Survei Tokoh Alternatif Nasional

Rilis Pers

Survei Tokoh Alternatif Nasional menempatkan tokoh-tokoh politisi nasional yang memiliki persepsi baik di hadapan publik Indonesia serta mempunyai potensi untuk berkontestasi dalam pertarungan politik Indonesia ke depan.

Survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik) menemukan faktor yang disukai masyarakat pada sosok Susi Pudjiastusti, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma, Sri Mulyani, Andi Amran Sulaiman, Khofifah, Amran Sulaiman, dan Rizal Ramli.

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo menuturkan, “Nama-nama tersebut mula-mula didapatkan melalui FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan dengan perwakilan dari setiap provinsi secara daring sebelum survei dilakukan untuk menyaring nama sekaligus menajamkan isu yang akan ditanyakan pada responden”.

Dari laporan hasil akhir survei terkait tingkat kesukaan publik adalah:

  1. Susi Pudjiastuti (24,6%)
  2. Anies Baswedan (20,1%)
  3. Ridwan Kamil (15,4%)
  4. Tri Rismaharini (14,7%)
  5. Sri Mulyani (10,1%)
  6. Andi Amran Sulaiman (8,7%)
  7. Khofifah Indar Parawansa (4,1%)
  8. Rizal Ramli (2,3%)

Survei yang digelar secara nasional (34 provinsi) pada tanggal 1-10 Juni 2020 dengan melibatkan 1200 responden dengan metode online survey ini secara umum menggambarkan tingkat kesukaan publik terhadap para tokoh alternatif Indonesia.

Kunto mengatakan, “Hal yang menarik dari hasil survei tokoh ini adalah tingginya tingkat kesukaan terhadap Susi Pudjiastuti yang merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode pemerintahan Jokowi sebelumnya. Susi Pudjiastuti dipersepsikan publik sebagai sosok yang berani (21,3%), walaupun dirinya memiliki kekurangan karena pendidikannya yang tidak formal (2,9%).”

Kunto juga menambahkan, “Selain itu juga muncul nama Andi Amran Sulaiman yang merupakan Mantan Menteri Pertanian sebagai satu-satunya tokoh yang berasal dari Indonesia Timur dan menjadi tokoh yang mewakili Indonesia Timur. Andi dipersepsikan publik memiliki kinerja baik (4,6%), walaupun dirinya kurang dikenal (2,4%)”.

Peneliti Senior Lembaga Survei KedaiKOPI, Justito Adiprasetio, menjelaskan, “Anies Baswedan adalah kepala daerah yang mendapatkan tingkat kesukaan tertinggi, mengungguli RIdwan Kamil, Tri Rismaharini, dan Khofifah Indar Parawansa. Secara keseluruhan bahkan Anies Baswedan menempati peringkat kedua, di bawah Susi Pudjiastuti. Anies Baswedan dianggap berprestasi karena menurut responden telah Memimpin dengan baik (6,5%), walaupun sebagian dari publik menganggap dirinya kurang tegas (7,5%), hal yang menjadi kekurangan dirinya”.

Berdasarkan survei tersebut didapatkan, sosok yang dipersepsikan bersih oleh publik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (65,3%), Ridwan Kamil (58,6%), Tri Rismaharini (54,9%), Sri Mulyani (52,3%), Anies Baswedan (49,9%), Khofifah Indar parawansa (48,3%), Andi Amran Sulaiman (44,8%), dan Rizal Ramli (37,8%).

Sosok yang dipersepsikan memerangi korupsi berturut-turut, Susi Pudjiastuti (63,8%), Ridwan Kamil (56,0%), Tri Rismaharini (53,8%), Sri Mulyani (51,2%), Khofifah Indar Parawansa (46,3%), Anies Baswedan (45,9%), Andri Amran Sulaiman (43,6%), dan Rizal Ramli (37,1%).

Sosok yang dipersepsikan berani dalam bertindak berturut-turut, Susi Pudjiastuti (67,8%), Tri Rismaharini (56,7%), Ridwan Kamil (54,7%), Sri Mulyani (53,4%), Anies Baswedan (48,6%), Andri Amran Sulaiman (46,9%), Khofifah Indar Parawansa (46,7%), dan Rizal Ramli (41,2%).

Sedangkan sosok yang dipersepsikan memiliki kinerja baik berturut-turut, Susi Pudjiastuti (66,3%), Ridwan Kamil (61%), Tri Rismaharini (56,5%), Sri Mulyani (53,3%), Khofifah Indar Parawansa (49,2%), Anies Baswedan (46,8%), Andri Amran Sulaiman (44,5%), dan Rizal Ramli (36,3%).

Justito menjelaskan, “Hasil survei juga menunjukkan bila mereka yang berada pada SES D, E1, dan E2 lebih menyukai sosok Rizal Ramli, Andi Amran Sulaiman, dan Khofifah Indar Parawansa. Hal ini menunjukkan sosok ini lebih dikenal oleh masyarakat kelas bawah. Bila dibandingkan dengan Tri Rismaharini dan Sri Mulyani yang sosoknya lebih banyak disukai oleh SES AB dan C1.”

“Berdasarkan kriteria usia kita dapat melihat para Pemilih Pemula (17-21 Tahun) dan Pemilih Usia Muda (22-36 Tahun) cenderung memilih sosok perempuan. Sri Mulyani (14,9% Pemilih Pemula + 55,4% Pemilih Usia Muda), Susi Pudjiastuti (10,8 Pemilih Pemula + 57,1% Pemilih Usia Muda), dan Khofifah Indar Parawansa (24,5% Pemilih Pemula + 42,9% Pemilih Usia Muda) lebih banyak dipilih oleh para pemilih pemula dan usia muda, bila dibandingkan dengan politisi laki-laki”, tutur Justito. “Survei ini menunjukkan bila mereka yang berada di luar pemerintahan seperti Susi Pudjiastuti (24,6%) dan Andi Amran Sulaiman (8,7%), maupun mereka yang menjadi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan (20,1%) dan Ridwan Kamil (15,4%) memiliki kans untuk dapat terus disukai dan meningkatkan popularitas mereka di hadapan publik”, pungkas Justito.

