Pos

Survei KedaiKOPI: Masyarakat Pilih Kesehatan Daripada Ekonomi

Siaran Pers
-Masyarakat Percaya Pemerintah akan Temukan Vaksin Covid-19-
Jakarta, 14 September 2020

Masyarakat lebih memprioritaskan penyelesaian masalah pandemi COVID-19 dari sisi kesehatan dibandingkan dari sisi ekonomi. 75,5% masyarakat Indonesia menyatakan kesehatan lebih penting daripada ekonomi terutama pada situasi pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut terungkap dalam “Survei COVID-19 Nasional” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia). Survei ini dilaksanakan secara tatap muka dengan mekanisme home visit, dan diselenggarakan pada 18 Agustus-6 September 2020, dengan mewawancarai 1200 responden yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Setiap wawancara tatap muka dalam survei ini selalu mendahulukan protokol kesehatan: menggunakan masker, menjaga jarak 1,5 meter, menggunakan sanitizer dan tanpa kontak fisik.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan “Hasil survei yang menyatakan bahwa kesehatan lebih penting daripada ekonomi ini mempertegas hasil survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada Juni 2020 lalu. Hasil survei tersebut menyatakan sebanyak 63,4% responden juga memilih kesehatan daripada ekonomi. Ada peningkatan persepsi terhadap pentingnya kesehatan sebanyak 12,1% dalam rentang waktu Juni hingga September ini”.

Pandemi COVID-19 ini memang memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat. Namun, 27,7% responden saja yang menyatakan bahwa penghasilan mereka lebih buruk dibandingkan sebelum pemberlakuan kebiasaan baru. 47,1% menyatakan bahwa tidak ada yang berubah dari penghasilan mereka, dan sebanyak 25,2% menyatakan bahwa penghasilan mereka justru lebih baik setelah pemberlakuan kebiasaan baru.

Kunto menambahkan, “Kesadaran akan pentingnya kesehatan juga berbanding lurus dengan persepsi kepercayaan yang rendah bahwa masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19. Hanya 31,8% responden yang menjawab bahwa mereka percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19. Jumlah tersebut memang naik dari angka sebelumnya yaitu 31,3% pada bulan Juni lalu, namun kenaikan tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan hasil Survei Persepsi Publik Indonesia tentang Virus Corona yang juga diselenggarakan oleh KedaiKOPI yaitu pada 3-4 Maret 2020. Jumlah responden yang percaya Masyarakat Indonesia kebal terhadap COVID-19 pada bulan Maret lalu sebesar 42,1%.”

Saat ini, Pemerintah sedang menggalakkan pembuatan vaksin untuk COVID-19. Terkait hal tersebut, Kunto menyatakan “Usaha Pemerintah mengenai pembuatan vaksin untuk COVID-19 ini mendapatkan tanggapan yang positif dari responden. Sebanyak 65,2% menyatakan bahwa mereka percaya pemerintah akan menemukan vaksin COVID-19 ini. Kepercayaan yang tinggi tersebut juga berimbas kepada optimisme responden terhadap vaksin lokal yang dikembangkan pemerintah yaitu Vaksin Merah Putih. Sebanyak 70,1% merasa optimis terhadap vaksin lokal tersebut.”

Seperti yang kita ketahui, per September 2020 ini, vaksin tersebut masih dalam tahap pengembangan. Sebanyak 57,0% responden menyatakan ingin menggunakan vaksin tersebut jika sudah ditemukan. Terkait temuan tersebut, Kunto menambahkan, “Kepercayaan, optimisme, dan keinginan dari masyarakat yang tinggi terhadap Vaksin Merah Putih seharusnya menjadi motivasi bagi pemerintah dalam mengembangkan vaksin ini tidak hanya secara cepat, namun juga tepat dan sesuai dengan kaidah etika yang sudah berlaku.”
*

Lebih detail terkait hasil survei ini dapat diunduh melalui tautan berikut:

Survei COVID-19 Nasional

 

Apabila ada pertanyaan lebih jauh, anda dapat menghubungi kontak berikut di bawah

Narahubung:
Justito Adiprasetio (+62 817-9083-336)
Kunto Adi Wibowo (+62 821-1665-7021)

Survei Tokoh Alternatif Nasional

Rilis Pers

Survei Tokoh Alternatif Nasional menempatkan tokoh-tokoh politisi nasional yang memiliki persepsi baik di hadapan publik Indonesia serta mempunyai potensi untuk berkontestasi dalam pertarungan politik Indonesia ke depan.

Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik) menemukan faktor yang disukai masyarakat pada sosok Susi Pudjiastusti, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Khofifah, Amran Sulaiman, dan Rizal Ramli.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menuturkan, “Nama-nama tersebut mula-mula didapatkan melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan perwakilan dari setiap provinsi secara daring sebelum survei dilakukan untuk menyaring nama sekaligus menajamkan isu yang akan ditanyakan pada responden”.

Dari laporan hasil akhir survei terkait tingkat kesukaan publik adalah:

  1. Susi Pudjiastuti (24,6%)
  2. Anies Baswedan (20,1%)
  3. Ridwan Kamil (15,4%)
  4. Tri Rismaharini (14,7%)
  5. Sri Mulyani (10,1%)
  6. Andi Amran Sulaiman (8,7%)
  7. Khofifah Indar Parawansa (4,1%)
  8. Rizal Ramli (2,3%)

Survei yang digelar secara nasional (34 provinsi) pada tanggal 1-10 Juni 2020 dengan melibatkan 1200 responden dengan metode online survey ini secara umum menggambarkan tingkat kesukaan publik terhadap para tokoh alternatif Indonesia.

Kunto mengatakan, “Hal yang menarik dari hasil survei tokoh ini adalah tingginya tingkat kesukaan terhadap Susi Pudjiastuti yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Susi Pudjiastuti dipersepsikan publik sebagai sosok yang berani (21,3%), walaupun dirinya memiliki kekurangan karena pendidikannya yang tidak formal (2,9%).”

Kunto juga menambahkan, “Selain itu juga muncul nama Andi Amran Sulaiman yang merupakan Mantan Menteri Pertanian sebagai satu-satunya tokoh yang berasal dari Indonesia Timur dan menjadi tokoh yang mewakili Indonesia Timur. Andi dipersepsikan publik memiliki kinerja baik (4,6%), walaupun dirinya kurang dikenal (2,4%)”.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio, menjelaskan, “Anies Baswedan adalah kepala daerah yang mendapatkan tingkat kesukaan tertinggi, mengungguli RIdwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Secara keseluruhan bahkan Anies Baswedan menempati peringkat kedua, di bawah Susi Pudjiastuti. Anies Baswedan dianggap berprestasi karena menurut responden telah Memimpin dengan baik (6,5%), walaupun sebagian dari publik menganggap dirinya kurang tegas (7,5%), hal yang menjadi kekurangan dirinya”.

Berdasarkan survei tersebut didapatkan, sosok yang dipersepsikan bersih oleh publik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (65,3%), Ridwan Kamil (58,6%), Tri Rismaharini (54,9%), Sri Mulyani (52,3%), Anies Baswedan (49,9%), Khofifah Indar parawansa (48,3%), Andi Amran Sulaiman (44,8%), dan Rizal Ramli (37,8%).

Sosok yang dipersepsikan memerangi korupsi berturut-turut, Susi Pudjiastuti (63,8%), Ridwan Kamil (56,0%), Tri Rismaharini (53,8%), Sri Mulyani (51,2%), Khofifah Indar Parawansa (46,3%), Anies Baswedan (45,9%), Andri Amran Sulaiman (43,6%), dan Rizal Ramli (37,1%).

