang kampung. Ketahanan masyarakat akan membuat solidaritas meningkat. Solidaritas akan meningkatkan kemampuan warga untuk saling memberikan peringatan jaga, saling mengawasi bila ada yang perlu melakukan isolasi mandiri, hingga penggalangan makanan dan kebutuhan pokok warga.

Kunto Adi Wibowo dalam presentasi surveinya, menjelaskan bahwa PSBB dipersepsikan efektif oleh warga Jabodetabek, dengan rata-rata menjawab 8.40 dari skala 10. “Namun ketika ditanya upaya antisipasi yang mereka lakukan persentasenya terbilang rendah. Top of Mind ketika mereka ditanyakan menunjuk rajin cuci tangan sebagai aktivitas yang paling mereka lakukan, dan itu-pun hanya 32,6%.”

Sudirman Said melengkapi bahwa, “setidaknya PSBB berbasis komunitas harus dijalankan di Jawa dan Bali, pulau dengan traffic yang besar. Apabila dijalankan dengan baik dan persiapan yang matang, hal ini akan dapat berjalan dengan efektif.”

Selain bersepakat dibutuhkannya pelibatan komunitas dalam penanganan, Ismail Fahmi menuturkan, “bahwa kehadiran tokoh sangat penting dalam penanganan COVID-19. Khususnya di level desa, bagaimana kehadiran Pak RT, Pak RW”. Kepala daerah mungkin tidak dapat turun ke bawah langsung, tapi sosok-sosok yang menjadi pemimpin di bawah harus bisa mendampingi masyarakat menghadapi krisis.

Yura Syahrul, melengkapi bahwa “Bagaimana agar semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk bekerja sama serta berkoordinasi dalam penanganan COVID-19 agar lebih terkoordinir supaya wabah dapat cepat selesai.”

Koordinasi juga harus dilaksanakan dengan koordinasi dan kedisiplinan yang ketat, “Begitu kepala negara bagiannya rileks, masyarakatnya rileks, ya kasusnya naik tajam. Tapi begitu kepala negaranya atau gubernurnya itu stick, disiplin, masyarakatnya ikut disiplin itu cepat terjadi tadi pelandaian atau menjadi flattening. Jadi Indonesia juga sama sebetulnya” dilengkapi oleh Sudirman Said.

Selain kerja-sama dan koordinasi dalam hal kemasyarakatan, diperlukan tracing intervention dan diagnostik yang cepat dan akurat dalam hal medis sehingga kita mengetahui seberapa besar tantangan yang kita hadapi di depan.

“Salah satu faktor untuk mengendalikan virus adalah melalui contact tracing dan dikaitkan dengan kecepatan diagnostik. Saya sangat mendukung sebagai salah satu lembaga laboraturim, yang paling besar dalam jumlah pemeriksaan sampelnya. Namun tentu saja ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak,” harapan tersebut disampaikan oleh Prof. dr. Amin Soebandrio.

Dr. Daeng menambahkan bahwa permodelan untuk prediksi berkaitan erat dengan kecepatan memperoleh data, “data harus matang, cepat dan luas sehingga data cukup banyak kita dapatkan dan dari beberapa daerah dapat mewakili”.

Agus Wibowo dari BNPB mengatakan “Presiden meminta supaya Gugus Tugas bisa melaksanakan 10.000 test/hari. Ini laboratoriumnya sudah kita siapkan (Mesin PCR BUMN – Roche Swiss, Bio Farma dan Perta Media 18 unit). Kita juga terus berusaha mendatangkan Reagen, 19 April kemarin 50.000 datang dari Korea Selatan, 22 April datang 79,500, 26 April diproyeksikan 400.000 dari Tiongkok dan beberapa ratus ribu akan datang lagi di depan”. Sangat diharapkan pengetesan ini dapat benar-benar optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Sudirman Said mengingatkan bahwa Indonesia harus menghadapi krisis ini dengan landasan saintifik yang kuat, “krisis ini akan menghasilkan jamaah ilmuan yang tangguh dan menyelesaikannya bersama dengan otoritas.” Tanpa fondasi sains yang kuat sulit untuk mengharapkan permasalahan ini dapat selesai.

KedaiKOPI: Ini Kata Publik Tentang Kepuasan Pada Presiden, Aksi Mahasiswa, UU KPK dan Rancangan UU Lainnya

Jakarta, 1 Oktober 2019. Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei nasional melibatkan 1194 responden dari seluruh Indonesia. “Nah, dari 1194 responden yang kami hubungi, kami berhasil berkomunikasi dengan 469 responden. Survei dilaksanakan 28-29 September 2019 dengan Margin of Error +/-4.53%. Kami mewawancarai responden tentang beberapa isu terakhir yang terjadi di Ibukota seperti aksi mahasiswa, aksi anak STM, respon publik terhadap revisi UU KPK dan UU lainnya hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan,” jelas Kunto Adi Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI.