 

Contact person:

Justito Adiprasetio (+628179083336)

Diskusi KedaiKOPI – COVID-19 Mendidik Kita Agar Lebih Peka Terhadap Etika dan Kemanusiaan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Rocky Gerung menuturkan “Jadi sebetulnya ekonomi dan etika itu ada dalam satu napas. Nah COVID-19 ini mengajarkan kita untuk mengembalikan etika kepada kehidupan keseharian manusia. Hal tersebut justru itu yang tidak dihargai oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah mempertahankan politik infrastruktur tanpa melihat aspek lain.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Prof. Firmanzah, Ph.D., Rektor Universitas Paramadina. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

“COVID-19 ini memberi kita pelajaran agar lebih peka terhadap etika. Keakraban justru tumbuh di dalam masyarakat, tetapi di istana justru muncul arogansi. Keputusan Mahkamah Agung terkait BPJS misalnya dibatalkan oleh lembaga eksekutif.” Ujar Rocky.

Padahal menurut Rocky, “COVID-19 semestinya bisa mendidik kita untuk mempertahankan dimensi sosial dalam masyarakat.”

Senada dengan Rocky, Sandiaga Uno mengatakan, “COVID-19 ini telah mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita harus bisa jaga. Pertama kesehatan publik banyak yang kurang, banyak fasilitas kesehatan yang kurang. Kedua mengenai ekonomi, ternyata ekonomi kita belum bisa menghadapi extra shock. Ketiga mengenai lapangan kerja yang banyak sekali terdampak. Berikutnya data. Sebenarnya kalau kita punya data yang kuat dan mempunyai kemampuan analisa maka kebijakan-kebijakan akan berdasarkan data.”

Sayang menurut Sandiaga, kita tidak banyak belajar dari wabah ini. Terutama karena kordinasi pengambil kebijakan yang lemah.

“Kebijakan sekarang lack coordination, sehingga kebijakan-kebijakan menjadi kurang tepat. Belum lagi penyakit ini baru dikenal dan dampaknya baru terasa. Harga bahan pokok mulai naik. Ketersediaan pasokan mulai tersendat dan harga mulai naik. Tanpa kordinasi, sulit untuk membayangkan masalah multidimensi ini dapat tertangani”, tutur Sandi.

Menurut Sandi, seharusnya pemerintah fokus pada kesehatan, “Kita harus dahulukan sisi kesehatan dan kemanusiaan. Jika kita patuh terhadap kebijakan, maka akan mudah untuk keluar dari pandemi. Jadi kita harus pastikan dulu kesehatan, baru kita keluar dari pertarungan COVID ini baru kita relaksasi ekonomi.”

Prof. Firmanzah sebagai menambahkan, “Ada dua pilar ekonomi yang dihantam oleh COVID-19, yaitu people mobility dan people gathering. People mobility mungkin tidak begitu mengganggu ekonomi, masih bisa mobile banking. Celakanya COVID-19 sangat mengganggu people gathering sehingga ekonomi terganggu juga.”

“Tantangan ini, dirasakan oleh semua pihak. Tahun ini ekonomi, baik di negara maju dan berkembang, mengalami pertumbuhan negatif. COVID-19 melukai semua pihak”, ujar Prof. Firmanzah.

Prof. Firmanzah mengatakan, “Ekonomi Indonesia diprediksi masih bisa tumbuh di angka 1 persen apabila penangangan pandemi ini bisa selesai di bulan Juni/Juli. Apabila selesai di luar Juni/Juli diperkirakan pertumbuhan Indonesia di bawah 1 persen. Tentu kita bisa menilai sendiri prediksi tersebut”

Prof. Firmanzah menjelaskan, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah fokus pada penanganan kesehatan-nya terlebih dahlu. Sehingga wabah tidak semakin dalam melukai banyak sektor kehidupan ekonomi dan sosial kita.

“Kalau ingin menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dari sejak awal seharusnya itu dipetakan”, pungkas Prof. Firmanzah.

Hendri Satrio, menutup diskusi dengan mengatakan, “Beberapa kali saya mendengarkan kata hurting, artinya banyak sekali COVID-19 yang membuat kita terluka. Namun dari sana, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, seperti lebih menghargai apa yang dimiliki di rumah dan hal-hal kecil lain.”

Selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini

Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Prof. Firmanzah dan Sandiaga Uno: COVID-19 Seharusnya Mendidik Pemerintah untuk Fokus pada Kesehatan

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Prof. Firmanzah, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)

Prof. Firmanzah, Rektor Universitas Paramadina menuturkan “Kita hanya bisa menyelamatkan ekonomi kita kalau pandemi ini bisa tertangani. Kalau pandemi ini masih ada, sampai kapanpun sampai berapapun defisit yang kita gelontorkan. Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi, pandemi harus diselesaikan. Dalam menyelesaikan pandemi tentu ada cost-nya yang harus ditangani bersama-sama. Dari sejak awal seharusnya itu harus dipetakan.”

Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Firmanzah dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Kita Dididik Corona, bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Rocky Gerung. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Kamis, 14 Mei 2020 pukul 16.00.

Banyak kalangan yang sepakat bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini jauh lebih parah dibandingkan dengan apa yang terjadi sepuluh tahun lalu, crisis apromore case. Terakhir IMF merilis publikasi bahwa global economy akan terkontraksi 3 persen, jadi minus 3 persen ekonomi dunia. Kalau dibandingkan dengan krisis finansial global 2009, global economy _terkontrasi minus 0,1 persen, tetapi tahun ini diperkirakan minus 3 persen. Dan kalau kita lihat total lost, mudah-mudahan bentuknya adalah sementara saja, jadi 2020 kita akan turun lalu pada 2020 ke 2021 kita akan _recovery.