Sosok yang dipersepsikan berani dalam bertindak berturut-turut, Susi Pudjiastuti (67,8%), Tri Rismaharini (56,7%), Ridwan Kamil (54,7%), Sri Mulyani (53,4%), Anies Baswedan (48,6%), Andri Amran Sulaiman (46,9%), Khofifah Indar Parawansa (46,7%), dan Rizal Ramli (41,2%).

Sedangkan sosok yang dipersepsikan memiliki kinerja baik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (66,3%), Ridwan Kamil (61%), Tri Rismaharini (56,5%), Sri Mulyani (53,3%), Khofifah Indar Parawansa (49,2%), Anies Baswedan (46,8%), Andri Amran Sulaiman (44,5%), dan Rizal Ramli (36,3%).

Justito menjelaskan, “Hasil survei juga menunjukkan bila mereka yang berada pada SES D, E1, dan E2 lebih menyukai sosok Rizal Ramli, Andi Amran Sulaiman, dan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini menunjukkan sosok ini lebih dikenal oleh masyarakat kelas bawah. Bila dibandingkan dengan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani yang sosoknya lebih banyak disukai oleh SES AB dan C1.”

“Berdasarkan kriteria usia kita dapat melihat para Pemilih Pemula (17-21 Tahun) dan Pemilih Usia Muda (22-36 Tahun) cenderung memilih sosok perempuan. Sri Mulyani (14,9% Pemilih Pemula + 55,4% Pemilih Usia Muda), Susi Pudjiastuti (10,8 Pemilih Pemula + 57,1% Pemilih Usia Muda), dan Khofifah Indar Parawansa (24,5% Pemilih Pemula + 42,9% Pemilih Usia Muda) lebih banyak dipilih oleh para pemilih pemula dan usia muda, bila dibandingkan dengan politisi laki-laki”, tutur Justito. “Survei ini menunjukkan bila mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Susi Pudjiastuti (24,6%) dan Andi Amran Sulaiman (8,7%), maupun mereka yang menjadi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan (20,1%) dan Ridwan Kamil (15,4%) memiliki kans untuk dapat terus disukai dan meningkatkan popularitas mereka di hadapan publik”, pungkas Justito.

 

Contact person:

Justito Adiprasetio (+628179083336)

Diskusi KedaiKOPI – COVID-19 Mendidik Kita Agar Lebih Peka Terhadap Etika dan Kemanusiaan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Rocky Gerung menuturkan “Jadi sebetulnya ekonomi dan etika itu ada dalam satu napas. Nah COVID-19 ini mengajarkan kita untuk mengembalikan etika kepada kehidupan keseharian manusia. Hal tersebut justru itu yang tidak dihargai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mempertahankan politik infrastruktur tanpa melihat aspek lain.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Prof. Firmanzah, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

“COVID-19 ini memberi kita pelajaran agar lebih peka terhadap etika. Keakraban justru tumbuh di dalam masyarakat, tetapi di istana justru muncul arogansi. Keputusan Mahkamah Agung terkait BPJS misalnya dibatalkan oleh lembaga eksekutif.” Ujar Rocky.

Padahal menurut Rocky, “COVID-19 semestinya bisa mendidik kita untuk mempertahankan dimensi sosial dalam masyarakat.”

Senada dengan Rocky, Sandiaga Uno mengatakan, “COVID-19 ini telah mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita harus bisa jaga. Pertama kesehatan publik banyak yang kurang, banyak fasilitas kesehatan yang kurang. Kedua mengenai ekonomi, ternyata ekonomi kita belum bisa menghadapi extra shock. Ketiga mengenai lapangan kerja yang banyak sekali terdampak. Berikutnya data. Sebenarnya kalau kita punya data yang kuat dan mempunyai kemampuan analisa maka kebijakan-kebijakan akan berdasarkan data.”

Sayang menurut Sandiaga, kita tidak banyak belajar dari wabah ini. Terutama karena kordinasi pengambil kebijakan yang lemah.

