Survei KedaiKOPI: 49,2% Warga Tak Setuju Aturan Pembatasan Usia Kendaraan di DKJ

Survei KedaiKOPI: 49,2% Warga Tak Setuju Aturan Pembatasan Usia Kendaraan di DKJ

Lembaga survei KedaiKOPI merilis hasil surveinya terkait wacana aturan pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan Daerah Khusus Jakarta periode 11-14 Juni 2024. Dalam survei ini, lebih banyak masyarakat yang menolak wacana aturan tersebut.

“Jadi yang tidak setuju dengan pembatasan usia dan jumlah kepemilikan itu lebih banyak yaitu 49,2 dibanding yang setuju yaitu 40,2 persen. Jadi masih ada juga yang enggak tahu 10,6 persen,” kata Direktur Riset dan Komunikasi KedaiKOPI, Ibnu Dwi Cahyo, dalam jumpa pers, Rabu (26/6).

Ibnu menjelaskan, 54,8 persen masyarakat menolak kebijakan ini dengan alasan kondisi ekonomi. Di mana, jika kebijakan ini diberlakukan, maka masyarakat perlu membeli kendaraan baru.

Sementara, sebagian besar atau 44,7 persen masyarakat yang setuju dengan aturan ini beralasan kebijakan tersebut dapat mengurangi kemacetan di Jakarta.

Di sisi lain, Ibnu mengatakan, jika kebijakan ini nantinya akan benar-benar diterapkan, sebanyak 82,2 persen masyarakat akan lebih memilih untuk beralih menggunakan transportasi umum.

“Selain mencari transportasi alternatif, uniknya terdapat 27,3% responden yang akan membeli kendaraan baru bila kebijakan ini diterapkan, mungkin ini jawaban responden dengan kondisi ekonomi atas, dan sebanyak 22,2% memilih akan berjalan kaki, serta ada juga yang akan pindah lokasi kerja menjadi lebih dekat, namun itu hanya 0,7% saja,” ungkapnya.

Sehingga, menurut Ibnu, mayoritas masyarakat menuntut pemerintah untuk meningkatkan layanan transportasi umum sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

“Masyarakat menuntut agar pemerintah dapat meningkatkan layanan transportasi umum dan melakukan integrasi antar moda transportasi publik agar kebijakan ini dapat dengan mudah diterapkan. Dua hal tersebut disampaikan oleh 91,5% dan 80,9% responden kami dan ini sangat tinggi sekali,” ujarnya.

Survei ini dilakukan dengan metode pengambilan data Computerized Assisted Self-Interview (CASI) pada 445 responden disurvei, dengan rentang umur 17-55 tahun.

Sumber: https://kumparan.com/kumparannews/survei-kedaikopi-49-2-warga-tak-setuju-aturan-pembatasan-usia-kendaraan-di-dkj-230qYZb9vlD/full

Facebook
WhatsApp
X
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Paslon Pilkada Jakarta Ramai Bahas Solusi Kemacetan, KedaiKOPI: Ada 2 Hal Krusial yang Belum Berani Dibahas

Jakarta - Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menanggapi program-program para paslon Pilkada Jakarta 2024 untuk

October 8, 2024
Menerka 4 Lulusan SMA Taruna Nusantara Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kakak kandungnya yakni Prabowo Subianto akan mengisi empat jabatan menteri di kabinetnya dengan tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa

September 10, 2024
Hensat: Faktanya, Oposisi Tidak Dapat Reward dari Rakyat

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menanggapi dinamika partai politik yang hingga kini semakin enggan untuk menjadi oposisi dari pemerintah.

August 31, 2024
Paslon Pilkada Jakarta Ramai Bahas Solusi Kemacetan, KedaiKOPI: Ada 2 Hal Krusial yang Belum Berani Dibahas
Menerka 4 Lulusan SMA Taruna Nusantara Jadi Menteri di Kabinet Prabowo
Hensat: Faktanya, Oposisi Tidak Dapat Reward dari Rakyat
Pengamat: Pilkada Jakarta tetap panas walau tanpa Anies
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada, Pengamat : Memberi Kesempatan Partai Tanpa Koalisi Besar

Jakarta - Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei KedaiKOPI Ibnu Dwi Cahyo menanggapi program-program para paslon Pilkada Jakarta 2024 untuk mengatasi kemacetan di Jakarta jika mereka terpilih nantinya. Para paslon

//
October 8, 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Hashim Djojohadikusumo mengatakan, kakak kandungnya yakni Prabowo Subianto akan mengisi empat jabatan menteri di kabinetnya dengan tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Siapa saja mereka? Direktur Riset & Komunikasi Lembaga Survei

//
September 10, 2024

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensat) menanggapi dinamika partai politik yang hingga kini semakin enggan untuk menjadi oposisi dari pemerintah. Hensat menilai, alasan banyaknya parpol yang enggan menjadi oposisi dikarenakan

//
August 31, 2024

Jakarta (ANTARA) - Pengamat sekaligus Analis Komunikasi Politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mengatakan pilkada Jakarta tetap akan panas, walaupun tanpa kehadiran sang petahana, Anies Baswedan. "Walau tanpa Anies,

//
August 29, 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ambang batas pencalonan dalam Pilkada 2024 dipandang sebagai langkah yang memberikan dorongan bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat mereka sendiri

//
August 23, 2024