Sandiaga Uno, menambahkan “Banyak sekali lapangan kerja yang sekarang terdampak. Sebetulnyaperusahaan-perusahaan ini memiliki banyak opsi, tapi opsinya akhirnya harus melakukan PHK karena mereka tidak memiliki cadangan dana tunai yang cukup. Jadi selama ini bisnis yang kita kelola yang selama ini kita minimize cas_e kita, kita _maximize non-current assets kita. Ini ternyata harus punya satu pemikiran ke depan bahwa bisnis itu dikelola bukan me-maximize margin dan keuntungan yang harus dibagi, tetapi juga sustainability.

Bagi Sandi, pemerintah dapat memulihkan ekonomi bila pemerintah secara serius memperhatikan aspek kesehatan. Termasuk untuk ke depannya, dunia kesehatan harus mendapatkan perhatian serius.

“COVID-19 ini sedang mendidik kita, paling tidak dari segi kesehatan kita banyak belajar yang luar biasa ya ilmu-ilmu tentang bagaimana kita public health itu selama ini underinfested. Bahwa kita di dunia usaha kita ga terlalu melihat sisi kesehatan masyarakat ini sebagai hal yang harus kita lakukan investasi secara besar-besaran. Sekarang kita bisa melihat fasilitas kesehatan kita kurang, juga kita lihat alat-alat kesehatan, obat-obatan masih banyak yang kita belum memiliki kemampuan”, tutur Sandi.

Hal tersebut menurut Sandi harus dimulai dengan prediksi yang akurat, serta data yang kuat. Dengan kepemilikan data yang baik, pemerintah bisa mengambil kebijakan tidak hanya untuk menangani COVID-19, tetapi juga untuk mengantisipasi bencana ke depannya.

“Sebetulnya kalau kita punya data yang kuat dan kita bisa punya kemampuan menganalisa data tersebut. Kebijakan-kebijakan yang akan diambil akhirnya semua berbasis data”, tutur Sandi.

Rocky Gerung menambahkan, penanganan yang buruk disebabkan oleh minimnya kepemimpinan.

“Publik merasa bahwa tidak ada leadership sebetulnya untuk mempercepat kita keluar dari jebakan COVID-19 ini. Jadi COVID mungkin tidak bisa berakhir karena masih dikuasai these stupid. COVID vs stupid. Dan ke-stupid-an itu yang justru kita saksikan melalui leadership yang compang-camping”, tutur Rocky.

Menurut Rocky, kita tidak bolek jatuh pada apa yang disebut sebagai frustasi sosial. Karena akan menggerus aspek psiko-sosial masyarakat.

“Frustrasi sosial menyebabkan kondisi psikis bangsa ini terganggu dan itu adalah ongkos ekonomi yang panjang. Dan pemerintah tidak memasukkan dimensi itu, seolah-olah herd imunity akan berlangsung dengan sendirinya. Tetapi dalam menunggu herd imunity itu, masalah-masalah psiko-sosial ini tumbuh terus-menerus.” Ujar Rocky.

Hendri Satrio melengkapi, “Tekanan-tekanan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari publik terhadap jawaban dari pertanyaan publik, “kapan kita bisa melalui ini?” Ternyata justru membuat mereka itu berpolemik yang justru membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu turun terus-menerus. Tekanan-tekanan ini justru harus diperbaiki pemerintah supaya kepercayaan perlahan tumbuh.”

“Pelajaran tentang leadership, adalah hal yang penting dalam penanganan COVID-19. Hingga hari ini memang pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa hal yang baik, tapi beberapa hal juga yang mengejutkan”, pungkas Hendri.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI dengan klik pranala ini
Spesial Ramadhan: Ngopi Bareng Bang Sandi, Bung Rocky, Bang Hensat Edisi Ketiga ft. Prof. Firmanzah

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Rocky Gerung: Dokter Meninggal Karena Kebijakan yang Buruk, Bukan karena Covid-19

Siaran pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)

Rocky Gerung menuturkan ”Saya menganggap virus ini di Indonesia tidak ditularkan secara alami seperti pada gagang pintu, dll. Virus ini ditularkan oleh kebijakan pemerintah yag buruk, sehingga mempercepat penyebaran virus. Kebijakan buruk ini berlanjut sampai sekarang. Asumsi-asumsi yang dilakukan pemerintah juga tidak berlandaskan data yang kuat.”

Kritik terhadap pemerintah tersebut disampaikan oleh Rocky dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Sandiaga Uno, Hendri Satrio dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Selasa, 5 Mei 2020 pukul 16.00.

Rocky juga mengkritik pelonggaran PSBB, “turunnya pasien virus bisa terjadi kalau rakyat di-freeze. Logikanya ini pemerintah ini ngaco, dia mendatangkan alat deteksi tapi melakukan relaksasi atau memperlonggar peluang penyebaran virus.”

Dr. Daeng Faqih menuturkan, kesalahan kebijakan akan mempersulit keadaan, “Memang angka testing kita berada pada titik rendah. Target sebenarnya 10.000 per hari. Tetapi memang betul mobilitas itu sangat berpengaruh, kalau mobilitas itu tinggi tindakan tracing dan treat akan sulit.”

Dr. Daeng Faqih melengkapai bahwa tantangan menghadapi virus Covid-19 diperberat dengan lemahnya industri kesehatan Indonesia.

“Dengan corona virus ini sebenarnya kita sudah sadar betul industri kesehatan sangat lemah. Masalah obat, masalah kesehatan, dll. Alat juga begitu, kita belum bisa membuat alat canggih. Setelah Covid-19 ini kita sadar bahwa industri kesehatan kita belum siap. Semoga setelah ini kita tidak impor semua lagi”, tutur Dr. Daeng Faqih.