“Kebijakan sekarang lack coordination, sehingga kebijakan-kebijakan menjadi kurang tepat. Belum lagi penyakit ini baru dikenal dan dampaknya baru terasa. Harga bahan pokok mulai naik. Ketersediaan pasokan mulai tersendat dan harga mulai naik. Tanpa kordinasi, sulit untuk membayangkan masalah multidimensi ini dapat tertangani”, tutur Sandi.

Menurut Sandi, seharusnya pemerintah fokus pada kesehatan, “Kita harus dahulukan sisi kesehatan dan kemanusiaan. Jika kita patuh terhadap kebijakan, maka akan mudah untuk keluar dari pandemi. Jadi kita harus pastikan dulu kesehatan, baru kita keluar dari pertarungan COVID ini baru kita relaksasi ekonomi.”

Prof. Firmanzah sebagai menambahkan, “Ada dua pilar ekonomi yang dihantam oleh COVID-19, yaitu people mobility dan people gathering. People mobility mungkin tidak begitu mengganggu ekonomi, masih bisa mobile banking. Celakanya COVID-19 sangat mengganggu people gathering sehingga ekonomi terganggu juga.”

“Tantangan ini, dirasakan oleh semua pihak. Tahun ini ekonomi, baik di negara maju dan berkembang, mengalami pertumbuhan negatif. COVID-19 melukai semua pihak”, ujar Prof. Firmanzah.

Prof. Firmanzah mengatakan, “Ekonomi Indonesia diprediksi masih bisa tumbuh di angka 1 persen apabila penangangan pandemi ini bisa selesai di bulan Juni/Juli. Apabila selesai di luar Juni/Juli diperkirakan pertumbuhan Indonesia di bawah 1 persen. Tentu kita bisa menilai sendiri prediksi tersebut”

Prof. Firmanzah menjelaskan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah fokus pada penanganan kesehatan-nya terlebih dahlu. Sehingga wabah tidak semakin dalam melukai banyak sektor kehidupan ekonomi dan sosial kita.

“Kalau ingin menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dari sejak awal seharusnya itu dipetakan”, pungkas Prof. Firmanzah.

Hendri Satrio, menutup diskusi dengan mengatakan, “Beberapa kali saya mendengarkan kata hurting, artinya banyak sekali COVID-19 yang membuat kita terluka. Namun dari sana, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti lebih menghargai apa yang dimiliki di rumah dan hal-hal kecil lain.”

Selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini

Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Acuan Moral yang Mempengaruhi Cara Pemilih Memberikan Suara

Jonathan Haidt, seorang Profesor dari New York University melakukan sebuah penelitian mengenai nilai moral yang tertanam di pikiran masyarakat. Moral pada dasarnya telah terkonstruksi sejak seorang individu itu lahir, dan dibentuk oleh faktor lingkungan dan budaya. Menurut Haidt, setidaknya terdapat lima nilai moral yang ada di pikiran masyarakat, yakni diantaranya adalah:

1.Care – harm: kebaikan, kelembutan, pemeliharaan
2.Fairness – cheating: keadilan, hak, dan otonomi
3.Loyalty – betrayal: patriotisme dan pengorbanan terhadap kelompok
4.Authority – subversion: kepemimpinan, termasuk menghormati otoritas yang sah dan tradisi
5.Sanctity – degradation: gagasan-gagasan keagamaan atau religiusitas.

Lima nilai moral ini kemudian yang membentuk persepsi individu dalam memberikan suara di pemilihan umum. Setiap individu memiliki prioritas yang berbeda terhadap kelima nilai moral tersebut. Ini yang kemudian menjadikan pilihan atau suara individu di pemilihan umum berbeda-beda.

Penelitian ini dilakukan tidak hanya di Amerika Serikat, namun juga dilakukan di beberapa negara lainnya yakni Kanada, Inggris, Eropa Barat, Eropa Timur, Australia, Amerika Latin, Asia Timur, serta Asia Selatan. Di beberapa negara tersebut, ditemukan pola yang sama mengenai prioritas nilai moral di masyarakat.