Kunto mengatakan bahwa 77% responden menyatakan setuju terhadap aksi mahasiswa DPR RI, 10.7% ragu-ragu dan 12.3% tidak setuju. “Tapi respon berbeda diberikan responden kepada aksi pelajar STM di DPR. Responden yang setuju ada 27.1%, ragu-ragu 18.8%, sementara 54.1% menyatakan tidak setuju,” tambah Kunto.

Selanjutnya, persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam, 55.2% responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, 33.1% menolak berpendapat dan hanya 11.7% yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK. Menurut responden 3 hal yang memperkuat KPK adalah hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT. Sementara 3 hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik.

“Profil responden untuk isu revisi UU KPK ini juga menarik. Bila kita kelompokkan berdasarkan pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 maka pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK ada 48.3%, sementara yang berpendapat menguatkan KPK hanya 18.4% dan sisanya 33.3% tidak berpendapat. Nah, yang juga menarik Kelompok milenial usia 19-38 tahun ada 62.7% yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK sementara yang berpendapat menguatkan hanya 7.3%. Kali ini milenial berbeda dengan Presiden,“ kata Kunto.

Untuk isu RKUHP didapatkan hasil yang juga menarik. Ada 59.1% responden yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan, 11.9% berpendapat untuk segera disahkan dan sisanya tidak berpendapat.

Pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan ada 55,3%, sedangkan yang merasa harus segera disahkan ada 17,5% dan sisanya tidak berpendapat.

Survei juga menanyakan kepercayaan publik pada beberapa lembaga negara yang sering menjadi bahan pembicaraan publik seperti DPR, KPK, Parpol, Polri, Presiden dan TNI. “Untuk lembaga negara KPK menempati posisi teratas (4,02)dari 6 lembaga yang ditanyakan mengungguli berturut turut di peringkat kedua TNI (3,82), Presiden (3,46), Polri (3,15), Partai Politik (2,51) dan DPR (2,39),” kata Kunto.

KedaiKOPI juga mengukur kepuasan dan kenyamanan publik pada Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan. “Kepuasan dan kenyamanan publik kepada Presiden berada pada level di bawah 50%. Publik yang mengaku puas 46,5% sementara publik yang nyaman ada 49,5%. Bila kita kelompokkan pemilih Jokowi yang merasa puas terhadap kepemimpinan Jokowi sebesar 67.1%, sementara milenial usia 19-38 tahun yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi hanya 40,8%,” tambah Kunto.

Hasil survei dapat diunduh di sini

***

Narahubung :

Justito Adiprasetio (+62 817-9083-336)

Kunto Adi Wibowo (+62 821-1665-7021)

 

Polemik Kepindahan Ibu Kota, Ini Kata Responden KedaiKOPI

Siaran Pers

Jakarta, 26 Agustus 2019 – Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi rencana kepindahan ibu kota. Namun dari hasil sigi Lembaga Survei KedaiKOPI 39,8% responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perpindahan ibu kota. Sedangkan yang setuju sebesar 35,6% dan 24,6% memilih untuk tidak beropini.

Di dalam survei yang dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 ini juga menemukan bahwa 95,7% responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota. Sementara 48,1% responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana perpindahan ibu kota. Responden dari pulau Sulawesi memiliki prosentase terbesar untuk persetujuan terhadap rencana pindahnya ibu kota dengan 68,1% sepakat ibu kota pindah.

Gambar 1.1- Hasil Survei Persepsi Pemindahan Ibu Kota

“Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju,” kata Kunto Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI. Kunto menambahkan bahwa belum adanya kejelasan tentang apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah perpindahan ibu kota dan minimnya informasi tentang usaha pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kepindahan Ibu kota dari Jakarta menyebabkan ketidakpastian yang memicu reaksi negatif dari penduduk Jakarta.

“Pengumuman lokasi baru Ibu Kota Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur hanya menjadi wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR RI.” Kata Hendri Satrio, Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI. Hendri menambahkan ada tiga alasan mengapa Presiden Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru Indonesia yang baru. Pertama, ingin cepat memberikan legacy kepada Indonesia. Kedua, sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang diatas 50%. Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibu kota yang sudah lengkap dan menyeluruh. Rencana pemindahan ibu kota ini sudah baik namun proses yang ada harus dikomunikasikan dengan rakyat agar tidak terkesan terburu-buru.

Gambar 1.2 – Hasil Survei Persepsi Pemindahan Ibu Kota berdasar Wilayah

Lembaga Survei KedaiKOPI adalah lembaga yang mengkaji opini publik untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi komunikasi. Kajian ini dilakukan dengan berbasis riset. KedaiKOPI menangani riset opini publik pada skala kecil hingga nasional dan memiliki koodinator lapangan di 34 propinsi serta 2000 pewawancara.

Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling. Margin of error survei ini adalah +/- 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

**

Narahubung : Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo (+62 821 1665 7021)