Strategi yang tepat menurut Dr. Daeng adalah dengan fokus pada social distancing dan penjagaan kesehatan yang difasilitasi oleh pemerintah. “Saya berharap pemerintah tetap fokus pada, yang pertama orang yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat. Kedua strateginya adalah yang sehat jangan sampai ketularan. Tetap lakukan distancing dan jaga kesehatan”, tutur Dr Daeng Faqih.

Sandiaga Uno, kemudian menuturkan bahwa pemerintah harus mulai memikirkan kebijakan untuk menghadapi new normal. Sandiaga Uno mengambil contoh industri pariwisata.

“Pariwisata akan sedikit berubah dengan pendekatan berbeda. Naik pesawat bisa ngantre 3 jam. Bisnis terkait pencegahan ini akan meroket luar biasa. Restoran akan lebih banyak yang outdoor karena indoor itu berisiko. Aktivitas olahraga juga bisa meningkat terkait upaya meningkatkan imunitas. Setelah Covid-19 ini orang-orang akan sangat hati-hati” ujar Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan bahwa wabah ini mengungkap kelemahan Indonesia, yaitu di sektor pendidikan, “Sektor pendidikan belum terdistribusi secara fundamental. Sistem pendidikan kita seperti ini tidak adil, karena tidak semua orang memiliki akses internet yang baik.”

Sandi kemudian mengajukan pertanyaan retorik, “Sebetulnya common sense, hal-hal yang menjadi perdebatan. Apakah mau melonggarkan PSBB sementara kasus masih naik?”

Menurut Sandi, pemerintah seharusnya benar-benar berfokus pada penanganan kesehatan terkait Covid-19 karena akan selalu ada kesempatan ekonomi berikutnya. “Peluang-peluang bisa muncul setelah Covid-19. Hari-hari yang cerah itu biasa kita dapatkan setelah badai berlalu.”

Hendri Satrio menutup diskusi dengan pernyataan, “Pemerintah semestinya mengeluarkan kebijakan yang cerdas dan konsisten, kalau sulit membuat kebijakan cerdas minimal buatlah kebijakan yang konsisten! Agar tidak membingungkan”.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI.

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI – Sandiaga Uno: Kebijakan Pemerintah harus Berbasis Sains dan Data

Siaran pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH. (Ketua Ikatan Dokter Indonesia)

Sandiaga Uno menuturkan, “Sepertinya ada trial baloon untuk mendapatkan tanggapan publik, cek sound-lah. Harusnya kebijakan pemerintah berbasis sains apakah kita sudah aman atau belum, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lemah” Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh pemerintah yang terasa mengendur setiap harinya.

Kritik terhadap PSBB tersebut disampaikan oleh Sandiaga dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Ngabuburit Lawan Covid-19 bersama Hendri Satrio, Rocky Gerung dan Dr. Daeng M. Faqih, SH., MH, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Selasa, 5 Mei 2020 pukul 16.00.

Menurut Sandiaga, “Semestinya ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan saudara-saudara tidak kelaparan, kekurangan kebutuhannya. Indonesia harus mendahulukan aspek kesehatan, insya Allah ekonomi juga akan balik.”

Bagi Sandi, tanpa pengetesan kita yang masif Indonesia tidak akan memiliki data yang kuat. “Kita tidak tahu kita ada di kurva mana – menanjak, melandai atau turun, jadi sulit untuk mengambil tindakan 3T (Test, Trace, Treat). Kita belum ada testing yang tinggi sehingga kita tidak tahu dimana kita berada”, tutur Sandi.

Dr. Daeng Faqih melengkapi pernyataan Sandi, bahwa walaupun jumlah pasien turun, namun secara statistik jumlah pertambahan kasus masih konsisten.

“Di DKI ini pertambahan kasus memang turun sebanyak 30 persen. Namun secara nasional pertambahan kasus masih 200-400 orang per hari. Ini masih normal. Beberapa daerah seperti Jawa Timur pertambahan kasus masih sangat gencar.” Ujar Dr. Daeng Faqih.

Dr. Daeng Faqih juga menjelaskan bahwa, “Hingga saat ini angka ODP (Orang dalam Pantauan) cukup tinggi, secara total berjumlah 230 ribu orang. Sekarang ada istilah OTG (Orang Tanpa Gejala), menurut para ahli sejumlah 40 persen dari keseluruhan kasus. Apakah dengan angka ini betul ada pelonggaran atau terus dijelaskan secara disiplin.”

Dr. Daeng Faqih mengatakan bahwa intervensi ketat harus terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.

Dr. Daeng Faqih menjelaskan, “Kita optimis cepat atau melambat tergantung intervensi kita. Puncak kapan dan berapa lama infeksi tergantung kita agresif atau tidak. Caranya pertama, sumber penularan tidak boleh menularkan (quick detection). Ini harus agresif, kalau tidak kurva penularan bisa tinggi. Kedua, yang sehat ini supaya tidak tertular. Langkah sederhana adalah yang sehat tidak kontak dengan yang lain. Jadi stay at home dan social distancing itu perlu dilakukan.”

Rocky Gerung mengritik pemerintah bahwa intensi untuk pelonggaran PSBB dilakukan dengan ketiadaan data.

Rocky Gerung menuturkan, “Apa yang ajaib adalah dengan ketiadaan data karena lemahnya test dan kordinasi, pemerintah malah melakukan pelonggaran PSBB”.

“Data adalah sumber kebijakan. Dari awal pemerintah menyampaikan data ini secara samar-samar. Bagaimana mungkin data inteligen dapat dipakai oleh medis” ujar Rocky.

Menurut Rocky, bahkan masyarakat dapat mandiri dalam bertahan dan memutuskan langkah yang mereka ambil mengesampingkan data yang diberikan oleh pemerintah apabila data tersebut tidak cukup valid. “Rakyat sekarang tau apa yang perlu dilakukan. Tidak perlu lagi pemerintah bicara terus-menerus, karena rakyat sudah mencari data sendiri sehingga bisa berbuat sendiri”, pungkas Rocky.