Temuan dari penelitian ini adalah setidaknya terdapat dua pola arus ideologi yang sama di masyarakat dalam hal memberikan prioritas terhadap lima nilai moral di atas yakni liberal dan konservatif. Kelompok liberal cenderung untuk memberikan perhatian atau prioritas lebih terhadap nilai moral care – harm dan fairness – cheating. Ini disebabkan karena kelompok liberal menolak dan melawan ketidaksetaraan serta eksploitasi. Sedangkan untuk kelompok konservatif, lebih memprioritaskan nilai moral loyalty – betrayal, authority – subversion, serta sanctity – degradation. Realisasi dari ketiga nilai moral tersebut adalah menjadi anggota yang baik dalam sebuah kelompok serta menjadi pendukung bagi tatanan sosial dan tradisi yang telah melekat di masyarakat.

Masyarakat kemudian akan memilih kandidat di dalam pemilihan umum yang dinilai atau dipersepsi sesuai dengan moral yang dianut.

Sumber:
The Guardian

Pertumbuhan Ekonomi Selama 20 Tahun Hanya Dinikmati Orang Kaya. Seberapa Parah Ketimpangan di Indonesia?

Selama 20 tahun terakhir, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengah angka di tahun 1999. Namun hal tersebut tidak serta merta menjamin bahwa pemerataan ekonomi telah tercapai seutuhnya di Indonesia. Meskipun tingkat kemiskinan menurun ternyata kesenjangan ekonomi masih tinggi di masyarakat. Berdasarkan artikel yang dilansir The Conversation, kesenjangan ekonomi di Indonesia semakin meningkat tajam sejak tahun 2000. Ini terbukti dengan sebanyak 20 persen pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh penduduk terkaya atau kelas konsumen.

Berikut artikel selengkapnya perihal kesenjangan ekonomi tersebut:

Pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun hanya dinikmati orang kaya. Seberapa parah ketimpangan di Indonesia?

File 20180824 149496 1jwd1w6.jpg?ixlib=rb 1.1
Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan.
www.shutterstock.com

Yenny Tjoe, Griffith University

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan lebih dari setengah dari angka di tahun 1999.

Namun, sebuah laporan pada 2015 memberikan peringatan. Sejak tahun 2000 ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20% persen penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya.

Tapi kebijakan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di bawah Presiden Joko Widodo tampaknya memberikan hasil.

Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya ketimpangan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menduduki urutan ketiga tercepat di antara negara-negara anggota G20. Statistik terbaru menunjukkan bahwa sejak 2000 hingga 2017 Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) per kapita meningkat rata-rata 4% setiap tahun, setelah Cina dan India, yang masing-masing tumbuh 9% dan 5,5% per tahun.

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia memicu tingginya ketimpangan antar penduduk. Hal ini tercermin dalam indeks Gini – indeks untuk mengukur ketimpangan dalam sebuah negara dari 0 (kesetaraan sempurna) sampai 100 (ketidaksetaraan sempurna).

Data dari Bank Dunia mengungkapkan indeks Gini Indonesia meningkat dari 30.0 pada dekade 1990-an menjadi 39.0 pada 2017.

Indeks Gini per negara. Indeks Gini antara 40 dan 50 menunjukkan ketimpangan ekonomi yang tinggi, sedangkan angka di atas 50 menunjukkan tingkat ketimpangan yang parah; Sumber: World Bank, CIA, *Australia data OECD,
*Biro Statistik Hong Kong, Singapura dan Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan di Indonesia mulai meningkat pada awal 1990-an.

Krisis moneter tahun 1998 sempat menurunkan ketimpangan di Indonesia karena krisis tersebut berdampak signifikan terhadap kalangan orang kaya pada saat itu. Namun, kesenjangan antara kaya dan miskin kembali meningkat cepat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Indeks Gini naik dari 31.0 pada masa kepresidenan Megawati tahun 2001
menjadi 41.0 pada tahun 2014 di bawah pemerintahan SBY.

