4 Oktober 2022

Jakarta, 1 Oktober 2022 – Kualitas ASN dinilai lebih dari cukup untuk menciptakan pembaruan di dalam institusi pemerintahan. Pernyataan ini disampaikan oleh pengamat pendidikan Achmad Rizali pada agenda Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Siapa (Gak) Yakin Kualitas ASN?” di Jakarta Pusat.

Rizali mengatakan bahwa perlu adanya kepercayaan yang diberikan kepada ASN dari para pejabat tinggi untuk berkolaborasi membuat sebuah program kerja yang revolusioner. “(Kualitas ASN) sangat cukup, namun perlu dibangun trust dan kenali kompetensi dan perilaku mereka, barulah tarik mereka, jika pejabat tersebut tidak mampu melakukan, dialah yang tidak kompeten” ujar Rizali.

Mengenai “tim bayangan” yang dibuat oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim, dan dampaknya dengan dunia pendidikan Indonesia, Rizali mengaku khawatir akan keberlanjutan program yang telah dicanangkan.

“Ketika ASN tidak terlibat dan tim bayangan pergi, apakah akan sustain? Tentu tidak. Unsur pendidikan selain akses dan mutu, ada lagi yang dinamakan tata kelola. Akan perlu 2-3 periode untuk menata ulang jika cara seperti ini diteruskan” ucap Rizali.

Kehadiran tim khusus yang berisi orang-orang non-struktural seperti ini disinyalir lebih mengarah kepada faktor kepentingan dibandingkan dengan kebutuhan dan hanya semakin merumitkan proses birokrasi.

Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritisi kebijakan publik selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dirinya juga meyakini reformasi birokrasi hanya sebatas wacana tanpa aksi.

“Kebijakan publik saat ini tidak memihak pada rakyat. Reformasi birokrasi itu hanya slogan saja. Karena sejatinya reformasi di birokrasi, tidak pernah benar-benar terjadi”, tuturnya.

Lebih jauh Ujang berargumen apabila reformasi birokrasi benar adanya, maka tidak lagi diperlukan pihak luar yang bergabung ke dalam tim kerja institusi negara bahkan dengan posisi setara Dirjen. Terlebih dengan jumlah anggota tim yang sangat gemuk.

“Tim tersebut tidak semestinya ada dan tidak perlu ada. Karena bukan hanya keberadaannya yang menimbulkan kontroversi, tetapi juga bisa merusak struktur birokrasi yang ada” lanjut Ujang.

Ujang juga menyoroti staff khusus milenial yang dibentuk oleh Presiden Jokowi. Dirinya mempertanyakan hasil kerja staff khusus yang menjadi kebanggaan Presiden Jokowi saat memulai periode keduanya. Bagi Ujang, staff khusus milenial presiden hanya main proyek saja. Itu juga yang menjadikan dua staff khusus milenial presiden mundur dari jabatannya karena marasa malu bahwa mereka terendus memainkan proyek pemerintah.

Ketua Pemuda ICMI, Reiza Patters mempertanyakan apakah produk yang dihasilkan oleh tim khusus yang selama ini eksis di berbagai instansi pemerintahan sudah sesuai aturan atau tidak.

“Kita semua patut mempertanyakan apakah setiap produk yang ditenderkan dan dimenangkan oleh vendor sesuai aturan atau tidak. Karena bagaimana mungkin tender bisa berproses sesuai aturan main jika spesifikasi produk ditentukan juga oleh vendor yang juga ikut berkompetisi dalam tender dimaksud” ungkap Reiza.

Bahkan dirinya khawatir kasus yang saat ini tengah menyoroti Menteri Nadiem akan berujung seperti skandal E-KTP beberapa tahun silam.

“Ini mungkin bisa menjadi skandal mirip dgn kasus E-KTP, di mana semua perencanaan kegiatan, proses tender dan eksekusinya sudah dirancang sejak awal dan menguntungkan pihakl lain, sedangkan produknya juga tidak efektif digunakan di lapangan dalam menunjang kegiatan Kemendikbud-Ristek”, tukas Reiza.

Reiza dalam akhir diskusi turut menyinggung posisi staff khusus milenial Presiden Joko Widodo. Menurutnya kedudukan staff khusus milenial sangat berbeda dari TGUPP yang ada di provinsi DKI Jakarta ataupun 400 orang “tim bayangan menteri Nadiem. Reiza menilai TGUPP DKI Jakarta atau bahkan “tim bayangan” jelas memilki hasil kerja yang dapat dilihat. Berbanding terbalik dengan staff khusus milenial yang sama sekali hasil kerjanya tidak dapat disaksikan apalagi dirasakan.

Serial diskusi publik Ngopi Dari Sebrang Istana dengan tajuk “Siapa (Gak) Yakin Kualitas ASN?” dihadiri oleh pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, Wakil Ketua Umum III Koord. Bidang Pendidikan dan SDM NU Circle Achmad Rizali, dan Ketua Pemuda ICMI DKI Jakarta Reiza Patters.

Tags: ASN, kedaikopi, Ngopi dari Sebrang Istana, pemerintah, reformasi birokrasi, survei KedaiKOPI