Sandiaga Uno menutup, “Hari ini langkah dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada data, data driven policy. Tanpa hal tersebut wabah ini sulit untuk kita sudahi”.

Saksikan selengkapnya hanya di laman YouTube Lembaga Survei KedaiKOPI.

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Diskusi KedaiKOPI: Leadership adalah Jurus Jitu Penyelamatan Ekonomi Indonesia

Siaran Pers

Rangkuman Diskusi Virtual Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Misteri Jurus Jitu Ekonomi bersama Sandiaga Uno, Rocky Gerung, Hendri Satrio dan Ir. H. Kamrussamad, M.Si

Sandiaga Uno menjelaskan bahwa, “Indonesia saat ini sebenarnya sedang looking for leadership. Setiap kali ada satu peperangan, harus ada satu kepemimpinan yang membawa sisi kemanusiaan terbaik dengan menyampingkan perbedaan.” Faktor kepemimpinan adalah hal paling vital menurut Sandi untuk menangani COVID-19, khususnya di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Sandi dalam Ngopi Bareng Spesial Ramadhan: Misteri Jurus Jitu Ekonomi bersama Rocky Gerung dan Hendri Satrio, dengan panelis Ir. H. Kamrussamad, S.T., M.Si, Anggota Komisi XI DPR RI. Diskusi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Senin, 27 April 2020 pukul 20.30.

Sandiaga mengungkapkan, “Arah baru politik COVID-19 seharusnya mengubah suatu cara pikir kita, bagaimana politik ini bisa menjadi kendaraan untuk membangun bangsa. Kali ini para pejabat publik harusnya mengedepankan akal sehat untuk menyelamatkan kemanusiaan.”

Di mana cara untuk menghadapi sekaligus mempersiapkan diri pada kondisi setelahnya menurut Sandiaga, adalah dengan melakukan test sebanyak-banyaknya. besar tantangan yang kita hadapi.

“Kalau kita tidak melakukan testing dan pelacakan atau rapid rest/SWAB test/PCR. Kita tidak mungkin punya data yang
cukup untuk mengambil kebijakan”, tutur Sandi.

Kegamangan pengambilan kebijakan menurut Sandi didasarkan pada situasi ketidakpastian yang mendera Indonesia.

“Saya melihat COVID-19 ini menimbulkan ketidakpastian yang maha dahsyat. Salah satu kekhawatiran utama tentunya ekonomi. Pertama, tentunya gunakan kesempatan ini untuk kelola keuangan dengan metode agar dapat bertahan hidup. Kedua adaptasi dalam kondisi new normal yang memunculkan realita baru. Tetaplah optimis, badai pasti berlalu,” tutur Sandiaga.

Bagi Sandiaga, new normal adalah situasi yang takkan mungkin terelakkan, dan harus disikapi dengan persiapan yang maksimal

Rocky Gerung melengkapi penjelasan Sandiaga bahwa, “COVID-19 ini menimbulkan semacam kegemparan kultural, kegemparan ekonomi, kegemparan sosial. Di dalam kegemparan itu orang sebetulnya mau tau arah kebijakan.”

Bagi Rocky, semestinya kepemimpinan dapat memantapkan kebijakan dengan visi kerakyatan.
Permasalahannya menurut Rocky, “Tidak ada konsistensi dalam kebijakan. Ketiadaan konsistensi itulah yang menyebabkan suara publik itu diperdengarkan dengan sangat emosional.”

Rocky melengkapi dengan membandingkan Indonesia dengan negara lain, “Negara yang sukses menangani corona, pertama pemimpin yang mempunyai strong leadership tidak ada urusan dengan bentuk pemerintahan. Kedua ditentukan oleh sifat kepemimpinan yang berbasis pada ethics of care.”

Kamrussamad menimpali bahwa, “Presiden Jokowi punya leadership sehingga bisa mengendalikan negara di mana situasi semua negara tidak siap.”

“Hampir semua stakeholder dunia usaha sudah bertemu dengan Komisi XI. Kita mendapatkan kesimpulan yang sama, situasi ini bukan lagi berat tetapi maha dahsyat akan lahir sebuah ekosistem baru dalam tatanan ekonomi kita.” Imbuh Kamrussamad.

Kamrussamad juga membuat visi kebijakan jangka panjang, bahwa “Pasca COVID-19, kita harus menyiapkan rumah sakit-rumah sakit untuk menyelamatkan perbankan, perusahaan, debitur sektor usaha. Pekerjaan yang paling berat ke depannya adalah betul-betul menyiapkan diri untuk bisa bertahan dalam situasi sulit ini.”

Hendri Satrio mengakhiri diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI dengan cuplikan hasil survei bahwa, “60,7% keluarga menyatakan ekonomi atau keuangan mereka itu setelah PSBB menurun jauh.” Angka tersebut menunjukkan tidak hanya visi ekonomi jangka panjang yang harus ditangani, namun juga apa yang di depan mata dan dihadapi rakyat.

Diskusi lengkapnya Anda bisa saksikan melalui laman Youtube Lembaga Survei KedaiKOPI: https://www.youtube.com/watch?v=FkZupnpDZ5M

Narahubung: Iqbal Ramadhan (+62 856-9562-4490)

Asa Lawan COVID-19: Optimalisasi PSBB Berbasis Komunitas dan Landasan Intervensi yang Saintifik

Rangkuman Diskusi Daring Ngopi Ring-1: Satu Asa Lawan COVID-19, Lembaga Survei KedaiKOPI

“PSBB belum berjalan seperti yang kita kehendaki, kita lihat jalan-jalan masih ramai, kita masih melihat di beberapa tempat macet. Pada saat yang sama kita dibenturkan bahwa warga butuh makan. Padahal PSBB dapat dijalankan dengan baik, kalau kita dorong PSBB berbasis komunitas: RT, RW, Lurah, dapat mengendalikan warganya dengan optimal,” pernyataan tersebut disampaikan oleh Dr. Daeng M. Faqih, S.H., M.H (Ketua Ikatan Dokter Indonesia) dalam diskusi daring Ngopi Ring-1: Satu Asa Lawan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Selain Dr. Daeng, diskusi daring tersebut diisi oleh pemaparan dan Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D., SpMK(K). (Direktur Lembaga Eijkman), Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc. (Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB), Ismail Fahmi, Ph.D. (Pendiri Drone Emprit), Yura Syahrul (Pemimpin Redaksi Katadata), Sudirman Said, (Sekretaris Jenderal PMI), dan Kunto Adi Wibowo, Ph.D. (Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI). Diskusi ini dipandu oleh Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Pernyataan Dr. Daeng pun diamini oleh Kunto Adi Wibowo yang menyatakan, “pesan pemerintah untuk mengedepankan himbauan untuk tidak panik semestinya diubah. Himbauan untuk tidak panik dapat dialihkan ke skema ketahanan dengan melibatkan komunitas”.