Indeks Gini Indonesia, 1990 – 2017; Sumber: BPS.

Ketimpangan ekonomi yang didorong oleh kelas konsumen

Laporan Bank Dunia pada tahun 2015 menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh 20% kelompok terkaya. Kelompok ini diidentifikasi sebagai kelas konsumen. Mereka adalah orang-orang yang pendapatan bersih per tahun di atas US$3.600 atau Rp 52.6 juta dan pengeluaran per hari nya sekitar US$10 hingga US$100 untuk makanan, transportasi, dan perlengkapan rumah tangga lainnya.

Saat ini, setidaknya 70 juta orang di Indonesia termasuk dalam golongan kelas konsumen. Kelompok ini diproyeksikan akan mencapai 135 juta orang pada tahun 2030, atau setengah dari total penduduk Indonesia.

Sejak tahun 2000 kelas konsumen Indonesia sudah muncul dan terus berkembang kuat berkat pertumbuhan ekonomi selama dua dekade terakhir. Pendapatan mereka meningkat dikarenakan dua hal: kualifikasi pendidikan mereka tinggi dan permintaan pasar terhadap pekerja profesional terampil meningkat. Kelompok kelas konsumen ini berperan cukup penting bagi Indonesia, yaitu meningkatkan pendapatan pajak negara dan juga menuntut pelayanan publik yang lebih baik dan transparan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun di sisi lain, mereka yang berpendidikan rendah semakin sulit mengakses lapangan kerja. Mereka terjebak dalam pekerjaan dengan gaji rendah. Banyak dari mereka adalah petani dan nelayan di daerah pedesaan dan mereka yang bekerja di sektor informal. Karena upah mereka naiknya lebih lambat dari gaji pekerja terampil, ketimpangan ekonomi di Indonesia melebar.

Ketimpangan ekonomi dan pembangunan manusia

Tingginya ketimpangan ekonomi mengakibatkan kelompok berpendapatan rendah tidak mampu mengakses kebutuhan dan pelayanan dasar seperti makanan, kesehatan dan pendidikan. Ini bisa berdampak buruk bagi masyarakat dan memperlambat proses pembangunan manusia – diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan penghasilan individu untuk mendukung kehidupan yang layak. Ada empat kategori pembangunan manusia: sangat tinggi (IPM lebih dari 80), tinggi (antara 70 dan 80), sedang (antara 60 dan 70) dan rendah (di bawah 60).

Berdasarkan data IPM dari lembaga PBB, United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang.

Namun, tingginya kesenjangan antar kaya dan miskin nampaknya telah memperlambat pembangunan manusia Indonesia.

Menurut Human Development Reports, sepanjang tahun 2000-an IPM Indonesia meningkat rata-rata 0,92% per tahun dari 60.4 pada tahun 2000 menjadi 66.2 pada tahun 2010. Gini Indeks selama periode itu adalah antara 31.0 dan 38.0.

Dari tahun 2010 hingga 2014, IPM Indonesia tumbuh jauh lebih lambat, 0,78% per tahun karena ketimpangan ekonomi saat itu lebih tinggi. Pada masa kepresidenan SBY periode kedua, Indeks Gini naik menjadi 41.0.

Menurut para ekonom, pembangunan manusia sebuah negara tergantung pada dua pendorong utama: pertumbuhan ekonomi dan turunnya ketimpangan antar penduduk. Di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sekaligus turunnya ketimpangan.

Selama pemerintahan Jokowi, Indeks Gini berhasil diturunkan ke bawah 40.0. Angka terbaru menunjukkan 38.9 di bulan Maret 2018. Penurunan Indeks Gini diikuti dengan pembangunan manusia Indonesia yang lebih pesat dalam segi kesehatan, pendidikan dan penghasilan individu. Data terbaru menunjukkan IPM Indonesia saat ini adalah 70.8, tumbuh 1,3% per tahun sejak 2015.