Sehingga, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat efektif di daerah, khususnya daerah tempat menjadi tujuan pulang kampung. Ketahanan masyarakat akan membuat solidaritas meningkat. Solidaritas akan meningkatkan kemampuan warga untuk saling memberikan peringatan jaga, saling mengawasi bila ada yang perlu melakukan isolasi mandiri, hingga penggalangan makanan dan kebutuhan pokok warga.

Kunto Adi Wibowo dalam presentasi surveinya, menjelaskan bahwa PSBB dipersepsikan efektif oleh warga Jabodetabek, dengan rata-rata menjawab 8.40 dari skala 10. “Namun ketika ditanya upaya antisipasi yang mereka lakukan persentasenya terbilang rendah. Top of Mind ketika mereka ditanyakan menunjuk rajin cuci tangan sebagai aktivitas yang paling mereka lakukan, dan itu-pun hanya 32,6%.”

Sudirman Said melengkapi bahwa, “setidaknya PSBB berbasis komunitas harus dijalankan di Jawa dan Bali, pulau dengan traffic yang besar. Apabila dijalankan dengan baik dan persiapan yang matang, hal ini akan dapat berjalan dengan efektif.”

Selain bersepakat dibutuhkannya pelibatan komunitas dalam penanganan, Ismail Fahmi menuturkan, “bahwa kehadiran tokoh sangat penting dalam penanganan COVID-19. Khususnya di level desa, bagaimana kehadiran Pak RT, Pak RW”. Kepala daerah mungkin tidak dapat turun ke bawah langsung, tapi sosok-sosok yang menjadi pemimpin di bawah harus bisa mendampingi masyarakat menghadapi krisis.

Yura Syahrul, melengkapi bahwa “Bagaimana agar semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, untuk bekerja sama serta berkoordinasi dalam penanganan COVID-19 agar lebih terkoordinir supaya wabah dapat cepat selesai.”

Koordinasi juga harus dilaksanakan dengan koordinasi dan kedisiplinan yang ketat, “Begitu kepala negara bagiannya rileks, masyarakatnya rileks, ya kasusnya naik tajam. Tapi begitu kepala negaranya atau gubernurnya itu stick, disiplin, masyarakatnya ikut disiplin itu cepat terjadi tadi pelandaian atau menjadi flattening. Jadi Indonesia juga sama sebetulnya” dilengkapi oleh Sudirman Said.

Selain kerja-sama dan koordinasi dalam hal kemasyarakatan, diperlukan tracing intervention dan diagnostik yang cepat dan akurat dalam hal medis sehingga kita mengetahui seberapa besar tantangan yang kita hadapi di depan.

“Salah satu faktor untuk mengendalikan virus adalah melalui contact tracing dan dikaitkan dengan kecepatan diagnostik. Saya sangat mendukung sebagai salah satu lembaga laboraturim, yang paling besar dalam jumlah pemeriksaan sampelnya. Namun tentu saja ini membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak,” harapan tersebut disampaikan oleh Prof. dr. Amin Soebandrio.

Dr. Daeng menambahkan bahwa permodelan untuk prediksi berkaitan erat dengan kecepatan memperoleh data, “data harus matang, cepat dan luas sehingga data cukup banyak kita dapatkan dan dari beberapa daerah dapat mewakili”.

Agus Wibowo dari BNPB mengatakan “Presiden meminta supaya Gugus Tugas bisa melaksanakan 10.000 test/hari. Ini laboratoriumnya sudah kita siapkan (Mesin PCR BUMN – Roche Swiss, Bio Farma dan Perta Media 18 unit). Kita juga terus berusaha mendatangkan Reagen, 19 April kemarin 50.000 datang dari Korea Selatan, 22 April datang 79,500, 26 April diproyeksikan 400.000 dari Tiongkok dan beberapa ratus ribu akan datang lagi di depan”. Sangat diharapkan pengetesan ini dapat benar-benar optimal sesuai dengan yang direncanakan.

Sudirman Said mengingatkan bahwa Indonesia harus menghadapi krisis ini dengan landasan saintifik yang kuat, “krisis ini akan menghasilkan jamaah ilmuan yang tangguh dan menyelesaikannya bersama dengan otoritas.” Tanpa fondasi sains yang kuat sulit untuk mengharapkan permasalahan ini dapat selesai.

Survei KedaiKOPI: PSBB Efektif, Tapi Kesadaran Cuci Tangan dan Tetap Di Rumah Rendah

Siaran Pers
Lembaga Survei KedaiKOPI

Jakarta, 22 April 2020

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dipersepsikan efektif oleh warga Jabodetabek terutama terkait pembatasan moda transportasi (Commuterline/KRL, TransJakarta, dll). Responden yang berasal dari Jabodetabek menjawab dengan rata-rata 8.40 untuk elemen penerapan PSBB yang telah dilaksanakan di wilayah Jabodetabek.

Hal tersebut terungkap dalam “Survei Opini Publik Jabodetabek tentang PSBB dan Mudik di Masa Darurat COVID-19” yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia). Survei diselenggarakan pada 14-19 April 2020, dengan mewawancarai 405 responden yang merespon dari 2324 data panel responden di Jabodetabek Lembaga Survei KedaiKOPI (response rate: 17.4%).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo mengatakan, “Publik Jabodetabek mempersepsi penerapan PSBB sebagai hal yang efektif, dengan rata-rata tertinggi: pembatasan transportasi (8.7), dan rata-rata terendah: pembatasan kegiatan keagamaan (8.0).” Namun ketika ditanya terkait upaya antisipasi COVID-19, dengan pertanyaan terbuka dan diperkenankan menjawab lebih dari satu, upaya yang telah dilakukan publik terbilang rendah. Terdapat 3 besar hal yang sudah mereka lakukan dari temuan pertanyaan tersebut, yaitu Rajin cuci tangan (32.6%), Di rumah saja (25.7%), dan Menggunakan masker (25.4%).

Kunto mengatakan, “Walaupun warga mengatakan PSBB efektif, namun ketika ditanya upaya antisipasi yang mereka lakukan persentasenya terbilang rendah. Top of Mind ketika mereka ditanyakan menunjuk rajin cuci tangan sebagai aktivitas yang paling mereka lakukan, dan itu-pun hanya 32,6%. Hal ini menunjukkan tindakan untuk pengantisipasian di level personal masih rendah”.

Angka responden Jabodetabek yang memercayai bahwa masyarakat Indonesia kebal pada COVID-19 terbilang rendah, hanya 7.4% yang setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal COVID-19. Sedangkan 92.6% tidak setuju bahwa masyarakat kebal COVID-19, dengan rata-rata 2.28 dari skala 10.

“Persentase ketidaksetujuan akan kekebalan COVID-19 ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan Survei Persepsi Publik Indonesia tentang Virus Corona yang diselenggarakan oleh KedaiKOPI sebelumnya yaitu pada 3-4 Maret 2020. Pada saat telesurvei yang diselenggarakan pada bulan Maret tersebut, hanya 65.1% menjawab tidak setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal COVID-19, dan ada 34.9% yang setuju bahwa masyarakat Indonesia kebal COVID-19, dengan rata-rata 4.29 dari skala 10”, ujar Kunto.

Sedangkan, terkait kepanikan Kunto mengatakan, “39.3% dari responden menjawab panic buying adalah hal yang paling mungkin terjadi, sedangkan di urutan kedua, 22.7% menjawab timbulnya rasa takut/stigma negatif terhadap penderita serta petugas medis.” Seperti diketahui pemerintah selalu mengedepankan himbauan untuk tidak panik. Terkait temuan tersebut, Kunto mengatakan, “Namun, panik sebenarnya tidak sama dengan takut, justru takut diperlukan dalam penanganan krisis. Himbauan panik dapat dialihkan ke skema ketahanan dengan melibatkan komunitas.”

35.1% dari responden menjawab masih bekerja di luar rumah, dan 64.9% telah bekerja dari rumah (Work from Home). “Himbauan pemerintah untuk melakukan pekerjaan dari rumah, telah dipatuhi hampir 65% dari responden”, tutur Kunto.

60.7% responden menjawab penghasilan dan pendapatan dirinya atau keluarga lebih buruk setelah ada himbauan Work from Home atau PSBB, 38.8% responden menjawab sama saja, sedangkan hanya 0.5% yang menjawab lebih baik dari sebelumnya.

Kunto mengatakan, “terkait Kartu Prakerja, 94.3% dari responden mengatakan tidak memiliki kartu yang menjadi salah satu program kampanye Jokowi pada Pemilu 2019 kemarin, dan hanya 4.5% yang sedang dalam proses pendaftaran.” Sisanya, 1.2% menjawab telah memiliki kartu Prakerja. Kartu Prakerja sendiri mengalami kenaikan alokasi dari yang sebelumnya hanya 10 triliun menjadi 20 triliun, untuk penanganan dampak ekonomi COVID-19 ini.

94.8% responden menjawab tidak akan mudik, walaupun penghasilan dan kondisi keuangan dirinya memburuk. Namun 29% dari para pendatang atau bukan asli daerah Jabodetabek mengatakan akan mudik pada Hari Raya Idulfitri nanti, 29.5% menjawab Ragu-ragu dan 41.5% menjawab tidak akan mudik.

93.8% responden menjawab khawatir bahwa diri mereka akan tertular Virus Corona/COVID-19. Rata-rata kekhawatiran akan tertular adalah 8.67 dari skala 10. Sedangkan 34.1% publik Jabodetabek mengetahui di sekitar (rumah, tempat kerja, dan pergaulan) terdapat orang yang berstatus Pasien Positif Virus Corona/COVID-19 dan Pasien Dalam Perawatan (PDP).

Terdapat 72.6% responden yang optimis darurat COVID-19 dapat diatasi hingga 29 Mei 2020. Rata-rata menjawab 6.81 dari skala 10 terkait optimisme penyelesaian COVID-19 dalam waktu dekat tersebut.

Lebih detail terkait survei “Survei Opini Publik Jabodetabek tentang PSBB dan Mudik di Masa Darurat COVID-19” dapat diunduh melalui tautan berikut:

“Survei Opini Publik Jabodetabek tentang PSBB dan Mudik di Masa Darurat COVID-19”

Apabila ada pertanyaan lebih jauh, anda dapat menghubungi kontak berikut di bawah

Narahubung:
Justito Adiprasetio (+628179083336)
Kunto Adi Wibowo (+6282116657021)

KedaiKOPI: Ini Kata Publik Tentang Kepuasan Pada Presiden, Aksi Mahasiswa, UU KPK dan Rancangan UU Lainnya

Jakarta, 1 Oktober 2019. Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei nasional melibatkan 1194 responden dari seluruh Indonesia. “Nah, dari 1194 responden yang kami hubungi, kami berhasil berkomunikasi dengan 469 responden. Survei dilaksanakan 28-29 September 2019 dengan Margin of Error +/-4.53%. Kami mewawancarai responden tentang beberapa isu terakhir yang terjadi di Ibukota seperti aksi mahasiswa, aksi anak STM, respon publik terhadap revisi UU KPK dan UU lainnya hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan,” jelas Kunto Adi Wibowo, Direktur Eksekutif KedaiKOPI.