Pembangunan manusia tingkat provinsi juga mengalami kemajuan cepat. Data menunjukkan saat ini masih ada 15 provinsi di bawah rata-rata IPM nasional tetapi 14 di antaranya sudah termasuk dalam kategori pembangunan manusia sedang.

15 provinsi di bawah rata-rata IPM, 2014 dan 2017; Source: BPS dan UNDP.

Provinsi daerah tertinggal juga menunjukkan peningkatan pesat dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Di bawah pemerintahan Jokowi, Papua mencatat pembangunan manusia tercepat, diikuti oleh Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat. IPM mereka meningkat masing-masing 1,4%, 1,2% dan 1,1% per tahun.

Upaya mengatasi ketimpangan

Pemerintah berusaha mengatasi masalah ketimpangan melalui berbagai kebijakan.

Pemerintahan SBY fokus pada pengentasan kemiskinan secara progresif. Selama masa jabatannya, anggaran kemiskinan mencapai 7% pada tahun 2014, meningkat dari 5,7% pada tahun 2011. Dalam menanggulangi ketimpangan, program-program SBY berupaya memberdayakan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan dan kredit mikro.

Pemerintahan Jokowi memutuskan untuk melanjutkan program SBY. Dari tahun 2015 hingga 2018, anggaran negara untuk program pengentasan kemiskinan meningkat dari 9% menjadi 12,8%.

Berbeda dengan pendekatan SBY, Jokowi tidak hanya memprioritaskan pembangunan rakyat tetapi juga infrastruktur dalam mengatasi ketimpangan. Menurut saya, inilah alasan mengapa strategi Jokowi lebih efektif daripada SBY dalam menangani ketimpangan.

Pembangunan infrastruktur bertujuan meningkatkan konektivitas serta mengurangi biaya logistik antar daerah. Pemerintahan Jokowi menaruh perhatian ekstra pada 30 proyek prioritas, termasuk proyek Palapa Ring, jalur kereta api Trans Sulawesi,
dan jalan Trans Papua.

Untuk memperkecil kesenjangan pendidikan, pada tahun 2014 Jokowi memperkenalkan Program Indonesia Pintar. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada siswa – siswi keluarga kurang mampu usia 6 hingga 21 tahun dengan tujuan mereka akan menyelesaikan sekolah atau melanjutkan pendidikan minimal 12 tahun. Hingga Oktober 2017, lebih dari 17,9 juta kartu telah didistribusikan dari target 19,7 juta.

Jokowi juga merombak sistem pendidikan kejuruan. Beliau melibatkan pelaku industri untuk berkontribusi dalam pengembangan kurikulum sekolah kejuruan dan teknis. Di bawah kemitraan ini, perusahaan swasta akan menawarkan pelatihan dan peluang magang bagi para siswa dan guru. Perombakan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian para siswa kejuruan dan semakin memperkuat ketrampilan tenaga kerja Indonesia.

Arah yang benar

Ketimpangan yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup manusia, kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan di Indonesia erat kaitannya dengan ketimpangan baik dalam mengakses peluang ekonomi maupun layanan publik.

Strategi pembangunan Jokowi terbukti telah mempertimbangkan masalah ini, makanya pemerintahannya menggabungkan pembangunan infrastruktur bersama sumber daya manusia.

Dengan bertambah lancar transportasi dan komunikasi di daerah, dan lebih banyak orang di pedesaan mendapat akses layanan publik yang setara, ketimpangan ekonomi akan semakin menurun. Indonesia kini juga bergerak ke arah yang benar dalam penanggulangan kesenjangan yang lebih efektif.

Mengatasi ketimpangan tetap merupakan tantangan bagi Indonesia. Saat ini kita juga perlu taruh perhatian pada pemerintah daerah. Mereka sekarang berperan sangat penting, terutama dalam memastikan dana dan program yang turun di daerah dapat ditangani secara optimal sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan menciptakan lapangan pekerjaan di desa.The Conversation

Yenny Tjoe, Lecturer/ Tutor in International Economics, Griffith University

Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.