Kunto mengatakan bahwa 77% responden menyatakan setuju terhadap aksi mahasiswa DPR RI, 10.7% ragu-ragu dan 12.3% tidak setuju. “Tapi respon berbeda diberikan responden kepada aksi pelajar STM di DPR. Responden yang setuju ada 27.1%, ragu-ragu 18.8%, sementara 54.1% menyatakan tidak setuju,” tambah Kunto.

Selanjutnya, persepsi publik terhadap revisi UU KPK pun beragam, 55.2% responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, 33.1% menolak berpendapat dan hanya 11.7% yang berpendapat revisi UU KPK akan memperkuat KPK. Menurut responden 3 hal yang memperkuat KPK adalah hadirnya Dewan Pengawas, status ASN untuk penyidik dan persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT. Sementara 3 hal yang melemahkan KPK menurut responden adalah juga hadirnya Dewan Pengawas, persetujuan Dewan Pengawas untuk pelaksanaan OTT dan status ASN untuk penyidik.

“Profil responden untuk isu revisi UU KPK ini juga menarik. Bila kita kelompokkan berdasarkan pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 maka pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK ada 48.3%, sementara yang berpendapat menguatkan KPK hanya 18.4% dan sisanya 33.3% tidak berpendapat. Nah, yang juga menarik Kelompok milenial usia 19-38 tahun ada 62.7% yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK sementara yang berpendapat menguatkan hanya 7.3%. Kali ini milenial berbeda dengan Presiden,“ kata Kunto.

Untuk isu RKUHP didapatkan hasil yang juga menarik. Ada 59.1% responden yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan, 11.9% berpendapat untuk segera disahkan dan sisanya tidak berpendapat.

Pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KUHP tidak segera disahkan ada 55,3%, sedangkan yang merasa harus segera disahkan ada 17,5% dan sisanya tidak berpendapat.

Survei juga menanyakan kepercayaan publik pada beberapa lembaga negara yang sering menjadi bahan pembicaraan publik seperti DPR, KPK, Parpol, Polri, Presiden dan TNI. “Untuk lembaga negara KPK menempati posisi teratas (4,02)dari 6 lembaga yang ditanyakan mengungguli berturut turut di peringkat kedua TNI (3,82), Presiden (3,46), Polri (3,15), Partai Politik (2,51) dan DPR (2,39),” kata Kunto.

KedaiKOPI juga mengukur kepuasan dan kenyamanan publik pada Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan. “Kepuasan dan kenyamanan publik kepada Presiden berada pada level di bawah 50%. Publik yang mengaku puas 46,5% sementara publik yang nyaman ada 49,5%. Bila kita kelompokkan pemilih Jokowi yang merasa puas terhadap kepemimpinan Jokowi sebesar 67.1%, sementara milenial usia 19-38 tahun yang puas terhadap kepemimpinan Jokowi hanya 40,8%,” tambah Kunto.

Hasil survei dapat diunduh di sini

***

Narahubung :

Justito Adiprasetio (+62 817-9083-336)

Kunto Adi Wibowo (+62 821-1665-7021)

 

Indonesia Cinta Papua, KedaiKOPI untuk Indonesia

Dalam 1,5 jam terdapat ratusan orang yang memeluk relawan Lembaga Survei KedaiKOPI dalam eksperimen sosial yang dilakukan di Car Free Day Jakarta, 1 September 2019. Relawan tersebut adalah Petra dari Sorong, Papua dan Lisa dari Jakarta. Jumlah tersebut melampaui ekspektasi yang dihipotesiskan oleh Lembaga Survei KedaiKOPI.

Menyikapi isu Papua yang sedang ramai, Lembaga Survei KedaiKOPI mengadakan eksperimen sosial untuk mencaritahu seberapa cinta warga Jakarta terhadap Papua dan harapan mereka tentang kondisi Papua ke depannya.

Kordinator acara “Indonesia Cinta Papua” dari Lembaga Survei KedaiKOPI, Latifani Halim menjelaskan “Saudara kita, Petra dari Sorong dan Lisa dari Jakarta memegang poster bertuliskan “Cinta Papua Rangkul Kami” dan “Indonesia Cinta Peluk Kami Jika Setuju”. Kami ingin tahu berapa banyak orang yang memeluk mereka. Kami takjub sekaligus bangga, ternyata jumlahnya bahkan melampaui ekspektasi kami.”

Tercatat sejak pukul 7.15 hingga 8.45, terdapat ratusan orang memeluk Petra dan Lisa. Jumlah tersebut belum termasuk ratusan orang lain yang berfoto dengan keduanya. Atensi masyarakat menunjukkan bahwa banyak warga Jakarta sangat peduli terhadap isu Papua, dan mereka menganggap Papua adalah bagian dari ikatan persaudaraan yang tak terpisahkan.

Lembaga Survei KedaiKOPI juga mewawancari 15 orang yang memeluk dua relawan untuk mendapatkan pernyataan langsung dari peserta Car Free Day. “Kita semua bersaudara” adalah kalimat yang paling sering muncul dalam wawancara tersebut.

Mereka juga memberikan harapan penuh bahwa isu Papua dapat terselesaikan, dan menginginkan saudara-saudara di Papua dapat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia adalah entitas yang dibangun atas dasar persaudaraan, kebersamaan dan kesejahteraan bersama.

“Salah satu visi dari setiap kegiatan KedaiKOPI adalah membuat indonesia menjadi lebih baik, termasuk meningkatkan rasa persaudaraan di Indonesia. Kami berharap Indonesia bisa terus harmonis”, pungkas Latifani.

CP:  Latifani Halim (0817-0098-800)